Home » Keluarga » Perempuan » Partisipasi Politik Perempuan
Anggota DPR RI dari PKB, Arzeti Bilbina.
Anggota DPR RI dari PKB, Arzeti Bilbina.

Partisipasi Politik Perempuan

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Isu keharaman presiden perempuan kembali memicu kontroversi setelah sekelompok ulama khos NU memfatwakannya di kediaman rumah K.H Mas Subadar, Pasuruan. Sulit menepis nuansa politis yang menyusup dalam fatwa tersebut.

Apalagi, sebelum fatwa tersebut diluncurkan, Solahuddin Wahid yangnota bene adalah cawapres Wiranto dari kubu Golkar-PKB “beramah-tamah” dengan beberapa ulama di tempat yang sama. Tulisan ini tidak spesifik membahas halal-haramnya presiden perempuan, namun akan ditarik lebih luas pada persoalan partisipasi politik perempuan dalam perspektif Islam.

Dalam Islam, politik (al siyasah) dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi politik adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri.

Ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang telah menyempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang panjang.

Dalam wacana klasik, mengangkat pemimpin (nashb al Imam) adalah wajib dalam kategori fardh kifayah (kewajiban kolektif) atas dasar argumen agama dan pikiran rasional. Al-Ghazali dalam Al I’tiqad fi al Iqtishad menyebut tugas ini sebagai “dharuri” (keniscayaan) dalam rangka berjalannya ajaran-ajaran Tuhan.

Menurut al-Mawardi, eksistensi pemerintahan diperlukan untuk melindungi agama dan pengaturan dunia (Al Ahkam al Sulthaniyah, 3). Sebagai keniscayaan kolektif, maka partisipasi politik dalam soal ini tidak menjadi keharusan setiap warga. Tapi makin banyak warga yang berpartisipasi di dalamnya, legitimasi kekuasaan menjadi semakin kuat dan relatif lebih menjamin stabilitas.

Ada dua hal yang selalu menjadi perbincangan utama. Siapa yang harus dipilih menjadi kepala negara (al Imam) dan siapa yang berhak memilihnya. Ulama menyebut yang kedua sebagai ahl al halli wa al aqdi atau ahl al ikhtiar. Untuk kedua pertanyaan itu, wacana politik Islam klasik menyebutkan sejumlah persyaratan idealistik dan beragam.

Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Umm Salamah, dan para isteri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu) dan Sukainah (cicit).

Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah “baiat”(perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah.

Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka’b, Ummu Athiyyah al Anshariyyah dan Rabi’ bint al Mu’awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manejer pasar di Madinah.

Sayangnya sekarang partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat.

Pembatasan ini tak hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak Nabi SAW wafat dan masa khulafa al-rasyidun sampai awal abad 20 tak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik.

Secara umum alasan yang digunakan adalah bahwa perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan (“fitnah”) dan menstimulasi konflik sosial.

Persepsi tendensius ini merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam (al-Qur-an dan hadits) yang dibaca secara harfiah dan konservatif. Untuk kurun yang panjang pandangan interpretatif yang diskriminatif ini diterima secara luas bahkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Universitas Al-Azhar, pernah mengeluarkan fatwa haram atas dasar syari’ah Islam bagi perempuan untuk memangku jabatan-jabatan publik (al wilayah al ‘ammah al mulzimah). Said al Afghani mengatakan “al siyasah ‘ala al mar’ah haram shiyanah li al mujtama’ min al takhabbuth wa su-u al munqalab” (politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari kekacauan).

Al-Maududi dari Pakistan dan Musthafa al-Siba’i dari Siria dan sejumlah sarjana lain menyetujui pandangan ini. Al-Siba’i mengatakan bahwa “peran politik perempuan dalam pandangan Islam sangat dijauhi bahkan saya katakan diharamkan. Ini bukan karena ia tidak memiliki keahlian melainkan karena kerugian-kerugian sosialnya lebih besar, melanggar etika Islam dan merugikan kepentingan keluarga.”

Argumen mereka yang lain adalah bahwa tugas politik sangat berat dan perempuan takkan mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya dari “sono” nya lemah. Tak aneh jika kita merasa kesulitan mendapatkan pandangan Islam klasik yang memberikan pada perempuan hak-hak politiknya, baik untuk jabatan anggota legislatif (parlemen) maupun eksekutif (khalifah, presiden, perdana menteri dan menteri).

Untuk jabatan yudikatif, mayoritas ulama fiqh memberikan fatwa terlarang dipegang perempuan dan sebagian lagi membolehkannya pada wilayah hukum perdata. Kesulitan yang sama juga berlaku bagi keabsahan perempuan memegang peran penentu dalam wilayah domestik.

Hampir tidak ditemukan sebuah pandangan keagamaan klasik dan kebudayaan lama yang memberikan appresiasi terhadap kepemimpinan perempuan. Partisipasi perempuan dalam ruang ini juga dibatasi oleh kebaikan laki-laki. Ini adalah pandangan kebudayaan yang dibungkus agama.

Pandangan keagamaan klasik di atas kini berhadapan dengan modernitas. Kaum perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depannya dan mengubur masa lalu yang suram dan penuh nestapa. Sejak awal abad 20, sejumlah negara Islam menggeliat menggugat otoritas patriarkhis. Peminggiran perempuan dari ruang publik/politik disadari telah merugikan semua orang.

Status perempuan dalam hukum pada akhirnya harus mengalami perubahan. Di mulai dari Kesultanan Turki Usmaniah (1917), Mesir (1920, 1927, 1979 dan 1985), Turki modern (1924), Irak (1959, 1963 dan 1986), Iran (1967, 1975 dan 1979), Yordania (1951 dan 1976), Sudan (1915, 1927, 1932, 1933, 1935, 1960 dan 1969), Tunisia (1956, 1957, 1964, 1966, 1981) dan Suriah (1953 dan 1975).

Melalui amandemen dan revisi demi revisi atas UU di negara-negara tersebut, hak-hak perempuan mengalami kemajuan demi kemajuan. Meski masih belum cukup proporsional (adil) tetapi cita-cita perempuan untuk membangun masa depannya semakin terbuka lebar.

Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD 1945. Terlepas masih adanya diskriminasi atas perempuan, sejumlah kemajuan atas status perempuan telah dicapai.

Adanya responsi dan akseptabilitas terhadap partisipasi politik perempuan diharapkan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat demi menarik dukungan kaum perempuan dalam perebutan kekuasaan bernama pemilu.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.