JIL Edisi Indonesia

Seseorang tak bisa dikriminalisasi karena yang bersangkutan memilih sekte dan tafsir tertentu dalam beragama. Kementerian Agama tak boleh mengintervensi dan menjadi hakim yang bisa memutus tentang sesat dan tidaknya suatu tafsir dan ritual peribadatan. Seseorang bisa dikriminalisasi bukan karena yang bersangkutan menjalankan ritus peribadatan tertentu, melainkan misalnya karena di dalam ritual itu terdapat tindak kriminal seperti kekerasan yang merendahkan martabat manusia.

Barangkali benar bahwa para pemuka agama sekarang masih memiliki sejumlah peran sosial. Tetapi kita saksikan dengan mata telanjang bahwa peran-peran itu semakin hari semakin terkikis dan cepat atau lambat akan habis. Pada kondisi semacam ini, kekhawatiran akan ada parade kemunculan agama-agama baru sungguh tidak beralasan. Yang terjadi justru adalah bahwa semakin banyak manusia yang sangsi terhadap mitos-mitos kebenaran yang diciptakan oleh para pemuka agama.

Negara yang absen dalam perlindungan hak atas kebebasan beragama menjadi pintu gerbang pelbagai bentuk tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap penganut-penganut agama minoritas. Hal ini berkali-lipat menjadi lebih buruk ketika ternyata negara tidak sekedar absen memberi perlindungan, melainkan juga secara aktif melakukan tindakan pelanggaran.

Forum Pluralisme Indonesia berinisiatif menggelar sejumlah pertemuan ilmiah untuk melakukan formulasi gerakan pembaharuan Islam yang lebih sesuai dengan tantangan zaman. Sebagai langkah awal, tahun ini, Forum Pluralisme Indonesia akan menggelar Orasi Pembaharuan Islam yang kali ini akan disampaikan Ulil Abshar-Abdalla.Kegiatan ini akan dilaksanakan pada: Selasa, 2 Maret 2010, Pukul 19.00 – 21.00 WIB di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta

Cendekiawan-cendekiawan ini memang berperan penting dalam pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Tetapi tidak berarti dengan hilangnya mereka, lantas segalanya akan berhenti. Sebab mereka telah memberikan banyak warisan: dalam bentuk pemikiran-pemikiran, dalam bentuk ketulusan dan contoh-perilaku. Banyak generasi muda yang sudah dipengaruhi ide-ide mereka, dan pengaruh itu sudah terinternalisasi sedemikian rupa, sehingga generasi muda itu sekarang sudah dapat memproduksi gagasan mereka sendiri. 

Post-Muhammadiyah mewartakan jargon “kematian skripturalisme” karena skriptualisme adalah awal dari reduksi terhadap pengalaman keberagamaan baik secara individual maupun sosial. Post-Muhammadiyah mewartakan bahwa teks-teks agama--termasuk di dalamnya Alqur’an--bukanlah barang jadi dan senantiasa siap pakai. Teks-teks itu menunggu dan membutuhkan pembacaan manusia dengan segala pengalaman dan perangkat kemanusiaannya. 

Sarkozy menegaskan perlunya kaum Muslim dan kelompok agama manapun yang datang belakangan di Perancis untuk menghormati nilai-nilai dasar Republik Perancis, yaitu kesetaraan manusia, hak-hak wanita, sekularisme (laïcité), dan pemisahan antara yang profan dan spiritual. Sarkozy juga menegaskan perlunya kelompok dan komunitas yang beragam untuk berbaur (metissage) satu sama lain. Bagi Sarkozy, Perancis adalah sebuah negara dan Republik yang berbeda dengan kecenderungan komunitarianisme. Komunitas nasional yang ia inginkan adalah Republik yang berbaur (Republique métissée) yang majemuk.

Adalah fakta yang tak mungkin dibantah bahwa selama ini pembatasan tersebut pada tingkat implementasi kebijakannya berwujud pemaksaan negara terhadap warganya yang bukan penganut enam agama tersebut melakukan hipokrisi dengan mencantumkan identitasnya dalam KTP dengan salah satu dari enam agama tersebut. Adalah kenyataan empirik bahwa ada puluhan juta penganut Sikh, Bahai, Yahudi, penghayat kepercayaan, dan agama-agama lokal yang bahkan sudah ada sebelum enam agama itu ada, yang selama ini menjadi korban pembatasan ini.

Ada juga yang mengatakan bahwa Alqur’an adalah mukjizat terbesar dengan niatan untuk tidak menafikan mukjizat-mukjizat kecil yang mengiringi sejarah Muhammad. Namun dalam perkembangan sejarah Islam, mukjizat besar itu terbukti kurang fungsional dalam menghadapi tantangan-tantangan baru Islam setelah merantau ke kawasan yang makin meluas (Islam futûhât). Islam perdana yang didominasi elemen Arab kini semakin beragam dan berhadapan dengan Islam perantauan, Islam peranakan, bahkan Islam non-Arab (`ajam). 

Sebagai orang yang “dibesarkan” media, kebebasan pers bagi mantan aktivis Prodem ini setarikan nafas dengan perjuangannya menegakkan demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa kebebasan media, betapapun lemahnya kualitas media yang ada. Dalam tradisi ushul fikih (teori hukum Islam) dikenal kaidah, li al-wasail hukm al-maqashid (hukum perantara mengikuti hukum tujuan). Jika demokrasi sebuah kewajiban, maka penciptaan media yang bebas juga sebuah keharusan.