Dr. Andi Mallarangeng Konflik Poso pasca Deklarasi Malino

Siang ini kita akan berbincang-bincang dengan Andi Mallarangeng tentang situasi konflik di Poso pasca Deklarasi Malino. Para pendengar, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, ada baiknya kita dengarkan dulu wawancara dengan tokoh Poso, Yusmangun,  seorang wakil ketua DPRD Sulawesi Tengah yang juga berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut.

Ulil: Pak Yus Mangun, Bagaimana proses terjadinya pertemuan Malino pada 2o Desember yang lalu dan bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan?

Yusmangun: Ini hasil dari kunjungan empat Menteri ke Kabupaten Poso beberapa waktu lalu. Di antara empat menteri tersebut adalah Menko kesra. Sekembalinya dari Poso ke Palu, beliau berencana untuk melakukan pertemuan. Niat tersebut disampaikan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah dan Gubernur Kepaa Daerah Sulawesi Selatan dan disampaikan juga kepada Gubernur Kepala Wilayah Seluruh Sulawesi. Topiknya dalah persoalan-persoalan Poso akan diselesaikan dengan cara Sulawesi.

Ulil: Bagaimana gambaran cara Sulawesi itu? Prinsipnya apa saja?

Yusmangun: Jadi orang Sulawesi itu orang yang damai. Setelah ada ide pertemuan itu ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada segenap masyarakat yang bertikai bahwa bahwa kami punya niat seperti ini. Niatan itu disahuti oleh kelompok masyarakat bawah bahwa sesungguhnya kita ini telah jera, kita juga ingin melakukan perundingan perdamaian untuk melihat Poso ke depan yang aman, tentram dan damai.

Ulil: Jadi sebenarnya usulan ini datang dari Pemerintah atau bagaimana?

Yusmangun: Sebenarnya masyarakat ini sudah berkeinginan ke arah itu tapi belum bisa menentukan format dan bagaimana cara melakukannya. Maka muncullah Bapak Menko Kesra sebagai pioner.

Ulil: Apakah pertemuan ini efektif untuk menangani masalah Poso ini?

Yusmanngun: Saya pikir pertemuan tersebut adalah starting point untuk ke depan untuk merajut bagaimana perdamaian. Jadi kita masih menyusun di tingkat Komnas, komisi pemantau dari pelaksana deklarasi Malino. Di dalamnya itu terdapat 10 butir kemufakatan untuk menuju perdamaian. Kita efektifkan jalannya Komnas dan Kopja baik di tingkat propinsi, kabupaten, kelurahan, dan desa.

Ulil: Apakah Anda melihat tokoh-tokoh masyarakat cukup optimis setelah pertemuan itu?

Yusmanngun: Sebenarnya ini masih parsial, tapi pada umumnya masyarakat ingin berdamai dalam arti damai kedua belah pihak. Masing-masing tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kerusakan.

Ulil: Bagaiamana perkembangan di Poso setelah pertemuan kemarin itu? Apakah ada hal yang positif?

Yusmanngun: Terutama orang Kristen, telah menyampaikan pesan perdamaian dalam Misa Natal, dan pihak Islam juga telah menyampaikan ke perkampungan dan paguyuban-paguyuban tentang pesan perdamaian pihak Kristen itu. Terus masyarakat sudah menyahuti sendiri perdamaian itu. Sampai saat ini tidak ada lagi permasalahan di lapangan sampai ada penyerahan 52 pucuk senapan dari berbagai pihak kepada aparatur pemerintah.

Ulil: Bung Andi Mallarangeng, bagaimana menurut Anda mekanisme pertemuan Malino. Apakah ini bisa dijadikan contoh kecil bagi daerah-daerah lain yang mengalami kasus yang sama dengan Poso?

Andi Malarangeng: Saya pikir kalau ini berhasil, bisa menjadi contoh penanganan konflik di daerah-daerah lain dan ini kita lihat mempunyai potensi untuk berhasil. Karena kita lihat ada aparat yang paling tinggi dari menko kesra, tokoh-tokoh daerah, tokoh masyarakat dilibatkan semua. Hari ini kita juga membaca ada 100 Milyar untuk dipergunakan rekonstruksi dan rehabilitasi baik untuk tempat ibadah, sekolah-sekolah dan pengungsi-pengungsi yang sudah terus berkelana kemana-mana dan kemudian ada nantinya harus diikuti dengan pasukan pengamanan (peace keeping forces). Kalau ini dilaksanakan secara terpadu ada kemungkinan untuk berhasil, apalagi tadi dikatakan cara Sulawesi tadi. Di mana tokoh-tokoh Sulawesi, Pak Yusuf Kala tentu saja kebetulan orang Sulawesi.

