K.H. Ali Maschan Musa: Agama dan Politik Tak Bisa Dipisahkan

Substansi memelihara agama adalah dengan memakai pendekatan intrinsik, bukan pada yang ekstrinsik, atau sekedar something to use. Islam artinya kedamaian, yang intinya bagaimana kita berdamai dengan orang lain, bagaimana agar tiap detik kita bisa menyelamatkan orang lain. Semua teladan Nabi Muhammad bertujuan untuk menyelamatkan dan berdamai dengan orang lain. Demikian sekelumit isi wawancara Ulil Abshar-Abdalla dengan K.H. Ali Maschan Musa, ketua DPW NU Jawa Timur pada hari Kamis, 22 Agustus 2003.

ULIL ABSHAR-ABDALLA: Pak kyai, tanggal 8 Agustus lalu, Kapolda Jateng, Irjen Didi Wijayadi MBA menyiarkan pihak kepolisian telah menemukan beberapa dokumen penting dari 4 anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang tertangkap di Semarang. Dokumen itu mengungkap, sekitar 141 pesantren dan 388 ulama dan dai di Jawa Tengah menjadi sasaran ajaran dan gerakan JI. Pertanyaan saya, bagaimana persepsi di bawah, khususnya di kalangan Nahdatul Ulama (NU) sendiri tentang JI?

KH. ALI MASCHAN MUSA: Sejarah membuktikan bahwa di tubuh NU hampir tidak pernah ada soal keterlibatan dengan urusan yang bersifat kekerasan, termasuk kalangan pesantren. Dulu, bom Bali yang melibatkan Amrozi, memang menyebabkan pesantren terkena getahnya, karena Amrozi terhitung dari pesantren. Hanya saja, kebetulan pesantren yang mengeluarkan Amrozi bukan pesantren yang berafiliasi dengan NU.

ULIL: Jadi, apakah berita itu sebetulnya tidak berdampak apa-apa terhadap pesantren?

Menurut saya, sebetulnya temuan tersebut tidak harus dipublikasikan seperti itu. Yang diperlukan adalah proses dialog terus menerus antara pihak kepolisian dengan pihak pesantren. Itu yang harus dijelaskan, agar tidak muncul persepsi bahwa kepolisian ingin memojokkan pesantren. Persepsi semacam itu berbahaya. Kita memerlukan dialog untuk persoalan ini.

ULIL: Menurut pengamatan Anda, apakah ada model pesantren di luar yang kita kenal?

Itu yang sampai sekarang belum ada rinciannya. Tapi menurut saya, kalau mengikut klasifikasi model lama, hanya ada model pesantren tradisional dan pesantren modern. Yang tradisional umumnya berada di bawah naungan NU. Sementara yang modern, seperti Pondok Modern Gontor di Jawa Timur, tidak berafiliasi ke NU ataupun Muhamadiyah.

ULIL: Apakah ada perkembangan baru belakangan ini?

Kalau mau diklasifikasi lebih detail lagi akan ada. Sekarang, nampaknya banyak bermunculan pesantren model baru yang dikelola oleh para alumni Timur Tengah. Itu klasifikasi yang saya lakukan secara longgar.

ULIL: Apa perbedaan mereka dengan pesantren yang ada selama ini?

Kalau peantren yang bernaung di bawah NU, konsentrasinya tetap seperti dulu juga. Yang diajarkan di sana adalah ilmu gramatikal Arab seperti nahwu, shorf, fiqih dan tasawuf. Tafsir-hadis otomatis diajarkan. Sementara pesantren modern, umumnya tidak mengajarkan kitab-kitab kuning ataupun kitab klasik. Mereka lebih banyak menekankan sisi pengajaran bahasa, baik Arab maupun Inggris. Pesantren yang dikelola alumni Timur Tengah itu agak lain lagi. Nampaknya, mereka juga mengikuti perkembangan kitab-kitab yang diajarkan di Timur Tengah. Memang, sebetulnya belum ada perincian dan kalkulasi yang baku tentang pesantren yang disebutkan belakangan ini.

