Nestapa Kerukunan Beragama di Mesir

Kemenangan telak partai politik berhaluan islamis dalam pemilu legislatif putaran pertama di Mesir tidak lama ini melahirkan tanda tanya besar terkait dengan nasib kerukunan umat beragama di Negeri Piramida itu. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir kerap dilanda konflik bernuansa agama, khususnya antara kelompok Islam radikal (seperti kelompok salafi) dengan umat Kristen Koptik yang menjadi minoritas tunggal di sana.

Sebagaimana dimaklumi bersama, pada hari Sabtu kemarin (03/12) Komisi Tinggi Pemilu Mesir mengumumkan hasil resmi pemilu legislatif putaran pertama yang digelar pada tanggal 28/11 lalu. Sayap politik Ikhwanul Muslimin (IM), Partai Kebebasan dan Keadilan (hizbul hurriyah wal ‘adalah) berhasil keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara hampir 40%. Partai Nur Salafi yang belakangan tampil jauh lebih radikal dibanding IM berhasil menduduki peringkat kedua dengan perolehan dukungan hampir 20%. Sedangkan partai-partai nasionalis dan sekuler mengalami kekalahan telak dalam pemilu legislatif putaran pertama ini.

Kiblat Kerukunan

Selama ini Mesir menjadi salah satu “kiblat” kerukunan umat beragama, khususnya bagi negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Pelbagai macam perbedaan keagamaan maupun keyakinan yang ada di Mesir tidak disikapi secara destruktif yang beriramakan konflik. Sebaliknya, aneka macam perbedaan yang ada kerap disikapi secara konstruktif dalam irama kebersamaan dan kerukunan.

Perayaan hari besar keagamaan bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dari apa yang telah disampaikan. Di saat sejumlah negara berpenduduk Muslim (termasuk Indonesia) mengharamkan ucapan Selamat Natal, masyarakat Mesir justru terbiasa merayakan bersama hari kelahiran Nabi Isa itu. Bahkan ulama-ulama besar Al-Azhar juga turut mengucapkan Selamat Natal kepada tokoh-tokoh Kristen Koptik di sana.

Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di saat umat Islam merayakan hari raya keagamaan, baik Hari Raya Fitri maupun Hari Raya Kurban. Sebagian umat Kristiani di sana juga turut merayakan hari raya umat Islam. Begitu juga dengan tokoh-tokohnya.
Seorang pemikir terkemuka Mesir, Dr. Milada Hanna, berhasil menggambarkan hubungan antarumat beragama di Mesir dengan sangat baik. Dalam salah satu bukunya berjudul Qabulul Akhar (menyongsong yang lain), pemikir Krisnten Koptik itu menyebutkan bahwa Islam di Mesir berwajah Sunni, berdarah Syi’ah, berhati Koptik, dan bertulang peradaban Fir’aun.

Cerita Kerukunan

Namun demikian, dalam beberapa waktu terakhir, kerukunan umat beragama di Mesir praktis hanya tinggal cerita belaka. Terhitung semenjak beberapa waktu menjelang berakhirnya kekuasaan Hosni Mubarak, pelbagai macam konflik bernuansa agama kerap mengguncang Negeri Para Nabi itu. Konflik yang ada terus semakin menjadi-jadi setelah Mubarak lengser pada tanggal 11 Februari lalu dan terus berlangsung hingga sekarang.

Kaum salafi disinyalir sebagai pihak yang berada di balik pelbagai macam konflik agama yang ada. Kelompok ini memang kerap tampil dengan pernyataan yang sangat provokatif berkaitan dengan kerukunan umat agama di Mesir. Bahkan mereka juga berani menyerang Gereja tertentu dengan alasan tertentu seperti yang terjadi di provinsi Imbabah dalam beberapa waktu sebelumnya.

Bila ada yang diuntungkan dari hadirnya kaum salafi di Mesir terakhir, mereka tak lain adalah kelompok IM. Setidak-tidaknya, kehadiran kaum salafi dengan pelbagai macam aksi radikalnya membuat radikalisme IM terlampaui. Hingga keberadaan IM secara otomatis digeser “ke tengah” oleh pelbagai macam aksi radikal kaum salafi.

Semua kondisi dan perkembangan di atas semakin menambah runyam masa depan kerukunan umat beragama di Mesir. Karena hampir dipastikan, semua perkembangan di atas akan membuat hubungan umat beragama di Mesir dipenuhi dengan rasa curiga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.

Dalam konteks seperti ini, kemenangan partai islamis dalam pemilu legislatif Mesir kemarin menjadi “duka di atas duka” bagi nasib kerukunan umat beragama di sana. Dikatakan demikian, karena kekuasaan yang berada di tangan partai islamis dipastikan akan digunakan untuk mewujudkan cita-cita islamisme yang diperjuangkan selama ini. Itu artinya, ketegangan antara kekuatan islamis dengan kalangan Kristen Koptik di satu sisi akan semakin memuncak. Dan dari sisi yang lain, kalangan islamis juga akan semakin bersitegang dengan kalangan nasionalis-liberal.

