Optimisme Demokrasi ala Islam Indonesia
Oleh Saidiman
Otokrat liberal adalah istilah yang terlalu pesimis bagi dunia Islam, khususnya Indonesia, untuk merebut posisi dalam arus gelombang demokratisasi dunia. Soeharto telah tumbang, dan tidak ada alasan untuk kembali ke era kekuasaan Soeharto hanya untuk mematangkan diri menuju sistem demokrasi yang sesungguhnya. Istilah “demokrat Islamis,” yang dimunculkan oleh Saiful Mujani, sangat mewakili konsep demokrasi ala Islam, sejauh istilah itu bukan untuk menyatakan pesimisme demokrasi di dunia Islam. Inilah demokrasi ala Islam, lebih khusus Indonesia, di mana pemilu berjalan damai di tengah sikap intoleran umat Islam itu sendiri.
Komentar
Optimisme Demokrasi ala Islam Indonesia Oleh Saidiman Otokrat liberal adalah istilah yang terlalu pesimis bagi dunia Islam, khususnya Indonesia, untuk merebut posisi dalam arus gelombang demokratisasi dunia. Istilah “demokrat Islamis,” yang dimunculkan oleh Saiful Mujani, sangat mewakili konsep demokrasi ala Islam, sejauh istilah itu bukan untuk menyatakan pesimisme demokrasi di dunia Islam. Inilah demokrasi ala Islam, lebih khusus Indonesia, di mana pemilu berjalan damai di tengah sikap intoleran umat Islam itu sendiri.——
Assalamualaikum.
Bersukurlah bahwa pemilihan umum 2004 telah berjalan baik, paling sedikit tidak terjadi pertumpahan darah. 95 % penduduk Indonesia katanya memeluk agama Islam, tapi kenapa bukan pemenangnya, ini fenomena sudah berlangsung sejak dulu, semua menghawatirkan kalau orang Islam (ulama) yang mimpin akan kacau seperti terbukti saat gus Dur memimpin bangsa, kacau, bagaimana seorang yang mempunyai penglihatan minimal harus mimpin 210 juta manusia Indonesia. Walaupun ada sisi keberuntungannya yaitu tidak terbayang apa jadinya kalau Mega saat itu langsung memimpin bangsa, memang sudah ditakdirkan demikian bahwa Mega harus merelakan gus Dur mimpin dulu agar orang Islam senang, tidak melakukan tindakan berdarah. Ini patut disayangi kenapa tokoh-tokohnya tidak dapat menempatkan diri saat itu sehingga apa yang kita harapkan musnah begitu saja (KKN, korupsi dsb).
Pertanyaan yang kemudian selalu menghantui adalah parameter apa yang paling valid untuk menyebut sebuah negara berada pada gelombang demokratisasi atau bereda pada ranah otoritarianisme atau non demokratis? Pertanyaan ini akan menyeret berbagai persoalan, khususnya yang menyangkut sosio-kultur, seperti apakah mungkin center of points umat Islam yang terletak di pesantren-pesantren itu dapat membawa demokrasi, sangat muskil karena tidak satupun pesantren setelah pendirinya wafat diganti oleh orang yang dipercaya di luar turunan sang pendiri. Hal ini terjadi karena dari sononya saat nabi memberikan kuasa pada Abu Bakar untuk memimpin sepeninggal nabi, ditentang oleh keluarganya sehingga timbul aliran Sunni dan Syiah. Budaya sangat memegang peranan penting, bukan berarti budaya Arab dipaksakan masuk ke budaya Indonesia yang sudah mapan sejak jaman dulu, hanya sunan Kalijaga cs lah yang sukses mengawinkan ke dua budaya itu, yang sampai sekarang tetap dianut. Lain masalahnya seperti FPI mencoba membudayakan kearabannya dengan cara kekerasan (?). Agama yang datang ke Indonesia telah dibuktikan dapat berjalan dengan mulus tanpa mengorbankan darah, seperti dari animisme ke Hindu, kemudian ke Budha, yang diakhiri ke Islam, hanya sampai di Wali Sanga saja yang berjalan peralihan ini dengan mulus, tapi ke sininya karena kemajuan iptek informatika, kita dapat menilai dengan sendirinya secara langsung, sehingga terasa ngeri melihat ulah para oknum Islam dunia maupun Indonesia yang kebanyakan “penggembira” melakukan komedi yang tidak manusiawi. Tingkat pendidikan masyarakat muslim Indonesia sebagian besar (36 juta miskin) yang diakibatkan para pemimpinnya (ulama) tidak menyadari kegunaan “keluarga berencana” sehingga mengakibatkan tingkat kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia tidak beranjak menjadi masyarakat yang mempunyai kesejahteraan tinggi seperti tetangga kita Malayasia, yang semuanya itu jelas akan menghalangi tumbuhnya iklim demokrasi yang konsolidatif, justru yang tumbuh dengan baik adalah demontrasi yang dicukongi oleh mereka yang mengalami kekalahan dalam pemilu, yang berbau Islam. Jangan salahkan kalau selama ini, kultur Islam telah kadung dipersepsi oleh banyak orang sangat tidak sehat bagi tumbuhnya demokrasi.
