Kolom

Seseorang tak bisa dikriminalisasi karena yang bersangkutan memilih sekte dan tafsir tertentu dalam beragama. Kementerian Agama tak boleh mengintervensi dan menjadi hakim yang bisa memutus tentang sesat dan tidaknya suatu tafsir dan ritual peribadatan. Seseorang bisa dikriminalisasi bukan karena yang bersangkutan menjalankan ritus peribadatan tertentu, melainkan misalnya karena di dalam ritual itu terdapat tindak kriminal seperti kekerasan yang merendahkan martabat manusia.

Negara yang absen dalam perlindungan hak atas kebebasan beragama menjadi pintu gerbang pelbagai bentuk tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap penganut-penganut agama minoritas. Hal ini berkali-lipat menjadi lebih buruk ketika ternyata negara tidak sekedar absen memberi perlindungan, melainkan juga secara aktif melakukan tindakan pelanggaran.

Post-Muhammadiyah mewartakan jargon “kematian skripturalisme” karena skriptualisme adalah awal dari reduksi terhadap pengalaman keberagamaan baik secara individual maupun sosial. Post-Muhammadiyah mewartakan bahwa teks-teks agama--termasuk di dalamnya Alqur’an--bukanlah barang jadi dan senantiasa siap pakai. Teks-teks itu menunggu dan membutuhkan pembacaan manusia dengan segala pengalaman dan perangkat kemanusiaannya. 

Sarkozy menegaskan perlunya kaum Muslim dan kelompok agama manapun yang datang belakangan di Perancis untuk menghormati nilai-nilai dasar Republik Perancis, yaitu kesetaraan manusia, hak-hak wanita, sekularisme (laïcité), dan pemisahan antara yang profan dan spiritual. Sarkozy juga menegaskan perlunya kelompok dan komunitas yang beragam untuk berbaur (metissage) satu sama lain. Bagi Sarkozy, Perancis adalah sebuah negara dan Republik yang berbeda dengan kecenderungan komunitarianisme. Komunitas nasional yang ia inginkan adalah Republik yang berbaur (Republique métissée) yang majemuk.

Sebagai orang yang “dibesarkan” media, kebebasan pers bagi mantan aktivis Prodem ini setarikan nafas dengan perjuangannya menegakkan demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa kebebasan media, betapapun lemahnya kualitas media yang ada. Dalam tradisi ushul fikih (teori hukum Islam) dikenal kaidah, li al-wasail hukm al-maqashid (hukum perantara mengikuti hukum tujuan). Jika demokrasi sebuah kewajiban, maka penciptaan media yang bebas juga sebuah keharusan.

Cara pandang monistik dalam sejarah pemikiran filsafat sangat berbahaya, karena monismelah yang mendasari apa yang disebut totalitarianisme. Karena dalam monisme, ada klaim kebenaran tunggal dan absolusitas kebenaran. Jika ada satu kebenaran yang sahih, maka secara langsung pendapat atau kebenaran lain menjadi tidak sahih, atau belum sahih. Persoalannya, siapa yang berhak menentukan sebuah kebenaran itu sahih dan tidak? 

Dengan modal politik yang semakin membesar, Muhammad mestilah menunjukkan bahwa ia tidak sedang ingin menghancurkan peradaban, namun justru ingin membangun struktur sosial-kemasyarakatan yang makin maju dan beradab. Kebebasan beragama hendaklah dijamin, pluralisme sosial dalam struktur masyarakat terbuka juga sepatutnya dirawat. Tak ada paksaan dalam beragama, tapi pengkhianatan terhadap kemaslahatan bersama, seperti membocorkan rahasia pertahanan kota, atau berkolaborasi dengan musuh adalah tercela.

Dalam Quran sendiri kita jumpai banyak visualisasi yang memikat tentang hari kiamat. Salah satu penggambaran hari kiamat yang agak-agak mendekati film Emmerich ini ada dalam Surah al-Takwir (Surah no. 81). Ayat ketiga dalam Surah itu berbunyi “wa idza ‘l-jibalu suyyirat”, ketika gunung berjalan. Dalam film Emmerich itu, digambarkan suatu proses dislokasi geologis yang dahsyat sehingga lanskap bumi berubah total. Gunung-gunung pindah lokasi, dan peta dunia seperti disusun kembali.

Siapa saja yang pernah belajar sedikit biologi, sedikit fisika, dan sedikit astronomi, pasti tidak susah memahami kalau 2012 adalah film tentang bencana alam, dan bukan tentang eskatologi. Cuma orang kurang wawasan yang menganggap itu film agama. Seluruh adegan bencana dalam film itu bisa dijelaskan secara ilmiah, setidaknya fiksi-ilmiah. Emmerich tidak pernah berpretensi memasukkan Tuhan di dalamnya, karena sains sudah lebih dari cukup menjelaskan semua peristiwa alam.

umat Islam bisa mencari sanksi-sanksi hukum yang paling mungkin dan efektif untuk menjerakan para pelaku kriminal. Bisa dengan cara dipenjara atau yang lainnya. Ibn Zaid pernah mengusulkan agar orang yang berzina dilarang menikah sampai yang bersangkutan meninggal dunia. (Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, Jilid III, hlm. 79). Sebagian ulama, seperti Muhammad Syahrur, berpandangan bahwa hukum potong tangan dan rajam merupakan hukum maksimal (al-hadd al-a`la) yang hanya bisa dijalankan ketika sanksi-sanksi hukum di bawahnya tak lagi efektif untuk mengurangi tingkat kriminalitas.