Kolom,
22/09/2003

Depolitisasi Syariat Islam

Oleh Ali Asyhar NF

Syariat senantiasa akan menjadi perdebatan yang hangat dan menarik, dan akan lebih konstruktif apabila dapat membentuk paradigma civil society dan demokrasi yang kukuh dan berdimensi kerakyatan. Sejatinya syariat tidak dijadikan” agama yang absolut” melainkan jalan yang akan membentangkan perubahan dan transformasi sosial.

22/09/2003 02:46 #

« Kembali ke Artikel

Komentar

Komentar Masuk (3)

(Tampil semua komentar, ascending. 20 komentar per halaman)

Halaman 1 dari 1 halaman

Thanks so much,

Mas Azhar, saya akhir-akhir sungguh bahagia melihat eskalasi pemikiran pesantren, sebuah indikator awal yang sangat prospektif, saya optimis, ke depan, santri akan mengukir tinta renaissance gemilang sepanjang konsisten dengan pergulatannya saat ini. Dan, Anda telah memulai langkah besar.

Mas, Azhar, saya hanya ingin menanggapi sekilas saja, politisasi syari’ah menurut saya akan lebih bijaksana apabila mencoba melihat latar historis sejak era Nabi, sejauh mana implementasi dan posisi syari’ah pasca-nabi menjadi pemimpin politik dan agama Islam di Madinah dan ketika selesai membebaskan Makkah dari tirani Qurays.

selama ini para penentang politisasi agama sangat subyektif, karena melihat secara apriori persoalan krusial ini.

Kalau saya membaca buku terbitan republika baru-baru ini, Demokrasi Piagam Madinah, saya jadi yakin, bahwa nabi betul-betul memegang otoritas keagamaan politik dan agama masa itu. Artinya tidak mungkin Islam tegak ketika itu tanpa memiliki kekuatan militer dan pemerintahan secara efektif.

Pada aras ini politik tidak bisa dikisahkan dari risalah Islam,

Ada dua manfaat ketika politik masuk agama, adanya power dalam implementasi syari’ah, kedua, terjadi sosialisasi budaya Islam. Idealisme inilah yang harus kita pikirkan bersma, karena saya melihat, kelemahan Islam saat ini berada pada kekuatan budaya karena penetrasi kapitalsime global dengan ciri khasnya liberalisme dan industrialisme yang sama sekali tidak mengindahkan moralitas dan etika agama.

Jadi, saya sepakat, memang kalau politisasi agama itu seperti kata pak Mashan akan timbul radikalisasi atas nama agama, tapi harus juga kita pikirkan, bagaimana solusi kita ketika melihat aneka ragam kemaksiatan dan kemunafikan saat ini.

Hanya satu usul saya, reformasi mental dan intelektual adalah solusi jalan terbaik.

Sepanjang politisi Islam dan pejuang Islam tidak menampakkan moralitas Islam niscaya Islam hanya tinggal romantika historis, tidak punya peran signifikan dalam pembentukan budaya dan kosmopolitanisme modernitas saat ini.

Kalau moralitas Islam masih seperti sekarang, saya sepakat dengan gagasan sampeyan, namun kalau sudah ada internalisasi moral seperti kejujuran, amanah, konsisten dengan nilai-nilai universal, saya usulan politisasi syari’ah bisa dipikirkan ulang, artinya mengharuskan paa pemikir Islam untuk membuat formulasi hukum yang bersifat pluralis dan akomodatif.

Atau barangkali, bisakah umat Islam secara sektarian menerapkan hukumnya sendiri, sedangkan umat lain juga menerapkan hukumnya sendiri, tentu ini dalam masalah yang sangat spesifik sekali, tidak bisa digeneralisir.

Jujur saja, karena saya di pesantren, sedih sekali melihat gejala inulisasi dan anisabaharisasi begitu vulgar tanpa ada kekuatan hukum menindaknya. Fatwa MUI saja ditertawakan, di sisi lain polisi tidak bisa karena tidak ada landasan hukumnya.

Saya hanya berharap ada solusi alternatif fenomena degradasi moralitas, karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara secara langsung.

Innama Buitstu liutammima makarimal akhlaq, itulah pesan esensial dan substansial Nabi kepada kita.

Sekarang saya melihat baru terjadi eskalasi intelektual, belum ada titik terang sedikitpun masalah eskalasi moralitas Islami.

