Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Gagasan » Pluralisme » Musdah Mulia: “Situasi Sosial-Keagamaan Kita Bisa Lebih Buruk”
Musdah Mulia

Musdah Mulia: “Situasi Sosial-Keagamaan Kita Bisa Lebih Buruk”

4.5/5 (2)

Menjelang penutup akhir tahun 2005, hanya ada satu peristiwa sosial-keagamaan yang menggembirakan. Yaitu pengakuan bahwa eksistensi Jamaah Islamiyah (JI) di tanah air, dengan jejaring terornya adalah fakta, bukan mitos belaka.

Selebihnya, banyak gejala sosial-keagamaan tahun 2005 yang mengharukan. Lalu, apakah kondisi sosial-keagamaan di Indonesia akan lebih cerah di tahun 2006? Berikut perbincangan Novriantoni dari Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Siti Musdah Mulia, Sekjen ICRP (the Indonesian Conference for Religions and Peace), Kamis (28/12) lalu.

 

Bu Musdah, apa persoalan sosial-keagamaan yang mengganjal di tahun 2005 lalu?

Saya kira, menghadapi tahun 2006, perasaan kita diliputi cemas dan penuh harap. Kita cemas, mengingat menjelang pergantian tahun lalu kita dihadapkan pada bencana sangat dahsyat, yaitu gempa dan tsunami. Dan sepanjang tahun 2005, negeri ini juga diliputi banyak kasus kekerasan.

Sebagian besar aksi-aksi kekerasan itu memakai legitimasi agama. Itu menyedihkan sekali. Sebab agama yang seharusnya datang membawa kedamaian dan kesejukan dalam kehidupan, kenyataan sehari-harinya justru malah tampak berseberangan, bahkan bertolakbelakang dengan esensi agama itu sendiri.

Karena itu, mudah-mudahan tahun 2006 ini tidak akan ada lagi aksi-aksi serupa; tidak ada lagi aksi-aksi kekerasan mengatasnamakan agama. Sebab, semua itu sangat mengganggu rasa keberagamaan. Saya berpikir, ketika orang mengaku beragama, di dalam dirinya semestinya sudah terbangun sifat-sifat terpuji seperti yang dimiliki Tuhan. Seharusnya seperti itu.

Kalau dirinci, apa persoalan sosial keagamaan 2005 yang menurut Anda cukup menyedihkan?

Saya ingin memulai dengan yang menggembirakan dulu. Di akhir tahun ini, ada semacam pengakuan atas apa yang selama ini disangkal banyak pihak, yaitu keberadaan Jamaah Islamiah (JI) yang diduga mengorganisir berbagai aksi kekerasan di tanah air selama ini.

Kita tersadar bahwa ternyata ada sekelompok orang bernama Jamaah Islamiah yang mengorganisasi berbagai aksi kekerasan. Ternyata JI itu bukan mitos atau sesuatu yang tak berdasar, tetapi realitas yang nyata di hadapan kita.

Kita sadar, ternyata ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam berbuat makar dan menimbulkan kesengsaraan bahkan penderitaan bagi banyak orang yang tak bersalah lewat bom-bom yang mereka ledakkan di berbagai tempat.

Pengakuan akan keberadaan JI itu saja cukup baik sebagai langkah maju?

O, ya. Sebab, semakin kita bersembunyi dari sebuah kenyataan, semakin sulit untuk mengambil alternatif pemecahan masalahnya. Karena itu, pengakuan itu saja bagi saya sudah sebuah rangkaian solusi yang menarik.

Artinya, sepanjang kita tak kunjung mengakui, sulit bagi kita untuk menanggulanginya. Keterbukaan diri dan kelapangan dada untuk mengakui adanya sebuah kenyataan adalah langkah awal yang baik untuk mencari pemecahan yang lebih konkret atas suatu masalah.

Lantas apa isu sosial keagamaan yang tidak membanggakan?