ULIL: Bagaimana dengan perspektif keislaman yang mereka anut; apakah lebih keras atau bagaimana?

Yang tradisional jelas tidak. Yang berafiliasi ke NU, biasanya nasionalisme mereka relatif kuat, dan mereka sangat mengerti konteks sosiologis di masyarakat. Sebab, fikih biasanya sangat akomodatif dengan konteks lokalitas, khususnya terhadap keputusan publik dari pemerintah. Yang modern biasanya kuat menekankan pada penguasaan bahasa, khususnya Arab dan Inggris, seperti Gontor dan pesantren yang menyebut diri sebagai pesantren modern. Sementara pesantren alumni Timur Tengah ini belum saya ketahui; apakah mereka lebih keras atau bagaimana. Memang, diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang itu. Yang jelas, pesantren para alumni Timur Tengah itu punya sisi pengajaran atau pendapat yang tidak sama dengan pendapat ulama di pesantren umumnya—untuk tidak mengatakan punya pendapat yang keras.

ULIL: Secara spesifik menyangkut apa perbedaan itu?

Pertama, soal orientasi politik, jelas. Kedua, menyangkut sikap dan respon mereka terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, mereka juga tidak terlalu akomodatif dengan budaya lokal.

ULIL: Pak kyai, kita tahu, umumnya pesantren sangat terbuka. Apakah keterbukaan itu tidak memudahkan jalan untuk disusupi pihak-pihak yang punya “agenda tertentu”?

Ya, memang ada. Tapi sekali lagi, pertama-tama harus jelas dulu, pesantren dalam klasifikasi yang mana? Di Jawa Timur, Kapolda tidak sampai menyatakan hal seperti yang dinyatakan Kapolda Jawa Tengah. Beliau hanya menyarankan agar para pengurus pesantren mendata para santrinya secara detail. Dan itu sudah kita lakukan. Di lingkungan pesantren NU, santri yang datang mesti didata secara detail. Jati diri semuanya menjadi jelas.

ULIL: Apakah para kyai di Jawa Timur pernah melakukan pertemuan untuk membahas hal-hal seperti ini?

Biasanya, ketika ada isu-isu seperti itu, kami langsung melakukan koordinasi dengan Kapolda, tidak melakukan rapat. Kapolda menegaskan bahwa mereka tidak akan mengatakan begitu, dan juga tidak dalam rangka mewaspadai pesantren. Tapi mereka hanya mengimbau agar administrasi pesantren ditata lebih jelas. Sebab, peluang-peluang untuk disusupi itu memang ada. Kalau soal itu, kami kira tidak ada persoalan. Itu sudah dilakukan oleh pesantren. Artinya,  kalau ada santri yang datang, mereka semua akan didata secara detil dan jelas.

ULIL: Lantas, bagaimana pendapat Anda sendiri tentang Jemaah Islamiyah?

Menurut saya, sampai sekarang istilah Jemaah Islamiyah itu masih dalam tanda petik. Jadi, kalaupun mereka ada, sampai sekarang belum ada penjelasan tentang hakikat Jemaah Islamiyah secara transparan. Kaitannya selalu saja dengan bom. Memang, menurut saya, kata Jemaah Islamiyah itu terkadang agak mengaburkan. Orang di bawah mengartikannya sebagai jemaah Islam, orang Islam itu sendiri. Menurut saya, istilah-istilah seperti itu perlu dirumuskan ulang. Hanya saja, kita mendukung upaya pemerintah untuk memberantas terorisme. Kita jelas di belakang mereka.

ULIL: Kalau kita melihat sejarah gerakan Islam, bukankah tidak bisa diabaikan bahwa sebagian gerakan Islam memang menganut ideologi yang radikal. Bagaimana tanggapan Anda?

