JIL Edisi Indonesia

Setelah gagalnya perjuangan parpol Islam memasukkan tujuh kata dalam proses reformasi konstitusi, timbul pertanyaan: apa agenda parpol Islam selanjutnya? Parpol Islam perlu menyadari bahwa semua agenda reformasi yang diteriakkan gerakan mahasiswa pada Mei 1998 -seperti pemberantasam korupsi, penegakan HAM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat- tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa mereka harus kembali ke “khittah” reformasi tersebut.

Agama semitik meyakini diyakini teks merupakan fakta historis untuk pewujudan kalam suci ilahi yang otentik. Secara paralel, sikap hormat masyarakat muslim semakin meneguhkan akar tekstualitas dalam tradisi Islam. Untuk membangun keberagamaan yang multikultural—sembari tetap berakar pada tradisi teks—kita perlu kembali menempatkan paradigma tafsir sosial Islam yang mengedepankan pemaknaan-pemaknaan yang dinamis, progresif, dan toleran.

Menggunakan retorika, sentimen, dan isu-isu agama dalam sebuah kampanya politik demi menangguk simpati massa dan mendongkrak perolehan suara belum tentu menguntungkan sebuah partai politik. Masyarakat ternyata lebih membutuhkan isu-isu dan program-program yang lebih riil menyangkut hajat hidup mereka yang paling asasi. Beberapa survei menunjukkan, isu perbaikan sektor ekonomi yang lebih menjanjikan dianggap paling mendesak untuk diusung dan dikedepankan. Sementara isu atau janji pemberlakuan syariat Islam, dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mutakhir, justru berada pada nomor buncit kebutuhan masyarakat.

Dari hasil survei yang dilakukan The Asia Foundation pada 2003 lalu menemukan bahwa tingkat kesadaran atau dan pengetahuan masyarakat kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak politik masih sangat rendah. Dalam perspektif Islam, hak-hak politik sejatinya merupakan bagian intrinsik dari hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Dalam posisi semacam itu, agama diharapkan benar-benar dapat membumikan misi pencerahan atas umat manusia.

Pemilu Malaysia yang berlangsung mnggu lalu menyisakan pelajaran berarti bagi negeri kita. Barisan Nasional (UMNO) menang mutlak dengan merebut hampir 90 persen dari 219 kursi parleman. Menurut Azyumardi Azra, partai yang lebih inklusif, yang bisa bekerjasama dengan puak yang lain, memang mempunyai peluang yang lebih besar untuk menang. Sebaliknya partai ekslusif yang mengangkat isu-isu yang bagi kaum nonmuslim bisa mengancam atau bisa membuat posisi mereka sulit, tentu saja sulit untuk diterima.

Suara komunitas adat suku-suku di tanah air dalam menyikapi Pemilu ternyata berwarna-warni. Ada yang golput hingga juga yang bersuara lantang menggugat sistem pemilu. Dalam situasi sistem pemilu kita belum kondusif bagi artikulasi kepentingan mereka, minimal yang bisa dilakukan komunitas-komunitas yang dipinggirkan modernisasi adalah bernegosiasi dengan situasi yang ada, sambil mencari peluang yang lebih baik dan menguntungkan

teks tak bisa dilepaskan dari gerak peradaban umat Islam. Namun persoalannyaa adalah teks yang diartikan secara literal. Maksudnya, teks yang (sesungguhnya) merupakan produk sejarah—dan karena itu profan—dalam prakteknya dipandang bertuah, sakral, dan melampaui sejarah. Maka terjadilah kesenjangan antara teks dan realitas kemanusiaan. Disinilah letak penting upaya menafsir ulang (rethinking) teks.

Sistem politik sekular adalah sistem yang dijalankan berdasar pertimbangan akal manusia, yang kehebatannya dikerdilkan atau tak berani dimanfaatkan maksimal oleh orang-orang yang berpretensi memuja pencipta akal itu sendiri. Kasus Iran merupakan contoh kontemporer terbaik tentang buruknya sistem politik yang diringkus oleh agama, dan karenanya makin mempertegas keperluan akan sistem politik sekular.

Shirin Ebadi, 57 tahun, seperti telaga. Ia tenang, penuh percaya diri. Bahasa Prancis atau Inggrisnya lemah. Satu-satunya bahasa yang dikuasai hanya Parsi, bahasa ibu. Tapi itu ternyata tidak penting. Kita tahu, perempuan Iran yang meraih Nobel Perdamaian 2003 ini pekan lalu menjadi pembicara kunci dalam seminar internasional soal nilai-nilai Islam di Jakarta.

BANYAK ilmuwan politik sepakat bahwa kondisi penting untuk menyukseskan transisi menuju demokrasi adalah pemilu yang bebas. Pemilu bebas memang penting, tetapi belumlah memuaskan. Karena itu, Robert Dahl, ahli kawakan demokrasi, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, Polyarchy, (1971:1-3), mensyaratkan delapan jaminan institusional yang diperlukan untuk demokrasi.