Bahkan tak menutup kemungkinan persinggungan yang ada akan mencakup hal-hal yang paling sensitif seperti dasar kenegaraan. Akankah Mesir yang selama ini dikenal sebagai negara muslim paling moderat di dunia Arab akan berubah menjadi negeri muslim radikal seperti Afghanistan dan Pakistan yang sarat dengan pelbagai macam konflik agama? Pastinya semua kemungkinan bisa saja terjadi.

Namun demikian, kemenangan partai-partai islamis di Mesir seperti di atas tak harus dipahami sebagai kiamat oleh kaum nasionalis, kaum sekuler atau bahkan oleh umat Kristen Koptik. Setidak-tidaknya karena masih ada dua tahapan pemilu parlemen lagi untuk menyempurnakan komposisi parlemen Mesir ke depan. Inilah “sisa waktu” yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok-kelompok nasionalis Mesir untuk tetap mempertahankan Mesir sebagai negeri muslim moderat dengan semua kenyataan kerukunan yang ada.

 

Miskin Pengalaman

Pertanyaan yang masih tersisa adalah, di manakah peran pemuda revolusi Mesir? Bukankah semua perkembangan di atas (kemenangan partai-partai islamis) bertentangan dengan nilai-nilai moderatisme dan kemodernan yang dianut oleh kaum pemuda revolusi yang menjadi aktor utama penggulingan Hosni Mubarak pada tanggal 11 Februai lalu?

Sebagai motor utama revolusi, kaum pemuda Mesir membawa dua sisi yang bersifat paradoks. Di satu sisi, mereka telah menjadi pahlawan atas keberhasilan menggulingkan kekuasaan Mubarak yang korup dan diktator. Tapi di sisi lain, mereka miskin pengalaman terkait dengan perpolitikan dan pemerintahan. Apalagi tidak ada tokoh tertentu yang diakui sebagai pengayom sekaligus pelindung atas kaum pemuda tersebut.

Pada masa-masa revolusi, contohnya, gerakan revolusi para pemuda dengan mudah mendapatkan dukungan dari banyak pihak, khususnya kelompok-kelompok politik (termasuk IM dan kalangan sekuler). Hal ini tentu sangat mudah dipahami mengingat kelompok-kelompok politik yang ada sama-sama berkepentingan dengan penggulingan Mubarak.

Kondisi di atas berbeda seratus delapan puluh derajat setelah Mubarak lengser seperti sekarang. Sejumlah kekuatan politik yang ada justru berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai kepentingan masing-masing. Sementara suara kaum pemuda hanya digunakan untuk melegitimasi kepentingan kelompok politik seperti yang terjadi sekarang.
Di sini tampak terlihat jelas miskinnya pengalaman politik kaum pemuda revolusi Mesir.  Mereka tidak mampu meneguhkan diri sebagai faktor yang bisa mempengaruhi kelompok-kelompok politik yang ada. Sebaliknya, kaum pemuda justru bagai bola yang dipimpong oleh kekuatan politik yang ada, termasuk Dewan Tertinggi Militer Mesir, IM, dan sejumlah partai baru lainnya.

Ibarat membuka tutup botol minuman segar, kaum pemuda revolusi Mesir selama ini sengaja dipuaskan dengan pelengseran Mubarak. Kaum pemuda revolusi berpesta pora karena telah berhasil membuka tutup botol minuman segar itu. Sementara isi minuman segar tersebut justru dinikmati oleh kelompok-kelompok politik yang kaya pengalaman atas dasar logika “aku tahu, kamu pun tahu”.

Hasil pemilu legislatif Mesir putaran pertama sebagaimana di atas merupakan contoh paling anyar dari miskinnya pengalaman kaum pemuda revolusi. Alih-alih mengawal cita-cita revolusi yang diperjuangkan secara berdarah-darah dengan menggulingkan Hosni Mubarak, revolusi kaum pemuda saat ini justru dijadikan kendaraan politik oleh kelompok islamis untuk mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan selama ini.

Inilah mungkin yang tak sempat dipikirkan oleh kaum pemuda revolusi Mesir saat mereka mendesak Hosni Mubarak untuk mundur. Karena yang ada di benak mereka hanya satu, yaitu mengakhiri kekuasaan Hosni Mubarak.

Kini persoalan kerukunan umat beragama di Mesir menjadi masalah yang tak kalah serius dari persoalan pelengseran Mubarak. Setidak-tidaknya karena konflik yang ada terus menimbulkan korban jiwa. Bila kaum pemuda revolusi rela mengorbankan jiwa raga untuk menggulingkan Mubarak, pengorbanan yang sama kini harus dilakukan untuk menjamin masa depan kerukunan umat beragama di sana. Termasuk bila kaum pemuda revolusi harus menjadikan para perusak kerukunan yang ada sebagai “Mubarak-Mubarak” baru yang harus digulingkan dan dibawa ke pengadilan.

*Penulis adalah alumni Al-Azhar, Kairo Mesir. Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam pada Moderate Muslim Society (MMS), Jakarta