Home » Politik » Demokrasi » Islam dalam Transisi Demokrasi di Indonesia
Luthfi Assyaukanie ketika memberikan orasinya (Foto: IslamLib)

Islam dalam Transisi Demokrasi di Indonesia

5/5 (1)

Tantangan terbesar partai-partai Islam kini bukanlah bagaimana mendirikan negara Islam atau menerapkan Syari’ah, tetapi bagaimana tujuan akhir bernegara bisa dicapai. Tujuan akhir bernegara (termasuk negara Islam), saya kira, sama, yakni mewujudkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan, dan menciptakan kenyamanan.

Tak peduli apakah suatu partai politik menggunakan bendera merah, biru, kuning, hijau, atau putih, selama partai itu tak memperlihatkan keseriusan dalam memperjuangkan tujuan dasar bernegara, dia akan ditinggalkan orang. Orang memilih partai bukan lagi berdasarkan preferensi agama atau aliran, tapi sejauh mana partai-partai itu bisa memenuhi kebutuhan nyata hidup mereka.

Karena alasan ini, beban yang dipikul pengelola partai-partai berlandaskan agama, sejatinya lebih berat ketimbang beban yang dipikul pengelola partai-partai sekular. Hal ini karena partai-partai Islam mengusung dua klaim besar sekaligus, yakni menjalankan misi agama yang mulia dan menegakkan cita-cita politik yang luhur.

Sulit untuk meraih satu cita-cita itu, apalagi keduanya. Apa yang diemban oleh para politisi Islam, saya kira, mirip dengan tugas yang dijalankan Ethan Hunt, agen rahasia Mission Impossible yang diperankan Tom Cruise. Dalam menjalankan tugasnya, agen Hunt harus mengatasi berbagai jebakan yang tidak ringan.

Banyak sekali jebakan yang harus dilewati para pemimpin partai Islam. Yang pertama adalah bagaimana menyelaraskan antara ucapan dan tindakan. Di tengah godaan hidup serba gemerlap yang disimbolkan dengan merek-merek mentereng seperti Hummer, Alphard, Rolex, dan Versace, para politisi partai Islam harus menahan diri untuk tidak sering-sering mengumbar retorika hidup zuhud yang dicontohkan para sufi.

Yang kedua, bagaimana menyelaraskan antara misi agama dan pragmatisme politik. Politik memiliki logikanya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai agama. Untuk memenangkan Pemilu atau Pilkada, partai politik memerlukan modal besar. Kampanye memerlukan biaya yang tidak sedikit. Politik modern adalah pemborosan bagi agama yang mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan dan efisiensi.

Yang ketiga adalah bagaimana menyelaraskan antara ekspektasi konstituen dan hasrat elit partai. Orang memilih partai Islam karena dia meyakini para pemimpinnya amanah, hidup sederhana, dan tidak korup. Jika elit partai melanggar semua ekpektasi ini, hanya masalah waktu saja kapan partai ini ditinggalkan.

Di luar dunia politik, kita menyaksikan munculnya perilaku dan varian-varian keberagamaan baru. Dalam lima dekade terakhir, terjadi gelombang Islamisasi yang cukup besar di Indonesia. Yang dimaksud dengan Islamisasi di sini bukan (hanya) proses masuknya orang-orang non-Muslim ke dalam Islam, tapi proses menguatnya identitas keislaman dan membuncahnya ekspresi-ekspresi keislaman di ruang-ruang publik.

Para sarjana tentang Indonesia melihat gejala menyusutnya jumlah kaum abangan dan semakin besarnya populasi kaum santri.  Alasannya bukan karena kaum abangan berhenti berreproduksi, tapi karena kampanye Islamisasi –termasuk mengislamkan kaum abangan– yang dilakukan para ulama sejak awal Orde Baru cukup berhasil.

Dengan segala keterbatasan yang diberikan rezim Soeharto, para pendakwah Islam mampu menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan menanamkan gairah keagamaan ke tengah masyarakat.

Ada banyak teori tentang Islamisasi dan mengapa terjadi penguatan identitas dan simbol-simbol keislaman di Indonesia. Salah satu penjelasan penting yang kerap diabaikan pengamat adalah faktor ekonomi.

Tanpa bermaksud menepikan sebab-sebab lain, penjelasan ekonomi, saya kira penting untuk dikemukakan di sini. Di tengah krisis keuangan yang melanda banyak negara, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Dalam 10 tahun terakhir, kita mengalami pertumbuhan rata-rata di atas 5% setiap tahun.

Jika kita melihat angka-angka PDB (Produk Domestik Bruto) dalam 15 tahun terakhir dan membandingkannya dengan pencapaian ekonomi selama rezim Soeharto, kita akan tercengang. Betapa demokrasi tidak hanya memberikan kita kebebasan politik, tapi juga pertumbuhan ekonomi. PDB adalah barometer untuk mengukur skala ekonomi suatu negara.

Selama dekade 1980an, PDB Indonesia stagnan berkisar antara 80 hingga 100 miliar US$. Selama dekade 1990an, PDB tumbuh antara 100 hingga 200 miliar US$. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1997, PDB kita terjungkal hingga kurang dari 100 miliar US$.

