Home » Lembaga » Nahdlatul Ulama » Menguji Religiopolitik NU
nupolitik

Menguji Religiopolitik NU Syaiful Arif

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Laris manisnya para kyai NU dalam “pernikahan” politik pada pemilu presiden 2004 ini, menandakan bahwa budaya politik di Indonesia masih menggunakantraditional-religio-political-system (sistem politik tradisional berlandaskan keagamaan). NU memang memiliki modal besar, yakni keberadaan sistem teologi yang mengakar ke relung tradisi.

Hanya saja, seberapa kuat religiopolitik semacam itu ketika berhadapan kondisi masyarakat yang sudah memiliki rasionalitas politik. Fakta mengatakan, sebagian besar dari kaum NU itu berada pada posisi the second. Potensi besar NU kemudian dimasukkan dalam logika pasar, dengan determinisme kualitas menjadi kuantitas.

Empat pasangan capres-cawapres yang siap berlaga 5 Juli nanti, memiliki wajah NU. Gus Solah-Wiranto, Hasyim-Mega, Hamzah-Agum, dan Kalla-SBY. Masing pasangan memiliki “cap kecap” sendiri. Di antara keempat “pengantin” tersebut, Mega-Hasyim yang sering mengeksploitasi istilah santri-abangan.

Bahwa dengan bersatunya Ketum PBNU-PDIP itu, maka hilang sudah dikotomi antara kaum santri dan kaum abangan yang pada dekade 50-an “diciptakan” Clifford Geertz. Bahkan mereka mengklaim “pernikahan” tersebut merupakan rekonsiliasi kaum religius-nasionalis yang retak, pasca Poros Tengah melengserkan Gus Dur untuk kemudian menaikkan Mega. PDIP-NU saat ini, disamakan dengan koalisi PNU-PNI pada dekade 50-an.

Sah-sah saja para aktor politik itu memanfaatkan apapun demi keberhasilan agenda politiknya, termasuk politisasi agama (taudzif al-din fi al-siyasah). Dalam masyarakat Indonesia, di mana posisi agama masih menjadi faktor penting, memisahkan agama dari politik merupakan kemustahilan. Apalagi NU yang memiliki sistem keagamaan yang masuk dalam ranah kulturalisasi.

Islam model itu tentu berbeda dengan puritanisme Muhammadiyah yang menganggap “persetubuhan” ajaran Islam dengan tradisi lokal sebagai bid’ah(mengada-ada), atau berbeda dengan kaum Islamis (PKS, MMI, HTI, dll) yang malah menjadikan tradisi Timur-Tengah sebagai jati dirinya.

Islam ala NUngopeni tradisi Jawa-Hindu dari masyarakat Indonesia, kemudian mendapat tempat di sistem teologi hampir 40 juta dari muslim Indonesia. Hal inilah yang menjadi kekuatan NU, baik ranah agama maupun politik.

Dalam Religion and Political Development (1970), Donald E Smith menggambarkan model politik negara berkembang yang menggunakan agama sebagai sistem politik tradisionalnya. Agama memberikan kerangka makna dan pengalaman umum bagi masyarakat, sehingga dengan sosialisasi sederhana melalui simbol agama, ritual, karisma orang suci, fatwa halal-haram, dan lain-lain masyarakat tradisional dapat disatukan dalam format tertentu. Hal tersebut terjadi karena agama dan budaya merupakan “ibu dan anak” yang saling melahirkan.

Pada kasus NU, ada dua terma keagamaan yang menjadi potensi politis.Pertama, tradisi keagamaan. NU menjadikan Islam sebagai agama hukum. Fiqhkemudian menjadi rujukan kaum tradisionalis Islam dalam memutuskan segala perkara, terlebih persoalan hukum dalam politik.

