Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Agama » Minoritas » Wahyono Raharjo: “Kami Dipaksa Munafik”
Dr. Wahyono Raharjo (Foto: kapribaden.org)

Wahyono Raharjo: “Kami Dipaksa Munafik”

1/5 (1)

Tapi dalam pelaksanaannya kan tetap butuh kearifan lokal masyarakat dalam menghadapi perbedaan agama dan keyakinan…

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa sudah beberapa tahun ini mengadakan pertemuan rutin untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang perlu ditumbuhkan di masyarakat. Tapi ini semua makan proses, walaupun perjuangan kami juga butuh proses.

Tapi ada fakta lain di mana pemerintahan sebetulnya di dalam banyak hal lebih berposisi sebagai penguasa, bukan pelayan rakyat. Jadi, cara-cara mengandalkan kekuasaan selalu membuat perjuangan kita mental kalau menggunakan satu strategi saja. Karena itu, kearifan lokal dalam bentuk toleransi masyarakat dalam perbedaan, perlu, tapi kovenan-kovenan internasional itu juga perlu, karena kitahidup di era globalisasi.

Sebab itu, kalau kita gembar-gembor ingin sebuah negara demokratis, mestinya kita mencontoh tetangga dekat kita seperti India. Di sana, kaum minoritas secara teoritis diakui keberadaannya, dan bahkan mereka bisa sampai pada jabatan puncak di pemerintah.

Namun, yang kita inginkan bukan hanya kesetaraan teoretis yang tercantum dalam perundang-undangan, tapi juga bentuk pelaksanaan yang konsisten atas undang-undang itu di lapangan.

Nanti butuh pengakuan atas rumah ibadah kaum penghayat juga?

Soal ibadah, tiap agama dan kepercayaan punya cara-caranya sendiri. Pada umumnya, kaum penghayat kepercayaan berkumpul di tempat sesepuhnya untuk beribadah. Jadi tempat ibadahnya di rumah-rumah.

Mungkin ini tak berbeda dengan majlis taklim-majlis taklim saudara-saudara muslim yang tidak dilaksanakan di masjid. Di rumah, mereka juga bisa beribadah. Karena itu, kebebasan beribadah sangat kami dambakan untuk semua, bukan hanya buat kaum penghayat.

Ada hambatan dari masyarakat seperti ormas-ormas tertentu dalam perjuangan Anda?

Kami tetap optimis perjuangan ini akan didukung publik yang luas. Saya yakin, yang menghambat hak asasi kami sebenarnya hanya sebagian kecil komponen bangsa ini. Sebab, sebagian besar warga Indonesia, meski berbeda keyakinan, sangat toleran. Itu tercermin dari berbagai respon yang kami terima dari berbagai kalangan.

Saya ingat, semasa kecil di desa, orang tidak pernah menyoal keyakinan orang lain, dan mereka bisa hidup bersama secara rukun. Yang Islam ngebangun masjid, yang Kristen ikut bantu. Nanti giliran gereja dibangun, yang Islam juga ikut bantu. Kenapa kerukunan itu kini hilang? Inilah yang harus kita pikirkan agar bangsa ini tetap kuat.

Ada peran rezim otoriter Soeharto dalam menghambat pengakuan hak-hak sipil kaum penghayat saat ini?

Antara lain itu, karena kehidupan beragama dan berkepercayaan di negeri ini selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Itu dulunya ditambah pula dengan trauma G30S/PKI, sehingga banyak orang asal mengaku soal agamanya, karena takut dicap PKI. Karena itu, banyak sekali kaum penghayat yang sampai kini ber-KTP Islam atau Kristen.

Kalau tidak begitu, bagaimana mereka mau kawin?! Apa boleh buat, untuk kepentingan pragmatis, mereka terpaksa mengaku sebagai penganut salah satu agama. Tapi yang sebenarnya menyedihkan bagi saya, kok kami dipaksa menjadi orang yang munafik?! Kalau bangsa ini terus-menerus dididik untuk munafik, apa jadinya negeri ini kelak?!

Kalau ada yang mengajurkan kaum penghayat agar masuk salah satu agama yang ada saja, gimana?

Soal ini pernah kami dialogkan dengan Bapak Ruhut Sitompul. Komentarnya waktu itu: kalau saya yang Kristen diminta untuk masuk agama lain, karena agama saya tidak diakui, tentu saya tidak mau. Pertanyaan itu bisa juga dibalik untuk yang meminta itu; kenapa tidak masuk agama selain yang dianutnya kini? Jadi, ini soal keyakinan; karena itu penyelesaiannya tidak bisa semudah itu.

