Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Agama » Kristen » Franz Magnis-Suseno: “Administrasi Lokal Persulit Ibadat”
Romo Magnis dalam sebuah seminar (Foto: satuharapan.com)

Franz Magnis-Suseno: “Administrasi Lokal Persulit Ibadat”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Apakah orang-orang penting di Dewan Paroki dan ulama-ulama setempat pernah berembuk untuk mencari jalan keluar persoalan ini?

Menurut saya, itulah cara yang tepat. Tapi dalam kasus Sang Timur saya mendengar, begitu izin dicabut, Pastor Paroki dan Dewan Paroki langsung mendekati orang-orang setempat, tapi tanpa hasil. Jadi memang mesti ada inisiatif dari kedua belah pihak.

Saya punya catatan, di negara ini hukum harus betul-betul dijalankan agar tidak ada yang bertindak semena-mena dan seakan-akan kebal hukum. Kita mesti terbiasa memutuskan masalah seperti itu menurut hukum, dan itu berlaku bagi kedua belah pihak.

Romo, tadi Anda menyinggung perilaku pemerintah lokal yang mungkin tidak bersikap netral. Tentu persoalan menjadi runcing, ketika pemerintah tidak lagi bersikap netral. Menurut Anda apakah pihak pemerintah seperti Departemen Agama, sejauh ini sudah menempatkan diri dengan tepat ketika terjadi gesekan-gesekan antarumat beragama?

Kalau di tingkat nasional, saya kira tidak ada masalah. Tapi di tingkat lokal saya kira masih ada banyak masalah. Saya tinggal di Jakarta, jadi saya tidak terlalu banyak tahu. Tapi saya sering mendapat berita betapa sulitnya umat di daerah-daerah tertentu menjalankan ibadat. Kesulitan itu sangat sering berkaitan dengan administrasi lokal.

Makanya, saya kuatir seluruh pasal mengenai kebebasan beribadah tidak disadari atau didiamkan saja di negeri ini. Kebebasan beribadah itu kan artinya setiap umat beragama berhak menjalankan ibadah dan membangun rumah ibadah. Sebab kalau beribadah tidak di rumah ibadah, mereka juga akan diprotes, karena seakan-akan pamer di depan umum.

Mestinya, membangun rumah ibadah harus selalu diizinkan. Saya kira, di sini kelompok mayoritas sama sekali tidak pernah kesulitan untuk membangun rumah ibadah di manapun mereka mau. Mengapa untuk minoritas dibikin begitu sulit?

Apa ada hambatan-hambatan teknis dan legal-formal seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang justu menjadi bagian dari masalah?

SKB adalah dasar hukum kesulitan itu. Sebab begitu banyak izin dan rekomendasi yang dibutuhkan untuk membangun rumah ibadah, terutama rekomendasi dari masyarakat lokal yang mestinya mudah didapat, tapi tidak diberikan.

Yang sering terjadi, masyarakat lokal tidak menolak dan tidak menghambat sama sekali, tapi kemudian ada pihak-pihak yang menghasut, misalnya dengan menggunakan isu kristenisasi, dan lain sebagainya.

Lantas apakah dasar hukum seperti SKB itu perlu direvisi atau ditinjau ulang agar sesuai dengan semangat kebebasan beragama?

Menurut saya, surat itu seharusnya dicabut saja karena ia menjadi bagian dari masalah. Peraturan mengenai izin pembangunan rumah ibadah memang harus ada. Saya bisa menerima kalau dalam hal keagamaan harus ada beberapa peraturan yang mesti diperhatikan, karena kita tahu ini persoalan yang sangat sensitif.

Tadi Anda mengusulkan SKB dicabut. Apa poin-poin dalam SKB itu yang sangat memberatkan, tidak masuk akal, dan selalu menjadi persoalan?

Yang utama soal persetujuan masyarakat lokal. Di situ diterangkan, kalau ada 20 orang saja yang keberatan, tidak akan diberi izin. Saya kira, sangat mudah memobilisasi 20 orang yang keberatan dalam daerah tertentu.

Ada satu masalah yang harus juga dimengerti di sini. Mungkin bagi masyarakat lokal tidak langsung jelas kalau minoritas itu berarti orangnya masih sedikit. Bisa saja umat Katolik di dalam lingkungan paroki yang mau membangun gereja terhitung berjumlah 8000-an orang. Mereka hidup dalam lingkaran 3 KM di sekitar situ. Tapi memang belum tentu di dekat gereja itu akan ada banyak orang Katolik.

Makanya, ketika gereja dibangun, bisa saja masyarakat setempat merasa: “Kok, membangun gereja di tempat kami? Ini pasti untuk agenda kristenisasi!” Mestinya bukan demikian cara berpikirnya. Kalau semua umat Katolik dihitung dalam lingkaran 3 KM tadi, tentu akan ada ribuan umat, dan mereka memang perlu sebuah gereja.

Sebetulnya hal-hal seperti itu bersifat teknis dan bisa dirundingan. Artinya, ketika umat Katolik mengajukan data-data tentang jumlah orang yang akan menjadi anggota gereja, tentu persoalannya menjadi jelas!

Kalau dirundingkan dengan masyarakat setempat biasanya akan berjalan lancar, meski berulang-ulang. Tapi tak jarang ketika izin sudah diberi, lalu mendadak muncul protes, izin itu lalu dicabut secara tiba-tiba, karena pihak administrasi lokal tidak pernah berani bertindak tegas dan melawan protes seperti itu.

Jadi dalam kenyataannya, hal teknis seperti itu menjadi susah, apalagi kalau sudah ada pemikiran “pokoknya jangan sampai ada gereja di sini!”

Belajar dari kasus Sang Timur ini, apa harapan ke depan Anda terkait soal kebebasan beragama?

Untuk Sang Timur ada dua harapan. Pertama, sekolah diharapkan berjalan terus tanpa gangguan. Kedua, umat Katolik yang berjumlah 9000-an orang di Ciledug itu, kini tidak lagi punya tempat ibadah. Saya kira, kalau mereka tidak lagi diizinkan untuk beribadah di Sang Timur, mereka harus mendapat tempat lain, dan diberi izin untuk membangun gereja.

Menurut saya yang mesti menjadi prinsip adalah, semua umat boleh meminta tempat tertentu untuk dijadikan rumah ibadah. Kalau pemerintah merasa keberatan dengan tempat yang dimiliki sendiri itu, mereka harus menunjuk tempat lain di mana mereka bisa membangun gereja.

Artinya, pemerintah harus menjadi mediator yang netral, dan paham bahwa semua umat beragama, apapun agamanya, punya hak untuk mendirikan rumah ibadah?

Itulah yang saya harapkan. Saya kira, kita juga perlu menyadari bahwa Indonesia memang negara yang majemuk, di mana orang bisa merantau, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak tersentuh semua agama yang ada di Indonesia.

Mereka datang dari Sabang sampai Merauke untuk menetap di mana-mana. Di daerah yang dulunya dihuni mayoritas Kristen, sekarang juga sudah banyak dihuni umat Islam. Dan itu menurut saya wajar-wajar saja.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.