Thanks,

Maaf kepada redaktur Islamlib, ketikannya kocar-kacir, terburu waktu, eh efisiensi.

#1. Dikirim oleh Jamal Ma'mur Asmani  pada  23/09   01:09 AM

Pada satu sisi apa yang diargumenkan kang Ali aku sepakat saja. Bahwa pada ketika agama dekat dengan kekuasaan akan mengulang sejarah pahit dunia Islam maupun barat. Ironis yang terjadi di masyarakat bahwa agama tetaplah menjadi idola dlm memperebutkan ligitimasi suatu gerakan politik. Kiranya seperti diungkapkan kang Ali bahwa agama diharapkan mempunyai kakuatan keberpihakan pada nilai humanis -universal dan inklusif. dpat memberikan pencerahan pada pemahaman kewajiban dan penghormatan hak pada agama-syariat dan fiqh.

Sebagai tugas yang besar pada hal tersebut, yang dengan tujuan bahwa legitimasi agama tidak menjadi idola lagi, artinya bahwa agama tidak diseret dalam kepentingan poltik yang berorentasi pada kekuasaan semata. Kiranya metode sistematis untuk memberikan bobot pada nilai pencerahan dan pemihakan yang benar pada islam, sangat sulit terealisai karena tingkat pemahaman yang berbeda, yang diakibatkan sistem pendidikan yang kurang mendukung. Pemahaman yang humanis universal berhenti pada tingkat kaum intelektual. Toh kitapun tidak bisa memberikan penyeragaman pemahaman, karena hal tersebut bagian pelanggaran hak. Menurutku yang menjadi kunci adalah sistem pendidikan yang memberkan ruang keterbukaan dan humanis.

Mengacu pada pendapat kang Ali, bahwa agama haruslah bebas politik. Aku di sini kurang bisa menerima. Sejarah Islam sampai pada masa Rosulpun juga tidak lepas dari aktivitas gerakan politik. Pembentukan komunitas sampai pada konstitusi Madinahpun bagian dari politik Rosul, hingga perang Badar dan Sifin. Sang Muhamad pun tidak tinggal diam menyendiri dalam membumikan nilai Islam. Menurut Karen Armstrong, Muhamad tidak seperti Yesus dalam cerita, yang tinggal di gua menyendiri dengan mengobati orang sakit, akan tetapi beliau berjuang di tengah gempuran, ancaman dan tekanan untuk memperoleh pengakuan secara teologi akidah sampai pada tingkat sosial. Disini Rosul berjuang dengan kendaraan politik untuk tujuan membumikan nilai Islam baik akidah maupun sosial. Sedangkan saat ini politik Islam mencari -memanfaatkan-legitimasi agama guna kekuasaan. Aku kira cukup jelas, dasar orentasi yang menjadi pijakan. Pembumian nilai Islam yang substansial atau kekuasaan?

#2. Dikirim oleh panduwagung  pada  25/09   09:09 AM

Supaya partai politik tidak ditunggangi ‘kepentingan nafsu duniawi’, maka kiranya perlu ada aturan dalam mengkampanyekan diri… Anda setuju?!

INILAH ETIKA KAMPANYE DALAM ISLAM, yang sejak pemilu ‘99 sudah dipublikasikan. Siapa ikut?

ETIKA KAMPANYE DALAM ISLAM

1. Ikhlas dan Membebaskan diri dari Motivasi Rendah.  2. Menampilkan Partai dan Menyampaikan Program-programnya dengan Cara yang Sebaik-baiknya (Ihsan).  3. Tidak Memaksa 4. Tidak Jatuh pada Dusta / Bohong 5. Tidak Mengucapkan Janji secara Berlebihan.  6. Tidak Jatuh dalam Ghibah, Caci Maki dan Cemooh 7. Tetap Menjaga Rasa Ukhuwah Islamiyah 8. Tidak Memuji-Muji Diri Sendiri 9. Memberikan Kemaslahatan bagi Bangsa 10. Dilakukan Secara Tertib dan Tidak Mengganggu Pihak Lain.  11. Selalu Ingat akan Kewajiban Utama 12. Memberi Keteladanan yang Baik
——-

#3. Dikirim oleh Adin  pada  01/10   11:11 PM
Halaman 1 dari 1 halaman

Tulis Komentar

Nama:

Surat-e:

Lokasi:

Situs:

Ingat data pribadi saya

Ingin dikirim setiap umpan balik komentar yang masuk?