JIL Edisi Indonesia

Kebanyakan aktivis syariat Islam tidak siap meletakkan syariat Islam dalam diskusi publik yang rasional. Statemen-statemen semacam “syariat tak bisa divoting,” “syariat lebih unggul daripada konstitusi sekuler” misalnya, selalu mewarnai sidang-sidang tahunan di MPR belakangan ini.  Ruang pergumulan untuk mengisi cetak biru (blue print) konstitusi, terutama di negara-negara Muslim, sering diramaikan oleh aspirasi religius sebagian kelompok untuk memberi visi Islami pada konstitusi.

Pelaku terorisme memang tidak
mengenal paspor dan kantor imigrasi. Khilafah Nusantara yang dipancangkan
aktivis Jemaah Islamiyah (JI) itu sendiri mengandung gagasan transnasionalisme
yang mengabaikan nation-state. Totalitas komitmen ditentukan seberapa kuat
afinitas visi dan misi terhadap doktrin JI, bukan kewargaan aktivisnya. Tak
heran, bila aktivis JI tersebar di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Secara historis, umat Islam —terutama yang bersemangat mencampuradukkan agama dengan politik— tidak pernah sadar, bahwa konflik yang terjadi antarumat Islam sejak zaman klasik Islam, merupakan konflik politik yang sangat kental dibumbui oleh isu agama dan klaim-klaim syariat —kalau bukan agama dan syariat sebagai menu utamanya. Oleh karena itu, tanpa memungkiri dan berkelit dari fakta sejarah, Al-Asymawi justru mengatakan bahwa sejarah Islam adalah sejarah perang (târikhu h

arbin) di mana nafsu kekuasaan tanpa sungkan-sungkan mengangkangi nilai-nilai etik-moral keagamaan.

Ada lima tanda penyimpangan yang menunjukkan kapan sebuah agama menjelma bencana. Penyimpangan itu selalu ada ketika agama bermetamorfosis menjadi semacam makhluk buas pengganggu kedamaian. Sebenarnya, jika agama masih tetap di atas jalur semula dan sejalan dengan sumber autentiknya, niscaya ia akan secara aktif membongkar penyimpangan ini.

Kelompok Islamis, atau kadang disebut fundamentalis, militan atau radikal, kalau dilihat dari segi kuantitasnya di masyarakat, tergolong kecil. Tapi kelompok kecil ini sering menjadi penting karena sangat aktif secara parokial. Artinya, aktif untuk dirinya sendiri saja, tidak keluar dan terlibat di wilayah lain, sehingga dimensi pluralisme yang diharapkan, tidak tumbuh dari kelompok semacam ini. Kalau kita perhatikan secara sekilas, para aktivis Islamis dan radikal ini sering juga membentuk kantong-kantong tersendiri, atau dalam istilah Emmanuel Sivan disebut sebagai enclave culture. Mereka tak bergaul dengan masyarakat dan membuat komunitas sendiri.

Upaya Muhammadiyah untuk mempersatukan persepsi dalam rangka menciptakan Islam yang sejuk dan bernuansa kultural di negeri ini sangat positif. Upaya semacam ini membuat kelompok abangan menjadi tidak memiliki hambatan mental untuk belajar Islam. Singkatnya, dakwah kultural Muhammadiyah mengakui secara tulus pentingnya menghargai multikulturalisme, keunikan, dan kekhasan setiap lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kategori abangan.

Sosialisasi agama pada taraf yang sangat sederhana selalu menekankan etika ketakutan (ethics of fear) ketimbang etika harapan (ethics of hope). Ketundukan
dibangun di atas pondasi ketakutan seorang hamba kepada Khaliqnya. Seolah
kebesaran Tuhan ditentukan oleh semakin kecilnya manusia dan semakin horornya
kosmos metafisik yang mengitari Tuhan.

Diperlukan ekstra kehatian-hatian untuk membangun pandangan yang bersahabat antara Islam dan kehidupan politik. Hal itu, menurut Samuel P. Huntington, akan dapat tumbuh dan berkembang jika mendapat dukungan sikap, nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku berkaitan dengan perkembangan peradaban yang kondusif. Hal itu juga disebabkan oleh kenyataan yang tak terbantahkan -meminjam istilah Sdr Ulil- bahwa umat Islam tidak bisa menghindar dari kenyataan baru yang sama sekali berbeda.

Kaum Muslim harus mampu mengartikulasikan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan praksis-operasional, misalnya dalam bidang kesenian
- Jangan sampai Islam terkesan sebagai penjara bagi kreasi dan inovasi manusia, hanya karena penafsiran sebagian kaum Muslim

Artikel Ulil Abshar-Abdalla (UAA), Koordinator Jaringan Islam Liberal, di harian Kompas 18 November 2002 berjudul Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam, ternyata berbuntut panjang. Pada awalnya artikel kontroversial tersebut memantik diskusi yang hangat. Akan tetapi, proses diskusi publik yang sehat itu tiba-tiba “dimatikan” oleh adanya fatwa mati yang diputuskan Forum Ulama Umat Islam (Bandung) terhadap Ulil Abshar-Abdalla. Berikut ini salah satu intisari perdebatan yang positif sejak publikasi artikel Ulil Abshar-Abdalla. Perdebatan tersebut melibatkan penulis dengan H.M. Nur Abdurrahman (HMNA), Wakil Ketua Majelis Syura Komite Persiapan Penegakan Syari’at Islam (KPPSI) Sulsel.