Home » Politik » Bachtiar Efendy: “Tak Ada Capres yang Mewakili Kaum Santri”
Bachtiar Effendi
Bachtiar Effendi

Bachtiar Efendy: “Tak Ada Capres yang Mewakili Kaum Santri”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Soal dikotomi nasionalis-religius kembali mencuat di musim semi kampanye pemilihan presiden saat ini. Beberapa calon presiden berusaha keras mencari sosok pasangan yang menyatukan antara unsur nasionalis dan religius. Bahkan, sebagian mengklaim bahwa bersatunya kalangan nasionalis dengan kalangan agamawan dalam pemilu presiden merupakan pertanda baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Persoalannya, apakah dikotomi nasionalis dan religius itu menunjukkan realitas sosiologis masyarakat Indonesia sendiri, atau hanya sekedar dikotomi politik yang perlu dikumandangkan kembali untuk menangguk suara guna memenangkan pemilu tanggal 5 Juli nanti?

Untuk mengelaborasi dikotomi nasionalis dan religius itu, Ulil Abshar-Abdalla dari Jaringan Islam Liberal (JIL)  mewawancarai Dr. Bachtiar Efendy, dosen pascasarjana UIN Jakarta, sekaligus pengamat politik yang cukup populer. Berikut petikan wawancara yang berlangsung Kamis (24/6).

 

Mas Bachtiar, bagaimana pendapat Anda tentang dikotomi nasionalis dan religius yang semarak lagi dalam dunia politik Indonesia saat ini?

Sebetulnya saya sampai pada satu penilaian bahwa, soal nasionalis dan religius itu tidak begitu relevan. Realitas sosial-politik-ekonomi kita tidak mendukung pandangan dikotomis seperti itu. Kenapa sosok-sosok seperti Pak Hasyim Muzadi dan Amien Rais dan capres lainnya masih mencuatkan isu-isu seperti itu, menurut saya lebih karena persoalan psikologi politik saja.

Artinya, ada asumsi seolah-olah kalau tidak berbicara seperti itu, kita tidak akan mampu mengumpulkan dukungan yang cukup dalam pemilu. Makanya, kalau berbicara seperti itu, seolah-olah kita akan memperoleh dukungan yang cukup.

Selain itu, konsep dwitunggal dalam pengertian berhimpunnya sosok yang nasionalis dan religius dalam sebuah kabinet, pada kenyataannya juga bukan faktor yang menentukan keberlanjutan sebuah rezim pemerintahan. Itu juga bukan prasyarat yang utama (necessary condition).

Anda tadi mengatakan kondisi objektif kita tidak mendukung dikotomi seperti itu. Kenapa?

Kita kan selalu terbuka oleh analisis Clifford Geertz dan orang-orang lain yang memilah dunia aktivis Indonesia dalam dua kategori: nasionalis dan religius. Kita mencermati, sepanjang pemerintahan tahun 1950-an, khususnya dalam demokrasi liberal, baik sesudah maupun sebelum pemilu 1955, sampai tahun 1959-an, semua bentuk pemerintahan kita terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh agama. Dan kenyataannya, pemerintahan tetap saja goncang dan labil. Makanya, menurut saya dikotomi itu bukan prasyarat, bukan perekat, dan bukan apa-apa.

Sekarang ini, baik golongan nasionalis ataupun yang religius itu secara faktual berwujud atau tidak?

Saya kira tidak ada. Mungkin materinya ada, tetapi pelabelan atau pemberian cap seperti itu terlalu menyederhanakan masalah. Apakah kita akan mengatakan bahwa seorang seperti pak Hasyim Muzadi itu hanya kita lihat dari perspektif atau kaca mata golongan agama saja.
Artinya, dia juga seorang sosok yang nasionalis?

O, ya pasti lah. Nah, apakah sosok Ibu Megawati hanya bisa dilihat dari kalangan nasionalis saja? Dia kan juga kalangan agama. Memang, kalau yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin agama, ya bukan. Dia memang bukan pemimpin agama.

Artinya, di saat bersamaan dia mungkin juga seorang yang religius?

Ya. Religius di sini bukan dalam pengertian taat beragama atau seorang yang beragama. Makanya, kalau kita mengklaim bahwa 87 % penduduk Indonesia ini beragama Islam, itu kan termasuk juga Megawati, Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir, dan lain-lain.

