Editorial

Maksud terdalam dari puasa—kata al-Ghazali lebih lanjut—adalah pengosongan (al-khawaa’) dan penaklukan keinginan-keinginan diri (kasr al-hawaa) yang bersifat fisikal. Lewat cara seperti itulah seseorang mampu beralih dari alam fisikal menuju alam spiritual. Dengan peralihan fokus dari alam fisikal ke alam spiritual, barulah jiwa seseorang diyakini mampu mencapai level takwa. Pengurangan intensi pada aspek-aspek yang fisikal diandaikan akan meninggikan sensitivitas terhadap alam spiritual.

Tilly menyebut peran sentral kelompok kriminal dalam pembentukan negara. Pada mulanya adalah kelompok kriminal atau gengster. Ada kebutuhan koalisi antar gengster untuk menjaga wilayah teritori dari serangan geng lain. Pada tingkat yang lebih besar, itulah yang kemudian menjadi negara. Mereka yang kuat kemudian memperoleh apa yang disebut legitimasi. Sementara yang kecil dan lemah akan disebut sebagai pemberontak.

Dari kupasan itu kita tahu bahwa sejumlah Sahabat Nabi banyak yang meninggal dunia tanpa menjalankan puasa Ramadan. Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Muhammad, pun tak pernah menjalankan puasa Ramadan. Bahkan, Khadijah juga tak sempat menjalankan shalat lima waktu, juga zakat, karena semuanya disyariatkan ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia. 

Demikian jauhnya jarak perjalanan ini, maka Aisyah (isteri Nabi) dan Muawiyah berpendapat bahwa Isra-Mikraj merupakan perjalanan ruhani dan bukan perjalanan fisik-jasmani. Menurut Aisyah, ruh Nabi Muhammad bergerak membelah semesta untuk berjumpa dengan Tuhan, sementara tubuhnya bersemayam di bumi. Pendapat ini ditolak jumhur ulama yang mengatakan bahwa Isra-Mikraj melibatkan jasmani-ruhani Nabi Muhammad secara sekaligus. 

Penjelasan-penjelasan ini menunjukkan betapa tak mudahnya seseorang mengatas-namakan umat Islam Indonesia, seperti tak mudahnya mendefiniskan umat Islam Indonesia. Dengan demikian, kini jelas bahwa sekiranya ada tokoh Islam yang suka mengatas-namakan umat Islam, maka dia hakekatnya tak pernah bisa mewakili umat Islam Indonesia yang beraneka ragam itu. 

Hasyim juga menolak sekularisme. Padahal, dalam waktu yang sama, dia juga menjelaskan penerimaan NU terhadap Pancasila, UUD 1945, dan negara bangsa Indonesia. Artinya, Indonesia ini bukan negara agama (Islam) melainkan negara Pancasila. Semua produk perundang-undangan di negeri ini tak diacukan pada argumen agama (Islam), melainkan pada UUD 1945. Tampaknya Hasyim tidak cukup mengerti apa yang disangkalnya, sekularisme-sekularisasi. 

Adalah fakta yang tak mungkin dibantah bahwa selama ini pembatasan tersebut pada tingkat implementasi kebijakannya berwujud pemaksaan negara terhadap warganya yang bukan penganut enam agama tersebut melakukan hipokrisi dengan mencantumkan identitasnya dalam KTP dengan salah satu dari enam agama tersebut. Adalah kenyataan empirik bahwa ada puluhan juta penganut Sikh, Bahai, Yahudi, penghayat kepercayaan, dan agama-agama lokal yang bahkan sudah ada sebelum enam agama itu ada, yang selama ini menjadi korban pembatasan ini.

Tahlilan adalah sebuah budaya yang sangat dinamis dan dari sudut pandang antropologis, sangat menarik. Dia tak hanya menjadi perekat sosial, tapi juga mempersatukan elemen masyarakat yang terpisah dalam kompartemen ideologi dan keyakinan. Setidaknya itu yang saya rasakan dalam upacara Tahlilan Tujuh Hari Gus Dur. Berbagai penganut agama tumpah-ruah, beragam tokoh masyarakat melebur, dan berbagai pemeluk keyakinan bersatu ikut membacakan doa-doa untuk Gus Dur. 

Dengan melembagakan gagasan-gagasan besar Gus Dur, kita akan memiliki dua keuntungan sekaligus. Pertama, gerakan pluralisme, HAM dan demokrasi akan berjalan lebih sistematis dan terstruktur. Saya membayangkan sekiranya anak-anak ideologis Gus Dur itu suatu waktu memegang kendali Nahdlatul Ulama (satu ormas Islam terbesar di Indonesia), maka kiranya NU akan kembali menjadi lembaga raksasa yang mengefektifkan gerakan civil society. NU akan menjadi LSM besar yang tak ragu mengadvokasi warga NU secara khusus dan warga bangsa Indonesia secara umum yang mengalami ketidakadilan dan penindasan. 

Kebebasan beragama tidak hanya menyangkut kebebasan untuk beragama dan berpindah agama, tapi juga kebebasan untuk mengekspresikan agama yang dianggap benar oleh tiap individu. Pada tingkat ekspresi inilah, baik regulasi pemerintah maupun aturan sosial masih mengandung beberapa masalah. Ketika terdesak oleh tekanan sosial seperti aksi massa radikal Islam, pemerintah tak jarang tejebak untuk menunjukkan favoritismenya dalam memilih kebijakan agama. Konsekuensinya, seringkali favoritisme itu bersifat diskriminatif terhadap kalangan non-Islam maupun kelompok Islam non-mainstream.