Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Politik » Demokrasi » R. William Liddle: “Hak-Hak Dasar Harus Dijamin Rezim Demokratis”
R. William Liddle (Foto: paramadina-pusad.or.id)

R. William Liddle: “Hak-Hak Dasar Harus Dijamin Rezim Demokratis”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

IslamLib - Demokrasi Indonesia masih akan sehat walafiat bila aspek kebebasan dasar yang diperlukan sebuah sistem demokrasi tetap terjamin. Namun, coraknya bisa saja akan lebih banyak ditentukan pandangan mayoritas rakyat Indonesia yang konservatif dalam menyikapi banyak soal. Demikianlah perbicanngan Novriantoni dari Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan pengamat politik Indonesia kawakan dari Amerika, R. William Liddle yang akrab disapa Pak Bill, Kamis (26/1/2006) lalu.

 

Pak Bill, dua tahun lalu Gus Dur menjelaskan pada Nasr Hamid Abu Zaid, pemikir Mesir yang eksil di Belanda, mengapa demokrasi bisa lahir di Indonesia dan sulit di Mesir dan di banyak negara Timur Tengah. Salah satu faktornya adalah adanya dua kekuatan civil society moderat di Indonesia, yaitu NU dan Muhamadiyah. Di Mesir, pilihannya hanya antara rezim otoriter dan ormas Islam yang fundamentalis. Apakah kelahiran demokrasi mensyaratkan adanya kekuatan “poros tengah” sepert itu?

Menarik sekali pertanyaan Anda. Saya baru tiba di Indonesia, dan minggu lalu kebetulan menghadiri sebuah pertemuan di Washington tentang demokrasi di dunia Arab atau dunia Islam umumnya. Saya diundang sebagai ahli Indonesia, sebab mereka merasa akan ada masukan baru yang mungkin bisa saya berikan kepada ahli-ahli ilmu politik tentang negara lain di Timur Tengah.

Yang saya dapatkan di pertemuan itu adalah semacam konsensus atau keyakinan umum seperti yang dikatakan Gus Dur. Mesir adalah contoh yang sering dipakai dalam konferensi itu. Tidak hanya Mesir, Aljazair tahun 1990-an juga dijadikan contoh mengapa rezim-rezim otoriter Timur Tengah tidak mengizinkan lahirnya demokrasi seperti di Mesir sekarang.

Alasannya, mereka tahu bahwa mereka kemungkinan akan dikalahkan partai yang tidak demokratis, fundamentalis, dan lain sebagainya. Jadi, pandangan seperti itu memang sudah jadi konsensus kalangan spesialis. Tapi saya kurang percaya dengan konsensus itu.

Kenapa kurang percaya? Bukankah rezim-rezim otoriter Timur Tengah selalu mewanti-wanti berkuasanya kalangan fundamentalis jika Amerika berkeras mendesakkan demokratisasi?

Apakah Anda percaya Amerika betul-betul mendesak pemerintahan Mubarak di Mesir untuk melakukan demokratisasi? Jangan lupa, hubungan Amerika dan Mesir sangat kuat dan banyak seginya. Jadi, kebaikan hati pemerintah Mesir kepada Amerika adalah sesuatu yang selalu diperlukan Amerika.

Hubungan Amerika dengan Mesir juga berbeda sekali dari hubungan Amerika dengan Irak tempo hari, ketika Saddam Husein masih berkuasa dan Iran sekarang ini. Saddam menempatkan diri sebagai musuh Amerika. Jadi, memang agak sulit bagi Amerika untuk mendorong Mesir melakukan demokratisasi.

Tapi saya akan kembali kepada pertanyaan pokok Anda. Saya kira, kalau menjadi politisi non-fundamentalis di Timur Tengah, saya juga akan khawatir terhadap kekuatan fundamentalis dan sangat sangsi kalau mereka berkuasa. Kasus pemilu di Aljazair yang dimenangkan FIS (Front for Islamic Salvation) tahun 1990-an betul-betul mengkhawatirkan.

