Home » Gagasan » Ari A. Perdana: “Kesalehan Ritual Tidak Menunjang Pertumbuhan”
Ari A. Perdana (Foto: treespotter.wordpress.com)
Ari A. Perdana (Foto: treespotter.wordpress.com)

Ari A. Perdana: “Kesalehan Ritual Tidak Menunjang Pertumbuhan”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

IslamLib – Doktrin-doktrin normatif agama dapat menghambat atau menunjang pertumbuhan ekonomi. Peranan institusi-institusi keagamaan dalam menyikapi sistem perekonomian juga sangat penting bagi perkembangan ekonomi. Bagaimana Ari A. Perdana, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang baru menyelesaikan master ekonomi di Kennedy School of Goverment, Harvard University, Amerika, menjelaskan soal itu? Berikut perbincangannya, dengan Novriantini Kahar dari Jaringan Islam Liberal (JIL), Kamis (27/7) lalu.

 

Mas Ari, apakah ada hubungan antara sistem kepercayaan suatu agama dengan perkembangan ekonomi suatu bangsa?

Dari kesimpulan akhir perdebatan soal itu, hubungannya belum begitu jelas. Memang ada klaim bahwa spiritualitas atau tingkat kesalehan itu bisa memengaruhi perilaku seseorang, sehingga muncul preposisi bahwa makin taat seseorang secara spiritual, ia akan mendapat berkah dan makin makmur.

Lalu klaim itu secara makro diperluas dengan pernyataan bahwa negara yang lebih taat beragama akan lebih makmur. Tapi kalau kita lihat secara kritis, garis hubungan seperti itu tidak terlalu jelas. Memang, adakalanya kinerja ekonomi suatu negara ikut dipengaruhi oleh aspek-aspek spiritual atau institusi keagamaan, tapi lebih banyak lagi yang tidak.

Mari kita mulai dari hipotesis tentang adanya hubungan. Untuk melihat kemungkinan hubungan itu, ada beberapa cannel yang bisa digunakan. Cannelpertama adalah analisis atas etos kerja dan sistem budaya, seperti yang pernah dikemukakan Max Weber dalam Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme.

Di situ dia mengemukakan argumen kebangkitan atau kinerja ekonomi negara-negara Protestan yang cukup bagus, paling tidak dalam satu periode sejarah tertentu. Kemungkinan kedua, melihatnya lewat institusi, baik institusi hukum, ekonomi, maupun politik dan budaya.

Analisis yang menggunakan saluranpertama tampaknya sangat populer di kalangan sosiolog. Karena itu, mereka berusaha mencari-cari analog etika Protestan dalam agama lain. Anda melihat cara seperti itu sudah jadi mitos?

Memang ada problem di situ, terutama kalau kita membandingkan kinerja ekonomi tingkat individual, regional, desa, atau wilayah tertentu, dengan di tingkat negara. Sebab di tingkat antarnegara, korelasinya justru membingungkan. Memang, negara-negara mayoritas Protestan seperti Jerman, Belanda, dan Inggris, dulu sempat mengalami fase perkembangan ekonomi yang pesat.

Mereka mendominasi perekonomian dunia, setidaknya di abad ke-15 dan 16. Di saat yang sama, negara-negara Katolik seperti Spanyol, Portugal, dan Italia, yang lebih dulu memulai eksplorasi dan dominasinya di tingkat dunia, justru mandek dan menurun.

Karena itu, Weber coba menghubungkannya dengan kemungkinan adanya pengaruh etika kerja yang dikembangkan doktrin-doktrin Protestan. Tapi masalahnya, saat Weber memublikasikan tulisannya di awal abad ke-20, perekonomian negara-negara seperti Inggris dan Jerman, ternyata sedang turun, dan di saat yang sama, negara-negara latin Amerika yang mayoritas Katolik, justru sedang bangkit.

Anda ingin mengatakan bahwa analisis semacam Weber itu post factum dan tidak punya kekuatan untuk meramal masa depan?