Ulil: Tadi menarik dengan cara Sulawesi, apa yang dapat diambil pelajaran dengan cara Sulawesi?

Andi: Cara Sulawesi itu adalah ungkapan yang terus menerus diungkapkan dalam Malino itu walaupun saya tidak hadir, kira-kira intinya begini, kita terus terang, kita di sini masing-masing mempunyai kepentingan, kita bicara secara blak-blakan, bukan berkelahi tetapi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan upaya bersama untuk perdamaian.

Ulil: ada masalah yang banyak diungkapkan orang bahwa salah satu masalah menangani di daerah konflik adalah struktur lokal yang menjadi andalan untuk menyelesaikan masalah konflik itu sudah rusak. Di Poso kemaren ada satu model yang bisa dicontoh, di mana kekuatan lokal bisa ditarik untuk menangani konflik itu.

Andi: Tapi itu dengan mediasi dan intervensi dari pemerintah pusat. Jadi intervensi ini penting karena kita harus menyadari bahwa struktur-struktur lokal, institusi-institusi masyarakat baik pemerintah daerah tidak lagi menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Pada titik ini membutuhkan intervensi dari pusat. Kebetulan saja Pak Yusuf Kala itu orang Sulawesi. Jadi bisa mengusahakan dengan gaya Sulawesi tapi dia juga mempunyai otoritas pusat, itu penting.

Ulil: Selama ini curiga dengan intervensi pemerintah. Pendekatan ini memaksakan atas bawah. Bagaimana?

Andi: itu harus kita jelaskan. Intervensi pemerintah adalah yang di atas (Top down) tapi kita harus melihat ada situasi di mana masyarakat setempat, pemerintah setempat, tidak lagi bisa menangani masalah secara mandiri. Dia membutuhkan mediasi, fasilitator, dialog, mencari solusi yang netral. Dalam hal ini tentu saja pemerintah pusat. Pemerintah pusat berfungsi untuk mencari solusi netral untuk menyediaan itu semua karena bagaimana pun semua ini adalah anak bangsa. Nah misalnya tingkat internasional adanya peace keeping forces United Nation yang menjadi intervensi. Pada tingkat nasional yah pemerintah di atasnya. Kalau pemerintah propinsi bisa menengahi tentu saja itu bisa diterima. Tapi kalau pemerintah propinsi tidak bisa menengahi maka pemerintah di atasnya. Kalau pemerintah propinsi bisa menangani tentu saja itu bisa diterima. Tapi kalau pemerintah propinsi tidak bisa menangani maka pemerintah di atasnya. Dalam hal ini dari banyak kasus, pemerintah propinsi tidak bisa menangani sendiri juga punya keterbatasan-keterbatan sehingga itu harus ditangani pemerintah pusat. Di negara-negara lain ada badan tersendfiri ketika ada kebutuhan-kebutuhan dengan kriteria-kriteria yang jelas tentang intervensi itu dilakukan. Misalnya di Amerika ada Federal Emergency Management Agency (FIMA) atau badan federal untuk menangani krisis.

Ulil: Anda bisa menjelaskan peta konflik di Indonesia ini secara kasar, konflik-konflik sosial di daerah?

Andi: Itu terjadi memang ada beberapa sebab. Sebab pertama ada beberapa gesekan komunal yang kemudian dipicu dengan beberapa konflik kecil seperti di Poso, di Sambas, di Ambon, dan macam-macam. Tetapi sebenarnya bisa diatasi dengan tepat kalau ada mekanisme-mekanisme yang bekerja untuk mengatasi masalah-masalah itu. Masing-masing masyarakat mempunyai solution masing-masing. Misalnya kalau di Ambon ada Pela Gandong. Cuma masalahnya institusi lokal tidak lagi bekerja secara sempurna seperti dulu oleh karena strukturnya dan konteksnya sudah dihancurkan oelh sistem pemerintah seperti dulu misalnya Pela Gandong di Ambon sudah hancur oleh karena UU 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa tentang uniformitas penyeragaman desa seluruh Indonesia dengan sistem Jawa yang akhirnya menghancurkan sistem pela Gandong. Kepemimpinan lokal yang biasanya menyelesaikan masalah-masalah konflik internal ini jadi kurang efektif.

