Home » Agama » Ahmad Baso: “RUU KUB Bersemangat Orde Baru”
Ahmad Baso

Ahmad Baso: “RUU KUB Bersemangat Orde Baru”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Tadi Anda menyebut aspek kebebasan warga negara yang dinafikan RUU KUB ini. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut?

Saya mau bercerita dulu mengapa RUU ini lahir. Menurut informasi dari Depag, salah satu staf Menteri Agama pernah berkunjung ke Amerika untuk merayakan ulang tahun Deklarasi PBB tentang penghapusan berbagai bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan. Nah, dia lalu mengusulkan kepada Menteri Agama –yang waktu itu dijabat Bapak Tholhah Hasan– untuk meratifikasi Deklarasi PBB itu.

Usulan itu disetujui, dan dibikinkanlah UU ratifikasi yang kemudian menjadi agenda dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Jadi, waktu itu ada agenda ratifikasi deklarasi PBB ini.

Tapi, pergantian menteri juga berimbas pada pergantian Litbang Depag, pergantian kebijakan, termasuk pergantian agenda tentang RUU Kerukunan ini. Usulan yang awalnya mau meratifikasi Deklarasi PBB itu, malah menjadi RUU Kerukunan Umat Beragama yang pernah dimunculkan oleh Soeharto pada tahun 1990-an dengan judul yang berbeda, yakni RUU Tata Kehidupan Umat Beragama.

Beberapa pasal dari Orde Baru itu tetap dimasukkan dalam RUU sekarang. Nah itu yang bermasalah, karena semangatnya masih semangat Orde Baru yang berambisi mengontrol agama, bukan semangat reformasi yang mau mengakui dan menghargai kebebasan warga negara.

Menurut Anda, bagaimana seharusnya peran negara dan pemuka agama dalam soal pergaulan agama warga negara ini?

Itu tergantung dari masing-masing agama. Memang ada agama yang menekankan hubungan yang lebih ketat dengan tokoh agama. Penganut Katolik ‘kan harus punya ketergantungan yang kuat pada gereja. Semantara Islam tidak memiliki otoritas tunggal; segala urusan agama dikembalikan kepada individu-individu agar menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya.

Hanya saja, memang ada acuan formal-normatif yang harus diikuti, seperti acuan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama. Saya nggaktahu, pengalaman agama lain. Tapi intinya, tugas negara bagi penganut agama adalah menfasilitasi, atau berupaya menjamin kebebasan dan hak warga negara dalam soal agama.

Saat ini, negara belum menjamin kebebasan penganut Konghucu yang telah ditetapkan sebagai agama resmi melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, di masa Pemerintahan Gus Dur. Nah, negara bertugas menfasilitasi para penganut Konghucu agar memperoleh hak-hak sipil mereka, seperti pencatatan pernikahannya, pengakuan atas hak anak-anak mereka agar setara dengan anak-anak penganut agama lima yang dianggap resmi itu. Ini diperlukan supaya tidak dianggap sebagai anak haram, misalnya.

Selain itu, negara juga perlu memaksimalkan diri untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan yang diskriminatif dalam soal keterlibatan umat beragama dalam ruang publik. Misalnya dalam ritual-ritual keagamaan.

Dulu, waktu kekuasaan Orde Baru masih bercokol kuat, banyak sekali batasan-batasan terhadap ritual agama yang bukan termasuk lima agama resmi, seperti penghayat aliran kepercayaan dan Konghucu.

Sekarang sudah muncul kebijakan yang pernah diambil Gus Dur tentang Konghucu. Hanya saja, ketika muncul RUU KUB, persoalannya malah kembali ke paradigma Orde Baru yang hanya membatasi lima agama, bukan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Gus Dur.

Bung Baso, beberapa aspirasi yang masuk ke kita mendukung negara mengatur agama dalam aspek pergaulan sosial saja, tidak dalam ibadah-ritual. Tapi persoalannya, agama lebih dulu ada sebelum negara. Makanya, aspirasi yang ekstrem menyebutkan bahwa Departemen Agama perlu dibubarkan saja. Tanggapan Anda?

Kita sepakat bahwa soal hubungan sosial dalam agama perlu diatur supaya tidak muncul kekacauan. Misalnya soal pendirian rumah ibadah atau soal penyiaran agama yang sekarang banyak dibicarakan. Hanya saja, soal itu mestinya tidak masuk dalam pasal pidana agama, tapi masuk pasal pidana biasa seperti di KUHP.

Jadi, andai ada orang yang menyiarkan agama dengan unsur paksaan, itu jelas masuk dalam pasal kriminal dalam KUHP, tak perlu masuk pasal pidana agama segala. Demikian juga dalam soal pendirian rumah ibadah. Soal itu ‘kan sudah ada aturannya di SKB. Hanya saja, aturan tersebut dianggap diskriminatif karena di baliknya terselip soal pengaturan atas pendirian rumah ibadah Kristen saja.

Sementara, soal pendirian masjid, faktanya tidak pernah dipersoalkan. Di lapangan, kalau mau membanguan gereja harus minta izin ke sana-ke mari, tapi kalau masjid tidak pernah.

Jadi seolah-olah aturannya hanya dibuat untuk mendiskriminasi kelompok tertentu?

Ya. Faktanya memang lebih menguntungkan orang yang membangun masjid saja. Nah, poin lain yang juga amat berbahaya dalam RUU ini adalah soal kriminalisasi yang dimunculkan karena faktor agama. Orang yang memaksakan agamanya kepada orang lain, seharusnya ‘kan masuk pasal KUHP biasa.

Tapi dalam RUU KUB ini, orang itu dikriminalisasi juga karena unsur agamanya. Jadi, soalnya bukan karena tindak kriminal paksaan itu saja, tapi juga karena agamanya. Misalnya, Anda melakukan dakwah ke orang yang sudah beragama secara paksa.

Dalam kasus seperti ini, bukan hanya unsur pemaksaannya saja yang dikriminalisasi, tapi juga dikaitkan dengan urusan agamanya. Ini menurut saya sangat berbahaya dan sangat sensitif. Orang yang seagama dengan Anda juga akan terkena dampak kriminalisasi itu.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.