Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Politik » Demokrasi » Demokrasi dan Radikalisme Agama

Demokrasi dan Radikalisme Agama

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Skor Freedom House yang dikeluarkan setiap tahun hampir tidak menunjukkan perubahan yang berarti, di mana negara-negara Islam secara umum tidak menunjukkan peningkatan kualitas demokrasinya.

Dalam kaitan ini ada pertanyaan yang patut direnungkan, adakah sesuatu yang “salah” di negara-negara Muslim, sehingga proses pemantapan demokrasi dan kebebasan di sana terus tersendat? Kalaupun demokrasi mulai berkembang, yang muncul kemudian adalah radikalisme dalam segala bentuknya, terutama agama. Indeks yang ditunjukkan Freedom House bisa menjadi satu indikasi bahwa demokrasi di negara-negara Islam masih mempunyai masalah yang besar.

Mengapa demikian? Dalam kaitan ini ada penjelasan yang baik dari Samuel P Huntington (1991). Di samping faktor ekonomi dan politik, faktor budaya dan tradisi menjadi penghalang paling penting tumbuhnya demokrasi di suatu negara.

Budaya dan tradisi masyarakat –menyangkut sikap, nilai, kepercayaan dan pola perilaku– akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi. Suatu budaya masyarakat yang tidak demokratis, baik yang berasal dari kultur maupun pemahaman agama, akan menghambat penyebaran norma-norma demokratis dalam masyarakat, tidak memberi legitimasi pada lembaga-lembaga demokrasi, sehingga menghalangi fungsi-fungsi demokrasi secara baik.

Berkaitan dengan budaya ini, paling tidak ada dua versi. Pertama, versi restriktif, yang menyatakan bahwa hanya budaya Barat yang cocok untuk persemaian demokrasi. Negara-negara yang berbudaya non-Barat tidak akan mampu melaksanakan demokrasi secara baik.

Argumentasi ini muncul karena kenyataan bahwa demokrasi modern bermula dari Barat, karenanya sejak awal abad ke-19, negeri demokratis terbesar adalah negeri-negeri Barat. Kedua, versi kurang restriktif yang menyatakan bahwa tidak hanya satu budaya yang secara khusus dapat menopang demokrasi.

Kebudayaan Konfusianisme dan Islam yang hidup di Timur tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan lahan persemaian demokrasi. Konfusianisme yang pernah dianggap anti-demokrasi dan tidak akan berhasil dalam pembangunan yang kapitalis, namun ternyata menjelang dasawarsa 1980 Konfusinisme mampu mendorong demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di masyarakat Asia Timur.

Ajaran Katolik, dibanding Protestan, juga pernah dituduh sebagai penghalang demokrasi dan ekonomi. Namun pada 1960-an dan 70-an negeri-negeri Katolik menjadi demokratis dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada negeri-negeri Protestan.

Melihat kenyataan tersebut, sejauh dikaitkan dengan ajaran dan tradisi agama, maka demokrasi tidak bisa dinilai secara hitam-putih, “sesuai” dan “tidak sesuai”. Budaya dan tradisi sebagai wadah gagasan, kepercayaan, doktrin, asumsi, pola perilaku dan sebagainya, mempunyai unsur-unsur yang sangat kompleks, karenanya di dalam tradisi dan ajaran itu terdapat unsur-unsur yang “sesuai” dan “tidak sesuai” dengan demokrasi sekaligus.

Di samping itu, budaya yang kemudian melahirkan tradisi bukanlah sesuatu yang sudah selesai, tapi selalu dalam proses berubah. Oleh karena itu, sebuah tradisi yang semula diklaim menjadi penghalang demokrasi, pada generasi berikutnya bisa berubah menjadi sebaliknya. Spanyol barangkali contoh yang baik mengenai hal ini. Pada 1950-an budaya Spanyol dilukiskan bersifat tradisional, otoriter, hierarkis dan sangat religius.

Namun pada dasawarsa 1970-an sifat-sifat tersebut tidak punya tempat lagi di Spanyol. Karenanya, budaya senantiasa mengalami evolusi dan faktor yang sangat mempengaruhi adalah perkembangan ekonomi. Dengan penjelasan ini jelas bahwa faktor budaya dan tradisi tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi permanen untuk menilai tingkat demokrasi suatu negara.

Di samping karena faktor demokrasi yang memberi peluang kebebasan mengekspresikan ide, gagasan dan gerakan, munculnya gerakan radikalisme agama bisa disebabkan beberapa hal. Pertama, kekecewaan terhadap sistem demokrasi yang dinilai sekuler, dimana agama tidak diberi tempat di dalam negara.

Agama adalah urusan privat yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun, sedang negara urusan publik. Ajaran demokrasi yang menempatkan suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei) dianggap telah mensubordinasi Tuhan.

Oleh karena itu, gerakan radikalisme agama biasanya mengambil bentuk pada perjuangan mendirikan negara Islam, negara teokrasi atau teo-demokrasi dalam istilah al-Maududi. Meskipun kelompok radikal kecewa terhadap sistem demokrasi, namun mereka memanfaatkan momentum demokrasi itu memperjuangkan aspirasi politiknya.

Kedua, kekecewaan terhadap kebobrokan sistem sosial yang disebabkan oleh ketidakberdayaan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara religius. Dalam konteks Islam, radikalisme agama jenis ini biasanya mengambil bentuk pada islamisasi sistem sosial dan masyarakat dengan melakukan kontrol yang ketat terhadap aktifitas sosial yang dianggap maksiat, melanggar agama. Radikalisme jenis ini bisa diekspresikan dalam bentuk perusakan terhadap tempat-tempat maksiat, pelacuran, perjuadian dan sebagainya.

Ketiga, ketidakadilan politik. Radikalisme agama juga bisa muncul sebagai ekspresi perlawanan terhadap sistem politik yang menindas dan tidak adil. Suatu kelompok yang terus menerus ditindas dan diperlakukan tidak adil, maka akan muncul solidaritas internal serta militansi untuk tetap survive. Radikalisme jenis ini biasanya mengambil bentuk pada oposisi atas nama agama terhadap pemerintah.

Dari ketiga hal tersebut, radikalisme agama yang muncul di Indonesia merupakan variasi dan percampuran dari model-model di atas. Dalam sebuah negara demokrasi, radikalisme agama, asal tidak melakukan anarkhisme sosial, harus tetap diberi ruang untuk berekspresi.

Oleh karena itu, tugas negara bukan bagaimana membungkam radikalisme tersebut, tapi menyalurkannya melalui institusionalisasi politik secara baik. Dengan demikian, radikalisme agama akan tetap terkontrol dalam bingkai demokrasi.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.