Pada banyak kasus, demokrasi bukannya membawa angin perubahan bagi masyarakat muslim, melainkan menjadi instrumen bagai munculnya kekuasaaan kaum fundamentalis agama dan perpecahan sosial yang berdarah-darah.
Betapapun pemilu 2004 berjalan sukses dan menjadi sebuah alasan kuat untuk mengatakan bahwa Indonesia benar-benar layak menyandang gelar sebagai negara paling demokratis di antara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, temuan penelitian ini menunjukkan landasan yang sangat rapuh bagi proses demokratisasi di Indonesia, yang boleh jadi merupakan representasi dunia muslim pada umumnya.
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menjelaskan proses pemilu yang sedemikian demokratis? Lalu kekalahan partai-partai Islam yang sangat telak dari partai-partai nasionalis (sebut saja partai-partai sekuler)? Penjelasannya sangat gampang yaitu para pemimpin Islam merasa puas dan selalu mempertahankan kedudukannya karena merasa nyaman segala keperluannya di penuhi, setelah itu baru memikirkan para pendukungnya untuk mendapat bagian yang sedikit, buktinya jakat, infak dsb dikumpulkan bukannya untuk para umat tapi untuk pamimpin dulu, baru sisanya dibagikan. Hal yang demikian yang merupakan momok menakutkan apabila mereka menang pemilu, dan sudah terbukti dengan pemirintahan gus Dur. Perlu diingat bahwa PDI-P yang semula partai rakyat kecil ternyata setelah berkuasa para pemimpinnya (orang yang mengaku Islam) menjalankan usaha pengerukan kekayaan yang terkumpul bagi negara dengan dalih memenangkan pemilihan umum yang akan datang, yang merupakan kelakuaan yang tak terpuji yang telah dipertontonkan, dan sisa kekayaan itu diberikan pada masyarakat kita, itupun tetap dikuropsi oleh abdinya yang mengaku Islam.
Itulah sebabnya, seharusnya para ulama berpikir ke arah itu, guna memperbaiiiki citranya, dan merupakan tugas berat merelakan kekuasaan yang mutlak dengan mengatas namakan Tuhan itu untuk diserahkan pada kaum muda yang berpikiran maju seperti JIL, yang tentunya sang turunan pendirinya tetap sebagai simbol (raja), dan kalau ini tidak terwujud maka cinta-cita itu menjauh dari harapan kita, dengan demikian menjadi relevan apabila demokrasi hanya memiliki makna sebagai pemerintahan di masyarakat Islam yang baik: di mana akan menciptakan pemerintahan Indonesia yang stabil dan demikratis.
Wasalam
——-
Demokrasi ala Islam Indonesia, telah ada buku teori dan juklaknya, yaitu buku panduan terhadap kitab-kitab suci agama-agama berjudul:
“BHINNEKA CATUR SILA TUNGGAL IKA”
Penulis: Soegana Gandakoesoema
Penerbit: GOD-A CENTRE
Dengan BONUS: “SKEMA TUNGGAL ILMU LADUNI TEMPAT ACUAN AYAT KITAB SUCI TENTANG KESATUAN AGAMA (GLOBALISASI) berukuran 63x60 cm.
Tersedia ditoko-toko buku ditributor tunggal:
P.T. BUKU KITA
Telp. 021.78881850
Fax. 021.78881860
Komentar Masuk (2)
(Tampil semua komentar, ascending. 20 komentar per halaman)