Begitu banyak hal tidak menyenangkan dan tidak menggembirakan yang terjadi sepanjang tahun 2005. Antara lain, kasus penyerangan atas markas Ahmadiyah di Parung; penangkapan ustad pengajur salat dua bahasa, Yusman Roy, di Malang; penutupan pondok yang dianggap sesat di Probolinggo; dan di penghujung tahun, pengepungan atas kelompok Lia Eden dan kawan-kawannya.

Untuk yang terakhir ini kita tahu, organisasi Lia sudah ada sejak tahun 1990-an, tapi kenapa baru sekarang dianggap bermasalah? Ini juga yang menimbulkan pertanyaan yang besar di masyarakat; kok baru sekarang digrebek?

Saya kira, banyak hal yang perlu kita pikirkan kembali dalam soal keberagamaan kita. Apakah beragama itu harus melihat orang lain sebagai musuh, sebagai the other? Apakah semua titik perbedaan itu harus disikapi secara tak ramah, harus diperangi, dan harus dilawan?

Kenapa kita tidak coba membangun sikap positif yang mengakui bahwa orang lain yang tak sealiran, tidak sesekte, tidak seagama, adalah umat Tuhan yang sama-sama berhak hidup di bumi Tuhan ini meski berbeda?

Bagaimana peran negara dalam pelbagai kasus yang Anda sebutkan tadi?

Saya pikir, kita perlu menata-ulang hubungan antara agama dengan negara. Negara sebaiknya jangan terlalu jauh mencampuri persoalan-persoalan internal umat beragama. Bagi saya, pemerintah atau negara hanya perlu membuat standar tentang apa saja yang boleh dant tidak boleh dilakukan oleh umat beragama.

Misalnya, sepanjang umat beragama atau pemimpin suatu sekte tidak melakukan eksploitasi terhadap pengikutnya, tidak memaksa pengikutnya untuk menyerahkan sebagian hartanya demi kekayaan pimpinannya, atau tidak memaksa masyarakat atau jamaahnya untuk melakukan aksi bunuh diri massal seperti pernah terjadi pada aliran-aliran atau sekte-sekte yang keras di Amerika, pemerintah tidak usah ikut campur.

Hanya pada persoalan terbatas saja negara baru perlu ikut campur. Sebab kalau negara selalu ikut campur atas persoalan agama, umat beragama tidak akan merasa tentram untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam mengembangkan jamaahnya.

Namun soal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana membangun kesadaran di kalangan umat beragama sendiri bahwa persoalan beragama adalah soal hubungan yang sangat spesifik antara manusia dengan Tuhan. Dan hubungan itu tidak bisa diganggu-ganggu oleh orang lain.

Orang mau murtad, mau beragama atau tidak beragama, itu kan urusan pribadi masing-masing. Kebebasan manusia untuk beragama atau tidak beragama, adalah urusan yang sangat mendasar. Memaksa orang untuk tidak beragama atau untuk beragama dengan standar tertentu, itu sudah bertentangan dengan fitrah kemanusiaan itu sendiri.

Bagaimana dengan alasan perlunya sanksi hukum negara untuk orang yang dianggap menodai agama seperti yang murtad atau mengikuti sekte yang tidakmainstream?

Sekarang bagaimana caranya mengetahui bahwa seseorang itu murtad atau tidak murtad? Itu kan hal yang sulit dibuktikan. Apa indikasi bahwa seseorang itu dianggap murtad? Agama kan bicara soal akidah; soal kepercayaan yang tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat hanya aspek ritualnya, misalnya seseorang itu salat atau tidak salat. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menyangkut aspek yang teologis dan filosofis dari beragama.

Lebih dari itu, sangat sulit mengawasi keyakinan umat beragama. Karena itu, yang harus kita bangun adalah bagaimana agar antar komunitas suatu agama dengan komunitas yang lain tidak saling bersinggungan, berbenturan, atau tidak saling mengeksploitasi hak masing-masing. Saya kira itu saja standar yang penting dibuat. Lebih dari itu, agama juga sangat terkait dengan persoalan tafsir, karena itu perlu dialog.

