Home » Politik » Demokrasi » Komarudin Hidayat: “Partisipasi Pemilu Kita Lebih Berkualitas”
Komarudin Hidayat (Foto: wikipedia.org)
Komarudin Hidayat (Foto: wikipedia.org)

Komarudin Hidayat: “Partisipasi Pemilu Kita Lebih Berkualitas”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Menguatnya kecenderungan tidak berpartisipasi dalam pemilu presiden putaran ke dua 20 September besok, dikuatirkan sebagian pihak akan mencederai proses demokrasi di negeri ini. Tapi sebagian lain justru membacanya sebagai gejala peningkatan mutu partisipasi pemilih. Bagaimana bisa?

Mutu partisipasi meningkat dari sekedar hasil mobilisasi, sebagaimana zaman Orba, menuju kesadaran kritis yang potensial memainkan peranan kontrol bagi pemerintahan yang akan terpilih; sebuah elemen yang tak kalah pentingnya dalam alam demokrasi.

Lantas apa yang perlu dilakukan menyambut pemilu presiden putaran kedua besok? Berikut wawancara Burhanuddin Muhtadi dan Novriantoni Kahar dari Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Prof. Dr. Komarudin Hidayat, cendekiawan muslim yang kini menjabat sebagai ketua Panwaslu.

 

Mas Komar, angka voter turn out (pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya) dari pemilu ke pemilu kita cenderung turun terus. Jangan-jangan pemilu presiden putaran kedua ini akan menurun lagi. Apa yang membuat masyarakat lama-lama enggan menggunakan hak pilihnya?

Menurut saya, orang yang tidak memilih dalam pemilu putaran kedua ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, tidak memilih karena memang tidak senang dengan pilihan yang ada. Kedua, tidak memilih karena sibuk atau alasan teknis lain. Dan ketiga, tidak memilih karena acuh.

Tapi sebelum itu saya ingin mengatakan, pemilu kali ini sesungguhnya sebuah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah politik Indonesia. Biayanya memang cukup besar, baik dalam artian materil maupun persiapan. Ibaratnya, republik kita ini sedang mengadung tujuh bulan, dan diharap akan melahirkan cabang bayi tanpa cacat.

Memang, adalah hak rakyat untuk memilih atau tidak dalam pemilu kali ini. Tapi pemilu ini harus tetap kita sukseskan. Pada level prosedur, mari kita jaga keamanan dan ketertiban. Pada level substansi, siapapun yang terpilih nanti pasti punya kelebihan dan kekurangan. Karena itu kita harus sadar, mencari angka sepuluh untuk kandidat yang tersisa adalah tidak mungkin.

Goenawan Mohamad membagi golput ke dalam empat taksonomi: golput riuh, golput angkuh, golput jenuh, dan golput ampuh. Terlepas dari itu, apakah turunnya tingkat partisipasi akan mengurangi legitimasi calon yang terpilih?

Hemat saya, yang memilih dan tidak memilih punya alasan yang sama. Yang ikut memilih tidak berarti akan memilih secara rasional. Sebab bisa jadi dia memilih karena mengikuti ajakan pimpinan, partainya, atau tokoh masyarakat. Tapi apapun motifnya, mereka telah menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik.

Yang tidak memilih pun tidak mesti berarti antidemokrasi. Siapa tahu, keengganan untuk memilih itu bagian dari kritik terhadap calon pemimpin yang ada, agar kalau nanti sudah jadi tidak sombong.

Mereka seakan ingin menyampaikan pesan: “Walau Kau yang jadi, tidak berarti engkau diterima semua.” Dalam tingkat kedewasaan tertentu dalam masyarakat, biasanya ada saja kelompok-kelompok yang berpartisipasi dalam bentuk tidak memilih. Itu partisipasi kritik.

Di negara-negara maju, tingkat partisipasi pemilih juga berkisar antara 50-60 % saja. Justru yang tinggi tingkat partisipasinya adalah partisipasi politik non-konvensional seperti demonstrasi, ya?

