Gagasan

Munculnya ide “negara Islam” sebagai proyek politik, dengan demikian, tidak dengan sendirinya menaikkan reputasi dan pengaruh ulama sebagai kelas sosial. Dalam praktek sehari-hari, apa yang disebut “negara Islam” biasanya hanya menguntungkan dua pihak: kalangan modernis atau Islamis/revivalis. Sementara kalangan ulama sendiri cenderung berada pada pinggiran, dan kurang memainkan peran yang penting dalam administrasi atau penyelenggaraan lembaga yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam sendiri, seperti madrasah misalnya. Dengan kata lain, proyek negara Islam, pada akhirnya, mewarisi sindrom politik serupa yang dialami oleh negara nasional non-agama yang lain. Negara-negara nasional yang lahir pasca era kolonial ini, termasuk di negeri-negeri Muslim sendiri, pada akhirnya dihadapkan pada imperative konsolidasi negara, unifikasi sistem hukum, reformasi lembaga-lembaga sosial, yang keseluruhannya cenderung menempatkan kelas ulama pada posisi defensif.

Syi’ah adalah sekte pertama di dalam Islam yang kemunculannya sepenuhnya didorong oleh peristiwa politik. Semua bermula dari absennya wasiat Nabi Muhammad tentang siapa penggantinya jika dia meninggal. Jika sejak awal Nabi memberikan wasiat dan diumumkan kepada publik, pastilah sejarah Islam akan berjalan lain. Ketiadaan wasiat ini memunculkan persoalan besar beberapa saat setelah Nabi meninggal, yakni siapa yang akan menggantikannya? Selain sebagai pemimpin spiritual, Nabi Muhammad juga seorang pemimpin politik bagi warga Madinah. Kematiannya, dengan demikian, bukan hanya berarti hilangnya kepemimpinan spiritual, tapi juga kepemimpinan politik.

Merumuskan kembali pemahaman agama tentang HIV&AIDS adalah pekerjaan agamawan yang harus difikirkan secara serius. Tanpa melakukan review terhadap pemahaman-pemahaman teologis ini, agamawan tidak akan mampu membantu dalam mereduksi stigma negatif terhadap ODHA, yang juga memiliki hak penghargaan yang utuh sebagai manusia. Sebab, normativitas agama seringkali mengajak pada bentuk-bentuk penghakiman yang menyudutkan ODHA.

Perintah Tuhan tidaklah sesuatu yang sederhana. Di dalamnya ada dimensi-dimensi semantis dan kebahasaan yang rumit. Kenapa hal ini terjadi? Saya kira alasannya adalah karena perintah Tuhan disampaikan melalui medium bahasa manusia yang mengandung elemen ambiguitas di dalamnya. Saat Tuhan memakai bahasa manusia, tidak dengan sendirinya watak bahasa itu berubah total hanya gara-gara Dia telah memakainya. Bahasa manusia tetaplah bahasa manusia seperti apa adanya. Pesan Tuhan, dalam bentuk “bayan” seperti dikatakan Al-Shafii, terpaksa harus tunduk pada hukum-hukum kebahasaan yang terkandung dalam bahasa manusia itu. Usaha para sarjana ushul fiqh untuk memahami firman Tuhan dalam bentuk perintah seperti saya sebutkan di atas, hanyalah cerminan dari usaha manusia untuk menjadikan firman itu bisa masuk akal, dapat dipahami, dalam konteks konvensi kebahasaan yang sudah ada pada bahasa manusia itu sendiri.

Di sini berlangsung apa yang pernah disebut oleh Prof. Hamid Abu Zayd sebagai dialektika antara teks dan konteks (jadaliyyat al-nass wa al-waqi’). Atau, kita bisa mengatakan: dialektika antara kehendak Tuhan dan realitas empiris dalam sejarah manusia; dialektika antara yang transenden dan immanen.

“Kegiatan membaca atau membaca ulang pada dasarnya adalah tindakan teoritis (al-‘amal al-nadzari). Tradisi intelektual Islam sangat kaya dengan tindakan teoritis semacam ini. Setiap pembaharuan (tajdid) dalam sejarah Islam juga selalu dimulai dari tindakan teoritis dalam bentuk membaca dan menafsir kembali tradisi tekstual yang ada. Sejarah agama menjadi menarik karena adanya tradisi membaca dan menafsir ulang seperti itu. Suatu agama di mana di dalamnya kita jumpai kehidupan menafsir yang terus-menerus tanpa henti, pertanda bahwa ia adalah agama yang hidup, bukan dead religion, agama yang mati, agama yang telah menjadi mumi.”

Pidato pengantar untuk Pidato Pembaruan Islam, TIM, 8 Agustus 2011

Moqsith adalah pribadi yang lahir dari pesantren namun sangat kritis dengan dunia feodal pesantren. Jadi, jangan biarkan Moqsith berada dalam feodalisme pemikirian yang menindas. Sebab feodalisme pemikiran akan menghalangi dia dari kejujuran pemikiran. Mari kita cintai Moqsith dengan membiarkannya menjadi Moqsith dari pesantren yang menemukan dan menggali rumusan pembaharuan Islam Indonesia yang bertumpu pada modernitas, keislaman dan keindonesiaan dalam konteks kekinian dan masa depan.

Naskah Pidato Pembaruan Islam di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 8 Juli 2011

Darimana penegasan pembaruan pemikiran Islam ini mesti dimulai. Tentu pertama-tama dengan cara membenahi cara pandang kita terhadap al-Qur’an, mengerti pokok-pokok risalah kenabian, lalu mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi khazanah pemikiran dan karya para ulama terdahulu, serta benar dalam mendudukkan akal dan memfungsikannya dalam proses penafsiran wahyu.

Saya ingat insiden itu. Saat mereka memukuli lawan-lawannya persis seperti maling ayam yang tertangkap basah. Perilaku sadis yang mengingatkan saya pada potongan-potongan gambar peristiwa kerusuhan. Film Rwanda. Beberapa kerusuhan seputaran saya tinggal. Perang antar geng preman karena rebutan jatah. Saat satu kelompok ingin menghabisi kelompok lain. Dengan alat-alat tradisional. Sementara negara lumpuh tak berdaya. Hidup dalam teror. Bagaimana anda menjalaninya?

Sejumlah studi menjelaskan bahwa corak keagamaan masyarakat dapat dipolakan ke dalam dua kategori: corak yang otoritarian dan humanistik. Agama yang humanistik memandang manusia dengan pandangan positif dan optimis, serta menjadikan manusia sebagai makhluk yang penting dan memiliki pilihan bebas. Dengan kemauan bebasnya, manusia dapat memilih agama yang diyakininya benar. Manusia harus mengembangkan daya nalarnya agar mampu memahami diri sendiri, untuk selanjutnya membangun relasi positif dan konstruktif dengan sesama manusia, serta menjaga kelestarian alam semesta.

Mengapa penulis setuju dengan CLD-KHI? Karena CLD-KHI justru sesuai dengan semangat Islam itu sendiri. CLD-KHI sesuai dengan prinsip persaudaraan (al-ikhâ), kesetaraan (al-musâwah) dan keadilan (al-‘adâlah). CLD-KHI juga sesuai dengan HAM dan tidak bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM, juga produk hukum lain seperti UU Perlindungan Anak dan Perempuan. CLD-KHI juga demokratis, pluralis, inklusif, tidak patriarkhis, dan mengutamakan keadilan dan kesetaraan gender.