Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Politik » Demokrasi » R. William Liddle: “Hak-Hak Dasar Harus Dijamin Rezim Demokratis”
R. William Liddle (Foto: paramadina-pusad.or.id)

R. William Liddle: “Hak-Hak Dasar Harus Dijamin Rezim Demokratis”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Tapi sekarang Gus Dur sering bilang kalau demokrasi secara substansial tidak ada di Indonesia, karena tidak adanya supremasi hukum. Tanggapan Anda?

Gus Dur adalah teman lama, jadi saya tidak mau mengritiknya. Tapi kalau kita membicarakan demokrasi di Indonesia, saya yang sudah mengamati Indonesia sejak tahun 1960-an ini menyaksikan betul kalau era Soeharto bukanlah zaman demokrasi.

Saya tidak mengalami era demokrasi sebelum Soeharto. Tapi saya melihat bahwa setelah pemilu 1999, demokrasi Indonesia betul-betul tumpah-ruah dan orang Indonesia sebaiknya membanggakan diri telah memiliki demokrasi.

Memang ada pelbagai kerusuhan yang juga merebak seiring proses demokratisasi itu. Tapi kita juga harus ingat bahwa di negara yang sangat demokratis seperti India sekalipun, kerusuhan pun sering terjadi. Sebab, pelbagai konflik antar kelompok dalam masyarakat, kadang-kadang memang tak bisa dihindarkan.

Ketika masa Soeharto, di Indonesia memang tidak ada kerusuhan, sebab ada tindasan keras. Tapi sekarang kan juga tidak ada lagi. Jadi, polisi yang belum begitu profesional kadang-kadang juga tidak bisa menangani kerusuhan. Tapi itu memang salah satu kelemahan demokrasi atau kenyataan yang harus diterima.

Pak Bill, Indonesia kini sudah disebut negara demokratis terbesar ke-3 di dunia. Tapi sebagian orang Indonesia kini khawatir kalau tesisnya Fareed Zakaria tentang illiberal democracy dalam bentuk mengurangnya kebebasan sipil akan benar-benar terjadi di Indonesia. Anda melihat bibit-bibitnya?

Bagaimana ya! Saya malah harus hati-hati dengan jawaban saya. Sebab saya harus mengakui dulu bahwa saya kurang mengerti tentang apa yang dimaksud Fareed Zakaria dengan konsep demokrasi illiberal itu. Bagi saya, konsep itu seperti pengandaian yang contradictio in terminis. Setahu saya, kalau ada demokrasi, tentu saja akan ada fondasi liberalnya.

Saya juga perlu tambahkan sesuatu. Saya pernah membaca buku Fareed itu (The Future of Freedom, Red) ketika sedang populer. Saya mencari kata Indonesia di dalam indeksnya. Nama Indonesia muncul beberapa kali, lima atau enam kali. Dan setiap kali saya cek halaman yang bersangkutan, informasi atau analisis Fareed bagi saya selalu salah. Seingat saya, tidak ada satu kata pun tentang Indonesia yang benar di situ.

Ini bukan berarti saya mau menghindar dari pertanyaan Anda, dan saya justru mau menjawabnya. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa Fareed Zakaria juga bukanlah seorang dewa. Tapi kalau ingin mengerti makna liberal dan illiberal, mungkin kita harus memerhatikan hak-hak yang diperlukan sebuah sistem demokrasi, yaitu hak-hak sipil atau yang di Amerika biasa disebut sebagai hak-hak yang ada dalam poin-poin human right, seperti hak berbicara, membuat organisasi, berkumpul, berkeyakinan politik tertentu, menganut salah satu aliran politik, atau apa pun.

Jadi, hak-hak itu adalah paling penting sebagai dasar sebuah negara demokratis. Nah, kalau bertolak dari itu, saya kira hak-hak itu masih terjamin di Indonesia sampai saat ini. Saya belum melihat ancaman yang berarti terhadap hak-hak seperti itu.