Jadi kita bisa mengerti kekhawatiran itu. Tetapi cobalah kita bandingkan soal ini dengan Indonesia di tahun 1950-an. Nah, saya kira, Gus Dur membandingkan kondisi Mesir sekarang dengan Indonesia kini; di mana NU dan Muhamadiyah telah menjadi kekuatan moral di alam demokrasi yang telah kita alami. Tapi cobalah kembali ke tahun-tahun 1950-an ketika NU, Muhamadiyah, dan Masyumi masih menginginkan negara Islam dan mendukung formalisasi syariat Islam.

Jadi Gus Dur sebetulnya ingin menunjukkan perubahan mendasar di kalangan internal umat Islam Indonesia?

Betul. Tapi yang perlu diingat, Indonesia telah menjadi negara yang mengarah demokratis pada tahun 1945, ketika proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 diterjemahkan sebagai konstitusi yang demokratis. Meskipun di tahun 1945-1955 ada partai-partai Islamis dan fundamentalis, transisi Indonesaia dari negara jajahan ke negara demokrasi tetap bisa terjadi. Jadi persoalannya saya kira lebih rumit dan kompleks.

Apa yang menyebabkan ormas Islam seperti NU dan Muhamadiyah mengubah paras dari orientasi islamis menjadi kekuatan moderat pendukung demokrasi?

Masalah ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Tapi saya di sini akan membedakan antara Muhamadiyah dengan NU. Pertama-tama, kalau meneliti tentang NU, saya kira yang akan terlihat adalah semangat moderat NU yang sudah ada sejak dulu atau sudah menjadi pembawaan lama. Mungkin ini juga yang telah menjadi ideologi NU seperti yang saya tahu.

Memang kita harus tetap hati-hati untuk menerima saja ideologi NU. Tapi di mana-mana, saya mendengar orang NU sendiri selalu menyebut adanya semacam perkawinan antara adat setempat dengan Islam. Itu tidak hanya menjelaskan mengapa Islam bisa berhasil di Indonesia, tapi juga berarti bahwa NU adalah organisasi moderat sedari dulunya.

Karena itu, dalam sejarahnya NU kemungkinan tidak pernah segigih dan seideologis Masyumi dalam memperjuangkan negara Islam dan tuntutan formalisasi syariat Islam sejak tahun 1950-an. Jadi, saya cenderung melihat NU pertama-tama sebagai kekuatan Islam yang lebih moderat. Itu faktor pertama.

Faktor kedua, corak NU juga sangat ditentukan oleh tokoh kita hari ini, yaitu Gus Dur. Saya sudah mengikuti sepak-terjang Gus Dur sejak tahun 1980-an. Anda tahu, inilah bentuk pendekatan saya pada ilmu politik.

Saya percaya bahwa ilmu yang saya anut jauh lebih determinis dari yang diperkirakan orang. Sebenarnya, semua hal yang terjadi di dunia ini, perkembangan atau perubahannya, sebetulnya lebih disebabkan oleh faktor manusianya, kadang-kadang individual, kadang-kadang bersifat kolektif.

Mereka memulai kegiatannya dari orang per orang atau kelompok, dan bukan dari kekuatan sosial, kultural, atau apa pun yang menjadikannya lebih determinis (menetukan). Nah, saya melihat peran dua orang Islam Indonesia yang banyak berpengaruh saat saya mempelajari politik Indonesia. Yang pertama yaitu Gus Dur, dan yang kedua adalah Cak Nur atau Nurcholis Madjid.

Tapi sekarang Gus Dur sering bilang kalau demokrasi secara substansial tidak ada di Indonesia, karena tidak adanya supremasi hukum. Tanggapan Anda?

Gus Dur adalah teman lama, jadi saya tidak mau mengritiknya. Tapi kalau kita membicarakan demokrasi di Indonesia, saya yang sudah mengamati Indonesia sejak tahun 1960-an ini menyaksikan betul kalau era Soeharto bukanlah zaman demokrasi.