Jadi pemilahan seperti itu menurut saya terlalu dipaksakan. Saya kira, mereka (yang membuat dikotomi itu, Red) berusaha mencari sesuatu tapi tidak menemukan sesuatu itu, kemudian dia beri label nasionalis dan religius. Semua ini kan sebetulnya hanya karena perbedaan aspirasi politik.

Dulu pada masa dialog yang intensif tentang nasionalisme, pada 1926-an, dikotomi seperti ini berlaku antara sosok Soekarno di satu pihak, dan Natsir di pihak lain. Kemudian di BPUPKI tahun 1945-an juga berlaku antara Soekarno, Wahid Hasyim, Kasman, Dr. Soekiman, dan lain-lain.

Anehnya, pak Soekiman yang seorang terpelajar yang nasionalis, bukan pemimpin agama, tapi malah diletakkan dalam kategori religius hanya karena menginginkan Islam sebagai dasar agama. Aneh, kan? Masak ketika kita menginginkan Islam sebagai dasar negara, kemudian dimasukkan dalam kategori politik kalangan agama. Sementara, mereka yang menginginkan Pancasila diletakkan dalam kategori kalangan nasionalis.

Ini menurut saya suatu pembelahan yang mengakibatkan tekanan-tekanan psikologis yang tidak enak pada pihak-pihak tertentu. Nah, pada zaman Pak Harto, pemilahan itu tidak ada. Dia bisa berkuasa sampai 30 tahun lebih bukan karena faktor nasionalis dan religius itu tadi.

Atau lebih kongkritnya, pemilahan ini berlaku antara kalangan Islam dengan kalangan Islam juga, tapi dengan tidak menyatakan diri sebagai kalangan Islam?

Ya. Tapi kan yang kita sebut kalangan Islam itu, pandangannya juga berbeda-beda. Apalagi sekarang ini; partai Islam ada sekitar 46 partai, sementara yang boleh ikut pemilu 1999 hanya sekitar 20-an partai. Nah, apakah mereka-mereka itu punya pandangan politik yang sama? Tidak.

Dulu, konotasi golongan religius itu adalah mereka yang menginginkan Islam sebagai dasar agama. Mestinya, kalau sekarang mau dimasukkan dalam kategori itu, yang cocok hanya PBB, PPP, dan kumpulan partai kecil yang sekarang ini masuk dalam Fraksi Persatuan Daulah Umat.

Untuk konteks pemilu presiden sekarang ini, tidak ada satu presiden pun yang dapat dikatakan mewakili kaum Islam santri, atau yang Anda sebut sebagai golongan agama itu tadi. Kita memperhatikan, tidak ada yang secara spesifik berbicara soal syari’at Islam, atau hal-hal yang secara ekskluisf memakai kosakata atau vocabulary Islam.

Tadi Anda menyebutkan, adanya dikotomi itu hanya soal psikologi politik belaka. Pertanyaannya, apakah perasaan itu khas fantasi para elite saja atau juga bagian imajinasi masyarakat?

Saya kira, sampai tingkat tertentu perasaan itu juga sampai di masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan. Tapi kalau kita berbicara soal ini dalam masyarakat perkotaan hampir mungkin tidak relevan lagi. Sebabnya, mereka masyarakat profesional yang sehari-hari disibukkan dengan persoalan yang sangat riil; yang berkaitan dengan soal mencari nafkah dan lain sebagainya. Sehingga saya kira, mereka tidak cukup waktu untuk memikirkan persoalan identitas sosial-politik-keagamaan.

Di desa, hubungan antara satu masyarakat dengan lainnya masih sangat kental. Hubungan antara satu paguyuban, atau kelompok dalam masyarakat begitu intim. Jadi, akan ketahuan siapa-siapa yang biasa diundang tahlilan, siapa yang tidak perlu diminta sedekahan. Indikasi seperti itu masih cukup untuk membuat kategori nasionalis dan religius.

Makanya, dilihat saja nanti, kira-kira yang susah melafazkan ucapan-ucapan Arab kemudian diasosiasikan lumrah karena keagamannya tidak begitu kental. Hanya saja, dalam masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa, sebutan yang lebih relevan sebenarnya bukan nasionalis-religius, tapi yang kental adalah sebutan santri dan abangan.

Kalau dalam suasana kampanye politik, dikotomi itu sangat fungsional menurut kalangan elite politik untuk memenangkan pertarungan kekuasaan. Sementara masyarakat di bawah tidak terlalu perduli dengan dikotomi itu?

