Diskusi

Setiap penafsiran terhadap Alqur’an yang hanya berhenti pada teks, berarti telah menyembah teks itu sendiri. Ini penting disampaikan karena akhir-akhir ini banyak terjadi salah pengertian terhadap tafsir klasik, seperti pengertian hifdz al-dîn. Makna hifdz al-dîn dalam konsep al-Ghazali dan al-Juwaini adalah adanya larangan untuk keluar dari suatu agama. Akan tetapi, disini perlu ada pemaknaan baru dengan tetap meminjam bahasa lama. Karena itulah, saya sepakat memberikan pemaknaan baru terhadap hifdz al-dîn dengan kebebasan beragama. 

Dia juga menyebutkan adanya sejarah kekuasaan saat Mushaf Usmani dijadikan ‘closed official corpus’ dalam istilah Mohamed Arkoun. Saat itulah Alqur’an menjadi suci. Dia menekankan pembaca untuk membedakan antara wahyu dan penulisan, qur’an dan penafsiran, yang absolut dan yang relatif. Menurutnya hubungan antara teks, konteks dan pembaca itu sangat menentukan. Pada kelompok tekstualis, yang terjadi adalah hubungan antara teks dan pembaca saja, tidak memperhatikan konteks. Menurutnya, konteks perlu dilihat agar Alqur’an menjadi “shâlih li kull-i zamân wa makân”. 

Suatu pernyataan tekstual di dalam tradisi tidak bisa dilaksanakan apa adanya, melainkan harus dikaitkan dengan konteksnya. Ulil memaparkan, pada zaman nabi perang ekspansif merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan dan belum ada aturan internasional seperti sekarang. Nabi hanya melanjutkan tradisi itu. Sangat tidak logis jika menerapkan ajaran jihad tersebut sekarang yang kondisi sosio-politiknya sangat jauh berbeda dengan masyarakat Islam pada masa itu. 

Dalam metafor al-Ghazali, Alquran adalah bagaikan lautan yang terdapat banyak mutiara di dalamnya. Ada sebagian orang yang hanya berada di tepi pantai, sebagian lagi berada dalam radius ratusan meter dari garis pantai, sebagian kecil masuk jauh ke bagian tengah lautan, dan hanya beberapa yang dengan nyali kuat menyelam ke dalam lautan dan berhasil memungut mutiara-mutiara di dasarnya.

Kedaulatan mengandaikan adanya otonomi diri individu. Sementara daulah dalam konsep Ibn Khaldun dan dunia Islam pada umumnya tidak mengenal individu. Jean Jacques Rousseau memberikan batasan tentang negara yang bisa disebut sosial kontrak jika ia betul-betul mencerminkan kehendak rakyat. Implikasi pandangan Rousseau ini bisa berujung pada dua bentuk sistem politik: demokrasi dan totalitarisme.

Dawam menegaskan bahwa apa yang disebut sebagai etika ekonomi Islam sesungguhnya berjalan sejajar dengan norma ekonomi kapitalisme. Fakta bahwa etika mengenai kerja, kekayaan dan kepemilikan, perdagangan, keuangan, industri, dan pelbagai inovasi tehnologi yang berkembang pesat pada masa-masa kejayaan Islam membuktikan bahwa norma kapitalisme tumbuh subur dalam budaya ekonomi Islam. 

Lebih jauh Burhanuddin menjelaskan bahwa realitas politik yang menunjukkan semakin banyaknya partai yang gangdrung menggunakan jargon-jargon islami sebetulnya adalah bukti bahwa partai-partai nasionalis justru sedang berusaha melebarkan sayap menggerogoti basis pemilih partai-partai Islam. Alih-alih partai Islam yang mampu mengalihkan dukungan partai nasionalis, suara di basis-basis massa mereka sendiri yang semakin terancam oleh para elit partai nasionalis yang semakin “islamis.”

Musdah Mulia melihat bahwa ada yang ganjil pada masalah ini. Ummat Islam demikian mudah menerima penolakan terhadap konsep kepemimpinan Quraisy, di mana sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted. Tidak ada persoalan yang benar-benar keras ketika doktrin ini dihapus. Sementara konsep-konsep mengenai ketimpangan gender sangat susah untuk dicabut, misalnya hadis “lan yufliha qaumun wallû amra’ahum imra’atan” (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan).

Ketika Muhammad membangun komunitas politik di Madinah, dia tidak pernah mengemukakan satu bentuk pemerintahan politik standar yang harus diikuti oleh para penerusnya kemudian. Apa yang disebut politik Islami tidak lebih dari ijtihad politik para elit Islam sepeninggal Muhammad. Tidak ada mekanisme politik standar yang berlaku bagi pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masing-masing terpilih melalui mekanisme politik yang berbeda. Pemerintahan-pemerintahan selanjutnya bahkan menjadi sangat lain, karena yang ada hanyalah pemerintahan berdasarkan garis keturunan. 

Bagi Rahman, bunga bank tidak bisa disamakan dengan riba. Sebab filosofi keberadaan bank dalam sistem pembangunan nasional sebuah negara modern, di mana bunga merupakan salah satu unsur di dalamnya, adalah sebagai agent of change. Dengan begitu bank tidak bisa disamakan dengan riba yang bergerak di atas motif keperluan konsumtif-individual. Bunga bank memang tidak sempurna, tapi tidak bisa lantas serta merta ia disamakan dengan riba.