JIL Edisi Indonesia

Sarkozy menegaskan perlunya kaum Muslim dan kelompok agama manapun yang datang belakangan di Perancis untuk menghormati nilai-nilai dasar Republik Perancis, yaitu kesetaraan manusia, hak-hak wanita, sekularisme (laïcité), dan pemisahan antara yang profan dan spiritual. Sarkozy juga menegaskan perlunya kelompok dan komunitas yang beragam untuk berbaur (metissage) satu sama lain. Bagi Sarkozy, Perancis adalah sebuah negara dan Republik yang berbeda dengan kecenderungan komunitarianisme. Komunitas nasional yang ia inginkan adalah Republik yang berbaur (Republique métissée) yang majemuk.

Adalah fakta yang tak mungkin dibantah bahwa selama ini pembatasan tersebut pada tingkat implementasi kebijakannya berwujud pemaksaan negara terhadap warganya yang bukan penganut enam agama tersebut melakukan hipokrisi dengan mencantumkan identitasnya dalam KTP dengan salah satu dari enam agama tersebut. Adalah kenyataan empirik bahwa ada puluhan juta penganut Sikh, Bahai, Yahudi, penghayat kepercayaan, dan agama-agama lokal yang bahkan sudah ada sebelum enam agama itu ada, yang selama ini menjadi korban pembatasan ini.

Ada juga yang mengatakan bahwa Alqur’an adalah mukjizat terbesar dengan niatan untuk tidak menafikan mukjizat-mukjizat kecil yang mengiringi sejarah Muhammad. Namun dalam perkembangan sejarah Islam, mukjizat besar itu terbukti kurang fungsional dalam menghadapi tantangan-tantangan baru Islam setelah merantau ke kawasan yang makin meluas (Islam futûhât). Islam perdana yang didominasi elemen Arab kini semakin beragam dan berhadapan dengan Islam perantauan, Islam peranakan, bahkan Islam non-Arab (`ajam). 

Narasumber: Jalaluddin Rakhmat (IJABI Jakarta), Hamid Basyaib (JIL), dan Martin Harun (STF Driyarkara Jakarta). Moderator: Saidiman.

Waktu: Kamis, 28 Januari 2010, Jam 19.00-21.30 WIB, bertempat di Teater Utan Kayu Jakarta

Sebagai orang yang “dibesarkan” media, kebebasan pers bagi mantan aktivis Prodem ini setarikan nafas dengan perjuangannya menegakkan demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa kebebasan media, betapapun lemahnya kualitas media yang ada. Dalam tradisi ushul fikih (teori hukum Islam) dikenal kaidah, li al-wasail hukm al-maqashid (hukum perantara mengikuti hukum tujuan). Jika demokrasi sebuah kewajiban, maka penciptaan media yang bebas juga sebuah keharusan.

Cara pandang monistik dalam sejarah pemikiran filsafat sangat berbahaya, karena monismelah yang mendasari apa yang disebut totalitarianisme. Karena dalam monisme, ada klaim kebenaran tunggal dan absolusitas kebenaran. Jika ada satu kebenaran yang sahih, maka secara langsung pendapat atau kebenaran lain menjadi tidak sahih, atau belum sahih. Persoalannya, siapa yang berhak menentukan sebuah kebenaran itu sahih dan tidak? 

Pada era Gus Dur lah NU mengalami artikulasi intelektual yang sangat tinggi dan mampu melampaui pencapaian organisasi-organisasi Islam modernis lainnya. Gus Dur sendiri adalah ikon bagi banyak isu penting yang diusung gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Dia menjadi ikon demokrasi, HAM, kebebasan, dan pluralisme. Sosok Gus Dur telah mengubah citra NU menjadi sebuah gerakan modern yang pluralis, toleran, dan pro kemajuan.

Sumbangan terbesar yang dilakukan Gus Dur selama dia menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah adalah kegigihannya dalam membangun ruang-ruang kebebasan dalam tubuh NU. Gus Dur lah yang menyemai kebebasan berpikir dalam NU. Gus Dur lah yang menjadi pelindung anak-anak muda NU yang berpikiran bebas dan berusaha melakukan pembaruan pemahaman keagamaan dalam Islam. 

Tahlilan adalah sebuah budaya yang sangat dinamis dan dari sudut pandang antropologis, sangat menarik. Dia tak hanya menjadi perekat sosial, tapi juga mempersatukan elemen masyarakat yang terpisah dalam kompartemen ideologi dan keyakinan. Setidaknya itu yang saya rasakan dalam upacara Tahlilan Tujuh Hari Gus Dur. Berbagai penganut agama tumpah-ruah, beragam tokoh masyarakat melebur, dan berbagai pemeluk keyakinan bersatu ikut membacakan doa-doa untuk Gus Dur. 

Dengan melembagakan gagasan-gagasan besar Gus Dur, kita akan memiliki dua keuntungan sekaligus. Pertama, gerakan pluralisme, HAM dan demokrasi akan berjalan lebih sistematis dan terstruktur. Saya membayangkan sekiranya anak-anak ideologis Gus Dur itu suatu waktu memegang kendali Nahdlatul Ulama (satu ormas Islam terbesar di Indonesia), maka kiranya NU akan kembali menjadi lembaga raksasa yang mengefektifkan gerakan civil society. NU akan menjadi LSM besar yang tak ragu mengadvokasi warga NU secara khusus dan warga bangsa Indonesia secara umum yang mengalami ketidakadilan dan penindasan.