Yang kedua, pemerintah daerah tidak mempunyai resources yang cukup dan tidak punya skill yang cukup untuk menangani konflik-konflik itu secara dialogis karena dulu struktur pemerintahan itu lebih menekankan pada represi. Jadi kalau ada konflik diselesaikan dengan represi. Apakah itu tangan besi atau sebagainya sehingga tidak bisa berkelahi karena ada represi. Sekarang represi tidak bisa diterima lagi maka tapi Pemda tidak punya kemempuan untuk dalam hal ini juga aparat polisi dan tentara tidak punya kemampuan untuk melakukan mediasi secara partisipatif dialogis. Kalau menurut saya pada titik inilah maka intervensi dari pemerintah pusat itu penting. Saya tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari tentara secara standard prosedur operasional, menggunakan standar prosedur operasional yang bisa diterima secara komparatif dan internasional bahkan. Maksud saya kita kan Indonesia sudah terbiasa dalam terlibat dalam pasukan perdamaian sejak di Kango, Balkan, Bosnia. Pasukan-pasukan kita biasanya dapat pujian karena ia menggunakan standar prosedur operasional yang baik bisa diterima namun kenapa kita apakah itu polisi atau tentara.

Dadin: Pendapat saya begini, cara Sulawesi itu kita mau damai dengan Sulawesi. Padahal perpecahan ini bukan dari sulawesi tetapi dari luar dan dari kalangan islam dan Kristen sebenarnya dan diadu dari luar. Yang satu dibantu oleh luar. Mereka menggunkan sistem divide etpira (saling memecah belah) karena itu terpengaruh dari pengaruh luar.

Andi: Betul cara Sulawesi. Ada ungkapan di kampung Padaidi padaili, sipatua sipatukong, sesama kita sesama mau, mau menghidupkan kemudian sama-sama mendukung. Karena itu konflik diatasi dengan cara Sulawesi maksudnya dengan cara bersama, oleh kita bersama untuk mencarikan alasan-alasan yang membuat harga diri kita tetap utuh untuk tidak berkelahi. Adanya anasir-anasir dari luar apa pun namanya dari kedua belah pihak itu hanya menambah motivasi untuk berkelahi. Padahal yang kita butuhkan sekarang adalah inisiatif-inisiatif untuk tidak berkelahi. Soalnya yang terjadi bukan lagi konlflik agama, di Poso misalnya bukan lagi berkelahi karena agama tetapi karena persoalan-persoalan misalnya sepupu saya dibunuh saya tidak ikut balas dendam itu saya malu di muka komunitas saya. Sudah menjadi kultur setempat. Nah sekarang, saya tiidak mau berkelahi, saya sudah cape berkelahi, tetapi kalau saya tidak berkelahi dan balas dendam dan damai saya tidak akan kehilangan harga diri di komunitas saya. Nah bagaiamana sekarang ini dengan cara sulawesi mencarikan alasan-alasan yang tidak menghancurkan haraga diri, kita justru meningkatkan wibawa untuk tidak berkelahi, pakaha itu namanya mari sama-sama kita bertemu, apakah mediasi, rekonstruksi, rehabilitasi, peace keeping forces, itu semua adalah cara-cara yang bisa untuk tidak berkelahi. Anasir-anasir dari luar tidak membantu kita untuk tidak berkelahi tapi membekar terus.

Ulil: Apa yang bisa kita pelajari dari konflik kemarin dengan perdamaian Malino untuk melihat dan menangani diterima?

Andi: Ada beberapa pelajaran atau assuming. Punya potensi untuk berhasil tentu saja dengan implementasi dan follow up yang benar misalnya dengan konpensasi dan rehabilitasi tidak dilakukan korupsi dengan peace keeping forces dapat dilakukan dengan baik dan segala macam yang pertama pada tingkat masyarakat bahwa sebenarnya masing-masing masyarakat sudah capek berkelahi, kita dan karena itu masyarakat setiap saat perlu membangun jembatan-jembatan yang masing-masing untuk tetapi berkomunikasi dan berdialog. Jembatan-jembatan dari tokoh-tokoh masyarakat harus terus dibangun dan tidak boleh semua jembatan dibakar. Kedua pada level pemerintah daerah. Pemda harus mengerrti pada titik tertentu untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat kalau kapasitasnya sudak tidak mampu mengatasi persoalan. Banyak Bupati, DPRD malu hati barang kali untuk mengatakan kami tidak mampu lagi mengatasi masalah ini, tolong pemerintah pusat datang kemarin dulu masalah penenganan kemiskinan. Banyak daerah-daerah yang tidak mau daerahnya disebut miskin atau tertinggal. Nanti kalau ada uang itu baru ramai-ramai mengakui. Nah ini sering. Pemda harus berani mengakui dan meminta tolong ketika mereka sudah tidak mampu. Terakhir, pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus belajar artinya Pak Yusuf Kalla ini jangan hanya di Poso ia sensitif karena kebetulan dari Sulawesi tetapi juga di daerah-daerah lain dan dia Menko untuk selalu bisa harus mempunyai manajeman krisis yang cepat tanggap karena krisis penanganan terlambat, orang sudah mati. Nah ini harus dilakukan.

