Home » Gagasan » Nursyahbani Katjasungkana: “Revisi KUHP Bias Gender”
Nursyahbani Katjasungkana

Nursyahbani Katjasungkana: “Revisi KUHP Bias Gender”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Sejauh mana dampak rancangan KUHP ini untuk persoalan domestik jika dikaitkan dengan isu HAM tadi?

Sejauh tidak ada unsur kekerasan, tidak dilakukan terhadap anak-anak, tidak merupakan objektivikasi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga menjadi komoditi, seperti perdagangan orang, perempuan dan anak, sebaiknya tidak dikriminalkan. Justru ketentuan-ketentuan di sana harus didekriminalisasi. Dampaknya memang dalam kehidupan sosial akan besar sekali.

Pertama, dari segi law emforcement, seberapa jauh kemampuan polisi untuk dapat membuktikan hal-hal yang ada di tempat tidur warganya. Jadi ada problem implemantasi. Kedua, juga akan meng-create hal yang menurut masyarakat tidak bisa dijalankan dengan hukum pidana karena lemahnya law emforcement, lalu mereka main hakim sendiri, seperti yang banyak terjadi.

Ketiga, sebetulnya KUHP tidak bisa digunakan atau difungsikan sebagai penjaga moral, misalnya dalam hal kumpul kebo. Saya kira, lebih baik –misalnya– pendidikan seks diberikan sejak dini, sehingga mereka tahu bagaimana melakukan hubungan seks yang bermoral, responsible atau bertanggung jawab dan aman.

Seandainya pasal-pasal yang kontroversial ini disetujui, tentu akan ada problem implementasi. Menurut Anda, apakah nanti akan ada polisi-polisi syariat yang masuk pada wilayah-wilayah privat, atau polisi moral seperti di Malaysia?

Itu soal teknis saja kalau udah disetujui. Nanti pemerintah akan bilang, itu soal teknis saja; kalau bisa, kenapa tidak? Tapi bagi saya masalahnya bukan semata soal teknis. Ini masalah prinsip. Seberapa jauh sebetulnya negara punya otoritas atas privasi atau kehidupan pribadi warganya yang dijamin, baik oleh UUD maupun undang-undang mengenai HAM.

Artinya, rancangan KUHP ini potensial untuk bertentangan dengan UUD dan UU- HAM?

Ya. Sejak awal saya sudah menegaskan dalam pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia bahwa UU KUHP itu inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam konstitusi. Ini khususnya berkenaan dengan bab soal hak-hak asasi manusia dan UU HAM itu sendiri.

Di situ dinyatakan bahwa setiap warga negara tidak boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya. Dan untuk itu, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap semua gangguan dan pelanggaran tersebut.

Nah, implementasiya dalam KUHP bagaimana? Justru negaralah yang seharusnya memberi perlindungan terhadap warganya, kalau ada gangguan dari luar. Bukan justru negara yang melakukan intervensi terhadap urusan itu.

Ada yang mengatakan revisi KUHP ini kental nuansa Syariat Islamnya. Bagaimana tanggapan Anda?

Sebetulnya, dalam proses pembentukan hukum, itu biasa. Pembentukan UU mesti menyerap nilai-nilai adat, agama, konvensi hukum, dan lain-lain, agar produk hukum itu bisa efektif, karena merupakan pantulan dari aspirasi dan kesepakatan masyarakat.

Cuma masalahnya, masyarakat kita kan tidak hanya plural, tapi juga multikultur, multietnik, dan dengan segala macam variasinya. Ini terkait dengan soal nilai-nilai agama, atau adat di dalam suatu konteks tertentu. Bagaimana bisa mengangkat satu nilai yang bisa berlaku umum.

Seperti ketentuan mengenai pasal kumpul kebo yang bisa terjadi perbedaan mencolok. Di Bali, Mentawai dan Irian, hal itu dianggap sesuatu yang biasa. Di beberapa komunitas tertentu, hidup bersama di luar perkawinan adalah hal biasa. Tapi masalahnya, apa yang dimaksud dengan di luar perkawinan itu? Kalau kita mengacu pada UU Perkawinan, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama. Ayat kedua menyatakan, setiap perkawinan harus dicatatkan.

Kita tahu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Nah, apakah itu termasuk dalam kategori delik aduan, atau semata-mata hidup bersama saja. Bagaimana kalau hidup bersama disahkan oleh agama atau adatnya; apakah itu masuk ketegori kumpul kebo?

Nah, dengan demikian, perkawinan-perkawinan yang selama ini ditolak pencatatannya, seperti perkawinan agama Konghucu, kawin beda agama, perkawinan orang Kaharingan, mau masuk kategori yang mana?

Dengan adanya ketidakjelasan seperti itu, sebetulnya apa yang terjadi dengan rancangan KUHP ini?

Sebetulnya, secara umum hal tersebut membuktikan bahwa KUHP kita itu tidak punya visi ke depan, tidak punya visi tentang law emforcement, ataupun visi tentang realitas Indonesia sesungguhnya. Misalnya tentang prostitusi yang dalam rancangan sekarang ini juga dikriminalkan.

Dalam KUHP lama dijelaskan, hanya orang-orang yang menyediakan atau memudahkan perbuatan cabul yang dihukum. Tetapi dalam rancangan sekarang ada pasal baru tentang prostitusi yang menurut saya tidak hanya gender bias tapi juga class bias. Kenapa? Di pasal 434 bahwa setiap orang yang bergelandangan, berkeliaran di jalan, di tempat-tempat umum, dengan tujuan melacurkan diri akan dipidana denda.

Jelas sekali, yang kita tahu bergelandangan hanya orang kelas bawah. Dan lebih dari itu, konotasi melacurkan diri selalu mengena pada perempuan. Padahal, kalau menurut tata bahasa Indonesia yang baik, yang disebut pelacur adalah lelakinya. Dan di sini tidak ada kriminalisasi bagi para pelanggan atau usermereka. Ini kenapa saya menyebut adanya gender bias dan diskriminasi.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.