Mendekatkan Jembatan Tiga Serumpun Laporan Konferensi Regional Multikulturalisme Asia Tenggara

Indonesia, Malaysia dan Singapura adalah tiga negara serumpun dengan beragam kesamaan. Selain sama-sama bekas negara jajahan, sejarah ketiga negara ini juga sama-sama dibingkai oleh potret multikulturalisme dan pluralisme masyarakatnya. Ketika ketiga negara ini memasuki zaman modern, mereka juga sama-sama dihadapkan pada berbagai peroslan multikulturalisme baik dalam ranah structural negara maupun di ranah masyarakat sipil. Mestinya ketiga negara ini lebih sering berkomunikasi untuk menemukan cara bersama keluar dari berbagai persoalan keragaman itu sekaligus bisa belajar dari pengalaman masing-masing.

Demikian beberapa pokok pikiran yang terangkum dalam Konferensi Regional Multikulturalisme Asia Tenggara yang diselenggarakan The Wahid Institute di Jakarta dari tanggal 5 – 6 Desember 2011 lalu. Konferensi ini bertujuan mengidentifikasi berbagai problem multikulturalisme di Asia Tenggara serta membuat usulan-usulan pendekatan yang berkelanjutan untuk menyelesaikan berbagai problem tersebut. Untuk itu, para peserta yang hadir adalah para peneliti, aktivis dan pemerhati multikulturalisme dari ketiga negara tesebut. Mereka antara lain dari Indonesia: Muhammad Ali, Ahmad Suaedy, Ruby Khalifah, Nurkhoiron, Khamami Zada, Zainal Eko, Novriantoni Kahar, Fajar Reza Ul Haq dan Rumadi. Dari Singapura antara lain Azhar Ibrahim (National University of Singapore/NUS), Amaliza Bakri (NUS), Imran (CCIS), M Fadli (Reading Group). Sementara dari Malaysia hadir Fuad Rahmat dari Renaisance Islamic Fund dan Noorhayati Kafrawi, Peneliti API.

Menurut Muhammad Ali, sejarah Indonesia, Malaysia dan Singapura adalah sejarah masyarakat yang plural. Fakta ini bisa dilihat dari pengakuan banyak peneliti dunia yang kesemuanya menggambarkan baik sejarah politik, ekonomi dan budayanya selalu diwarnai oleh perjumpaan berbagai identitas etnis, agama dan budaya. Bahkan mengutip ungkapan Denys Lombard, Ali mengatakan bahwa kepulauan-kepulauan Asia Tenggara adalah salah satu jalur persilangan antar kebudayaan dunia, sekaligus jalur persilangan agama-agama dunia.

Namun tantangan muncul ketika ketiga negara ini berada di bawah kekuasaan kolonial, di mana masyarakat yang plural ini hidup bersama-sama namun tidak terikat satu dengan yang lainnya. Yang ada kemudian adalah masyarakat yang terpisah ke dalam kelompok-kelompok identitas tanpa kohesi sosial. Kondisi ini dalam beberapa kasus memang sengaja diciptakan pemerintah Kolonial untuk memecah belah masyarakat. Sayangnya, setelah merdeka, kondisi sosial tersebut tidak bisa hilang begitu saja. “Di Indonesia misalnya, politik Belanda mengenai asimilasi, pemisahan kelas penduduk, transmigrasi, kategorisasi etnik, kodifikasi hukum adat dan lainnya berpengaruh pada situasi multikulturalisme hingga sekarang” jelas Ali.

Menurut Ahmad Suaedy, pada era kontemporer persoalan multikulturalisme yang paling menonjol adalah meningkatnya intoleransi di kalangan masyarakat dan negara. Tindakan-tindakan intoleransi muncul bahakn dalam wujudnya yang ekstrim seperti terorisme dan radikalisme. “Kelompok-kelompok keagamaan tertentu mensahkan penggunaan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang berbeda. Mereka menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Mereka juga tidak bisa mengharapkan negara menjamin hak-hak mereka karena Negara adalah bagian dari aktor intoleran dalam banyak kasus” jelas Suaedy.

Zainal Eko menambahkan bahwa merebaknya tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama telah mengakibatkan kemerosotan nilai multikulturalisme di masyarakat. Banyak pihak yang ragu dengan daya tahan bangsa ini menghadapi berbagai persoalan tersebut dan bukan tidak mustahil Indonesia bisa menuju negara gagal. “Apabila situasi seperti ini terus dipelihara, saya yakin satu saat orang akan menafikan kenyataan multikulralisme kita dan menyodorkan keseragaman dalam berbagai aspek kehidupan” tandas Zainal.

