Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Politik » Demokrasi » Saiful Mujani: “Ritual Nahdliyin, Modal Sosial Demokrasi”
Saiful Mujani

Saiful Mujani: “Ritual Nahdliyin, Modal Sosial Demokrasi”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Jadi, ibadah yang dikerjakan secara sendirian itu, secara sosial, tidak ada artinya?

Ya, jelas. Per-definisi saja ibadah itu adalah urusan mereka dengan Tuhannya saja. Dalam tradisi Amerika, bukan ajaran Kristen-nya per-se yang berarti pro-demokrasi, tapi terjemahan ajaran Kristen dalam konsep gereja dan civil societykeagamaan itulah yang dalam tradisi Protestan ikut membantu tumbuhnya kolektivitas yang mendukung demokrasi di Amerika.

Anda juga membahas ritual NU dalam disertasi. Apa argumen yang melatari Anda sehingga ritual NU disebut sebagai modal sosial demokrasi?

Dalam tradisi NU, kita mengenal praktik yasinan, manakiban, tahlilan, tujuh harian bagi orang yang meninggal, haul, dan lain-lain. Praktik-praktik itu, dalam temuan dua penelitian saya secara nasional tahun 2001 dan 2002, mempunyai efek ganda.

Biasanya, orang yang aktif dalam kegiatan itu akan aktif juga dalam organisasi-organisasi “sekuler”. Orang yang aktif di NU misalnya, cenderung aktif juga di organisasi Karang Taruna, PKK, dan klub-klub olah raga dan seni budaya.

Dengan begitu, dalam diri mereka ada semacam peran-peran dan status sosial yang lebih kompleks. Itulah yang menjadikan seorang yang religius tadi menjadi positif untuk konteks demokrasi. Sebab, basis sosial semacam itulah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh demokrasi kalau kita melihatnya dari sisi masyarakat.

Bagaimana cara ritual NU itu memperantarai kehidupan demokrasi?

Kalau orang terlibat dalam suatu kolektivitas, apapun bentuknya, maka secara sosiologis, aspek kolektivitas itulah yang urgen untuk kehidupan politik. Dalam kolektivitas semacam itu, seseorang akan lebih mendapat banyak informasi, dan merasa terlibat dalam kehidupan sosial.

Dengan begitu, mereka menjadi lebih concern dengan persoalan-persoalan publik. Itulah basis yang paling dasar dari demokrasi. Sebab, demokrasi tanpa adanya perasaan engaged, atau keterlibatan secara sosial, tidak mungkin terbentuk.

Apakah kegiatan-kegiatan kolektif yang tidak berdasar motif agama, seperti sedekah laut, sedekah bumi dan lain-lain, juga termasuk modal sosial untuk demokrasi?

Persis. Intinya adalah kolektivitas. Kalau agama tak diterjemahkan dalam bentuk kolektivitas tadi, maka tak menjadi modal yang positif bagi pembentukan dan penguatan demokrasi. Kalau mau dicarikan contohnya akan banyak sekali.

Akan tetapi, intinya adalah: keterlibatan dalam sebuah organisasi atau ritual yang sifatnya kolektif akan melibatkan diri kita dalam persoalan-persoalan yang bersifat umum, publik, dan kemasyarakatan. Dari situ akan muncul dorongan untuk terlibat dalam kegiatan politik yang berbasis partisipasi, sebagai inti dari demokrasi itu sendiri.

Apa yang pokok dari keterlibatan individu dalam kehidupan sosial-keagamaan?

Yang pokok adalah bagaimana seorang individu atau warga masyarakat bisa masuk dalam kompeksitas kehidupan sosial. Itu sangat bergantung pada media atau perantara yang ada dalam masyarakat. Dalam sebuah masyarakat yang posisi agama kurang penting, maka medianya adalah media yang “sekuler” seperti klub olah raga, kelompok jaipongan dan lain-lain.

Tapi, dalam masyarakat kita yang terkenal religius ini, agama menjadi modal sosial yang sangat penting. Kita tidak perlu lagi membuat sesuatu yang baru. Kita pakai saja modal sosial yang ada. Lebih efisien, bukan?

Dalam kenyataannya, agama selalu menjadi perantara dalam membawa warga negara dalam kehidupan yang kompleks. Memang, belum tentu kegiatan-kegiatan dalam sebuah organisasi keagamaan itu akan membuat orang lebih terbuka, pluralis dan lain-lain. Itu benar, memang.

Tapi secara empiris, dalam pengertian yang saya temukan dalam studi saya, asumsi bahwa agama merupakan sumber ekslusivisme tak perlu, bahkan jangan dibesar-besarkan. Itu asumsi teori saja sebenarnya. Dasar empiris yang saya temukan di masyarakat kita, sebenarnya tidak demikian. Watak organisasi-organisasi sosial keagamaan di masyarakat kita tidak didasarkan pada asumsi-asumsi yang negatif tadi.

Organisasi sosial-keagamaan mainstream seperti NU dan Muhamadiyah, meski bukan organisasi yang pluralis karena tidak melibatkan orang Kristen, Hindu, dan lain-lain dalam struktur kepengurusan mereka, tetap saja tidak dibangun untuk memusuhi warga negara non-muslim.

Oleh karena itu, warga NU atau Muhamadiyah bisa berinteraksi secara luas dengan kelompok-kelompok yang berbeda agama dan pandangan dengan mereka. Maka, organisasi keagamaan bisa menjadi jembatan untuk melihat dunia secara lebih luas, kompleks, beragam, dan warna warni.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.