Tapi walaupun tidak memilih, mereka tetap punya kesadaran dan tanggung jawab moral. Dan negara mereka memang sudah mapan, tingkat keamanan baik, dan ada ketaatan terhadap hukum. Mereka tidak memilih, tapi tetap taat pajak dan peraturan yang berlaku.

Ini berbeda dengan mereka yang tidak memilih sembari tidak taat hukum. Jadi mereka tidak memilih karena punya perhitungan bahwa pilihan mereka tidak akan merusak sistem hukum dan etika politik yang ada. Itu sebuah sikap yang tidak destruktif.

Robert Putnam pernah melakukan kajian tentang pentingnya kepedulian warga dalam proses demokratisasi. Menurut Anda, apakah apatisme sebagian masyarakat juga ditunjang perbincangan yang meluas tentang tidak idealnya calon pemimpin yang tersedia?

Mungkin. Tapi sebagian intelektual juga merasa berhasil dengan kondisi yang ada saat ini. Pemilihan langsung ini sebenarnya juga sebagian dari hasil perjuangan kaum intelektual.

Dari awal mereka yang berjuang untuk demokrasi di negeri ini sudah sadar bahwa salah satu kelemahan demokrasi dengan pemilihan langsung adalah menangnya popularitas di atas kualitas. Ini sebuah konsekuensi logis dari demokrasi yang kita perjuangkan.

Jadi ketika mereka tidak memilih, hendaknya juga didasari sikap yang konstruktif dan kesadaran akan kenyataan itu. Kalau mereka mengelak dari kenyataan seperti itu, hemat saya kaum intelektual juga perlu dipertanyakan.

Di Australia, nyoblos diwajibkan. Yang tidak nyoblos akan dikenakan denda. Alasannya, mereka yang tidak nyoblos, sementara menikmati fasilitas hidup dari pemerintah, berarti tidak bertanggung jawab kepada negara. Tanggapan Anda?

Tapi saya dengar dendanya tidak berat-berat amat. Hanya sekitar 50 dolar Australia. Tapi di Australia biarpun tidak nyoblos, mereka tetap mentaati undang-undang yang lain, misalnya soal membayar pajak.

Salah satu kewajiban mereka memang ikut pemilu. Tapi itu tidak satu-satunya kewajiban. Bayangkan kalau ada orang ikut pemilu, tapi dalam kehidupan lain dia nggarong uang negara. Mending dia golput tapi taat hukum.

Sebagian orang memilih golput dengan alasan tidak ingin ikut berdosa kalau pilihannya justru terbukti merusak negara dalam lima tahun mendatang. Bagaimana asumsi demikian itu?

Sikap tidak memilih itu bisa merupakan second opinion, atau dalam persidangan dapat disebut catatan untuk mengatakan (kepada yang terpilih) bahwa Anda jadi dengan suara yang tidak bulat. Ini sebenarnya sebagai warning.

Hemat saya, kecenderungan itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau dia acuh, lari dari tanggung jawab, tidak menghargai proses demokratisasi, hemat saya bukan lagi sikap warga negara yang baik.

Di Jepang orang tidak didenda untuk golput. Tapi masyarakat tetap berpartisipasi luas dalam mendukung kebijakan pemerintahannya setelah terpilih. Apa pesan yang bisa dipetik dari sana?

Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara lain sudah punya tradisi sebagai warga negara (citizens) dan cukup rasional. Karena mereka membayar pajak misalnya, mereka merasa berhak secara moral untuk mengritik negara. Dan negara juga cukup terbuka untuk kritik.

Sedangkan kita di Indonesia, ibarat orang membuat proyek, masih menyiapkan masterpiece-nya. Jadi pemilu sekarang memang melelahkan. Tiga kali pemilu, berlangsung selama tujuh bulan. Untuk ke depan, hemat saya tidak mesti seperti ini lagi.