Saya tidak mengalami era demokrasi sebelum Soeharto. Tapi saya melihat bahwa setelah pemilu 1999, demokrasi Indonesia betul-betul tumpah-ruah dan orang Indonesia sebaiknya membanggakan diri telah memiliki demokrasi.

Memang ada pelbagai kerusuhan yang juga merebak seiring proses demokratisasi itu. Tapi kita juga harus ingat bahwa di negara yang sangat demokratis seperti India sekalipun, kerusuhan pun sering terjadi. Sebab, pelbagai konflik antar kelompok dalam masyarakat, kadang-kadang memang tak bisa dihindarkan.

Ketika masa Soeharto, di Indonesia memang tidak ada kerusuhan, sebab ada tindasan keras. Tapi sekarang kan juga tidak ada lagi. Jadi, polisi yang belum begitu profesional kadang-kadang juga tidak bisa menangani kerusuhan. Tapi itu memang salah satu kelemahan demokrasi atau kenyataan yang harus diterima.

Pak Bill, Indonesia kini sudah disebut negara demokratis terbesar ke-3 di dunia. Tapi sebagian orang Indonesia kini khawatir kalau tesisnya Fareed Zakaria tentang illiberal democracy dalam bentuk mengurangnya kebebasan sipil akan benar-benar terjadi di Indonesia. Anda melihat bibit-bibitnya?

Bagaimana ya! Saya malah harus hati-hati dengan jawaban saya. Sebab saya harus mengakui dulu bahwa saya kurang mengerti tentang apa yang dimaksud Fareed Zakaria dengan konsep demokrasi illiberal itu. Bagi saya, konsep itu seperti pengandaian yang contradictio in terminis. Setahu saya, kalau ada demokrasi, tentu saja akan ada fondasi liberalnya.

Saya juga perlu tambahkan sesuatu. Saya pernah membaca buku Fareed itu (The Future of Freedom, Red) ketika sedang populer. Saya mencari kata Indonesia di dalam indeksnya. Nama Indonesia muncul beberapa kali, lima atau enam kali. Dan setiap kali saya cek halaman yang bersangkutan, informasi atau analisis Fareed bagi saya selalu salah. Seingat saya, tidak ada satu kata pun tentang Indonesia yang benar di situ.

Ini bukan berarti saya mau menghindar dari pertanyaan Anda, dan saya justru mau menjawabnya. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa Fareed Zakaria juga bukanlah seorang dewa. Tapi kalau ingin mengerti makna liberal dan illiberal, mungkin kita harus memerhatikan hak-hak yang diperlukan sebuah sistem demokrasi, yaitu hak-hak sipil atau yang di Amerika biasa disebut sebagai hak-hak yang ada dalam poin-poin human right, seperti hak berbicara, membuat organisasi, berkumpul, berkeyakinan politik tertentu, menganut salah satu aliran politik, atau apa pun.

Jadi, hak-hak itu adalah paling penting sebagai dasar sebuah negara demokratis. Nah, kalau bertolak dari itu, saya kira hak-hak itu masih terjamin di Indonesia sampai saat ini. Saya belum melihat ancaman yang berarti terhadap hak-hak seperti itu.

Tapi perkembangan belakangan seperti mengarah ke iklim illiberal democracy itu. Kini, banyak legislasi perundang-undangan yang dianggap terlampau berlebihan mengatur aspek kebebasan individu. Ada RUU Pornografi dan Pornoaksi, revisi SKB Dua Mentri tentang rumah ibadah, Perda-perda formalisasi syariat Islam, dan lain-lain. Karena itu, Fareed Zakaria saya kira benar ketika mengatakan bahwa yang khas dari demokrasi Barat adalah konstitusi liberalnya itu.

Karena itu saya ingin kembali pada apa yang saya ingin katakan. Hak politik yang paling pokok itulah yang harus tetap dijamin. Kalau hak politik yang paling pokok itu tetap terjamin, rasanya agak sulit menciptakan tirani di sebuah negara yang sudah demokratis. Tapi saya akui, mungkin kita harus membicarakan soal ini kasus per kasus.

