Yunianti Chuzaifah: Kekerasan Atas Nama Agama Menjauhkan Perempuan dari Hak Publiknya

Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia. Dalam perjalanannya, Kita menemukan perempuan tak henti-henti berjuang mengatasi praktik kekerasan dan diskriminasi. Persoalan menjadi begitu rumit ketika kekerasan dan diskriminasi terjadi pada wilayah konflik dan kekerasan. Perempuan menanggung derita dua kali lipat. Dari 91 ribu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, 70 persen diantaranya dilakukan oleh orang terdekat yang mengenal korban. Tapi ada juga kekerasan berbasis agama, di mana perempuan yang jadi korban. Seperti apa?

Kekerasan dengan Motif Agama

Komnas Perempuan secara intensif memantau kekerasan berbasis agama. Sejak 2007, Komnas memantau kasus Ahmadiyah di Lombok, NTB dan Jawa Barat. Dari temuan Komnas, sangat kental perempuan menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. “Karena kan perempuan paling terlihat dari penampilan di publik, sehingga pola-pola kekerasan juga sangat khas,” kata Ketua Komnas Perempuan Yunianti Chufaizah Yunianti.

Yang terbaru, kasus Ahmadiiyah di Cikeusik. Komnas Perempuan menerima laporan korban yang kehilangan rasa aman. Di mata publik, perempuan Ahmadiyah yang mengantar anak sekolah diteriaki orang-orang dengan kata-kata kotor. Dari sisi ekonomi, perempuan Ahmadiyah sulit untuk berdagang di pasar karena mereka diisolasi oleh sesama pedagang lainnya. “Artinya kekerasan atas nama agama menjauhkan perempuan dari hak publiknya,” lanjut Yunianti.

Agama lindungi perempuan, tapi di mana negara?

Komnas Perempuan menilai akar persoalan kekerasan terhadap perempuan dengan atas nama agama adalah ketidaktegasan pemerintah dalam tanggung jawabnya melindungi warga negara. Komnas Perempuan mencatat dari berbagai peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Motifnya beragam, diantaranya upaya membersihkan image wilayah tertentu. “Misalnya, suatu wilayah sebelumnya adalah kantong prostitusi. Nah sebagai konsesi politik, pemerintah daerah merasa harus membalas konsesi dengan membersihkan ‘moral’ daerahnya,” kata Yunianti. Kemudian ada motif supremasi ulama di wilayah tertentu.

Contoh lainnya, kata Yunianti, ada peraturan daerah yang tak berbasis data. Di Tanggerang misalnya, ada perda larangan keluar malam bagi perempuan. “Maksudnya mungkin baik,  untuk melindungi perempuan. Tapi pemerintah lupa, banyak industri di sana, banyak buruh pabrik, pedagang sayur. Lalu apakah perempuan-perempuan yang bergelut di industri itu harus dikontrol tak boleh keluar malam?”kata Yunianti.

Akhirnya, kekerasan terhadap perempuan, apalagi yang mengatasnamakan agama, bisa dikurangi dan dihilangkan kalau ada ketegasan pemerintah. Tegas pada tanggung jawab pemerintah melindungi hak-hak sipil, politik dan ekonomi warganya.