Tapi perkembangan belakangan seperti mengarah ke iklim illiberal democracy itu. Kini, banyak legislasi perundang-undangan yang dianggap terlampau berlebihan mengatur aspek kebebasan individu. Ada RUU Pornografi dan Pornoaksi, revisi SKB Dua Mentri tentang rumah ibadah, Perda-perda formalisasi syariat Islam, dan lain-lain. Karena itu, Fareed Zakaria saya kira benar ketika mengatakan bahwa yang khas dari demokrasi Barat adalah konstitusi liberalnya itu.

Karena itu saya ingin kembali pada apa yang saya ingin katakan. Hak politik yang paling pokok itulah yang harus tetap dijamin. Kalau hak politik yang paling pokok itu tetap terjamin, rasanya agak sulit menciptakan tirani di sebuah negara yang sudah demokratis. Tapi saya akui, mungkin kita harus membicarakan soal ini kasus per kasus.

Di negara manapun, saya kira selalu ada undang-undang yang mengatur soal pornografi. Di Amerika, ada banyak majalah yang berbau pornografis, meskipun istilah pornografi itu sulit sekali didefinisikan. Tapi di sana, majalah-majalah seperti Playboy, Penthouse, dan lain-lain itu, juga tetap dibatasi. Peredarannya ditutup dengan plastik dan ditaruh di rak paling atas. Jadi sulit dilihat dan tidak bisa dibeli oleh sembarang orang.

Tapi secara umum saya ingin katakan, kalau ada bagian yang cukup besar dari masyarakat menginginkan sesuatu di dalam sebuah negara demokratis, biasanya sesuatu itu memang diberikan. Jadi, tetap ada tempat bagi pelarangan di dalam sebuah negara demokratis. Banyak hal yang dilarang di sebuah negara demokratis, misalnya soal peredaran obat bius.

Kalau di Amerika Anda memiliki beberapa gram mariyuana, Anda akan ditangkap dan diadili. Jadi, di negara demokratis tetap ada pelarangan, bukan pengaturan, bukan regulasi. Begitu juga soal pornografi. Setahu saya—mungkin saya salah karena tidak terlalu mengikuti soal itu—di Amerika hal itu tetap dilarang.

Bagaimana sebuah rezim demokratis menghadapi kelompok-kelompok yang secara prinsip menentang demokrasi; apakah seperti kebijakan Tony Blair yang melarang Hizbut Tahrir di Inggris?

Saya tidak mau mengomentari kebijakan Tony Blair. Ketika itu, saya memang mengikuti kasusnya, tapi saya lupa konteks dan alasannya. Tapi contoh yang bagi saya relevan untuk pertanyaan Anda adalah soal keberadaan partai komunis di Amerika. Dulu partai atau gerakan komunis dunia memang dianggap ancaman terbesar Amerika.

Tapi eksistensi partai komunis tetap tidak dilarang, meskipun kalau menang pemilu mereka diyakini akan menafikan demokrasi. Prinsip yang kami pakai waktu itu adalah: partai komunis boleh hidup, ide-idenya boleh disebarkan, tetapi tindakannya tidak boleh. Jadi kalau mereka membuat sesuatu untuk menjatuhkan pemerintahan Amerika di luar jalur pemilu dan hukum yang berlaku, mereka akan didenda. Ada undang-undang khusus yang mengatur soal itu.

Artinya, sebuah rezim demokratis jangan sekali-kali berfantasi akan dapat melenyapkan gagasan atau eksistensi suatu kelompok yang sebetulnya juga tidak menerima demokrasi?

Betul. Persoalan itu selalu diikat oleh peraturan atau perundang-undangan. Itu memang keyakinan saya. Mungkin ini pembawaan saya sebagai orang Amerika; bahwa ide harus dikalahkan oleh ide lagi, bukan oleh bedil.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.