Betul. Itu persis seperti kritik ekonom peraih hadiah Nobel, Amartya Sen: Weber mungkin betul ketika menjelaskan apa yang terjadi di belakang, tapi ketika menjeneralisasi, ia cukup lemah. Sebab, bagaimana kita bisa menjelaskan keajaiban performa ekonomi Asia Timur yang didominasi oleh Konfusianisme? Bagaimana juga menjelaskan keruntuhan Asia Timur pada saat-saat sesudahnya.

Juga bagaimana menjelaskan performa ekonomi India yang selama beberapa dekade pernah santer dengan sebut Hindu growth karena pertumbuhannya yang selalu 3 atau 4%, bisa bangkit dan tumbuh lebih baik di akhir 1990-an. Jadi, banyak faktor-faktor lain yang perlu dibahas, sehingga membuat analisis hubungan agama, spiritualitas, dan kinerja ekonomi itu menjadi sangat kabur.

Pada aspek kultural, ada pengandaian semakin saleh seseorang, semakin baik performa ekonomi suatu negara. Tapi kesalehan seperti apa yang positif dan suportif untuk pertumbuhan ekonomi?

Saya pernah menulis soal ini di sebuah harian Jakarta dengan mengutip penelitian profesor dari Harvard dan riset lainnya. Nah problemnya, kita justru tidak bisa mendefinisikan apa itu kesalehan. Untuk tujuan riset, tentunya ada saja keperluan untuk mengkuantifisir tingkat kesalehan.

Karena itu, dalam survei-survei mengenai peringkat kesalehan di Amerika dan Eropa, ada pertanyaan soal frekuensi kedatangan ke Gereja, tingkat kepercayaan terhadap teori evolusi, dll,. Itu sebenarnya indikator-indikator yang tidak sempurna untuk menggambarkan tingkat kesalehan, tapi mungkin ada gunanya.

Riset-riset yang sebenarnya masih parsial itu menunjukkan bahwa tingkat kesalehan ritual itu, ternyata tidak berkorelasi secara positif terhadap tingkat kemakmuran seseorang. Tingkat kesalehan beritual sebuah negara, tidak berbanding lurus dengan tingkat kemakmuran negara itu.

Penelitian seperti ini, sebenarnya juga saya kritik, karena pendefinisiannya yang arbiter, walau secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau temuan ini bisa dipercaya, tentu ia hanya menunjukkan soal korelasi atau keterhubunan. Kita belum bisa bicara soal kausalitas, bahwa A menyebabkan B, atau B menyebabkan A. Karena itu, kita harus berangkat lebih jauh lagi dari sekedar metodologi yang empiris.

Kalau bicara soal peran doktrin-doktrin Islam sebagai agama dominan di negeri ini, apa evaluasi Anda tentang keterkaitannya dengan etos kerja dan spirit wirausaha?

Perannya bisa ya dan tidak. Kalau kita melihat ke era kolonialisme Belanda di Indonesia, arus kapitalisme domestik yang kuat justru datang dari kalangan pedagang-pedagang muslim seperti Syarikat Islam (SI), dan kemudian, Muhamadiyah. Artinya, memang ada peranan positif doktrin-doktrin Islam di situ.

Sampai sekarang, sebenarnya domestic enterpreneur itu sebagian masih dipegang kalangan enterpreneur Islam. Tapi tetap ada juga hal-hal doktrinal Islam yang bisa menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Jadi, pada akhirnya tetap ada sisi positif dan negatif doktrin agama terhadap performa ekonomi, tapi korelasinya tidak bisa jelas. Sebab, salah satu cara memajukan perekonomian sebuah negara adalah bagaimana kemampuan negara tersebut melakukan inovasi di bidang teknologi.

Tidak hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana menciptkan sistem perekonomian dan produk hukum yang kondusif bagi perkembangan ekonomi.

Nah, hal-hal tersebut mensyaratkan adanya iklim bebas yang kondisuf untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Iklim kondusif itu hanya bisa terjadi kalau kita menyiapkan basis kulturalnya, seperti tidak adanya monopoli atau hegemoni atas tafsir halal dan haram, salah dan benar.

