JIL Edisi Indonesia

Baru-baru ini Departemen Agama akan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) untuk dibahas di DPR. Rancangan banyak mendapat respon dari berbagai ormas keagamaan dan kalangan yang peduli akan soal kebebasan beragama. Pasalnya, dalam RUU tersebut sarat dengan campur tangan negara terhadap keberagamaan warganya dari mulai lahir sampai mati.

Idealnya, moment puasa di bulan Ramadan bisa menurunkan tingkat konsumerisme umat Islam. Tapi kenyataannya, pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di bulan suci ini yang bersifat konsumtif jauh melebihi bulan lainnya. Inilah salah satu bentuk ironi puasa. Padahal, substansi puasa adalah menahan diri dari nafsu konsumerisme yang meruah.

Penjelasan telah diberikan, bahwa Islam bukan agama teroris. Namun penjelasan itu seolah tidak mampu menghilangkan kesan bahwa Islam sarang teroris. Argumentasi etis-normatif sekilas ada benarnya, meskipun di belakangnya menyembunyikan sekian banyak fakta, bukan saja yang terkait dengan perilaku umat beragama, melainkan juga yang terkait dengan doktrin agama itu sendiri. Harus diakui ada sejumlah doktrin agama yang bisa dijadikan legitimasi dan pembenar untuk melakukan terorisme, terlepas apakah legitimasi itu dapat dibenarkan atau tidak.

Sebagai negara yang pluralis, baik dari sudut etnis, bahasa, budaya, dan agama, Indonesia jelas membutuhkan rumusan fikih yang mempunyai visi dan wawasan yang pluralis. Untuk menanggapi kenyataan ini, baru-baru ini, Yayasan Paramadina sebuah lembaga yang dimotori Dr, Nurcholish Madjid dan berkecimpung dalam kajian keagamaan dan sosial, sedang mengembangkan dan merumuskan gagasan tentang fikih lintas agama yang dirampungkan dalam bentuk buku yang berjudul “Fiqih Lintas Agama”. Inilah buku pertama yang secara spesifik membahas soal fikih hubungan antar umat beragama di Indonesia.

Menariknya, dari perdebatan seputar problem hermeneutika teks, buku kecil ini berangkat menuju dataran empiris-sosiologis-antropologis untuk melihat betapa terbatasnya lingkup fikih abad pertengahan untuk menyorot realitas kekinian. Beberapa kasus dan uji coba pemberlakuan fikih sebagai hukum positif justru membuktikan bahwa fikih klasik tidak mampu bekerja efektif pada tataran masyarakat, kecuali sebagai alat politik untuk pengendalian dan penyeragaman aspirasi, sehingga memudahkan kelompok-kelompok pro status quo untuk mengambil keuntungan darinya.

Begitulah kesan yang muncul setelah mengikuti Muktamar Pemikiran Islam NU, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo pada tanggal 3-5 Oktober lalu. Acara ini diperkarsai “maskot-maskot” kaum muda NU, seperti Masdar F Mas’udi, Ulil Abshar-Abdalla dan Zuhairi Misrawi. Muktamar ini pun diselenggarakan di tengah badai kontroversi, kesalahpahaman dan ketakutan yang berlebihan terhadap pemikiran bebas.

Rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM menuai kontroversi. Pasalnya, rancangan ini dinilai terlalu memberi kewenangan yang sangat besar bagi negara untuk masuk dan mengatur ruang privat warganya. Begitu juga dalam hal delik pers. Alih-alih mengondusifkan kebebasan pers dan kebebasan ekspresi, malah ada penambahan pasal untuk mengekangnya.

Berbagai tanggapan muncul tentang muktamar. Yang paling ditunggu-tunggu banyak pihak adalah komentar Cak Nur, sapaan akrab cendikiawan Nurcholish Madjid. Cak Nur yang pernah memprediksi akan lahirnya kalangan pembaru Islam justru dari rahim ormas tradisional tersebut, memberi komentar positif atas terobosan kaum muda NU ini. Secara sosiologis, Cak Nur yakin bahwa perkembangan pemikiran keislaman di NU akan berdampak pada kesetaraan atau menyempitkan kesenjangan wawasan antara kalangan elitnya dengan warga Nahdliyyin pada umumnya.

Munculnya multitafsir keagamaan, selain dilandasi oleh semangat teologis dan tafsir atas teks agama juga sebagai respons terhadap perubahan sosial. Pluralitas pemahaman keagamaan merupakan sunnatullah yang tak mungkin terbantahkan dan mustahil pula kita lawan dan hindari. Yang bisa kita lakukan terhadapnya adalah menghargai, mengakui dan mensyukuri.

Dalam waktu kurang dari setahun ini, sejatinya partai-partai politik yang akan berkompetisi memperebutkan konstituen dalam Pemilu 2004 ini sudah selesai melakukan konsolidasi. Tapi, belakangan beberapa partai Islam ataupun partai yang berbasis konstituen kalangan Islam, justru mengalami fragmentasi yang mengkhawatirkan. Mengapa partai-partai Islam yang berisi orang-orang yang sering memekikkan pentingnya persatuan umat itu sangat rentan terhadap perpecahan? Faktor-faktor apa yang ikut menentukan kawin-cerainya kalangan politisi di partai-partai Islam?