Saya kira itu tidak salah. Ini kan soal pertarungan politik. Kita tahu, tidak sehari-harinya orang-orang berbicara tentang dikotomi nasionalis dan religius. Dikotomi seperti itu selalu diletakkan dalam konteks. Dan konteks yang paling sering digunakan adalah konteks politik.

Makanya dalam musim kampanye, apalagi kampanye pemilihan presiden, karena mereka merasa tidak lagi mewakili institusi politik, tapi sudah mewakili diri sendiri, dikotomi-dikotomi seperti itu digelembungkan kembali.

Persoalannya, karena dalam sejarah kehidupan politik Indonesia pernah dilihat dalam kaca mata seperti itu, maka seakan-akan masa sekarang ini kita kembali ke masa tahun 1950-an. Orang-orang kembali sibuk mengembalikan lagi soal nasionalis dan religius. Anehnya, di masa Orde Baru, terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan era Pak Harto itu, tidak ada orang yang bicara soal santri-abangan, nasionalis dan religius.

Kalau tidak salah, dalam retorika umat Islam dulu sering dikatakan bahwa Orde Baru didukung oleh kalangan abangan yang tidak suka akan Islam (islamofobia), sehingga Islam ketika itu ditekan. Jadi persepsi itu tetap ada!

Ya, itu kalau kita berbicara tentang Orde Baru pada masa-masa awal; ketika baru saja menyelesaikan restrukturisasi kepartaian, atau mungkin Orde Baru yang belum selasai mendesign struktur politik.

Memang sangat hegemonik dan otoriter, tapi tidak ada lagi identitas-identitas keagamaan yang diizinkan untuk digunakan dalam kehidupan politik. Orang-orang misalnya mengatakan telah terjadi depolitisasi bukan dalam konteks. Awalnya memang dalam konteks santri-abangan, tetapi dalam perkembangannya tidak lagi dalam konteks santri-abangan.

Jadi dikotomi-dikotomi seperti itu sebetulnya kontraproduktif untuk visi politik ke depan?

Ya, betul. Jadi memang motivasinya politik kekuasaan dengan menggunakan psikologi politik massa untuk menarik keuntungan politik sebesar-besarnya. Tapi di sisi lain, politik bukan hanya bisa, tapi sudah seharusnya mendatangkan maslahat atau kondisi yang baik buat bangsa ke depan. Kalau politik justru menghasilkan sesuatu yang sebaliknya, saya kira harus dipertanyakan lagi motivasi pelaku politik itu sendiri.

Pak Said Agil Siraj, salah seorang tim sukses Mega-Hasyim pernah mengungkapkan bahwa NU sengaja mendukung duet ibu Mega dengan pak Hasyim yang notabene orang NU, agar para pendukung Mega yang katanya abangan itu mau mendekat ke masjid, ikut salat, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Artinya, ini momentum bersatunya kaum santri dan kaum nasionalis. Bagaimana komentar Anda?

Ya, kalau harapan Pak Said Agil itu terpenuhi, saya bergembira. Tapi pertanyaan yang lebih jauh, mekanismenya bagaimana? Kalau alasan NU mendukung Mega dengan harapan akan berdampak pada pendukung Mega yang di bawah agar lebih saleh beribadah, bagaimana ya? Saya melihatnya agak susah. Sebetulnya, ini kan hanya dikotomi politik,

Bukan dikotomi sosial?

Bukan. Kalau membaca sejarah kemunculannya, kita akan tahu kalau dikotomi itu adalah dikotomi politik. Ini soal dikotomi orang-orang yang berdiskusi mengenai nasionalisme kita akan berdasarkan apa. Ketika itu, perdebatannya diwakili oleh sosok Nastir, Agus Salim, dan lainnya di satu pihak, dan sosok Soekarno, Hatta, dan lain-lain di pihak lain. Mereka-mereka itu adalah para elite politik.

Dan sebetulnya, soal yang mereka bincangkan pun masalah politik. Sementara kalau dikotomi antara orang Islam yang taat dengan yang kurang atau tidak taat, tentu lain lagi. Itu dikotomi sosial-keagamaan. Dikotomi itu bisa merambah kemana-mana, bukan hanya berlaku pada kalangan politisi, tapi juga rakyat biasa yang ada di level paling bawah(grassroot).

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.