Itu yang dulu pernah terjadi di masa jayanya peradaban Islam. Ketika Eropa berada dalam abad kegelapan, peradaban Islam maju secara saintifik. Yang mengembalikan ilmu pengetahuan zaman Plato dan Aristoteles itu kan para sarjana muslim.

Tapi mengapa hal itu terhenti? Nah, saya rasa, salah satu faktor yang membuat agama potensial menghambat ekonomi juga adalah ketika agama menjadi dasar monopoli kebenaran demi menghambat kemajuan berpikir.

Nampaknya ada dua pola analisis di situ. Yang satu bersifat kultural, yang kedua institusional. Bagaimana yang kedua, Mas?

Teori yang kedua mengatakan bahwa agama mempengaruhi secara institusional. Misalnya, bagaimana agama, setidaknya yang dominan, membentuk sistem hukum, terutama hukum dagang. Kita tahu, di Islam itu aspek-aspek hukum dagangnya sudah cukup eksplisit. Aturan transaksi dan kepemilikan, tampaknya sudah ada.

Kita juga bisa membandingkannya dengan Protestan dan Katolik di Abad Pertengahan. Dengan begitu muncul pertanyaan: mengapa ada fase di mana negara-negara Protestan bisa bangkit secara ekonomi.

Argumen sejarawan ekonomi yang pernah saya baca mengaitkannya dengan sistem hukum atau sistem institusi keagamaan yang saat itu mempengaruhi aturan tentang hak milik. Di negara-negara Protestan, karena tidak ada hirarki atau sistem kegerejaan yang punya otoritas untuk mendefinisikan property rich, bisanya lebih fleksibel dalam sistem ekonominya, dan dengan begitu, lebih kondusif bagi kapitalisme.

Sementara negara-negara Katolik yang punya hirarki dan otoritas Gereja yang kuat, definisi tentang public goods, property rich, dll., membuat sistem kapitalisme kurang kondusif untuk berkembang.

Jadi, aspek perlindungan terhadap hak milik itu sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Terlepas kita suka atau tidak akan kapitalisme, dalam kenyataannya, kapitalismelah yang sekarang menjadi sistem yang membentuk perekonomian dunia.

Tapi tak hanya institusi agama, negara pun kadang-kadang ikut mengambat berkembangnya aset-aset institusi keagamaan. Saya ingat, dulu Universitas al-Azhar, Mesir, punya kekayaan yang setara dengan negara. Tapi di tahun 1960-an, banyak aset-aset al-Azhar yang dinasionalisasi oleh Gamal Abdul Nasser. Kini, al-Azhar justru yang meminta anggaran kepada negara…

Untuk kasus Mesir, saya tak punya kompetensi memadai untuk menjelaskan. Tapi mungkin di situ ada tarik-menarik kekuatan politik antara institusi negara dan agama. Aspek nasionalisasinya itu merupakan isu ekonomi yang menarik.

Kalau kita pakai argemen-argumen kiri untuk mengkritik kapitalisme, maka yang biasanya diajukan sebagai jawaban adalah nasionalisasi aset-aset swasta atau aset-aset yang dianggap punya pihak asing. Negaralah yang diperkuat untuk menguasai BUMN atau sektor-sektor publik.

Tapi menariknya, dalam isu itu, di Islam biasanya ada perdebatan apakah Islam lebih dekat ke kiri atau ke kanan. Tapi apapun itu, sebenarnya proteksi Islam terhadap property right justru sangat penting.

Beberapa aspek kegiatan ekonomi, banyak sekali yang diatur sedemikian eksplisit dalam Islam. Tapi kadang ada juga sikap kontradiktif terhadap kapitalisme karena Islam diperhadapkan dengan kekuatan kapitalisme global.

Karena itu, semangat untuk menjadi rival kapitalisme global diterjemahkan, misalnya, sebagai anjuran nasionalisasi aset-aset. Bagi saya, ini sebenarnya kontraduktif dengan perkembangan ekonomi. Dalam Islam, kepemilikan individu sebenarnya sangat diperhatikan.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.