Di negara manapun, saya kira selalu ada undang-undang yang mengatur soal pornografi. Di Amerika, ada banyak majalah yang berbau pornografis, meskipun istilah pornografi itu sulit sekali didefinisikan. Tapi di sana, majalah-majalah seperti Playboy, Penthouse, dan lain-lain itu, juga tetap dibatasi. Peredarannya ditutup dengan plastik dan ditaruh di rak paling atas. Jadi sulit dilihat dan tidak bisa dibeli oleh sembarang orang.

Tapi secara umum saya ingin katakan, kalau ada bagian yang cukup besar dari masyarakat menginginkan sesuatu di dalam sebuah negara demokratis, biasanya sesuatu itu memang diberikan. Jadi, tetap ada tempat bagi pelarangan di dalam sebuah negara demokratis. Banyak hal yang dilarang di sebuah negara demokratis, misalnya soal peredaran obat bius.

Kalau di Amerika Anda memiliki beberapa gram mariyuana, Anda akan ditangkap dan diadili. Jadi, di negara demokratis tetap ada pelarangan, bukan pengaturan, bukan regulasi. Begitu juga soal pornografi. Setahu saya—mungkin saya salah karena tidak terlalu mengikuti soal itu—di Amerika hal itu tetap dilarang.

Bagaimana sebuah rezim demokratis menghadapi kelompok-kelompok yang secara prinsip menentang demokrasi; apakah seperti kebijakan Tony Blair yang melarang Hizbut Tahrir di Inggris?

Saya tidak mau mengomentari kebijakan Tony Blair. Ketika itu, saya memang mengikuti kasusnya, tapi saya lupa konteks dan alasannya. Tapi contoh yang bagi saya relevan untuk pertanyaan Anda adalah soal keberadaan partai komunis di Amerika. Dulu partai atau gerakan komunis dunia memang dianggap ancaman terbesar Amerika.

Tapi eksistensi partai komunis tetap tidak dilarang, meskipun kalau menang pemilu mereka diyakini akan menafikan demokrasi. Prinsip yang kami pakai waktu itu adalah: partai komunis boleh hidup, ide-idenya boleh disebarkan, tetapi tindakannya tidak boleh. Jadi kalau mereka membuat sesuatu untuk menjatuhkan pemerintahan Amerika di luar jalur pemilu dan hukum yang berlaku, mereka akan didenda. Ada undang-undang khusus yang mengatur soal itu.

Artinya, sebuah rezim demokratis jangan sekali-kali berfantasi akan dapat melenyapkan gagasan atau eksistensi suatu kelompok yang sebetulnya juga tidak menerima demokrasi?

Betul. Persoalan itu selalu diikat oleh peraturan atau perundang-undangan. Itu memang keyakinan saya. Mungkin ini pembawaan saya sebagai orang Amerika; bahwa ide harus dikalahkan oleh ide lagi, bukan oleh bedil.

Lalu bagaimana rezim demokratis menyikapi aliran atau kelompok agama yang tidak sesuai dengan keyakinan mainstream?

Ini juga masalah yang agak sulit, dan saya tidak tahu apakah kasus Lia Aminuddin dan Ahmadiyah relevan sebagai contoh. Mungkin saya akan mulai dengan sebuah prinsip, dan kita akan lihat apakah prinsip itu bisa dipertahankan atau tidak.

Seandainya sebuah organisasi kependetaan mengatakan bahwa salah satu sekte—taruhlah Ahmadiyah berada dalam lingkungan Katolik—tidak bisa diterima oleh Gereja Katolik, Sri Pausbisa saja melarang orang Katolik untuk mengikuti misa di Gereja Ahmadiyah. Itu bisa saja diserukan, tapi semua itu di luar jalur hukum kenegaraan. Ketika yang kita bicarakan adalah pendapat sebuah organisasi agama, itu bagi saya sah-sah saja dikemukakan.

