Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Agama » Kristen » Franz Magnis-Suseno: “Administrasi Lokal Persulit Ibadat”
Romo Magnis dalam sebuah seminar (Foto: satuharapan.com)

Franz Magnis-Suseno: “Administrasi Lokal Persulit Ibadat”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Pada tanggal 3 Oktober lalu, sekelompok masyarakat yang menamakan diri “Fron Pemuda Islam Karang Tengah” memprotes Yayasan Sang Timur Karang Tengah, Ciledug, Tangerang. Mereka menuntut kegiatan ibadah yang dilakukan di sekolah Katolik tersebut dihentikan, karena izinnya telah dicabut, dan alasan teknis lain, seperti kemacetan.

Kini aktivitas ibadah umat Katolik setempat terlantar, dan kegiatan belajar mengajar di situ juga sempat terhenti. Aksi tersebut memicu pro-kontra soal kebebasan beragama di Indonesia, hingga saat ini.

Untuk menelusuri pangkal persoalan Sang Timur, dan bagaimana posisi kebebasan beragama di negara Pancasila yang plural ini, Novriantoni dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) mewawancarai rohaniawan Katolik, Franz Magnis-Suseno, yang juga mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta pada Kamis (21/10/2004). Berikut petikannya.

 

Romo, dari berbagai media massa, kita menyimak kasus Yayasan Sang Timur. Apa yang terjadi sebetulnya?

Saya tahu di sana ada sekolah (Katolik) sejak tahun 1992, dan muridnya sudah berjumlah sekitar 2400 orang. Pada hari Sabtu, Minggu dan hari besar lainnya, gedung serba guna sekolah itu digunakan sebagai gereja oleh sekitar 9000-an umat Katolik sekitar situ.

Semua berjalan dengan izin Kepada Desa Karang Tengah sejak tahun 1992. Tapi, pada akhir Juli kemarin, setelah 12 tahun berjalan, izin ibadah dicabut Kanwil Depag Tangerang, lalu diikuti Lurah Karang Tengah.

Sejak itulah masyarakat yang menamakan diri Front Pemuda Islam Karang Tengah berunjuk rasa, sampai puncaknya pada tanggal 3 Oktober lalu. Mereka menutup akses masuk ke lokasi itu, dan menjadi sangat marah (karena ibadah masih terus berlanjut), sehingga pastor setempat yang berada di bawah tekanan, menandatangani pernyataan untuk tidak lagi memakai ruang itu untuk tempat ibadah. Tapi masalahnya belum selesai.

Anda tahu latar belakang pencabutan izin penggunaan tempat tersebut sebagai tempat ibadah?

Itu yang saya tidak tahu. Sudah 12 tahun tidak ada yang protes. Pada hari Sabtu dan Minggu, biasanya umat Katolik ke gereja, dan mereka tidak mengganggu kecuali gangguan kendaraan yang bisa saja membuat macet. Tapi mereka kan beribadah biasa. Nah, mengapa mendadak izin itu dicabut tanpa menghubungi sedikitpun pihak paroki maupun sekolah? Sama sekali tidak ada proses sebelumnya.

Begitu turun surat Kanwil Depag, dilanjutkan surat Lurah Karang Tengah, sejak itu usaha untuk berbicara dengan masyarakat lokal dalam rangka meminta untuk tetap diizinkan beribadah sampai ditemukan alternatif lain, tidak lagi berhasil. Akhirnya, 3 Oktober lalu muncul ancaman yang sungguh-sungguh dalam bentuk unjuk rasa itu.

Front Pemuda Islam Karang Tengah, dalam suratnya kepada salah satu media cetak mengatakan, mereka berunjukrasa karena alasan-alasan legal-formal yang dilanggar Yayasan Sang Timur, bahkan alasan teknis seperti kemacetan tadi. Mereka tidak menggunakan isu kristenisasi sebagaimana yang pernah Anda tulis. Apa tanggapan Anda?

Mereka sendiri yang menuduh adanya kegiatan kristenisasi dalam spanduk-spanduk dan yel-yel mereka. Jadi penolakan kristeniasi rupanya dijadikan alasan. Padahal menurut saya, tidak pernah ada kristenisasi yang berkaitan dengan Sang Timur.

Kalau alasannya membikin macet jalanan, mungkin bisa saja. Tapi hal semacam itu kan bisa dibicarakan. Toh, selama 12 tahun hal itu tidak ada masalah. Betul, jalan yang dipakai untuk sekolah itu bukan milik yayasan. Tapi itu kan bisa dirundingkan!

Makanya, saya melihat kasus seperti ini tidak terbatas pada Sang Timur. Di mana-mana, saya rasa sangat sulit bagi umat Kristiani mendapat izin membangun rumah ibadah. Di satu pihak, membangun gereja tidak diberi izin, tapi kalau beribadat di gedung lain (seperti sekolah Sang Timur) akan diprotes.

