JIL Edisi Indonesia

1.    Pemahaman keislaman kita sebaiknya terus-menerus mengalami pembaharuan, evaluasi, proses belajar-diajar dan dialog untuk menuju kesempurnaan.
2.    Suatu kekeliruan besar yang harus dihindari manakala ada kaum Muslim yang menjadikan pemahaman keislamannya sebagai “Blue Print”, yang harus dipegangi oleh semua kaum Muslim. Harus diingat bahwa satu pemahaman terhadap Islam merupakan satu usaha untuk meraba-raba maksud Tuhan, yang hal itu bisa benar dan bisa salah. Yang terbaik adalah bagaimana suasana dialogis dengan pencari kebenaran yang lain terus-menerus dihidupkan untuk menemukan titik kesalahan pemahaman keislaman kita dalam rangka mencapai tingkat kebenaran yang lebih sempurna.

Datang ke Indonesia atas undangan Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri, Jakarta, dan Netherlands Cooperation in Islamic Studies, peraih penghargaan National Grawemeyer Award itu didaulat sebagai pembicara dalam seminar internasional tentang ‘Gerakan Islam Militan di Asia Tenggara’.

Sastra sufi, inilah penyangkalan terakhir dari manusia untuk memulai keberadaan yang sesungguhnya. Ash-shuufi lam yukhlaq - “Seorang Sufi adalah sesuatu yang tak diciptakan”. Sedang Rasulullah SAW pun menyangkal keberadaan dirinya; Anaa Ahmadun bi laa mim - ”Aku adalah Ahmad tanpa huruf miim”, yang berarti “Aku adalah Ahad (Esa)”.

Agenda agama-agama propagandis-misionaris acapkali ditentukan oleh seberapa besar kesuksesan yang dicatat dalam mengkonversi agama orang lain. Paradigma yang diusung tak pernah beranjak dari konsepsi lama bahwa “Tak ada keselamatan di luar Kristus.” Doktrin kuno yang sudah ditanggalkan oleh banyak kalangan Kristen mainstream ini justru dipakai oleh kaum evangelis Kristen untuk menjustifikasi penyuapan rohani (spiritual bribery).

Artikel ini mencoba memetakan pembaharuan Islam yang digagas Ahmad Wahib menurut perspektif teori Abdolkarim Souroush mengenai dikotomi antara agama dan ilmu agama. Lewat bacaan tersebut, disimpulkan bahwa pembaharuan mestinya dilakukan bertitik tekan terhadap manusia itu sendiri (masyarakat). Masyarakat harus menjadi mitra dialog utama dalam setiap pembaharuan Islam yang ditujukan bagi mereka.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral. bila hukum belum ada secara kongkrit yang mengatur, dan moralitas telah menuntut ditransformasikan, maka moralitas haruslah diutamakan. Kebebasan berekpresi tidak boleh bertentangan dengan moralitas, karena negara kita berfalsafahkan pancasila yang memuat nilai religious, yakni moralitas.

Dalam batas tertentu, nalar teologis memang melegakan. Nampaknya itulah yang diinginkan Abduh dan mereka yang disebut pembaru Islam. Hanya saja, dia juga melenakan, lalu membuat kita tak sadar diri. Saya kira, sudah saatnya kita pelan-pelan meninggalkan nalar basa-basi seperti ini, sekalipun dia cukup membesarkan hati. Kita lebih perlu untuk rendah hati, sekaligus tidak merasa rendah diri.

Ada satu benang merah yang bisa ditarik dari para intelektual muslim liberal itu, yakni perasaan dan semangat untuk membebaskan (liberating) umat Islam dari belenggu keterbelakangan dan kejumudan sejak –paling tidak—lima abad terakhir. Belenggu inilah yang dianggap sebagai sebab utama ketakberdayaan bangsa-bangsa muslim di depan bangsa asing (kolonialisme). Hanya dengan membangun kembali (rekonstruksi) cara pandang dan sikap keberagamaan mereka, kondisi menyedihkan itu dapat diperbaiki.

Kebanyakan aktivis syariat Islam tidak siap meletakkan syariat Islam dalam diskusi publik yang rasional. Statemen-statemen semacam “syariat tak bisa divoting,” “syariat lebih unggul daripada konstitusi sekuler” misalnya, selalu mewarnai sidang-sidang tahunan di MPR belakangan ini.  Ruang pergumulan untuk mengisi cetak biru (blue print) konstitusi, terutama di negara-negara Muslim, sering diramaikan oleh aspirasi religius sebagian kelompok untuk memberi visi Islami pada konstitusi.

Pelaku terorisme memang tidak
mengenal paspor dan kantor imigrasi. Khilafah Nusantara yang dipancangkan
aktivis Jemaah Islamiyah (JI) itu sendiri mengandung gagasan transnasionalisme
yang mengabaikan nation-state. Totalitas komitmen ditentukan seberapa kuat
afinitas visi dan misi terhadap doktrin JI, bukan kewargaan aktivisnya. Tak
heran, bila aktivis JI tersebar di seluruh kawasan Asia Tenggara.