Sejak dulu itu sebenarnya sudah terjadi. Sejak Indonesia berdiri, sikap mereka terhadap pemerintah, terhadap Presiden Soekarno memang keras. Jadi sejak dulu memang ada kelompok yang keras dan kritis kepada pemerintah. Tetapi sekali lagi, gerakan seperti itu tidak berada pada posisi mainstream.

Tapi untuk memudahkan, perlu juga dikatakan bahwa hampir di semua agama ada saja kelompok yang memilih haluan di garis keras. Di agama Islam ada, Kristen ada, Hindu ada, dan Budha juga ada. Terhadap golongan seperti ini, kami meminta aparat kepolisian untuk tidak bertindak represif. Mestinya, terhadap kelompok dengan pemahaman keislaman yang eksklusif dan sektarian ini, kita justru perlu melakukan proses dialog lebih giat lagi. Polisi semestinya segera mengajak mereka untuk berdialog. Kalau pihak kepolisian tidak punya pengetahuan keislaman, mereka bisa mengajak tokoh-tokoh agama yang bersangkutan. Polisi dalam konteks seperti ini, hanya menyediakan forum saja. Menurut saya, dialog itu penting dari pada melakukan represi bila sudah terjadi kasus-kasus tertentu.

ULIL: Apakah selama ini dialog sudah dilakukan?

Hampir tidak ada. Saya sudah sering menginformasikan kepada kepolisian bahwa mereka yang sangat sektarian, eksklusif dan kaku itu mesti dirangkul. Di kampus-kampus umum juga banyak kelompok kajian keagamaan semacam itu. Saya sering mendatangi dan berdialog dengan mereka.

ULIL: Apakah NU Jawa Timur sudah mengadakan semacam dialog tersebut?

Secara institusional tidak, tapi saya pribadi sering berkenan datang bila diundang mereka. Jadi, kelompok-kelompok yang kecil dan kelihatan eksklusif itu, oleh saya justru didatangi.

ULIL: Jadi Anda tidak memustahilkan adanya satu-dua kelompok radikal?

Ya, dan itu sangat kecil menurut saya. Dan jalan penyelesaian berbagai perkara dengan mereka justru dengan mengajak dialog. Sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pihak kepolisian tidak hanya kalangan pesantren, tapi juga kalangan yang ada kaitannya dengan tindak-tindak kekerasan seperti itu.

ULIL: Dilihat dari gejala yang ada, penyebaran gerakan keras seperti ini, kebanyakan terkonsentrasi di kota-kota, sementara basis NU ada di pedesaan. Apakah ada perkembangan terbaru menurut Anda?

Secara umum memang begitu. Tapi kasus pondok Amrozi itu bukan fenomena kota lagi. Itu di kampung. Jadi sekarang, menurut saya tidak bisa lagi dipisahkan fenomena kota dan desa. Artinya, orang yang punya paham keras, tidak lagi bisa disebut sebagai fenomena khas kota ataupun desa.

ULIL: Anda tadi menyebut pesantren Amrozi yang terletak di Tenggulun. Nah, kalau Anda ingin mengklasifikasi pesantren seperti ini, di mana letaknya yang tepat kira-kira?

Selama ini, menurut informasi yang ada, di Jawa Timur memang ada pesantren cabang Ngruki yang didirikan oleh alumni Nguki dulunya. Termasuk yang di Gresik, ada satu pesantren yang pengelolanya alumni Ngruki semua. Tapi saya belum bisa mengatakan klasifikasi itu terletak di mana. Itu klasifikasi yang tidak tiga tadi. Jadi perlu ada klasifikasi baru lagi.

ULIL: Sekarang banyak pondok pesantren yang meniru Ngruki, bagaimana sikap Anda?

Kita tidak perlu khawatir bila tiap ulama, ustadz atau kyai berkeinginan mendirikan pesantren. Di sinilah perlunya dialog tadi menurut saya. Kita tidak mungkin melarang alumni Ngruki di mana-mana untuk mendirikan pondok pesantren. Mestinya, dialog dan dialog ini tetap harus digalakkan menurut saya.

