Tentang Batas
Oleh Anick HT
Adalah fakta yang tak mungkin dibantah bahwa selama ini pembatasan tersebut pada tingkat implementasi kebijakannya berwujud pemaksaan negara terhadap warganya yang bukan penganut enam agama tersebut melakukan hipokrisi dengan mencantumkan identitasnya dalam KTP dengan salah satu dari enam agama tersebut. Adalah kenyataan empirik bahwa ada puluhan juta penganut Sikh, Bahai, Yahudi, penghayat kepercayaan, dan agama-agama lokal yang bahkan sudah ada sebelum enam agama itu ada, yang selama ini menjadi korban pembatasan ini.
Komentar
Waktu saya masih di sekolah rakyat, dalam KTP ada butir “Suku/Bangsa” yang tidak ada lagi dalam KTP sekarang. Kalau itu bisa hilang, mengapa butir “Agama” juga dihilangkan saja?
Statistik agama telah digunakan para politisi untuk kepentingan pribadinya, misalnya, si jenggot putih Baasir selalu menyatakan “minta maaflah kepada seluruh warga Muslim di Indonesia” padahal hanya segelitir yang mengangkat dia sebagai amir yakni JMMI. Kalau butir “Agama” ini hilang, pekuburan umum pun tidak perlu ada kawasan per agama. Biarlah agama kepunyaan tiap-tiap warga yang tidak perlu dicampuri oleh negara. Lagi pula, selama ini tidak ada kok manfaat butir “Agama” dalam KTP itu, kalau mau perpanjang sama saja bayarannya tanpa memperhatikan apa agamanya.Oleh sebab itu, singkirkan saja dia karena untuk apa merame-ramekan butir-butir KTP kalau memang tidak perlu?
Zul
Kalo campur-aduk, itu namanya sinkretisme, yaitu paham yg mencampur-adukkan berbagai keyakinan sbg satu keyakinan. Namun pencampur-adukan ini berbeda dgn topik/subyek yg sedang dibahas diatas, yaitu tentang perlu atawa tidak adanya pembatasan jumlah agama & keyakinan di negeri ini.
Kalo saya, pembatasan jumlah agama itu bertentangan dgn statement “SETUJU DALAM PERBEDAAN”,......Lho, lha wong setuju dalam perbedaan, koq musti pakai pembatasan jumlah agama segala?.
Alasan lebih mendasar lagi, memeluk agama/keyakinan sesuai dgn pilihan hati-nurani masing-masing, itu adalah HAM. Kita ini negeri yg mau menghormati HAM apa tidak?
Tentang kafir, kalo saya berpendapat sih, biar lah Tuhan Allah sendiri yg menentukan apakah seseorang itu kafir, sesat, menyimpang dari kehendak Allah.
So, kita jangan lah mengkafirkan sesama kita. Di mata Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta seisinya ini, manusia adalah ibarat sebutir debu dibelah tuju ribu, dibandingkan dgn seluruh kebesaran alam semesta,......
Jadi, jangan suka mengkafirkan sesama manusia. Itu sombong namanya.
Pertama: Ini membahas tentang pembatasan agama atau penodaan agama. Sepertinya masalah penodaan agama. Apakah penodaan agama? Contoh paling gampang, bila Islam “lama” mengakui Muhammad sebagai rosul terakhir, dan Islam “baru” punya rosul lagi itu namanya penodaan agama. Islam “baru” tidak mengaku bahwa dia adalah Islam maka bukan penodaan. Itu mah terserah orang kalau mau mengakui dia agamanya x,y,z, smpe 1000 jenis baru jg negara tidak akan menganggap penodaan. apa yg Anick HT bahas tidak ada hubungannya dengan batas2. batas2 TIDAK SAMA dengan penodaan
Kedua: Anggap lah penodaan agama sama dengan tulisan Anick HT tentang batas2 agama. Negara TIDAK membatasi agama seseorang. Jd yang diutarakan Anick HT SALAH BESAR. Negara hanya mensupport agama yang diakui. dalam arti, memberi bantuan finansial,memberi bantuan perlindungan, dst utk agama yg diakui. Diluar agama yg diakui negara TIDAK MELARANG. Jd di KTP mau ditulis agama = aliran kepercayaan, animisme, dinamisme dll, negara juga tidak akan melarang.
Ketiga: mengapa saudara Anick HT bisa menghubungkan penodaan agama dengan batas agama? Ataukah memang sebenarnya sudah tahu dan sudah tahu pula resiko yang dihadapi bila UU ttg penodaan agama ini dihilangkan = kehancuran agama. Bila di negeri ini Islam mayoritasnya, maka tak lain tak bukan agama ini yang disasar kehancurannya.
Ulil dan kelompok yg sepaham dengannya adalah DAJJAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Komentar Masuk (24)
(Tampil semua komentar, ascending. 20 komentar per halaman)