Di dalam Islam, kebijakan seperti itu tentu agak sulit, sebab Islam sendiri tidak punya organisasi kependetaan, meskipun di sini ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tapi kalau MUI dianalogikan dengan Gereja Katolik, lalu mereka mengatakan bahwa Ahmadiyah tidak sah menurut Islam, ya, silahkan saja.

Tapi pendapat MUI sebagai wakil dari masyarakat Islam hanya berlaku bagi mereka yang mau mengakui kepemimpinannya. Bagi masyarakat Islam yang tidak mau mengakui kepemimpinan MUI, ya mereka bebas saja.

Bolehkan MUI mengusulkan pelenyapan eksistensi Ahmadiyah kepada pemerintahan demokratis?

Salah satu kesulitan di Indonesia adalah: MUI adalah setengah pemerintah, sebab ia dulunya didirikan oleh rezim Orde Baru yang tidak demokratis. Tapi kalau MUI dipandang sebagai gabungan organisasi masyarakat Islam Indonesia, dan mereka mengusulkan untuk melarang Ahmadiyah, ya boleh-boleh saja. Hal seperti itu terjadi juga di Amerika.

Tetapi andaikan saya seorang politisi atau pejabat pemerintah di sebuah negara yang demokratis, saya akan melawan tuntutan itu. Saya akan katakan: “Sebagai orang Gereja atau orang Islam, silakan Anda melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Tapi jangan meminta negara untuk bertindak, sebab itu bukan masalah negara!”

Tapi kadang-kadang negara demokratis bertindak sesuai aspirasi mayoritas. Inilah yang dikhawatirkan Fareed Zakaria: demokrasi pada akhirnya melenyapkan aspek kebebasan individu untuk menganut keyakinan sesuai dengan apa yang hati nurani mereka inginkan!

Ya, betul. Mungkin kita juga harus mengakui bahwa ada hak mayoritas dan ada hak minoritas di dalam sistem demokrasi. Selalu ada ketegangan atau pertentangan antara apa yang diinginkan atau dituntut mayoritas dengan apa yang diinginkan dan dituntut minoritas. Di setiap negara demokratis, mestinya akan selalu terjadi kompromi. Masalah agama, entah kenapa sering menjadi fokus pertentangan yang rumit itu.

Di titik ini saya mungkin bisa pakai contoh Amerika untuk menunjukkan formula pengaturannya. Misalnya soal aborsi. Kalangan Kristen konservatif Amerika berkeinginan agar aborsi dilarang sama sekali di Amerika, dan tuntutan itu sudah mereka perjuangkan puluhan tahun. Tapi mereka dikalahkan oleh salah satu keputusan Mahkamah Agung.

Tapi dalam kasus seperti ini, banyak juga orang yang pro-aborsi—atau yang biasa disebut di Amerika sebagai pro-pilihan—mengatakan begini: “Kami juga tak setuju dengan keputusan Mahkamah Agung, sebab itu bukan hak Mahkamah Agung. Keputusan seperti itu terlalu penting untuk ditangani Mahkamah Agung dan seharusnya diputuskan di DPR Amerika.”

Biasanya, gerakan perempuan yang pro-aborsi atau pro-pilihan selalu beralasan bahwa yang mereka persoalkan atau pertahankan adalah hak seorang perempuan atas tubuhnya sendiri, dan negara tidak punya hak untuk menentukan apa yang harus dibuat oleh perempuan terhadap tubuhnya sendiri. Nah, isu ini belum juga selesai di Amerika dan saya tidak tahu akan bagaimana penyelesaiannya nanti. Jadi demokrasi itu semacam on-going process atau proses tiada henti.

Apakah demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia sudah berjalan seiring atau justru sebaliknya?

