Home » Lembaga » MUI » Ahmad Suaedy: “MUI Mestinya Diswastanisasi”
Ahmad Suaedy (Foto: hidupkatolik.com)

Ahmad Suaedy: “MUI Mestinya Diswastanisasi”

5/5 (2)

Ada yang berkomentar ketika fatwa melahirkan kekerasan yang salah penggunaannya bukan fatwanya. Bagaimana menurut Anda?

Sejak awal sudah saya katakan jika kita bisa memahami pengertian dan sifat fatwa secara baik dan tepat—fatwa adalah pendapat manusia biasa yang tidak mengikat—maka tidak ada masalah dengan fatwa apapun. Fenomena fatwa seperti kebebasan berpendapat yang harus dilindungi dan dijamin. Namun kalau fatwa-fatwa itu menimbulkan kekerasan seperti fatwa-fatwa MUI itu maka fatwa dan pendapat seperti itu tidak termasuk dalam konteks kebebasan berpendapat, karena bisa memberhangus keberagaman pendapat lain.

Oleh karena itu pendapat dan fatwa mestinya produktif; harus membangun, harus merawat keragaman, bukan melenyapkan. Dan lebih penting lagi, fatwa itu harus diuji di lapangan. Apakah fatwa itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Dan sejauh yang kita saksikan dan buktikan fatwa-fatwa itu telah mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi sepihak.

Salah satu butir fatwa dari Ijtima’ MUI kemaren tentang finalnya NKRI. Menurut pembacaan Anda kira-kira siapa kelompok yang menjadi sasaran MUI?

Kelompok yang selama ini kontra-MUI. Misalnya daerah-daerah yang menolak RUU APP. Namun fatwa MUI itu tidak akan produktif. Karena tidak menyelesaikan masalah. Semestinya aspirasi daerah harus didengarkan.

Ada fatwa yang mungkin unik juga yang menyatakan bahwa, MUI menolak RUU Anti Diskriminasi. Apakah dengan begitu MUI mendukung diskriminasi rasial atau seperti apa mas Suaedy?

Saya belum membaca alasan-alasan yang mengemuka di situ, kenapa MUI harus anti. Saya tidak berani berkomentar lebih jauh tetapi inilah indikasi yang paling kuat dari politik identitas tadi. Jadi yang ditanggapi dan yang diperhatikan itu adalah yang merugikan kelompoknya.

Boleh jadi RUU ini dianggap memperkuat kelompok lain. Ras biasanya kan minoritas atau non muslim misalnya ada Cina, Kristen, Katolik, boleh jadi MUI menganggap RUU ini bisa menguntungkan kelompok-kelompok lain dan akan melindungi mereka, dan bisa merugikan umat Islam tertentu.

Di buku “KalaFatwa Menjadi Penjara”ada tulisan Gus Dur yang mengatakan lain zaman lain pendekatan. Lain zaman/ tempat satu wilayah fatwa dikeluarkan maka lain pula pendekatannya. Misalnya dikemukakan Arab Saudi menyesatkan Ahmadiyah, jelas saja jangankan Ahmadiyah agama-agama lain pun juga. Anda melihat sangat perlu menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam mengeluarkan fatwa itu.

Ya, itulah yang saya katakan berbahayanya merger dua absolutisme. Di Arab Saudi bukan Islam tapi Wahabisme. Jadi absolutisme wahabisme itu bisa menolak bahkan menyingkirkan aatau memenjarakan orang di luar itu. Ini tradisi yang rupanya menjadi tren di sini.

Di Indonesia Anda melihat ada gejala Wahabisasi begitu?

Paling tidak karakternya. Saya tidak bisa mengatakan itu sama tapi karakter itu ada. Dan yang dirugikan itu masyarakat, organisasi, pemimpin yang juga Islam Indonesia. Menurut saya penyeragaman ini yang paling banyak dirugikan adalah NU. Karena NU itu mengadopsi tradisi-tradisi lokal sejauh tidak bertentangan dengan keyakinan. Tapi kalau fatwa-fatwa penyeragaman ini terus berlanjut saya kira NU akan menjadi ciut, tidak lagi bisa merangkul kelompok-kelompok Islam yang punya tradisi lokal.

Mas Suaedy, ke depan kira-kira bagaimana seharusnya MUI mengeluarkan fatwa-fatwa itu? Apa yang harus dilihat?

Pertama saya kira fatwa sebenarnya sudah ada tradisinya, di tingkat ranting dan itu menjawab persoalan di masyarakat yang spesifik dan memecahkan persoalan. Nah, ini tradisi bahwa hukum tidak hanya satu, maksudnya kalau begini hukumnya begini, kalau begitu hukumnya begitu. Ini masyarakat sudah bisa mencerna saya tidak boleh begini karena begini. Pada saat fatwa itu dikeluarkan dan didengar oleh masyarakat, masyarakat juga tahu alasannya apa.

Ada ruang kebebasan untuk memilih fatwa yang mana?

Bukan hanya soal kebebasan, tapi masyarakat harus diberi hak untuk menganalisa dan menguji fatwa itu; apakah fatwa itu cocok dengan kondisi apa tidak. Saya harap kalau MUI ingin mengeluarkan fatwa, dipilihlah dan yang penting-penting saja. Diperhatikan juga fatwa yang ada di NU, dan di Muhamadiyah.

Bahkan di Muhamadiyah jauh lebih terorganisir ketimbang di NU. Jadi mengapa MUI harus mengeluarkan fatwa-fatwa kacangan. Selain itu saya mengusulkan untuk menghindar dari mergernya dua absolutisme tadi (agama dan kekuasaan) maka MUI ini mestinya bukan lagi menjadi lembaga pemerintah dan tidak lagi dibiayai langsung oleh pemerintah. Ada swastanisasi atau privatisasi.

Seperti apa formatnya Mas Suaedy?

Mungkin pemerintah perlu memberikan dana abadi berapa pun jumlahnya. Tetapi MUI jangan lagi sebagai underbow Departemen Agama. Dia bisa seperti NU, Muhamadiyah, atau menjadi semacam kongres. Kita bisa melihat sejauh mana pengaruh MUI jika posisinya seperti itu.

Anda melihat sekarang masih ada interseksi antara MUI dengan pemerintah sebagai pusat kekuasaan. Artinya disitulah mergernya dua absolutisme Anda melihat seperti itu?

Ya, karena produk-produk MUI dibiayai oleh pemerintah, semua kegiatan MUI dibiayai oleh pemerintah. Nah persoalannya tadi itu yang saya pertanyakan, apakah lembaga yang dibiayai oleh pemerintah ini mencari dana lain untuk memproduk sesuatu yang komersial, seperti labelisasi halal itu kan dijual dan harus membayar dst. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua bagaimana penggunakan dana itu setelah dikomersialisasi.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.