Ulil: saya kira sekarang ini pemerintah mengalami kelumpuhan di dalam menangani konflik dengan cepat. Sebetulnya apa yang terjadi pada birokrasi-birokrasi kita?

Andi: pertama adalah sense of crisis itu seringkali tdak ada, walaupun ada bersifat individual, hanya pejabat-pejabat tertentu yang mempunyai sense of crisis, bebal terhadap berbagai persoalan-persoalan itu sehingga lamban untuk melakukan. Kedua, koordinasi sehingga dipersatukan dengan departemen-depatemen lain, tidak saling berkomunikasi dan karena itu tumpang tindih dan tidak seirama gerakan dalam menangani masalah. Padahal masalah itu kan bukan nanya satu aspek, keamanan saja, rehabilitasi saja, dan soal agama saja, tapi banyak sekali aspek yang harus ditangani secara terpadu. Yang ketiga juga tidak jelas siapa yang bertangung jawab terhadap proyek ini, kalau gagal di sini siapa yang salah, kalau gagal di Ambon siapa yang harus dipecat, harus jelas. Karena itu lembaga yang jelas juga harus jelas. Jangan malah lembaga-lembaga ad hoc-ad hoc terus. Di negara-negara lain hubungan negara ada badan special.

Ulil: Itu mungkin lembaga yang menangani itu tidak berjalan. Sehingga diterobos dengan jalan ad hoc.

Andi: kalau ad hoc bekerja dengan baik tidak jadi masalah, masalahnya ad hoc juga tidak bekerja dengan baik. Oleh karena orang-orangnya dan sistemnya departemen ini dikumpulkan karena terjadi koordinasi misalnya Inpres No 4 di Aceh. Menteri-menteri semua anggota. Hari pertama semua menteri rapat, hari kedua tinggal eselon I, hari ke tiga eselon 2 dan hari keempat eselon 3 dan tidak bisa mengambil keputusan. Nah di situ persoalan-persoalan yang ada birokrasi. Dan oleh karena itu Ibu Megawati pernah berkata saya hanya bisa menguasai menterinya, menteri Megawati tidak bisa menguasai eselon 1,2, dsb kita membutuhkan reformasi birokrasi di negara ini agar birokrasi mengimplementasikan berbagai program yang menjadi yang menjadi laporan-laporan policy oleh pemimpin-pemimpin pada bangsa. Tapi megawati tidak boleh mengeluh terus bahwa birokrasinya lamban. Tapi do something dengan birokrasi ini.

Ulil: kira-kira di mana titik kritis atau missing link sehingga birokrasi ini kok sepertinya lumpuh?

Andi: Ya karena tidak ada keinginan reformasi secara menyeluruh yang dianggap birokrasi diserahkan sama Menpan itu, penghematan kertasnya boleh gini, pakaiannya harus dinas, efisiensi kerja itu bukan reformasi. Reformasi secara menyeluruh tentang efektifitas untuk menjalankan program-program pemerintahan, code of conductnya berbagai macam job descriptionnya, di mana pengaturan kewenangan di dalamnya. Itu reformasi birokrasi, termasuk pengawasannya.

Ulil: Jadi secara otoritas pemerintah tidak tega, tidak akan ditangani dengan baik dan tidak mengatakan ini diserahkan kepada masyarakat.

Andi: Tidak bisa karena pada titik tertentu masyarakat tidak mampu menangani masalah itu sendiri. Deklarasi tidak akan tercapai kalau Pak Yusuf Kalla tidak kebetulan ke Poso dan kebetulan mengambil inisiatif untuk melakukannya dan tidak kebetulan mengumpulkan tokoh-tokoh dsb. Nah sekarang kita tak mau bangsa melakukan penanganan persoalan tergantung pada kebaikan hati pribadi-pribadi. Kita mau institusi pemerintahannya yang melakukannya. Kebetulan pak yusuf kalla kebetula orang Sulawesi.

Ulil: Dapat disimpulkan penanganan konflik ada dua arah, pertama inisiatif dari masyarakat itu sendiri dan kedua ada payung institusi pemerintah dan keamanan oleh polisi atau militer peace keeping. Tanpa itu semua perdamaian tidak akan tercapai. []