Dalam dugaan sementara Anda, apa persoalan terjauh dari kasus ini?

Sulit menyangkanya. Tapi kesan saya, ada semacam gerakan di mana-mana yang mencegah kaum minoritas untuk membangun gereja. Padahal kaum minoritas ini juga bertambah dan memerlukan tempat ibadah. Tapi di manapun sangat sulit mendapat izin.

Padahal jelas sekali UUD kita menjamin kebebasan beribadah. Di mana lagi kaum minoritas mau beribadah selagi mereka minoritas, kalau tidak di tengah-tengah kaum mayoritas?

Saya rasa, Sang Timur itu hanya salah satu kasus. Saat ini, sekolah juga sudah mengalami kesulitan. Anak-anak menjadi takut, karena sesudah ibadah dihentikan, blokade pintu depan masih berjalan terus.

Tidak hanya itu, saya juga melihat foto beberapa teks spanduk yang isinya sangat tidak wajar. Salah satu spanduk misalnya berisi: “Usir Agama Penjajah!” Itu saya kira tidak tepat dikemukakan.

Dalam tulisan di salah satu harian ibu kota, Anda mensinyalir adanya kelompok-kelompok ekstrem yang membikin masalah dan menyusup ke dalam birokrasi pemerintahan lokal. Kalau anggapan Anda benar, tentu ini tantangan besar bagi pemerintah mendatang dalam soal kebebasan beragama!

Saya terdorong untuk mengatakan itu, karena sesudah tembok itu dibuat, camat setempat mengatakan: “Perjuangan kami telah berhasil!” Saya bertanya-tanya, “kami” itu, siapa? “Perjuangan”, apa? Pak Camat kok berkata seperti itu?!

Kalau masyarakat setempat yang mengatakan secara spontan, saya masih bisa mengerti. Saya melihat sangat sering hal seperti itu terjadi. Saya meragukan persoalan itu semata-mata inisiatif lokal.

Apa tindakan yang dilakukan Sang Timur untuk mengklarifikasi ungkapan sang camat?

Tidak ada tindakan selanjutnya. Saya risau ketika membaca itu, dan saya sendiri hanya menulis di koran. Yayasan Sang Timur mungkin sekarang sibuk sekali menjamin akses ke sekolah, karena pintu yang selalu mereka gunakan masih ditutup tembok.

Sekarang anak-anak takut masuk sekolah karena masih banyak spanduk yang bernada memusuhi. Mereka masuk lewat jalan belakang yang dibikinkan khusus, tapi di situpun sudah ada spanduk-spanduk yang menentang.

Apakah orang-orang penting di Dewan Paroki dan ulama-ulama setempat pernah berembuk untuk mencari jalan keluar persoalan ini?

Menurut saya, itulah cara yang tepat. Tapi dalam kasus Sang Timur saya mendengar, begitu izin dicabut, Pastor Paroki dan Dewan Paroki langsung mendekati orang-orang setempat, tapi tanpa hasil. Jadi memang mesti ada inisiatif dari kedua belah pihak.

Saya punya catatan, di negara ini hukum harus betul-betul dijalankan agar tidak ada yang bertindak semena-mena dan seakan-akan kebal hukum. Kita mesti terbiasa memutuskan masalah seperti itu menurut hukum, dan itu berlaku bagi kedua belah pihak.

Romo, tadi Anda menyinggung perilaku pemerintah lokal yang mungkin tidak bersikap netral. Tentu persoalan menjadi runcing, ketika pemerintah tidak lagi bersikap netral. Menurut Anda apakah pihak pemerintah seperti Departemen Agama, sejauh ini sudah menempatkan diri dengan tepat ketika terjadi gesekan-gesekan antarumat beragama?

Kalau di tingkat nasional, saya kira tidak ada masalah. Tapi di tingkat lokal saya kira masih ada banyak masalah. Saya tinggal di Jakarta, jadi saya tidak terlalu banyak tahu. Tapi saya sering mendapat berita betapa sulitnya umat di daerah-daerah tertentu menjalankan ibadat. Kesulitan itu sangat sering berkaitan dengan administrasi lokal.

Makanya, saya kuatir seluruh pasal mengenai kebebasan beribadah tidak disadari atau didiamkan saja di negeri ini. Kebebasan beribadah itu kan artinya setiap umat beragama berhak menjalankan ibadah dan membangun rumah ibadah. Sebab kalau beribadah tidak di rumah ibadah, mereka juga akan diprotes, karena seakan-akan pamer di depan umum.

Mestinya, membangun rumah ibadah harus selalu diizinkan. Saya kira, di sini kelompok mayoritas sama sekali tidak pernah kesulitan untuk membangun rumah ibadah di manapun mereka mau. Mengapa untuk minoritas dibikin begitu sulit?