Anda melihat ini hanya soal apakah kita bersedia berbeda dalam suasana yang damai?

Ya. Soalnya, bersediakah kita berdialog tentang begitu banyak tafsir keagamaan masing-masing? Sebab, jika di antara kita tidak ada iklim dialog, masing-masing pada akhirnya mengklaim bahwa si anu berkata begini, tapi tidak mendengar itu langsung dari yang bersangkutan. Karena itu, kita perlu sekali membuka diri untuk sedia berdialog dalam banyak hal. Itu satu.

Yang kedua, saya merasa bahwa agama dan agamawan sampai sekarang ini lebih banyak peduli pada hal-hal yang bersifat kesusilaan ketimbang persoalan sosial. Misalnya soal pornografi dan pornoaksi. Karena prioritas kita yang begitu, kita menyaksikan bertambahnya jemaah haji kita setiap tahun, tapi persoalan busung lapar, kemiskinan, dan pengangguran, tidak pernah mengalami penurunan signifikan. Lalu pertanyaannya: untuk apa sebenarnya kita beragama?

Bagaimana dengan perangkat hukum kita?

Memang, kita sudah memiliki UU-HAM No. 39 tahun 1999 yang salah satu poinnya mengakui kebebasan beragama. Tapi sayangnya, UU-HAM itu masih belum dijabarkan dalam aturan-aturan pelaksanaan yang lebih rinci.

Misalnya, kalau memilih jodoh adalah soal hak asasi individu, apakah seseorang boleh menikah beda agama? Apakah orang dibolehkan mengaku tidak beragama? Hal-hal seperti itu belum ada aturan operasionalnya dalam perundang-undangan kita.

Dan jangan lupa, kita punya beberapa aturan yang hierarkinya di bawah UU, tapi bunyinya malah bertentangan dengan UU itu sendiri. Misalnya Penetapan Presiden (PNPS) No. 1 tahun 1969 yang menyatakan bahwa di Indonesia hanya diakui 5 agama. Bukankah UU itu bertentangan dengan Pasal 29 UUD? Jadi, di antara UU kita sendiri sebenarnya banyak yang isinya saling berlawanan.

Karena itu, saya berpikir perlu ada lembaga yang mencoba melakukan harmonisasi atas isi UU yang satu dengan yang lain. Begitu banyak UU baru yang isinya sangat maju, sangat memihak kemanusiaan, yang telah muncul, tapi tidak dilakukan harmonisasi dengan UU lama yang masih sangat diskriminatif. Saya kira ini perlu dipikirkan.

Tapi undang-undang soal keagamaan selalu akan kontroversioal. Misalnya, bagaimana memosisikan aliran yang dianggap sesat dan tidak umum di dalam sebuah perundang-undangan?

Saya kira poinnya adalah bagaimana kita bisa mengakui dan menyadari bahwa di dalam agama itu sendiri ada banyak aliran. Saya kira, tak ada satu agama pun yang bersifat monolitik, hanya satu arus saja. Itu tidak hanya terjadi pada agama-agama yang mayoritas di negeri ini, tapi dalam agama-agama kecil sekalipun selalu ada peluang munculnya aliran, sekte, dan lain sebagainya.

Dan saya kira, itu sudah sunnatullah. Kehadiran sempalan-sempalan atau kelompok-kelompok aliran baru itu, justu membuat kita, kelompok yang mayoritas ini, menjadi lebih kritis dan bisa introspeksi diri. Lalu kita bisa bertanya: apa yang salah pada ajaran kita?