Persoalan yang tidak jauh berbeda terjadi di Malaysia dan Singapura. Menurut Fuad Rahmat, persoalan di Malaysia juga terkait dengan politik budaya dalam kontestasi sumber daya ekonomi antara kalangan Melayu dengan para pendatang China dan India. Kontestasi ini kadang menjadi lebih tajam karena negara justru menjadi bagian dari persoalan tersebut. Negara masih menampakkan dirinya berat sebelah kepada kelompok Melayu, sehingga sering melahirkan diskriminasi terhadap warga lain yang non-Melayu.

Politik pemihakan pemerintah Malaysia terhadap kalangan Melayu menurut Fuad tidak lepas dari sejarah konflik di Negara tersebut. Beberapa tahun setelah Malaysia merdeka, persaingan antara orang Melayu dan China dalam bidang ekonomi tidak bisa dihindarkan. Dampaknya adalah muncul kecemburuan dari kalangan Melayu yang merasa sebagai mayoritas namun tidak mampu menguasai perekonomian. Persoalan inilah yang memunculkan sentiment etnisitas.“Persoalan identitas di Malaysia saat ini memang tidak lepas dari tragedy 13 Mei 1969 ketika terjadi kerusuhan rasial di Kuala Lumpur antar China dan Melayu. Sedikitnya 169 orang tewas dan 6000 orang kehilangan tempat tinggal” jelas Fuad.

Pasca tragedi tersebut, pemerintah Malaysia mulai mengeluarkan sejumlah kebijakan. Antara lain menerapkan lima Rukun Negara, mempropagandakan Ketuanan Melayu serta menerapkan politik ekonomi baru (NEP) yang berisi pemihakan terhadap warga Melayu. Berbagai kebijakan tersebut berdampak besar pada peningkatan tarap hidup warga Melayu. “Secara ekonomi, mereka menjadi lebih sejahtera, penguasaan capital semakin tinggi, penguasaan atas tanah juga semakin tinggi karena memperoleh kemudahan dari pemerintah” lanjut Fuad.

Akan halnya di Malaysia, persoalan di Singapura terkait multikulturalisme menampakkan wajah yang sedikit berbeda. Menurut Imran dari NUS, Singapura adalah negara dengan ideologi sekuler dan secara social sangat beragam.  Mayoritas penduduk sekitar 74% warga China, 13 % Melayu dan 9 % keturunan India. Negara ini juga menerapkan ideologi meritokrasi yang menjadikan masyarakat pada umumnya sangat pragmatis. “Bahkan fungsi negara juga pragmatis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi” papar Imran.
Tantangan besar multikulturalisme di Singapura menurut Imran adalah komunalisme dimana secara public ada kecendrungan pengelompokan-pengelompokan masyarakat berdasarkan ras mereka. Meskipun secara formal semua kelompok di beri kesempatan untuk berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan, namun pada prakteknya warga Etnis China sebagai mayoritas memainkan peran paling dominan dalam segala aspek kehidupan. “Peran ini menjadikan Singapura lebih teridentifikasi sebagai bangsa etnis China, meskipun semua orang boleh hidup dan memperoleh penghidupan” lanjutnya.

Menurut Noorhayati Kafrawi, gambaran tantangan-tantangan ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa banyak kesamaan dan benang merah yang bisa mempertemuakan ketiganya dalam kerjasama yang lebih erat ke depan. Menurutnya, selama ini kerjasama terutama antar masyarakat sipil di tiga Negara ini kurang terjalin karena beragam alasan. Bahkan seolah kelompok-kelompok masyarakat sipil dari satu negara kurang peduli dengan problem di negara lain. “Mungkin juga alau ada masalah di negara tetangga, kita tidak mau tahu atau malah senang karena masalah itu tidak terjadi di negara kita sendiri. Ini menurut saya harus dihilangkan” kritiknya.

Dari konferensi ini disepakati sejumlah inisiatif ke depan untuk lebih mempererat hubungan antar masyarakat sipil di tiga Negara. Inisiatif tersebut antara lain menyediakan bacaan-bacaan dasar yang dapat dipahami anak-anak muda mengenai problem-problem multikulturalisme di tiga negara, menyelenggarakan pertemuan berkala di tiga negara, menerjemahkan karya-karya Gus Dur ke dalam Bahasa Inggris dan membuat milis bersama.[]

*Peneliti The Wahid Institute, Jakarta