Nanti akan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan bupati dan gubernur. Kalau rakyat sudah terbiasa pemilu, mungkin nanti tidak akan hiruk-pikuk seperti ini lagi.

Sebetulnya, semakin kecil jumlah partai akan lebih simpel urusan kita. Jadi pelaksanaan dan kualitas pemilu juga berkaitan dengan kualitas kesadaran masyarakat itu sendiri. Kalau nanti masih banyak yang doyan membuat partai, akan terulang beberapa kericuhan.

Cerita tentang Jepang tadi mengandaikan korelasi antara kepedulian dengan kepercayaan bahwa pemerintahan yang akan datang dapat memberi hal-hal yang positif bagi bangsa ke depan. Bagaimana Anda melihat korelasi itu?

Teori demokrasi itu kan partisipasi dan pemilu secara rasional. Jadi mereka yang mendapat mandat diharapkan bertanggung jawab dan mengkomunikasikan tanggung jawabnya. Jadi ciri demokrasi itu pertanggungjawaban dan komunikasi terhadap pemilih.

Di Indonesia itu belum jalan. Berbagai kebijakan yang akan diambil pemerintah nantinya mesti disampaikan di masa kampanye. Jadinya orang memilih berdasarkan program. Pelaksanaan janji-janji itu juga perlu disampaikan.

Misalnya, “Dulu saya menjanjikan ini, dan saya sudah laksanakan. Janji lain tidak bisa dilaksanakan, dengan alasan-alasan ini.” Dengan begitu akan ada hubungan kesepahaman. Sekarang ini kita tengah melangkah ke sana.

Sepanjang kampanye pilpres putaran kedua, apakah dua pasangan capres kita yang tersedia sudah memberi keyakinan bagi para calon pemilih?

Ada, tapi masih bersifat umum. Untuk mebuat janji-janji yang spesifik memang berat bagi kedua calon. Sebab beban Indonesia, baik dari segi hutang maupun lainnya memang masih berat.

Makanya, kalau ada yang membuat janji yang terlalu spesifik dan ternyata tidak bisa dilakukan, itu sama saja dengan bunuh diri politik. Siapapun calon kita saat ini akan punya problem yang berat.

Mas Komar, sekarang kita masih punya 24 partai politik. Tiap kali ada pemilu, pasti akan ada tambahan partai politik baru. Sementara salah satu asas demokrasi menurut Huntington adalah adanya partisipasi dan kontestasi. Artinya setiap orang boleh berkompetisi. Kalau ke depan ada pikiran tentang pembatasan jumlah partai, apa tidak menciderai demokrasi?

Biasanya akan ada sintesa antara peraturan dan kesadaran masyarakat. Sebab kalau semua dilepas untuk membuat partai, secara teknis akan repot sekali. Sementara kalau dibatasi, akan menghalangi hak-hak politik orang lain. Inilah dilema awal negara-negara yang memulai demokrasi. Nanti lama-lama akan mengkristal sendiri.

Bagaimana prediksi Anda tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden putaran kedua tanggal 20 September besok?

Hemat saya akan ada beberapa perubahan. Pertama akan terjadi reafiliasi terhadap calon yang tersisa. Sekarang masyarakat bisa punya pilihan lebih mudah. Dulu ketika masih lima calon, masyarakat masih bingung. Kini tinggal dua pilihan saja.

Ke dua, sebagian kecil akan memilih golput. Jadi bagi yang akan memilih sekarang akan lebih mantap. Mereka yang berencana tidak memilih juga akan lebih mantap. Tapi akan ada juga masyarakat yang pada hari-hari terakhir ini mengubah sikapnya.

Partisipasi kan harus dibedakan dengan mobilisasi. Pada zaman Orde Baru, partisipasi masyarakat terkesan sangat tinggi, tapi sebenarnya bukan partisiapsi sejati, tapi lebih tepatnya dimobilisasi oleh aparat birokrasi. Sebagai Panwaslu, apakah kini Anda melihat kecenderungan seperti itu?