Dengan nalar hukum ini, NU menjadikan Islam sebagai agama yang dinamis, sebab fiqh menyediakan pluralisme madzab yang memberi banyak alternatif pengambilan keputusan. Dua adaptasi yang manis seperti pengakuan Pancasila sebagai azas negara, menjadi counter balancing bagi pilihan ideologisasi Islam yang menginginkan Islam masuk dalam UUD 45, serta penghalalan terhadap presiden perempuan untuk kasus Megawati.

Meskipun untuk yang terakhir ini, mencoba dipolitisir lagi melalui fatwa kyai NU-PKB, hal tersebut semakin menandaskan bahwa fiqh, dari masa ke masa merupakan potensi politis, meski melalui Munas Alim Ulama di Lombok (1997), sudah ditetapkan label halal sebagai keputusan final. Tradisi keagamaan yang sering menjadi “ladang” favorit bagi persemaian politik adalah ritual kolektif semacam istighotsah kubro, tabligh akbar, dsb.

Para politisi menggunakan apa yang disebut Ibn Khaldun sebagai ‘ashabiyyah (solidaritas kelompok) yang sudah terbalut oleh ketaqlidan religius, sebagai alat bagi mobilisasi massa warga nahdliyyin. Islamnya NU yang terkategorikan dalam agama sebagai sistem budaya, menjadikannya lekat erat dengan manipulasi politis (Geertz, 1955: 32).

Kedua, kyai dan kekuasaan. “Perselingkuhan” ulama dan umara ini bukan hanya bersifat historis, tapi juga memiliki legitimasi langsung dengan akar teologi.

Sebagai pemimpin umat, kyai memiliki dua kemungkinan jabatan politis, yakni sebagai legitimator religius oleh penguasa, yang membutuhkan “fatwa” kyai guna menciptakan religiopolitik yang terbukti ampuh dalam masyarakat tradisional. Serta kyai sebagai penguasa itu sendiri. Posisi “broker budaya” (cultural brokers) membuat kyai dibutuhkan para “politisi kota” untuk menjadi penghubung antara “budaya kota” dengan tradisionalisme masyarakat desa.

Inilah yang menggambarkan betapa Megawati membutuhan KH Hasyim, dan Wiranto menggandeng Gus Solah. Niat politisi abangan-nasionalis (PDI-P-Golkar) itu bukanlah ingin menyatukan dikotomi sekular-Islam, tetapi berangkat dari kalkulasi market politik yang ingin menjadikan para kyai NU sebagai “magnet” pendulang suara wong ndeso yang santri-religius itu.

Sekarang seberapa efektif sistem religiopolitik NU yang dimanfaatkan politisi abangan ini, ketika berhadapan dengan sistem politik yang sudah tersekulerkan (secularized) dan memiliki rasionalitas politik (political rationality) tinggi.

Katakanlah suara NU mencapai 25% dari masyarakat Indonesia, tapi suara ini masih menjelma floating mass (massa mengambang) yang harus diperebutkan oleh empat gerbong sekaligus; NU-PKB, NU-Hasyim, NU-PPP, dan NU-Demokrat.

Apalagi ketika harus berhadapan dengan budaya politik rasional yang sudah mengamali “penidakkeramatan alam” (disenchanment of nature) dan sekularisasi politik. Peta politik semacam inilah yang akan membuat potensi Megawati dan Wiranto menciut, meskipun mereka menggandeng para kyai.

Masyarakat politik Indonesia, meminjam konsep Jurgen Habermas (1984), memiliki dua rasionalitas politik (selain sistem politik agama), yakni practical rationality (rasio pragmatis) dan substantive rationality (rasio substantif).

Masyarakat politik rasional, tentulah mempunyai memory tentang black historydari pelanggaran HAM dan militerisme Wiranto, serta raport merah pemerintahan Megawati. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang akan menang pada pilpres nanti, sistem religio-primordial-politik, yang konon merupakan “takdir” budaya politik Dunia Ketiga, ataukah political rationality yang pada pemilu Legislatif 2004 ini telah memenangkan partai non-primordial yakni Golkar?

 

Penulis adalah Ketua Program Kajian Ciganjur Centre dan kontributor Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.