JIL Edisi Indonesia

Sekarang ini, istilah fundamentalisme menjadi momok baru di dunia terutama Amerika dan sekutunya pasca 11 September 2001. Dan istilah ini selalu diidentikkan dengan Islam. Padahal fundamentalisme merupakan fenomena atau sebuah gerakan yang ada pada semua agama, termasuk agama Kristen.

Apakah mungkin memberlakukan syariat Islam tanpa negara Islam? Bukankah penerapan syariat Islam dengan sendirinya merupakan pembuka jalan masuk (akses) menuju negara Islam?

Persoalan agama menjadi salah satu isu krusial yang banyak disoroti oleh berbagai kalangan pasca keruntuhan Orde Baru. Di masa ini kita bisa melihat bagaimana ‘trilogi kerukunan agama’ yang dulu diproklamirkan dan dibangga-banggakan oleh Orde Baru karena dianggap mampu mewadahi aspirasi dan menyatukan berbagai kelompok keagamaan yang ada justru berubah menjadi bencana. Konflik keagamaan bermunculan dan meruyak diberbagai daerah, bak cendawan di musim hujan. Radikalisme (umat) beragama dipertontonkan secara kasat mata tanpa tedeng aling-aling oleh berbagai kelompok berbasis agama.

Belakangan ini, banyak sekali peristiwa yang dikaitkan dengan aktifitas gerakan kelompok fundamentalis. Berbagai media dipenuhi oleh kejadian-kejadian yang mencerminkan hal tersebut. Pembunuhan perdana menteri Yitzak Rabin, tragedi 11 September di Amerika, bom bunuh diri yang mewarnai konflik Israel-Palestina adalah contoh dari sekian banyak reaksi berbahaya kelompok fundamentalis terhadap dunia modern. Meskipun para pelakunya datang dari beragam kepercayaan, mereka memiliki satu karakteristik umum: over fanatism in religious faith. Ketaatan yang berlebihan dalam beragama.

Akhir-akhir ini kelompok Islam liberal rajin mengintroduksi berbagai artikel yang berisi dekonstruksi atas metode tafsir yang telah mapan dalam sejarah ilmu tafsir. Metode tafsir para Ulama Salaf (Ahlussunnah) dianggap klasik dan tidak kontemporer, sehingga banyak pesan ayat Al-Quran terpasung oleh penafsiran tekstual. Sementara konteks peradaban menuntut adanya berbagai penyesuaian signifikan.

Hijrah sebagai respon terhadap realitas keagamaan dengan cara represif sebagaimana disebut di atas tentu saja bisa dinilai bertolak-belakang dengan spirit agama dan hijrah itu sendiri yang merupakan transformasi eksistensial untuk menerjemahkan nilai universal kemanusiaan secara bebas di ruang publik. Langkah ini terhitung radikal. Tidak moderat.

Baru-baru ini, Muhammadiyah melaksanakan Sidang Tanwir di Bali. Salah satu rekomendasi menarik yang ditelurkan dalam acara tersebut adalah akomodasi Muhammadiyah terhadap budaya lokal.  Hal ini menjadi menarik bila dikaitkan dengan adanya kesan bahwa selama ini Muhammadiyah tidak ramah terhadap budaya lokal. Berikut ini petikan wawancara Burhanuddin dari Kajian Utan Kayu dengan Dr. Bahtiar Effendy, seorang pengamat politik Islam kondang dan pengurus lembaga al-Hikmah PP Muhammadiyah pada hari Kamis, 7 Maret 2002, yang disiarkan Radio 68 H dan jaringannya di seluruh Indonesia.

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan mengantongi jumlah massa masing-masing puluhan juta. Keduanya mempunyai pengalaman kesejarahan amat kaya. Dan proses kristalisasi sejarah semakin mengutuhkan NU dan Muhammadiyah sebagai dua sosok organisasi sosial keagamaan yang disegani. Yang pertama sering disebut oleh para pengamat sejarah sebagi sebuah organisasi yang mewakili golongan Muslim tradisional, sedang yang kedua sering dikatakan sebagai sebuah perkumpulan yang mewakili kelompok Muslim modernis.

Bagaimana kaitan antara Islam dan demokrasi, baik pada dataran konseptual maupun empiris? Apa yang disumbangkan Islam dalam proses konsolidasi, dan sebaliknya pula, apa yang disumbangkan demokrasi untuk kemajuan Islam? Dari diskusi ini tersimpul bahwa wilayah agama dan negara itu harus dibedakan.

Memang tidak mudah untuk membangun saling percaya (interpersonal trust) di antara warga. Karena berbicara tentang budaya berarti menyangkut dengan mentalitas yang terkait dengan sistem pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau komunitas. Berarti dengan sendirinya memiliki hubungan dengan aspek bagaimana budaya tersebut diterima dan ditrasmisikan ke dalam struktur berpikir masyarakat dan itu sangat bersifat askriptif. Yakni suatu proses pembelajaran yang didapat sesorang melalui yang ‘dipaksa’. Dan ini terkait dengan aspek pendidikan, baik formal maupun informal.