Menunggu Komitmen Pluralisme PKS

Jangan main nilai aja akhi…..untuk antum yg komentarnya agak2 menyerang pks coba tabayun ke dpc2nya pks. untuk antum yg nulis….coba bedah Al-Qur’an dengan “keimanan” jangan dengan “logika”....akhifillah PKS itu hanya sebuah wajiah bagi para aktivis gerakan dakwah yang berada di indonesia….masih lebih baik mereka ( PKS ) yang punya kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat ini…...semoga Allah memberikan hidayah bagi kita semua. untuk PKS jangan menyerah…kalau kalian punya niat yang benar pastilah Allah yg akan mengangkat derajat kalian untuk menjadi yang memimpin negeri ini…Allahu Akbar…....

Untuk sdr. hermawan oktar : Kalimat anda “Dalam Islam sangat jelas, manusia diberi kekuasaan untuk menghakimi dengan standar Kitab yang dibawa para Nabi dan Rasul”, perlu saya tanggapi berikut ini :

Bahwa Indonesia sbg sebuah negara berdaulat, tidak memakai standar kitab suci agama manapun untuk sumber hukumnya. Indonesia adalah bukan negara agama, bukan pula negara Islam, dan memiliki sumber hukum sendiri yang sesuai dengan kondisi sosial-kemasyarakatan bangsa Indonesia.

Sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945 dan UU lainnya yang disusun bersama oleh PEMERINTAH dengan DPR, yang tak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Maka jelaslah, bahwa setiap warganegara Indonesia wajib tunduk dan patuh kepada seluruh pasal dan ayat-ayat dalam UUD 1945.

Perumpamaan yang anda pakai yang ditujukan kepada saya, “apakah anda tidak beraksi ketika ada orang yang mengaku-ngaku keluarga anda, tapi berperilaku tidak sesuai dengan apa yang anda tahu dalam keluarga anda?”.

Perumpamaan anda ini terlihat logis, namun maaf, saya menilainya itu adalah perumpamaan yang sempit/dangkal. Lha tentu saja dong, saya beraksi (atau lebih tepatnya be-reaksi). Tapi reaksi saya tentu saja tidak dengan menghakimi sendiri, apalagi menggebugi orang tsb.

Perumpamaan anda diatas, sdr hermawan, adalah masuk dalam ranah hukum sipil (hukum antar-manusia). Sedang Ahmadiyah itu sesuatu yang lain, sesuatu iman-keyakinan kepada Zat Yang Maha Tinggi. Maka biarkanlah DIA sendiri yang menghakimi atas sesat-tidaknya Ahmadiyah itu. Penghakiman dalam kasus seperti ini, tak selayaknya dilakukan oleh manusia.

Negara juga tak boleh menghakimi iman-kepercayaan rakyatnya. Karena domain negara bukanlah mengurusi soal iman rakyatnya tsb. Tugas Negara adalah wajib mengurusi hal-ikhwal kesejahteraan rakyatnya dan martabat serta keamanan Negara. Itupun tak bisa ditangani dengan baik oleh Negara. Sedang soal iman-kepercayaan, adalah 100% urusan pribadi manusia dengan Sang Khalik.

Bagi yang merasa agamanya paling benar, silahkan renungkan arti kalimat ‘Maha Kuasa’. Karena itu artinya Dia berada di atas SEGALANYA: Di atas segala bangsa, golongan, maupun AGAMA. Jikapun ada persepsi bahwa agama saya yg paling benar di JalanNya, dan yg lainlah yang tersesat, tidakkah Ia mampu mengirimkan bencana HANYA pada yg tersesat? Toh bencana datang silih berganti tanpa pandang bulu. Renungkan kembali pemikiran2 anda yg menjurus diskriminasi, karena berpotensi mengkotak2an bangsa sendiri dalam bencana setingkat ‘Apartheid’. Tentunya jika anda masih bisa ‘berpikir’. Salam.

Bagi anda yg tidak percaya pluralis - demokrasi (biasanya krn menentang negara pengusungnya - barat), silahkan pikirkan jika negara2 tersebut menerapkan hukum rimba yg semena2 membantai minoritas. Tentunya Sodara2 muslim di sana akan digencet habis. Nyatanya? Saya saksikan sendiri mesjid bisa tumbuh disana (tentunya tanpa corong pengeras suara). Itu yang namanya pluralis, demokratis. Pemerintah AS sendiri berusaha memberi dukungan pembangunan mesjid di lokasi 9/11. Sayangnya rasa hormat tuan rumah tidak serta merta dibalas dgn terima kasih oleh para pendatang ini, sehingga mulai ada gesekan2 sosial. Yah, namanya tamu di mana2 klo kurang sopan santun ya pasti bikin gerah. Sedangkan di Indonesia? Bangsa sendiri aja dibantai krn dianggap tidak sejalur dgn arus utama. Dan pemerintah cuma cengir2.