Utamakan Rasa Kebangsaan dan Hak-Hak Konstitusional Kewarganegaraan!

Keluarnya fatwa MUI belakangan ini tidak hanya telah memicu kontroversi di masyarakat sebagaimana tercermin dari berbagai diskursus, lebih jauh lagi, fatwa itu telah meletakkan amsa depatan visi ke-Indonesiaan yang demokratis dan mejemuk ke dalam sebuah tanya besar. Jauh dari yang mungkin diperkirakan, sebagian dri fatwa-fatwa itu akan berimplikasi bukan hanya terhadap menyempitnya ruang-ruan beragama dan solidaritas, tetapi juga terutama terhadap upaya-upaya membangun kembali tatanan kebangsaan Indonesia kita di masa depan.

Perjalanan Indonesia sebagai bangasa dengan pasang surut sejarah selama hampir 60 tahun ini telah membawa kita kepada satu sendi berbangsa dan bermasyarakat yang lebih terbuka dan demokratis. Ii terbukti dengan berhasilnya kita menghadirkan konstitiusi yang lebih menghargai demokrasi, plurallisme dan rule of law serta hak-hak asasi manusia. Meski konstitusi baru ini tidak sempurna tetapi capaian ini hendaknya jangan dinafikan dan dinegasikan.

Dengan melihat kemungkinan implikasi yang demikian besar, maka kami yang berdiri selaku warga negara, dengan melepaskan latar belakang agama, ras, gender, kepercayaan, serta alliran pollitik kami masing-masing merasa prihatin dan terpanggil untuk bersama-sama mengambil sikap sebagai berikut:

Pertama, dari sudut prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia, kami berpandangan bahwa fatwa MUI itu cenderung menanggalkan prinsip ‘Bhineka Tunggal Ika’ yakni ketika MUI mengharamkan pluralisme. Pluralisme atau kemjemukan merupakan fakta dan stand point pendirian negara bangsa Indonesia yang secara tegas kemudian diadopsi oleh para pendiri bangsa dalam sila ketiga Pancasila. Dengan menolak plurallitas, kami mengkhawatirkan bahwa MUI kurang menyadari konteks kemasyarakatan dan kebangsaan yang ada sekarang ini, yakni bahwa dasdar negara kita masih Pancasila dan bahwa Pembukaan UUD ’45 masih termaktub dalam konstitusi kita yang sekarang.

Kedua, dari sudut berdemokrasi dan konstitusi. Kami memandang bahwa fatwa MUI tersebut kurang memperhatikan keadaan-keadaan baru dalam kehidupan berdemokrasi yang mensyaratkan pluralisme di mana hak-hak dan kebebasan warga negara seperti misalnya hak berserikat dan berkumpul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang kita. Dengan mellihat prinsip-prinsip ini, kami mengkhawatirkan bahwa fatwa MUI tersebut akan menimbulkan kerancuan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan kita serta menjadi set back bagi cita-cita berdemokrasi.
Dengan berdasar pada pandangan-pandangan di atas maka kami menyatakan sikap sebagai berikut.

Pertama, kami menilai bahwa munculnya kontroversi seputar masalah fatwa itu mencerminkan lemahnya visi kebangsaan demokratis dalam praktek politik pemerintahan saat ini. kami menuntut pemerintah untuk lebih giat memperkuat visi ke-Indonesiaan itu dengan mempraktekkan dan mengembangkan prinsip kehidupan konstitusional yang demokratis, melaksanakan kewajiban hukum dan konstitusinalnya untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara.

Kedua, pada akhirnya kami menyerukan kepada segenap kalangan di masyarakat luas untuk lebih mengedepankan rasa kebangsaan, solidaritas sosial dan hak-hak kewarganegaraan yang diatur dalam konstitusi kita dalam menafsirkan fatwa MUI tersebut. 

Jakarta, 1 Agustus 2005.

Todung Mulya Lubis, Nono Anwar Makarim, Azyumardi Azra, Musdah Mulia, Hasyim Wahid, Ulil Abshar-Abdalla, Syafii Anwar