Kehadiran mereka itu terkadang juga dimotivasi untuk mencari sesuatu yang dianggap akan dapat memuaskan dahaga spiritual mereka. Mereka merasa menemukan itu pada kelompok-kelompok atau aliran-aliran baru yang selama ini tidak kita kenal. Kalau mereka merasa damai dan bahagia berada di sana, menurut saya itu sudah sesuai dengan tujuan umum agama itu sendiri.

Bu Musdah, sejak reformasi, kita tampaknya sudah tak dapat menolak keragaman pandangan sosial-politik. Misalnya, kita sudah enteng dan bebas mengkritik presiden dan aparat pemerintahan. Tapi untuk menunjukkan keragaman pandangan agama, tampaknya masih berat. Misalnya, betapa beresikonya mengkritik sudut pandang keagamaan MUI. Tanggapan Anda?:

Memang sulit. Karena agama itu menyangkut aspek kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang dianggap tak boleh dibuat-buat dan tidak boleh beragam. Akidah itu dianggap tunggal, dan kalau berbeda dengan akidah yang satu itu, kita akan dianggap kafir.

Nah, stigma kafir atau murtad itu saya kira ada di semua agama. Tetapi sayangnya, kita senang kalau orang lain murtad dan masuk agama kita, tapi tak suka kalau orang yang seagama dengan kita murtad atau menyeberang ke agama lain.

Jadi dalam soal agama, kadang-kadang ada juga perasaan kalah dan menang. Selamanya orang beragama itu ingin menang dan tak ingin kalah. Kita merayakan orang yang masuk ke agama kita sebagai sebuah kemenangan, dan menganggap musibah jika mendengar orang seagama keluar ke agama lain.

Jadi, beragama itu terkadang seperti berdagang juga; ada hitungan untung- ruginya. Saya kira, pikiran dan perasaan kalah-menang, untung-rugi seperti itu, mestinya tak layak ada di dalam keyakinan agama. Itu adalah hal-hal yang jauh dari esensi agama itu sendiri.

Pada tahun 2005 ini, MUI mengeluarkan 11 fatwa. Salah satu butirnya mengharamkan pluralisme agama. Tanggapan Anda?

Menurut saya, dengan fatwa itu kita kembali ke titik nadir kehidupan keagamaan yang sebenarnya sudah sangat maju di Indonesia. Saya kira, fatwa itu tidak akan membawa perubahan yang signifikan dalam proses kemajuan kehidupan beragama di Indonesia. Sayang sekali, fatwa itu justru dijadikan justifikasi untuk tindak kekerasan atas nama agama di banyak tempat.

Itu betul-betul menyedihkan. Karena itu, saya kira peran Depag, atau peran pemerintah secara luas, terletak pada proses membangun koridor yang lebih tegas, menjadi wasit yang lebih adil atas segala kasus sosial keagamaan yang terjadi di masa-masa berikutnya. Maksudnya, baik Depag atau negara, hendaknya tidak membedakan antara yang mayoritas dan yang minoritas.

Keinginan kita, pemerintah selalu bertindak selaku wasit yang adil; tidak memihak mayoritas, dan tidak pula menindas yang minoritas. Perannya diharapkan tidak memihak sekte atau kelompok yang lebih mayoritas, misalnya NU atau Muhammadiyah saja, tetapi juga memperhatikan kelompok yang kecil-kecil. Saya kira ini penting sekali. Ke depan, seharusnya ada aturan yang lebih transparan, rinci, dan lebih adil mengenai hubungan antar kelompok agama.

Terkait soal komunitas God’s Kingdom, penanganannya tampak sangat konvensional. Lia Aminudin ditangkap, para penentangnya mungkin puas, setelah itu kasus dianggap selesai. Tapi, dari situ kita tidak pernah belajar untuk berbeda dalam suasana damai…:

Ya. Ketika membaca kasus Lia, saya hanya berpikir, andaikan salah seorang petinggi negeri kita menjadi pengikut Lia Eden, kasus pengepungan seperti itu tak akan terjadi. Sebenarnya, kebenaran agama itu kadang-kadang juga tergantung siapa yang sedang berkuasa. Jadi soal kuat-kuatan juga. Tapi dengan begitu, kita tidak pernah tahu bagaimana membangun sikap pluralisme dalam beragama; menghormati perbedaan akidah, aliran, dan kepercayaan.