Ekonomi Indonesia mulai berubah seiring dengan berubahnya situasi politik. Selama dekade 2000an, PDB Indonesia tumbuh dari 150 miliar hingga 550 miliar US$. Kini, di tahuan 2013, untuk pertama kalinya, PDB kita mencapai 1 triliun US$. Bersama Amerika, China, dan beberapa negara di Eropa, Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi raksasa di dunia.

Apa hubungannya data-data tentang ekonomi ini dengan identitas Islam di ruang-ruang publik? Ekonomi Indonesia tumbuh karena ada masyarakat yang melakukan usaha, bekerja, berdagang, dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Ekonomi yang tumbuh memungkinkan orang-orang miskin mengubah nasib mereka, menciptakan peluang-peluang baru bagi penduduk desa yang selama ini memiliki pilihan usaha yang terbatas.

Hasilnya, dalam 15 tahun terakahir, Indonesia kebanjiran kelas menengah baru yang jumlahnya cukup signifikan. Menurut catatan Bank Dunia, jumlah kelas menengah Indonesia lebih dari separuh jumlah populasi.  Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang semula tinggal di desa atau pinggiran-pinggiran kota besar.

Perubahan ekonomi ini berimbas pada perubahan struktur demografi. Jumlah populasi di kota-kota besar bertambah. Jumlah desa yang bertransformasi menjadi kota juga bertambah. Menurut laporan PBB, Indonesia adalah salah satu dari lima negara yang memiliki pertumbuhan kota tercepat di dunia.  50 tahun silam, penduduk Jakarta berjumlah sekitar 3 juta jiwa. Pada 2011, penduduk ibu kota ini tumbuh menjadi 10 juta jiwa lebih.

Urbanisasi tidak hanya menggenjot pertumbuhan jumlah manusia yang tinggal di kota, tapi juga mengubah struktur dan perilaku kehidupan masyarakat kota. Orang-orang desa yang sebelumnya memiliki kesempatan terbatas kini bisa meluaskan usaha mereka, mengirim anak ke sekolah yang lebih baik, dan menciptakan gaya hidup baru yang umumnya dilakukan masyarakat kota: ke mal, ke kafe, ke tempat karaoke, ke kolam renang, dan ke pusat-pusat kebugaran.

Sebagian dari kaum urban baru itu meninggalkan kebiasaan dan perilaku lama mereka di desa. Tapi, sebagian lain tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan itu, dalam bergaul dan berinteraksi, termasuk juga dalam beragama. Mereka berusaha menjadi bagian dari kota sambil terus melestarikan tradisi yang mereka bawa dari tempat lama mereka.

Beragam ekspresi keagamaan di ruang-ruang publik adalah bagian dari perubahan struktur masyarakat kota akibat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, saya kira, kurang tepat kalau dikatakan ada Islamisasi terhadap orang-orang kota. Yang lebih tepat adalah, para pendatang baru telah mengubah struktur demografis kota menjadi lebih Islami.

Islam dan Demokrasi

Penggunaan simbol-simbol agama di ruang-ruang publik yang belakangan marak kita lihat adalah bagian dari fenomena pertumbuhan ekonomi di negara kita. Ia tak hanya terkait dengan keberhasilan dakwah yang dilakukan para mubalig saja. Dengan daya beli kelas menengah baru yang terus tumbuh, ruang-ruang publik kita tak hanya dijejali produk-produk kapitalisme berupa kendaraan, rumah mewah, dan lampu-lampu hias, tapi juga kegiatan-kegiatan dan perilaku beragama.

Zikir berjamaah yang diselenggarakan oleh seorang habib di Jakarta memiliki peserta yang tak kalah banyaknya dengan pengunjung konser Ariel Peterpan (kini Ariel Noah) atau David Foster. Pemesanan tiket liburan ke Mekah untuk umrah menyaingi jumlah pemesanan tiket liburan ke Eropa atau Amerika.

Industri busana muslimah berkembang pesat, mengikuti tren rumah-rumah mode yang ada di Paris dan Roma. Bank-bank lokal dan asing berlomba-lomba membuka konter Syariah untuk melayani kaum Muslim yang ingin bertransaksi secara lebih Islami. 

Tentu tidak ada yang salah dengan ekspresi-ekspresi keberagamaan itu. Islam tidak selalu identik dengan zuhud dan kesederhanaan. Islam tidak anti-kapitalisme. Setidaknya, ini yang ditemukan Maxime Rodinson, sarjana Perancis, ketika meneliti tentang sejarah awal Islam.

Dalam karya klasiknya, Islam and Capitalism, Rodinson menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang kapitalis sejati, atau “paling tidak, dia bukan seorang sosialis.” Mungkin, kelas menengah Muslim baru di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia hanya mengikuti saja apa yang diajarkan oleh Nabi mereka.

Sejauh dilakukan secara individual, ekspresi-ekspresi keberagamaan tidaklah menjadi masalah. Demokrasi tak pernah membatasi orang untuk berekspresi. Yang dilarang adalah jika ekspresi itu mengganggu hak orang lain. Yang menjadi masalah adalah jika keyakinan individu dijadikan kebijakan publik lewat aturan-aturan yang mengikat semua orang.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.