JIL Edisi Indonesia

Konsep ijma’ dalam tradisi Islam sebenarnya bisa dikatakan sebagai konsep revolusioner. Di sini, ijma’ sebagai akumulasi hasil ijtihad sebenarnya menjadi langkah positif untuk mematangkan fungsi agama sebagai sumber moral dan etik untuk menggugah kesadaran kolektif yang lebih bersifat antroposentris. Banyak sekali persoalan kemanusiaan yang semestinya dijawab dengan semangat ijma’.

Pernikahan agama dan politik dalam sebuah partai adalah kawin paksa. Karena itu partai politik yang didasarkan atas agama, yang pembentukannya dinyatakan oleh para pendirinya sebagai perpanjangan langsung dari ajaran-ajaran formal agama, niscaya menghadapi pelbagai dilema.

Fenomena sowan ke kyai, atau kyai yang kembali aktif menjadi tim sukses, menjelang masa-masa pemilihan presiden kembali marak. Bisa jadi, seorang ulama’ akan konsisten menjadi –meminjam istilah Clifford Geertz- perantara dan pialang budaya (cultural broker), dan mungkin saja ia akan masuk jalur politik praktis. Bagaimana seyogyanya ulama’ menghadapi godaan politik itu?

Agama diyakini pemeluknya sebagai pembawa nilai humanistik-transendental seperti perdamaian, kerukunan, keadilan, dan keseteraan. Tetapi, tataran ideal yang menawan itu tidak selalu sesuai dengan logika sosial. Bagaimana kemudian agama bergumul antara kesuciannya dan gerak sejarah manusia?

Pemilu legislatif yang damai dan demokratis tidak berarti proses konsolidasi demokrasi di Indonesia sudah berlangsung dengan baik. Sejumlah tantangan bisa mengancamnya. William Liddle, guru besar ilmu politik Ohia State University berbicara ikhwal demokrasi Indonesia yang menurutnya sudah sangat berhasil.

PADA mulanya, agama selalu datang dengan wujud perhatian mahatinggi atas segala penderitaan yang mendera umat manusia. Ia senantiasa hadir sebagai respons terutama terhadap segala kesengsaraan hidup. Agama adalah anak kandung paling sah dari penderitaan. Kiranya tidak ada agama yang datang sebagai ekspresi kesenangan dan kenikmatan yang tumpah ruah. Bahkan, agama—terutama agama-agama besar—merupakan gerakan kritik paling telanjang atas upaya penistaan manusia.

Pada periode modern, pemikir-pemikir Muslim mengembangkan konsep ijma‘ dengan berbagai kemungkinan baru yang selaras dengan kondisi modern. Muhammad Iqbal, misalnya, mengungkapkan gagasannya tentang ijma‘ sebagai transfer kekuasaan ijtihad dari individu yang mewakili mazhab-mazhab yang terorganisasi ke dalam bentuk “institusi legislatif permanen” atau majelis perwakilan rakyat. Dengan mentransfer ijtihad kepada lembaga legislatif, yang bisa saja beranggotakan Muslim awam atau bahkan nonmuslim, Iqbal tentu saja tidak memberikan kualifikasi apapun untuk pelaksanaan ijtihad, kecuali memiliki wawasan yang tajam dalam masalah hukum.

Sekularisme tidak mesti berarti laknat bagi agama-agama. Dalam hal-hal tertentu, sekularisme justru menjadi penyelamat bagi agama yang dianut golongan minoritas. Di Perancis contohnya, berkat sekularisme, Islam dan umat Islam justru mendapat oksigen untuk bernafas lega dan berkembang secara lebih sehat. Karena prinsip sekularisme yang menjunjung tinggi netralitas dalam pengelolaan sosial-politik kenegaraan, agama dan umat dari agama manapun diperkenankan mengekspresikan keberagamaan mereka secara wajar. Dengan begitu, identitas keberagamaan justru mendapatkan tempat yang cukup layak dan mereka tidak merasa terancam.

Saya belum sempat menonton film “Lost in Translation” yang mengambil latar belakang kota Tokyo, Jepang. Tetapi, pertengahan Maret lalu saya berkunjung ke negeri Timur yang menakjubkan itu.  Sudah tentu banyak hal yang patut dicatat dari kunjungan itu.

Kalau survei tersebut akurat, yakni sesuai dengan hasil pemilu sebenarnya nanti, PKS adalah salah satu dari partai baru yang sukses mendongkrak suara. Ketika namanya Partai Keadilan, dalam pemilu 1999 ia hanya mendapat suara 1,5 persen. Kalau dalam pemilu 2004 nanti mendapatkan suara sekitar 5,5 persen, itu adalah kemajuan yang berarti.