ULIL: Sebagian tokoh Islam, terutama di Jakarta, nampaknya terlalu defensif dalam menyikapi gerakan radikal semacam JI. Akibatnya, muncul kesan seolah-olah JI mewakili aspirasi umat Islam, sehingga jika JI dikritik, seakan-akan seluruh umat Islam terkena getahnya. Tanggapan Anda?

Memang, sikap orang tak pernah sama. Menurut saya, kalau faktanya memang ada beberapa pesantren ataupun tokoh Islam yang berada di posisi garis keras, kita tidak perlu menafikannya. Kita tidak perlu marah dan kita mestinya melakukan intropeksi. Sebetulnya, kalau dicermati dari sejarah, kelompok Islam garis keras itu memang sudah ada sejak zaman Rosul.

Orang yang membunuh khalifah ketiga, Ustman bin Affan, adalah kelompok Islam garis keras, entah yang disebut Khawarij atau yang lainnya. Dan sejarah membuktikan bahwa kekerasan yang berkedok agama sering kali karena persentuhan dengan politik.

Menurut kesimpulan saya, jika agama dan politik bersinggungan, maka selalu saja akan bermuara pada dua hal. Pertama, agama akan dijadikan alat politik. Kedua, akan terjadi radikalisasi politik atas nama agama. Orang dengan begitu, bisa membunuh lawam politik demi kepentingan politik, sehingga menghalalkan segala cara.

Dulu, ketika Khalifah Usman ibn Affan mengangkat Walid ibn Uqbah dan Saad ibn Abi Waqqas yang nota bene dari kalangan keluarganya, banyak orang yang marah. Lantas, muncullah sekitar 2000-an orang yang ingin membunuhnya. Sayyidina Ali dan sahabat lainnya, sebetulnya juga tidak setuju dengan kebijakan Usman, tapi tidak dengan unjuk kekerasan. Tapi hasilnya malah seperti itu, Usman benar-benar dibunuh. Sebabnya apa?

Pertama, memang karena pemahaman keagamaan mereka sangat parsial dan sektarian. Kedua, karena kepentingan politik memang menghendaki begitu. Manuver mereka dengan menuntut agar Walid dan Abi Waqas diturunkan, pada intinya punya sasaran lain: ambisi menggulingkan Usman. Itu adalah kepentingan politik murni.

ULIL: Kalau mengambil sampel zaman modern, kira-kira kecenderungannya seperti apa?

Saya kira sama. Kalau kita menyatukan agama dan politik, hasilnya akan tetap seperti itu. Sebab, agama itu pada intinya spritualitas, sementara politik bertujuan lain dan bersifat profan saja. Keduanya tak bisa disatukan.

ULIL: Di Mesir kita sudah lama mendengar tentang Jemaah Islamiyah yang pro kekerasan sebagai pecahan Ikhwanul Muslim. Tanggapan Anda?

Saya khawatir, gerakan seperti itu hanya untuk kepentingan-kepentingan politik saja. Jadi, tidak mustahil apa yang terjadi di zaman khalifah yang tiga itu, sebenarnya juga ada pada kondisi modern sekarang.

ULIL: Nampaknya, ideologi yang mendukung radikalisme belakangan semakin laku. Apa penyebabnya menurut Anda?

Di negara kita, saya melihatnya karena tiga faktor. Satu, karena political uncertainity atau ketidakpastian politik. Karena tidak adanya ketidakpastian politik, antar pemimpin juga sering terjadi konflik. Peluang-pelung menguatnya tren seperti itu, akhirnya semakin terbuka, karena para pemimpin juga tidak bersatu.

Dua, persoalan ketidakpastian hukum. Kita menyaksiakan belum adanya law emforcement (penguatan supremasi hukum, Red). Orang menjadi tidak terlalu takut pada hukum, sebab hukum bisa diatur dan dibeli. Pengadilan juga seperti mesin cuci saja. Tiga, persoalan recovery ekonomi yang tersendat dan belum jelas. Maka, orang yang diberi uang 500 ribu rupiah saja, bisa rela hati untuk membunuh.