Betapapun konyolnya sebuah aliran, kita mestinya harus tetap menghargai. Kalau ada yang ingin menganut, silakan saja, sepanjang mereka tidak memaksa kita untuk menganutnya juga. Kenapa Anda merasa terusik kalau mereka tidak memaksa Anda untuk menganut aliran tersebut? Itu saja yang penting buat saya.

Terkait persoalan sosial-keagamaan tahun 2005, apakah agama dan agamawam sudah tampak berperan cukup baik dan bijak?

Pertanyaan ini menarik. Tahun kemarin kebetulan saya menangani gerakan solidaritas penanggulangan busung lapar. Sejak Juni lalu, kami mendata sekitar 2,8 juta anak-anak Indonesia yang mengalami busung lapar akut dan sudah tak bisa disembuhkan. Kalaupun mereka sembuh, meraka akan mengalami apa yang disebut goblok permanen. Mereka itu betul-betul tak akan bisa menjadi generasi yang dapat diandalkan.

Kita juga mendata sekitar 7 sampai 8 juta kandidat busung lapar. Tapi anehnya, ketika kita ribut kesana-kemari soal busung lapar, pemerintah menganggapnya hanya persoalan biasa, dan menyebutnya sebagai gejala kelaparan awal. Jadi selalu ada tradisi penyangkalan atas masalah.

Saya berpendapat, selama kita selalu menyangkal sebuah kenyataan pahit, itu tak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, pengakuan bahwa ada busung lapar sebenarnya sudah bisa dianggap solusi awal yang menggembirakan. Tapi sampai sekarang, sikap kebanyakan kita tampaknya masih seperti itu juga.

Persoalannya, kenapa ini terjadi di negara yang katanya makmur, jumlah calon hajinya tiap tahun melebihi kuota yang 200.000 orang itu? Saya kira, ini dikarenakan orang beragama lebih banyak menekankan aspek pemuasan individual, bukan pemecahan soal kemanusiaan. Bagi saya, gejala orang beragama yang tak peduli pada sesama itu adalah persoalan menarik.

Orang merasa sudah beragama dan saleh untuk kepentingan pribadinya saja, sembari tak peduli apakah tetangga dan anak-anak di sekitarnya lapar. Tampaknya, urusan yang terpenting di dalam beragama adalah bagaimana egoisme dan syahwat spiritual seseorang terpenuhi. Bukankah itu paradigma keagamaan yang selalu dikembangkan?!

Apa prediksi Anda tentang situasi sosial-keagamaan kita di tahun 2006?

Saya kira akan lebih buruk kalau pemerintah tidak tegas memberi solusi dan membiarkan aksi-aksi kekerasan atas nama agama berjalan terus. Pemerintah tidak bisa melakukan taktik pembiaran atas kasus-kasus kekerasan, karena melakukan pembiaran itu sama saja dengan melanggar HAM.

Namun yang cukup mengembirakan, kemungkinan aksi terorisme akan berkurang karena sudah ada pengakuan akan keberadaannya. Yang menarik, kemarin saya membaca fatwa ulama yang mengatakan bahwa bom bunuh diri itu haram.

Sekarang, mungkin para teroris akan berpikir-ulang: “Kalau begitu, sekarang jangan lagi bunuh diri, tapi bomnya diperuntukkan bagi orang lain saja!” Nah, sekarang para petinggi negeri ini mulai waswas dengan taktik baru para teroris. Sekarang pemerintah sudah membangun sebuah solusi atau program-program mengatasi terorisme. Saya kira itu perkembangan yang sangat baik.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.