Dr. Bahtiar Effendy: Tanpa trust, Demokrasi Tidak Sehat

Terhadap persepsi bung Bahtiar (guru saya), tentang wacana demokrasi di Indonesia saya sering mendengar di kelas, seminar, buku, dan pemberitaan media lainnya. Ia selalu mewanti-wanti agar demokrasi jangan trejebak pada soal prosedur, teknik dan hal-hal yang berada di permukaan.

Sebaliknya, demokrasi harus masuk ke akar substansinya termasuk bagaimana menumbuh-kembangkan soal trust yang justru dalam konteks Indonesia mengalami kemiskinan. Prinsip menumbuhkan demokrasi secara substansial seperti yang diungkap bung Bahtiar saya sepakati tanpa catatan. Akan tetapi, karena trust sebagai modal sosial (social capital) tidak tumbuh dengan baik, demokrasi akan menghadapi jalan berliku, terjal, dan licin—untuk tidak mengatakan gagal. Dari nalar sejarah yang pernah hidup di Indonesia, nampaknya demokrasi tidak mendapat support sejarah masa lalu. Kita tidak memiliki genealogi sejarah yang dapat menghantarkan demokrasi hidup di Indonesia. Artinya, kekayaan kultur nasional kita jauh panggang dari api, ditambah dengan gaya kepemimpinan Soeharto yang mewarisi gaya kepemimpinan Kerajaan Jawa yang feodal yang sudah pasti kontraproduktif dengan demokrasi. Belum lagi kalau kita bicara tradisi militer yang, sungguhpun Dwi Fungsinya telah dicabut tapi untuk berubah 180 derajat dalam waktu yang singkat tidaklah mungkin.

Memang, dengan melihat kenyataan kuantitas bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim yang dengan ajarannya diyakini sebagai compatible dengan demokrasi, kita memiliki harapan. Tapi jangan lupa, seberapa persen umat Islam Indonesia yang melek doktrin? Gap pendidikan umat Islam menjadi alasan bahwa tidak mudah untuk membuat tesis bahwa masyarakat Muslim—karena ajaran-ajarannya dapat dengan mudah menerima demokrasi. Dalam kaitan ini saya berpendapat bahwa bisa saja teks-teks keagamaan seperti al-Qur’an dijadikan modal normatif bagi terbangunnya sebuah demokrasi di Indonesia. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana—tanpa ada pendidikan formal tentang demokrasi, masyarakat kita diteladani oleh praktek-praktek yang demokratis. Budaya mundur jika salah berbuat, antri, sabar mendengarkan pendapat, jujur yang kesemuanya menjadi esensi dari demokrasi dapat tumbuh secara alamiah tidak dipaksakan oleh Negara melalui Undang-Undang. Dan untuk soal ini, ada tiga hal yang perlu menjadi bahan renungan; (1) faktor keteladanan pemimpin nasional harus segera dibuktikan. Fenomena politik baru-baru ini (kasus Akbar Tandjung dan Pemilihan Gubernur) menjadi faktor penghambat bagi demokrasi. Di sini kita kembali set back;(2)Demokrasi harus dibangun dari bawah (botton up). Demokrasi harus berjalan secara natural lewat proses partisipatoris masyarakat; (3) agama, sebagai kekuatan signifikan bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia harus dibaca tidak semata pada aras teks akan tetapi juga harus segera masuk dalam wilayah praksis. Pemuka agama harus menjadi ikon demokrasi bagi umatnya. Sehingga, kekuatan agama yang menyokong demokrasi menjadi nyata dalam wilayah konkret.

Dengan demikian demokrasi ala Indonesia harus dimaknai sebagai demokrasi yang memiliki spirit kultural juga spirit keagamaan; demokrasi plus ? Wallahu a’lam
——-