Berharap Kepada Islam Liberal

Setahun belakangan ini, muncul komunitas yang menamakan diri Islam Liberal di tanah air. Mereka adalah anak-anak muda, yang aktif di Paramadina, NU, aktivis jurnalis, dan IAIN Ciputat. Di lapisan keduanya, banyak pula terlibat aktivis kelompok studi tahun 1980-an, yang sekolah sampai S3 di AS, ataupun yang menjadi wartawan dan peneliti lembaga studi. Kelompok ini semakin mengkristal, mulai mempunyai homepage serta diskusi internet sendiri, dan membuat jaringan dengan sejumlah koran dan radio.

Yang istimewa dari komunitas ini adalah pandangan Islamnya. Mereka mewakili pandangan liberal. Konsep mereka baik tentang syariat Islam, Alquran, negara sekuler, Piagam Jakarta, sebagaimana terbaca dalam diskusi internet, sangat berbeda dengan yang selama ini berkembang dalam Islam yang mainstream. Dari kepentingan politik demokrasi, komunitas Islam Liberal ini memberi harapan baru. Komunitas ini seolah menjadi sintesa antara prinsip demokrasi dan agama Islam. Mereka menginterpretasikan sejarah dan doktrin Islam sehingga dapat paralel dengan prinsip demokrasi dan pluralisme kebudayaan modern.

Jika komunitas Islam Liberal ini terus berkembang berikut dengan platform Islam Liberalnya, niscaya mereka dapat merubah apa yang sudah menjadi streotype dalam studi mengenai Islam dan demokrasi. Islam selama ini dianggap halangan bagi demokrasi. Tak ada contoh berdirinya negara demokrasi yang terkonsolidasi di negara yang mayoritasnya muslim. Namun komunitas Islam liberal ini dapat menjadi embrio yang menyimpang dari apa yang sudah menjadi stereotype.

Mengeksplorasi hubungan demokrasi dan agama secara umum, ada studi tentang empat agama : Protestan, Katolik, Kong Hu Chu dan Islam, seperti yang dikerjakan Hungtington. Yang ingin ia ungkapkan adalah kontribusi agama itu bagi demokrasi. Hungtington cukup positif kepada agama. Sungguhpun dalam penggalan sejarah terbukti adanya interprestasi agama yang menghalangi demokratisasi, namun ia membuka kemungkinan lahirnya interprestasi baru dari kalangan agama.

Menurut Huntington, Protestan mewarnai gelombang demokrasi yang pertama, sejak tahun 1820-an sampai 1920-an. Negara yang menjadi demokratis masa itu umumnya didominasi oleh pemeluk agama Protestan, mulai dari Amerika Utara sampai Eropa.

Ajaran protestan atas kesadaran dan otonomi individu, seperti akses individu untuk langsung kontak dengan Sang pencipta bersifat compatible dengan paham kedaultaan individu dalam sistem demokrasi. Gereja Protestanpun terstruktur secara demokratis dengan menekankan partisipasi yang luas (supremacy of the congregation). Disamping itu, seperti yang ditulis Weber, etika Protestan telah mendorong tumbuhnya kapitalisme dan kesejahteraan ekonomi.

Katolik mewarnai gelombang demokrasi ketiga, sejak tahun 1970-an sampai kini. Negara yang menjadi demokratis di periode ini, mulai dari Portugal, Spanyol, Amerika Selatan dan Tengah, Filipina, Polandia dan Hungaria, didominasi oleh para pemeluk Katolik.

Hubungan ajaran Katolik dan demokrasi sangatlah khusus. Sebelum tahun 1960-an, Katolik dianggap anti demokrasi, terlebih lagi jika dibandingkan dengan Protestan. Namun terjadi perubahan interpretasi agama yang mendasar sejak Pope John XXIII yang dikenal dengan Konsili Vatican kedua, 1962-1965. Vatican II ini menekankan perlunya para pendeta dan penganut terlibat secara sosial untuk membantu kaum miskin. Termasuk pula para pendeta mengakui hak-hak individual dan menarik legitimasi atas pemerintahan yang tak adil dan otoritarian. Interprestasi baru ini memberi landasan kultural bagi demokratisasi secara sangat berarti.

Kong Hu Chu memiliki problem khusus dengan demokrasi. Berbagai negara makmur baru di Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, Tailand, Singapore dan China, yang didominasi oleh penganut Kong Hu Chu, belum mengarah kepada demokrasi. Ada beberapa elemen dari interprestasi Kong Hu Chu yang menjadi penyebab. Ia lebih menekankan kepentingan kelompok ketimbang kedaulatan individu, otoritas ketimbang kebebasan, dan kewajiban ketimbang hak.

Sedangkan Islam, secara konseptual, banyak mengajarkan prinsip yang begitu progresif baik bagi demokrasi, keadilan ataupun kemajuan ekonomi. Prinsip seperti egalitarian, kedaulatan individu, kesalehan, kerja keras dan semangat mencari ilmu, bertaburan di Kitab Sucinya.

Problem terjadi agaknya di tataran praktis. Lahirlah jarak yang lebar antara doktrin Islam dan peradabannya. Akibatnya, di negara yang didominasi penganut Islam, mulai dari Timur Tengah sampai Asia Tenggara dan Timur belum mencoba pengalaman berdemokrasi yang panjang dan stabil.

Tapi selalu terbuka kemungkinan, para pembaharu agama Islam merespon interpretasi yang selama ini memundurkan penganutnya, dan menggantikannya dengan interpretasi yang compatible dengan demokrasi. Hal ini tidaklah susah mengingat elemen dasar dari prinsip demokrasi seperti musyawarah, saling kontrol dan paham konsultasi memang menjadi ajaran intinya. Komunitas Islam Liberal diharap menjadi pioneer dari dukungan kultural kepada demokrasi yang diberikan melalui ajaran Islam yang diinterpretaskan kembali.

Yang pertama-tama mesti dilakukan komunitas Islam Liberal adalah membuat blue print, yang siap didakwahkan ke tengah masyarakat. Dalam blue print ini, dijelaskan bagaimana prinsip demokrasi dan negara yang netral agama, mendapat dukungan bukan saja dari sejarah Islam, namun juga dari doktrin Islam itu sendiri. Komunitas Islam liberal ini dengan sendirinya mesti memiliki think-thank-nya sendiri yang kuat dan berkomitmen. Sejarah nanti yang akan membuktikan, apakah komunitas Islam Liberal ini akan membesar, atau mati di tengah jalan. []