Saya kira, selama ini masih baik-baik saja. Jawaban saya ini kembali lagi pada pemisahan konsep antara hak dan kewajiban. Yang penting, bukan segala hak dapat dituntut di dalam sistem demokrasi. Di dalam sebuah sistem demokrasi, Anda tak punya hak untuk melakukan hubungan seks di depan umum.

Itu dilarang oleh rezim demokratis sekalipun, terlebih kalau masyarakat ingin agar undang-undang melarangnya. Jadi kalau kita bicara soal kebebasan masyarakat dalam demokrasi, sebetulnya yang kita bicarakan adalah aspek-aspek kebebasan pokok seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya.

Kalau semua kebebasan itu terjamin, negara Anda dapat disebut telah memiliki demokrasi yang kuat. Itulah yang kini saya lihat di Indonesia. Kalau Indonesia ingin jadi negeri demokratis yang konservatif, yang melarang pelbagai macam hal, dan dengan demikian pandangan agama konservatif akan mempengaruhi banyak undang-undang, itu hak mayoritas rakyat Indonesia, asalkan hak politik setiap orang dipertahankan.

Lalu bagaimana menentukan standar moral tentang apa yang diadopsi dan tidak diadopsi dalam sistem demokrasi?

Ya… kadang-kadang demokrasi memang diperlawankan dengan kebebasan atau moralitas. Seakan-akan, Anda sedang diberi pilihan antara moralitas atau demokrasi. Itu omong kosong. Sebab, moral akan selalu menjadi salah satu bagian yang diinginkan mayoritas, dan yang disebut mayoritas itu bukan cuma kalangan konservatif Islam atau konservatif Kristen.

Hampir semua masyarakat menginginkan negara tetap mempertahankan pilihan moral kalangan mayoritas. Hanya saja, kita semua berbeda tentang definisi apa itu moralitas. Untuk menentukan pilihan itu, diperlukan perjuangan yang lama seperti yang terjadi di negara saya. Perdebatan seputar aborsi itu saja belum selesai di Amerika, dan itu sangat terkait dengan aspek moralitas yang sangat dalam.

Pak Bill, banyak orang Indonesia kini percaya kalau pembelaan Amerika atas HAM dan demokrasi itu hanya omdo alias omong doang.Tanggapan Anda?

Belakangan, saya memang tidak terlalu bangga dengan kebijakan pemerintahan saya sendiri. Sebab prinsip utama demokrasi Amerika adalah perlindungan atas hak asasi manusia di Amerika dan di setiap kebijakan luar negerinya. Tapi apa yang Anda lihat dari pemerintahan Bush selama ini justru berbagai tindakan yang melawan dan melanggar HAM orang Amerika dan orang di negara lain. Jadi, saya merasa kurang enak untuk membicarakan masalah HAM dan Amerika.

Banyak orang berpikir, Amerika kini telah mengubah paradigmanya dari penangkalan menuju pemberian kesempatan pada kalangan Islamis untuk berkuasa di beberapa dunia muslim. Tanggapan Anda?

Kalau Anda tanya sikap pemerintahan atau Kongres Amerika dan lain sebagainya, sekali lagi saya katakan, umumnya mereka tidak banyak tahu tentang Indonesia, apalagi misalnya tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap mewakili kelompok Islamis.

Tetapi mereka yang tahu cenderung percaya bahwa PKS merupakan partai Islamis yang memulai langkahnya dari gerakan fundamentalis yang semakin melunak, kompromistis, dan makin jadi bagian dari sistem. Di Amerika, proses demokrasi di Indonesia sejak tahun 1989, umumnya sangat dipuji, terutama ketika mantan Presiden BJ Habibie mengatkan Indonesia akan menjadi negara demokratis.

Lalu, di Indonesia ada pemilu demokratis tahun 1999, dan lahirnya pemerintahan demokratis. Ada Presiden demokratis berkali-kali. Jadi citra demokrasi di Indonesia, sejak saat itu sudah positif. Kalau dilihat dalam konteks itu, PKS merupakan bagian kecil dari gambaran demokrasi Indonesia.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.