Home » Agama » Ahmad Baso: “RUU KUB Bersemangat Orde Baru”
Ahmad Baso
Ahmad Baso

Ahmad Baso: “RUU KUB Bersemangat Orde Baru”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Baru-baru ini Departemen Agama akan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) untuk dibahas di DPR. Rancangan banyak mendapat respon dari berbagai ormas keagamaan dan kalangan yang peduli akan soal kebebasan beragama. Pasalnya, dalam RUU tersebut sarat dengan campur tangan negara terhadap keberagamaan warganya dari mulai lahir sampai mati.

Salah seorang tokoh muda yang perduli dan berkeberatan dengan adanya RUU ini adalah Ahmad Baso, ketua Madrasah Emansipatoris DESANTARA, Institute for Cultural (Policy) Studies. Ia juga kemudian mengoordinir sebuah gerakan yang dinamakan Jamaah Persaudaraan Sejati (JPS) untuk Advokasi RUU KUB tersebut. Ada apa dengan RUU yang terdiri dari 15 bab dan 21 pasal itu?

Untuk mengetahui lebih detail tentang RUU yang akan menuai kontroversi ini, berikut petikan wawancara Novriantoni dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Ahmad Baso pada hari Kamis, 30 Oktober 2003.

 

Bung Baso, bisa Anda terangkan sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan RUU KUB?

RUU KUB menurut Departemen Agama adalah RUU yang ditujukan untuk merukunkan dan mendamaikan umat beragama yang katanya sering berkonflik, suka cekcok, dan lain sebagainya. Untuk mendamaikan mereka, dibutuhkan lembaga ketiga sebagai mediator.

Lembaga ketiga itu bukan lembaga agama, tapi negara. Jadi, dalam konteks ini, negara diasumsikan berkepentingan untuk merukunkan umat beragama yang sering berkonflik dan bermasalah itu.

Di situ ada beberapa alasan mengapa umat beragama sering berkonflik.Pertama, seperti yang sering diangkat oleh orang-orang depag dalam naskah akademik-nya, hal itu disebabkan adanya klaim-klaim kebenaran dalam tiap-tiap penganut agama.

Kedua, karena dulu ada UU Nomor I PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama. Undang-undang itu mau dikembangkan menjadi UU pokok dalam bidang agama yang akan mengurus semua yang berkaitan dengan penganut agama, mulai dari soal lahir sampai meninggal.

Nah, RUU ini dibuat sebagi UU pokok nantinya, melanjutkan semangat UU Nomor I PNPS Tahun 1965 itu. Yang bermasalah di sini adalah acuan yang dipakai oleh RUU itu yaitu pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 45, tanpa menjadikan pasal 28 E tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai acuan juga.

Nah, kalau mau dijadikan UU pokok, mestinya kedua pasal ini diakomodasi, bukan hanya mengambil satu pasal enteng yang justru membenarkan campur tangan negara, sembari mengabaikan soal kebebasan dan hak mendasar warga negara dalam beragama.

Artinya, RUU ini merupakan refleksi dari keyakinan akan perlunya negara mengatur segala kegiatan warga negara, mulai dari yang bersifat sangat privat sampai yang bersifat publik?

Ya, filosofinya begitu. Raison de ‘etre RUU ini adalah fakta bahwa masyarakat kita suka berkonflik dan berantem. Maka dirasa perlu ada mediator yang akan menengahi. Dan mediator yang ditunjuk itu adalah negara.

Nah, kata “…menjamin…” dalam pasal 29 ayat II, ditafsirkan sebagai perlunya negara ikut campur dalam mengurus persoalan agama warga negara. Nah itu yang menurut saya bermasalah, karena agama masih diasumsikan sebagai perkara yang mesti diurus oleh negara. Faktor kebebasan warga negara yang termuat dalam pasal 28 E terabaikan di sini.

Selain itu, yang bermasalah adalah, apa yang dimaksud dengan kata “menjamin” dan ikut campurnya negara, bukan terletak pada penyediaan fasilitas, perlindungan atau pengakuan jaminan atas hak-hak warga negara. Di sini yang terjadi malah ikut campurnya negara dalam mengatur mana yang benar dan mana yang salah.

Semangat itu muncul, karena RUU ini merupakan kelanjutan dari UU Nomor I PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama; tentang mana ajaran agama yang sah dan mana yang dianggap menyimpang. Yang menyimpang akan dikriminalisasi, dan memang ada pasal pidananya. Nah pasal-pasal dalam UU Nomor I PNPS itu, kini dimasukkan lagi dalam RUU ini tanpa ada perubahan satupun.

Jadi, RUU ini bukan hanya sekedar mengatur hubungan antaragama –semacam soal pendirian rumah ibadah atau penyiaran agama– tapi juga soal ketentuan pihak mana yang menyimpang dan yang tidak.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.