Apa ada hambatan-hambatan teknis dan legal-formal seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang justu menjadi bagian dari masalah?

SKB adalah dasar hukum kesulitan itu. Sebab begitu banyak izin dan rekomendasi yang dibutuhkan untuk membangun rumah ibadah, terutama rekomendasi dari masyarakat lokal yang mestinya mudah didapat, tapi tidak diberikan.

Yang sering terjadi, masyarakat lokal tidak menolak dan tidak menghambat sama sekali, tapi kemudian ada pihak-pihak yang menghasut, misalnya dengan menggunakan isu kristenisasi, dan lain sebagainya.

Lantas apakah dasar hukum seperti SKB itu perlu direvisi atau ditinjau ulang agar sesuai dengan semangat kebebasan beragama?

Menurut saya, surat itu seharusnya dicabut saja karena ia menjadi bagian dari masalah. Peraturan mengenai izin pembangunan rumah ibadah memang harus ada. Saya bisa menerima kalau dalam hal keagamaan harus ada beberapa peraturan yang mesti diperhatikan, karena kita tahu ini persoalan yang sangat sensitif.

Tadi Anda mengusulkan SKB dicabut. Apa poin-poin dalam SKB itu yang sangat memberatkan, tidak masuk akal, dan selalu menjadi persoalan?

Yang utama soal persetujuan masyarakat lokal. Di situ diterangkan, kalau ada 20 orang saja yang keberatan, tidak akan diberi izin. Saya kira, sangat mudah memobilisasi 20 orang yang keberatan dalam daerah tertentu.

Ada satu masalah yang harus juga dimengerti di sini. Mungkin bagi masyarakat lokal tidak langsung jelas kalau minoritas itu berarti orangnya masih sedikit. Bisa saja umat Katolik di dalam lingkungan paroki yang mau membangun gereja terhitung berjumlah 8000-an orang. Mereka hidup dalam lingkaran 3 KM di sekitar situ. Tapi memang belum tentu di dekat gereja itu akan ada banyak orang Katolik.

Makanya, ketika gereja dibangun, bisa saja masyarakat setempat merasa: “Kok, membangun gereja di tempat kami? Ini pasti untuk agenda kristenisasi!” Mestinya bukan demikian cara berpikirnya. Kalau semua umat Katolik dihitung dalam lingkaran 3 KM tadi, tentu akan ada ribuan umat, dan mereka memang perlu sebuah gereja.

Sebetulnya hal-hal seperti itu bersifat teknis dan bisa dirundingan. Artinya, ketika umat Katolik mengajukan data-data tentang jumlah orang yang akan menjadi anggota gereja, tentu persoalannya menjadi jelas!

Kalau dirundingkan dengan masyarakat setempat biasanya akan berjalan lancar, meski berulang-ulang. Tapi tak jarang ketika izin sudah diberi, lalu mendadak muncul protes, izin itu lalu dicabut secara tiba-tiba, karena pihak administrasi lokal tidak pernah berani bertindak tegas dan melawan protes seperti itu.

Jadi dalam kenyataannya, hal teknis seperti itu menjadi susah, apalagi kalau sudah ada pemikiran “pokoknya jangan sampai ada gereja di sini!”

Belajar dari kasus Sang Timur ini, apa harapan ke depan Anda terkait soal kebebasan beragama?

Untuk Sang Timur ada dua harapan. Pertama, sekolah diharapkan berjalan terus tanpa gangguan. Kedua, umat Katolik yang berjumlah 9000-an orang di Ciledug itu, kini tidak lagi punya tempat ibadah. Saya kira, kalau mereka tidak lagi diizinkan untuk beribadah di Sang Timur, mereka harus mendapat tempat lain, dan diberi izin untuk membangun gereja.

Menurut saya yang mesti menjadi prinsip adalah, semua umat boleh meminta tempat tertentu untuk dijadikan rumah ibadah. Kalau pemerintah merasa keberatan dengan tempat yang dimiliki sendiri itu, mereka harus menunjuk tempat lain di mana mereka bisa membangun gereja.

Artinya, pemerintah harus menjadi mediator yang netral, dan paham bahwa semua umat beragama, apapun agamanya, punya hak untuk mendirikan rumah ibadah?

Itulah yang saya harapkan. Saya kira, kita juga perlu menyadari bahwa Indonesia memang negara yang majemuk, di mana orang bisa merantau, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak tersentuh semua agama yang ada di Indonesia.

Mereka datang dari Sabang sampai Merauke untuk menetap di mana-mana. Di daerah yang dulunya dihuni mayoritas Kristen, sekarang juga sudah banyak dihuni umat Islam. Dan itu menurut saya wajar-wajar saja.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.