Saya kira partisipasi masyarakat cukup tinggi, terutama dalam pemilu legislatif lalu. Banyak orang yang mengeluarkan dana, pikiran, dan tenaga untuk berdialog dan memobilisasi massa dalam konteks partai. Itu bagi saya masih bentuk partisipasi.

Dulu mobilisasinya bersifat nasional dan dilakukan dari atas. Makanya saya tidak pesimis dengan masa depan demokrasi kita. Saya termasuk orang yang ingin membangun optimisme.

Anda bisa membayangkan bagaimana mungkin orang seperti Pak Hasyim Muzadi itu bisa menjadi cawapres. Pada zaman Orde Baru, itu tidak mungkin. Bayangkan juga ketika Pak Matori Abdul Jalil menjadi Menhankam. Ini kenapa? Karena sudah terjadi partisipasi dari bawah.

Dulu, para teknokrat kita melakukan self-promotion kepada pejabat tinggi agar laku dan bisa dipakai. Para intelektual dan teknokrat tidak bisa naik ke atas dengan mudah. Hanya segelintir orang yang bisa. Ini menunjukkan bahwa partisipasi, demokratisasi dan kedaulatan rakyat sudah mulai bangkit di negeri ini.

Apakah sekarang Anda melihat terjadinya proses mobilisasi massa yang menciderai kualitas partisipasi pemilih kita?

Yang pasti, sekarang pemilu berjalan aman. Bahwa kemarin ada bom, itu di luar masalah pemilu. Itu mungkin masalah politik ideologi, dan kisah-kisah lama. Dalam konteks pemilu, suasana tetap aman dan tidak ada darah yang tumpah.

Hanya saja, kecurangan dalam bentuk money politic masih belum bisa dihilangkan. Tapi kadarnya sudah berkurang, karena yang mengawasi adalah sesama kontenstan. Dulu kan masyarakat berhadapan dengan pemerintah, dan pemerintah ketika itu kuat sekali.

Bagaimana dengan peran pers dalam pemilu presiden putaran kedua ini; ikut mempromosikan partisipasi atau justru membuat masyarakat apatis akan proses demokratisasi?

Dibanding masa lalu, pers kita sekarang ini relatif punya kebebasan dan semakin dewasa. Dalam konteks pemilu misalnya, tidak ada media massa manapun yang digugat oleh partai politik karena menyampaikan berita dengan data-data yang tidak objektif.

Memang ada beberapa stasiun televisi yang dikritik karena dinilai partisan. Tapi betapapun kejadian itu, secara umum pers kita semakin dewasa, dan kedaulatan rakyat bangkit. Makanya, kalau rakyat sudah kritis lalu memboikot sebuah koran atau televisi yang dinilai tidak objektif dalam pemberitaan, mereka bisa bangkrut.

Rakyat sudah tahu mana media yang dewasa dan mana sumber fitnah. Yang masih menjadi persoalan, bagaimana pemerintah membuka akses masyarakat seluas mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi dalam sektor-sektor yang memegang kebijakan publik, terutama yang menggunakan uang rakyat.

Makanya, ketika ada situasi kebebasan untuk mengakses itu, saya yakin pers kita akan menjadi mitra yang penting dalam membangun Indonesia.

Selaku Panwaslu, apa pesan Anda kepada para pemilih dan penyelenggara pemilu dalam rangka menyambut pemilu presiden putaran kedua besok?

Pertama, mari kita lihat pemilu ini sebagai kepentingan kita bersama dan bukan hanya kepentingan partai. Kedua, rakyat sudah tujuh bulan menaruh harapan yang besar kepada calon presiden.

Kalau sampai proses ini gagal dan tidak membuahkan hasil yang baik, ongkosnya akan mahal sekali. Nantinya orang akan tidak percaya pada partai politik, proses demokrasi dan lain sebagainya.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.