Kolom

Islam popular yang kita kenal sekarang ini, baik dalam varian tradisionalis, modernis, maupun liberalis, telah menyediakan preseden-preseden struktural dan ideal bagi kemungkinan tumbuhnya politik sipil, masyarakat sipil, dan demokrasi sipil. Apapun perbedaan wacana, perbedaan kepentingan, dan perbedaan peranan ketiga varian itu di sektor politik, sosial, maupun kultural, di dalam maupun di luar negara, sumberdaya Islam popular yang mereka manifestikan dalam berbagai artikulasi telah memperkaya pilihan-pilihan kita untuk membangun demokrasi di kalangan umat.

Dua Model Demokrasi. Penjelasan yang diberikan Robert Pinkney (1994) tentang model-model demokrasi barangkali berguna untuk mengamati pro-kontra penerapan syariat di Indonesia. Setidaknya ada dua model demokrasi yang relevan untuk dikemukakan di sini, yaitu demokrasi berwawasan radikal (radical democracy), dan demokrasi berwawasan liberal (liberal democracy).

Dengan begitu, agama jelas mengakui adanya kesetaraan kaum beriman di hadapan Allah. Kalau orang Islam diwajibkan menjalankan agamanya, begitu juga umat dalam agama lain. Dalam surah al-Maidah (5:66) tertera: “Dan sekiranya mereka mengikuti ajaran Taurat dan Injil serta segala yang diturunkan dari Tuhan kepada mereka, niscaya mereka akan menikmati kesenangan dari setiap penjuru.”

Kejatuhan Abdurrahman Wahid dari kepresidenan dalam SI MPR 23 Juli lalu dari segi-segi tertentu merupakan ironi. Pada satu segi pergantiannya melalui SI MPR dan, dengan demikian, tidak diberi kesempatan lebih lanjut oleh MPR untuk melanjutkan masa jabatannya sampai 2004, melanjutkan tradisi suksesi yang tidak normal dalam kepemimpinan nasional sejak masa Presiden Soekarno.

Demokrasi punya keterbatasan untuk menampung semua aspirasi primordial yang antagonistik itu. Demokrasi tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengakomodasi kekuatan mayoritas primordial agar norma-norma primordialnya diberlakukan sebagai kebijakan publik yang ditegakkan negara, misalnya lewat lembaga pengadilan dan kepolisian.

Islam sejak awal ditargetkan sebagai agama pembebasan, terutama pembebasan terhadap kaum perempuan. Bisa dibayangkan, bagaimana masyarakat Arab yang misoginis dan dikenal sering membunuh anak perempuan, tiba-tiba diperintah melakukan pesta syukuran (‘aqiqah) atas kelahiran anak perempuan, meskipun baru sebatas seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor bagi anak laki-laki.

Mencuatnya keinginan masyarakat muslim di tanah air untuk menerapkan syariat Islam merupakan gejala yang menarik untuk diamati, bukan hanya dalam hal penerapan yang bersifat teknis, akan tetapi dalam mengungkap dimensi yang hilang (al-bu’d al-dla’i’) dalam wacana syari’at Islam. Setidaknya terdapat ruang yang lebar untuk “memahami” kembali syariat Islam yang selama ini hanya identik dengan istilah “penerapan dan formalisasi” (tathbiq). Arus reformasi dan demokratisasi yang berhembus dahsyat pasca-totalitarianisme Orde Baru telah mengilhami keterbukaan dan kebebasan untuk mendiskusikan wacana keagamaan yang selama ini mengalami keterkungkungan.

Islam dengan wajahnya yang keras, penuh pemaksaan, dan intoleransi tampaknya tak lagi bisa dipertahankan bagi kehidupan kita sekarang ini yang semakin menuntut keterbukaan, toleransi, dan persamaan hak. Begitu juga, wajah Islam yang lusuh, terbelakang, dan ahistoris sudah tak lagi memiliki tempat dalam kehidupan modern yang semakin menuntut adanya rasionalisasi dan pragmatisme dalam setiap bidang kehidupan.

Mengapa gerakan Islam Liberal mengalami kemunduran yang sangat serius dan mengapa masyarakat Arab semakin kuat memperlihatkan resistensinya terhadap gerakan itu? Saya tidak tahu pasti jawabannya. Tapi, saya kira, gerakan Islam Liberal yang ada sekarang terlalu elitis dan tidak mengakar ke lapisan masyarakat bawah.