RUU Sisdiknas: Toleransi Beragama dan Kebebasan Anak Didik

Kontroversi seputar RUU Sisdiknas masih saja berlangsung dan sepertinya akan terus menguat sampai RUU tersebut diundangkan. Jika kita hitung dalam bilangan bulan, maka kontroversi tersebut telah bergulir selama tiga bulan lebih, terhitung sejak draft terakhir RUU pada tanggal 20 Februari 2003 yang akhirnya membuahkan kontroversi itu.

Hitungan bulan pada dasarnya tidak terlalu penting dalam kasus kontroversial pembuatan dan/atau pengesahan Undang-Undang. Itu adalah hal biasa dalam negara yang mengklaim diri demokratis. Tapi tidak dalam kasus RUU Sisdiknas ini. Bagi penulis ini menjadi penting karena sebagian besar kelompok yang “bertikai pendapat”, diakui atau tidak, telah terjebak pada sentimen keagamaan. Jika tidak disikapi secara bijak maka tidak mustahil kontroversi berketerusan ini akan berujung pada pembibitan, pembuahan, dan pengentalan sikap intoleransi dalam masyarakat agama.

Sangat bisa dibaca sebenarnya bahwa dibalik fenomena kontroversi RUU Sisdiknas ini tersembul kenyataan lain: hubungan antar agama di negara kita masih menyimpan bara kecurigaan yang menggunung. Masing-masing kelompok agama (terutama Islam dan Kristen) cenderung merasa terancam oleh kelompok agama lain. Mayoritas muslim menganggap umat kristiani sibuk melakukan tindakan proselytism (mengajak masuk kelompok agama lain ke dalam agamanya), salah satunya lewat lembaga pendidikan; sementara di pihak lain, umat kristiani menganggap umat Islam selalu menggunakan klaim mayoritas untuk menyelipkan kepentingan-kepentingan sektoral umat Islam ke dalam negara yang di antaranya bertujuan membatasi gerak bebas agama lain.

Segenap komponen bangsa saya kira menyadari bahwa sikap kecurigaan antar agama ini menyimpan unsur mudharat lebih besar dibandingkan unsur manfaatnya bagi pertumbuhan negeri ini. Dan kita telah acap kali menyaksikan dan merasakan peristiwa pahit yang disebabkan oleh faktor kecurigaan ini. Agama yang seyogyanya menjadi sumber energi positif malah beralih menjadi energi negatif dan meluluh-lantakkan bangsa.

Pemerintah dan anggota Dewan seharusnya berperan mengeliminir dan mengurangi secara perlahan kecurigaan antar agama tersebut, salah-satunya mengeluarkan undang-undang yang mengarah ke sana. Bukan malah sebaliknya, membuat undang-undang yang bersifat melanggengkan dan melembagakan saling curiga tersebut.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah dan anggota Dewan dengan RUU Sisdiknas sekarang pada dasarnya mengarah pada pelangengan rasa saling curiga tersebut. Dengan memasukkan dan mempertegas hal-hal yang bersifat keagamaan dalam RUU Sisdiknas, apalagi seperti pasal 13 (ayat 1) – pasal ini berbunyi: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”—pemerintah dan DPR sama saja dengan melangengkan rasa curiga antar masyarakat agama.

Dua Kesalahan RUU Sisdiknas

Ada dua kesalahan pemerintah dan anggota Dewan dengan adanya pasal 13 ayat 1 tersebut: Pertama, membenarkan kecurigaan umat agama non-Islam bahwa umat Islam berusaha memanfaatkan negara untuk memuluskan kepentingan-kepentingan kelompoknya tanpa peduli apakah itu membatasi ruang gerak bebas agama lain. Tirani mayoritas!

Ini sebuah preseden yang yang buruk bagi perbaikan hubungan antar agama ke depan. Aksi-aksi atau usaha-usaha yang dilakukan oleh banyak pihak dalam merajut kesepahaman dan hubungan harmonis antar agama akan diluluhlantakkan olehnya. 

Kedua, pada dasarnya pemerintah dan DPR itu juga melakukan “penghinaan” terhadap orang tua muslim yang menyekolahkan anaknya ke sekolah non-Islam (khusunya Kristen/Katolik). Tidak dapat kita sangkal bahwa lahirnya pasal 13 ayat 1 dilandasi oleh sebuah kecurigaan bahwa sekolah Kristen/Katolik selalu memanfaatkan sekolahnya untuk melakukan proselytism. Dan pasal ini bertujuan untuk meng-counter hal tersebut dan memproteksi anak didik (khususnya Islam) agar tidak terpengaruh oleh ajaran agama lain yang bisa menyebabkan dia pindah agama.

Disinilah letak penghinaan itu: DPR dan pemerintah memosisikan orang tua murid muslim yang menyekolahkan anaknya ke sekolah, misalnya, Katolik sebagai orang yang tidak mempunyai treatment khusus untuk menjaga keimanannya anaknya. Karenanya pemerintah perlu turun tangan untuk membantunya. Ini adalah sebuah kekeliruan.

Para orang tua murid yang menyekolahkan anaknya ke sekolah non Islam sudah pasti sangat menyadari beberapa konsekuensi ketika dia memasukkan anaknya ke sekolah pilihannya itu, termasuk dalam hal keimanan anaknya. Terutama yang di daerah perkotaan, rata-rata golongan muslim yang memasukkan anaknya ke sekolah Kristiani berasal dari golongan menengah ke atas dan well-educated. Karena itu mustahil dia tidak mempunyai kiat atau treatment khusus terhadapnya, seperti memberikan pelajaran agama di rumah dengan mendatangkan guru agama atau dibimbing sendiri oleh mereka. Dan kalaupun ada orang tua yang tidak punya treatment khusus, itu sebenarnya adalah krista13lisasi dari bentuk keberagaman dia sendiri. Mereka yang tidak terlalu taat misalnya, bisa saja dia tidak begitu peduli dengan soal pendidikan agama dan juga kesalehan anaknya.