Tapi saya pernah mendengar saudara dan teman-teman tokoh muslim mengatakan, bahkan Nabi Muhammad pun pernah ditegur Tuhan agar tidak terlalu terobsesi untuk mengislamkan semua orang. Katanya, Tuhan menegur bahwa itu bukan sesuatu yang Aku (Tuhan) kehendaki. Sebab kalau Saya (Tuhan, Red) menghendaki, semua orang akan Islam, dan seluruh dunia tentu Islam.

Mungkin saya salah memahami ungkapan mereka. Tapi yang jelas, itu saya dapatkan dari cerita-cerita tokoh lintasagama juga. Sebab di Badan Perjuangan kami, semua kelompok lintasagama ada. Jadi, Tuhan ternyata juga tidak menghendaki penunggalan agama dan kepercayaan secara paksa.

Menurut pengalaman Anda, kelompok mana saja yang biasanya menghalangi pengakuan penuh atas hak-hak sipil kaum penghayat Indonesia?

Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati setiap orang beragama. Tapi dari pengalaman di setiap sidang MPR dulu, selalu ada demonstrasi yang menetang keras pengakuan hak-hak sipil kami. Dan kebetulan, orang atau kelompok Islam tertentulah yang paling keras menentang.

Mereka minta pengakuan atas kami di dalam GBHN dihapus lagi. Ketika mengatakan orang Islam, saya tidak menyebut itu ulah semua orang Islam, karena banyak juga dukungan dari tokoh-tokoh Islam yang demokrat.

Namun di sisi lain, saya juga pernah membaca laporan Kompas bahwa sidang Keuskupan Katolik pernah mengusulkan agar perkawinan campur kaum penghayat dengan Katolik diizinkan lagi. Selain itu, pengalaman saya sebagai penganut kepercayaan Kapribaden membuktikan bahwa ribuan warga kami di Bali tidak pernah mendapat gangguan dari para tokoh Hindu.

Saya tidak tahu apakah Tuhan saya dengan Tuhan Anda sama, toh sama-sama belum pernah ketemu. Tapi bagaimana pandangan kalangan penghayat tentang konsep ketuhanan?

Sepengetahuan saya, karena manusia itu banyak salahnya, setiap hari kita harus memohon ampun Tuhan. Jadi, apa yang kami lakukan tiap harinya adalah berusaha makin mendekat, dan kalau bisa, bertemu dengan Tuhan. Sepengetahuan saya, agama dan kepercayaan apapun mengajarkan manusia untuk menjadi orang yang baik dan bermoral. Lalu tanggung jawab siapakah urusan internalisasi nilai-nilai kebajikan dan moralitas itu? Kalau di kepercayaan, itu tanggung jawab para sesepuh. Dalam agama-agama, itu tanggung jawab ulama-ulama.

Tapi yang agak aneh belakangan ini, mengapa tanggung jawab itu hendak dilemparkan ke pemerintah dengan anjuran membikin aturan macam-macam? Apakah itu berarti kami-kami ini sudah menyerah total?

Bagi saya, kalau soal moral, kembalikan saja kepada masyarakat. Karena itu, marilah para ulama atau pemimpin masyarakat berkumpul. Kita sama-sama introspeksi untuk tahu apa kesalahan kita, sehingga kita gagal membimbing umat.

Dengan introspeksi tentang itu, kita mudah-mudahan berhasil membentuk umat yang bermoral. Sehingga bangsa ini tidak hancur karena moralnya rusak. Saya yakin, tidak ada bangsa yang hancur karena angkatan perang yang lemah.

Tapi kalau moralnya rusak, mereka hancur. Sejarah dunia membuktikan demikian, sejak zaman Romawi, Napoleon, dan juga Hitler. Negara seperti Swiss yang angkatan perangnya cukup lemah, tetap bisa berjaya walaupun kecil.

Apakah perjuangan BPKBB dalam beberapa tahun ke depan akan menemui titik terang?

Kami selalu menginginkan demikian. Hak-hak sipil yang tercantum dalam kovenan internasional, sekarang sudah diratifikasi. Mudah-mudahan tren baik itu seterusnya akan begitu. Tentu saja kami tetap berupaya membangun jaringan, sehingga makin banyak misi dan visi kita yang bisa digerakkan bersama. Sebab, kalau hak manusia yang paling asasi, yaitu hak berkeyakinan, belum dijamin penuh oleh negara, bagaimana dengan hak-hak lainnya?!

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.