Jadi, untuk misi pengeboman misalnya, kita bisa saja memberi seseorang uang 500 ribu rupiah. Kenapa? Karena mereka butuh uang itu. Kasus-kasus seperti itulah yang dalam konteks yang lebih lokal, memberi peluang untuk leluasanya gerakan-gerakan radikal dan membuat mereka lebih laku di pasaran.

ULIL: Tapi, Amrozi dan Imam Samudra nampaknya yakin betul bahwa apa yang mereka perbuat adalah benar menurut ideologi yang dia anut. Komentar Anda?

Maka dari itulah, saya menjadi sangat kuatir. Saya kuatir fenomena ini sama dengan 2000-an orang yang membunuh khalifah ketiga tadi. Analisis atas penyebab mereka berbuat demikian itu berkisar antara dua hal. Pertama, karena pemahaman keagamaan mereka yang parsial. Kedua, karena kepentingan politik saja.

Jadi dalam sejarah, selalu saja ada kelompok kecil yang memilih haluan hidup di garis keras. Mereka memahami ayat-ayat dan hadis-hadis secara parsial dan sangat skripturalis. Kalimat “asyiddâ’ ‘alal kuffâr” (yang bermakna tegas terhadap orang-orang kafir, Red) mereka pahami sebagai anjuran untuk membunuh orang yang kafir. Mereka-mereka ini tidak melihat konteks sosiologis bagaimana Nabi Muhammad mengaplikasikan kandungan ayat tersebut di Madinah. Di sana, Nabi juga mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian melahirkan 47 pasal perjanjian Madinah (mîtsaqul madînah) itu. Jadi tidak semua orang kafir harus dikerasi dan dibunuh. Tidak begitu, kan?

ULIL: Anda sering bertemu kelompok seperti itu di kampus-kampus. Bagaimana Anda mengahadapi mereka?

Saya selalu memulai dengan mengatakan bahwa substansi memelihara agama itu, selalu saja dengan pendekatan yang instrinstik, yang substasial; bukan pada yang ekstrinsik, atau sekedar something to use, agama sebagai topeng, untuk kepentingan jabatan ataupun demi prestise belaka. Islam itu sendiri artinya kedamaian. Jadi, intinya bagaimana kita berdamai dengan orang lain. Itulah inti Islam. Bagaimana agar tiap detik kita bisa menyelamatkan orang lain, itulah inti Islam. Kalau berteladan pada Nabi, beliau sendiri tidak pernah mengatakan bahwa politik saya Islam, misalnya, atau ekonomi saya Islam, ataupun partai saya Islam. Yang ada, semua ucapan Nabi bertujuan sejauh mungkin untuk bisa menyelamatkan dan berdamai dengan orang lain.

ULIL: Dilihat dari kasus-kasus yang ada, mungkin sekarang adalah periode yang sangat sulit bagi umat Islam. Apa yang ingin Anda pesankan sebagai penutup?

Mari kita mengajarkan Islam seperti yang pernah dipraktekkan ulama dulu. Yaitu Islam yang substansif. Dimulai dari garis besarnya, dengan menjelaskan makna iman, Islam, dan ihsan secara benar. Kemudian barulah kita memerinci kedalam pembahasannya satu per satu. Jadi yang diajarkan bukan tentang doktrin jihadnya saja, tanpa tahu kaitannya dengan pokok masalah-pokok masalah yang lain. Saya melihat mereka yang disebut kelompok garis keras itu memahami agama parsial saja. Jadi sebagai muslim, bagaimana kita setiap hari menyelamatkan orang lain. Anjurannya adalah kerahmatan untuk alam semesta, lil ‘âlamîn, bukan hanya untuk orang Islam saja. Bukan lil muslimîn saja [.]