Tujuan baik, cara pun harus baik

Terlepas dari dua kesalahan di atas, tujuan baik pemerintah dan DPR untuk memproteksi keagamaan anak didik adalah patut untuk kita apresiasi karena sejalan dengan tugasnya sebagai pamong masyarakat, melindungi. Yang penulis kritik adalah pilihan cara yang diambil untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tujuan baik, cara harus baik pula. Pasal 13 ayat 1 RUU Sisdiknas bermaksud melindungi golongan yang satu tapi merugikan pihak lainnya.

Penulis bisa memahami kenapa kelompok Islam yang duduk di DPR dan pemerintah (Diknas dalam hal ini) begitu terobsesi memasukkan point seperti pasal 13 ayat 1. Realitas menunjukkan bahwa, orang tua dan masyarakat memandang bahwa sekolah-sekolah yang dikelola umat kristiani (Kristen/Katolik) memiliki disiplin dan standar yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang dikelola umat Islam. Karena itu sekolah Kristiani menjadi idaman bagi setiap orang tua. Umat agama di luar kristiani, terutama Islam, akhirnya banyak yang bersekolah di lembaga pendidikan tersebut.

Hanya saja, sebagian kalangan Islam menaruh kecurigaan bahwa umat kristiani memanfaatkan lembaga pendidikan yang dikelolanya untuk melakukan proselytism (baca: misi kristenisasi). Sekolah bersangkutan mewajibkan semua murid untuk mengikuti pelajaran agama yang nota bene adalah agama sekolah bersangkutan dengan tujuan agar keagamaan anak tersebut bisa dipengaruhi.

Kecurigaan tersebut harus diakui tidak sepenuhnya benar karena beberapa lembaga pendidikan Kristen memberikan kebebasan kepada muridnya untuk memilih: mereka boleh tidak mengikuti pelajaran agama di sekolah tersebut dan mempersilahkan muridnya mempelajari agamanya sendiri di luaran.

Kita patut mengatakan ketidaksetujuan kepada sekolah-sekolah yang menampung anak didik dari banyak agama tetapi mewajibkan anak didiknya mengikuti mata pelajaran agama yang dianut oleh pemilik lembaga pendidikan tersebut. Kalau tidak mematuhi, anak bersangkutan dipersilahkan mencari sekolah lain. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan sekolah terhadap anak murid. Daya tawar murid yang lemah terhadap sekolah tidak sepantasnya dimanfaatkan sebagai alat untuk memaksakan sesuatu kepadanya.

Setiap sekolah sudah seharusnya menghormati sikap sang murid dengan cara membebaskan dia untuk menentukan pilihan dalam hal mengikuti pelajaran agama tersebut: mengikuti oke, tidak mengikuti juga oke. Kalau dia tidak mengikuti maka, misalnya, dipersilahkan untuk mencari guru agama yang sesuai dengan agamanya dengan persetujuan dari sekolah.

Kebebasan memiih

Tugas negara pada dasarnya adalah membuat sebuah sebuah aturan yang mampu melindungi kebebasan memilih (protection of freedom) murid ini. Pemerintah akan menindaktegas setiap lembaga pendidikan yang tidak menghormati pilihan bebas murid dalam hal mengikuti pelajaran agama yang bukan agamanya. Jadi bukan aturan seperti yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 RUU Sisdiknas.

Keputusan murid ketika dibiarkan memilih sudah pasti tidak akan seragam. Mereka yang mempunyai curiousity (keingintahuan) yang tinggi bisa jadi akan memilih untuk mengikuti pelajaran agama-bukan-agamanya itu. Murid yang berasal dari keluarga yang sudah terbiasa dengan, atau punya penghormataan yang tinggi terhadap, diversity (perbedaan), kemungkinan juga akan punya pilihan serupa. Orang tua yang mengkhawatirkan akan keterpengaruhan keyakinan anaknya tentu saja akan memilih untuk melarang anaknya ikut.

Protection of freedom terhadap murid ini bisa juga diberlakukan kepada lembaga pendidikan yang mengajarkan sesuatu hal yang bersifat “kepentingan ideologis kelompok”. Di lembaga pendidikan yang dikelola oleh umat Islam, pemaksaan terhadap anak didik untuk mengikuti pelajaran tertentu yang bersifat ideologis juga kita temukan. Sebutlah misalnya lembaga pendidikan Muhammadiyah yang mewajibkan setiap anak didiknya untuk mengikuti mata pelajaran ke-Muhammadiyah-an meski mereka misalnya adalah pengikut fanatik NU, Persis, dsb. Ini juga bentuk kesewenang-wenangan.

Ketika pemerintah menjalankan fungsi protection of freedom ini, maka yang terselamatkan bukan hanya murid, tetapi juga sekolah dari perbuatan sewenang-wenang. Dan yang lebih penting lagi, pemerintah dengan begitu berarti membantu menyemai kultur penghormatan terhadap diversity, perbedaan, dan keragaman dalam tubuh bangsa ini, dan membantu bangsa ini keluar dari persoalan ‘saling curiga antar pemeluk agama”. Wallahu alam bi ash-shawab.