Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Politik » Demokrasi » Saiful Mujani: “Ritual Nahdliyin, Modal Sosial Demokrasi”
Saiful Mujani

Saiful Mujani: “Ritual Nahdliyin, Modal Sosial Demokrasi”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Keterlibatan seseorang dalam asosiasi-asosiasi keagamaan maupun non-keagamaan ternyata berkorelasi positif terhadap penguatan demokrasi. Pada konteks mikro, dimensi kolektif dalam ritual NU juga signifikan dalam rangka mempertebal jaringan sosial sehingga pada gilirannya nanti mampu memediasi persoalan-persoalan publik.

Inilah sebagian temuan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta tahun 2001 dan 2002 yang diarsiteki Saiful Mujani. Berikut petikan wawancara Burhanuddin dengan Saiful Mujani, Direktur Freedom Institute yang baru saja menyelesaikan doktoralnya di Ohio State University, Amerika, pada 10 Juni 2003:

 

Mas Saiful, disertasi Anda dinilai telah mementahkan klaim Samuel P. Huntington yang punya preposisi bahwa makin saleh seorang muslim cenderung makin tidak demokratis. Mengapa klaim Huntington tidak punya dasar empiris di Indonesia?

Studi Huntington, meski sangat terkenal dan dibaca di mana-mana, sesungguhnya lebih bersifat jurnalistik saja. Tesis tersebut didasarkan atas observasi dan opini yang berkembang di media massa. Opini tersebut biasanya didasarkan atas kesan-kesan sekilas tentang kehidupan dan praktik politik di negara-negara muslim.

Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan hubungan antara Islam dan demokrasi secara lebih sistematis, maka bisa dipahami kalau argumen-argumen yang dia kembangkan tidaklah cukup kuat secara empiris.

Di samping itu, dasar informasi yang Huntington pakai untuk mengembangkan argumennya, adalah diskripsi sejarah Islam masa lampau. Jadi, tidak berdasar pada kehidupan yang betul-betul nyata dalam masyarakat muslim sekarang ini. Karenanya, wajar saja bila pandangan-pandangan dan sikap-sikap politik umat Islam masa lalu itu tidak sesuai dengan demokrasi.

Anda ingin mengatakan bahwa demokrasi adalah gejala baru di manapun juga?

Ya, demokrasi bagaimana pun juga adalah gejala baru, yang awalnya berkembang di negara-negara Barat. Demokrasi merupakan produk akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bahkan, di Amerika Serikat saja hak-hak politik warga kulit hitam baru diakui sejak tahun 1960-an kemarin.

Jadi belum sampai setengah abad lamanya. Kalau Islam disebut tidak sesuai dengan demokrasi, berdasarkan observasi masa lampau yang sudah lewat, wajar saja hasilnya seperti itu.

Tapi, perlu diingat, umat Islam —sebagaimana umat lainnya—mengalami perubahan dalam sikap dan pandangan dalam kehidupan keagamaan. Nah, itulah yang oleh Huntington tidak diperhatikan dengan seksama.

Judul disertasi Anda menarik: Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Participation in Post Suharto Era (2003). Seorang yang religius memungkinkan menjadi seorang demokrat. Komentar Anda?

Sebenarnya, temuan saya ini paralel saja dengan temuan orang-orang seperti Alexis Tocqueville di Amerika yang termuat dalam bukunya yang terkenal itu, Democracy In America. Tocqueville mendeskripsikan bagaimana seorang yang religius, dan aktif dalam kegiatan keagamaan, juga menjadi demokratis sekaligus punya sumbangan bagi perkembangan demokrasi. Saya coba mencermati hal itu dalam konteks Indonesia; apakah hal itu paralel terjadi di sini?

Nah, urgensi agama dalam hubungannya dengan demokrasi akan terlihat bila agama diterjemahkan dalam kelompok-kelompok sosial yang menjadi kekuatan kolektif, membentuk jejaring sosial, dan seterusnya. Agama bukan hanya menjadi kekuatan individual. Oleh karena itu, urgensi agama di Amerika, dalam konteks Tocqueville, adalah ketika dia diterjemahkan dalam lingkup gereja, organisasi-organisasi keagamaan atau civil society.

Bagaimana jika diturunkan dalam konteks Indonesia?

Konteks Indonesia, hal sama juga bisa terjadi. Tentu saja relatif sifatnya. Tapi yang terpenting ialah semangat, keimanan, dan keyakinan umat Islam itu diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat kolektif. Misalnya, rajin berpartisipasi dalam organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, atau Majlis Taklim. Kegiatan-kegiatan tersebut membuat umat menjadi terbuka terhadap kehidupan sosial yang lebih kompleks.

Apakah orang-orang yang socially engaged (terlibat secara sosial) dalam ritual secara kolektif lebih reseptif dan suportif terhadap isu-isu demokrasi dan civil society?

Ya. Agama yang diterjemahkan dalam kelompok atau organisasi keagamaan yang lebih sosial sifatnya, merupakan sarana yang menjembatani realisasi nilai-nilai agama dengan kehidupan sosial-politik. Seorang muslim akan sadar dan lebih terbuka untuk melihat kompleksitas kehidupan sosial mereka, bahwa ternyata di sekitar mereka banyak sekali keragaman.

Dengan demikian, mereka dituntut lebih toleran, terbuka, dan pluralis dibanding orang-orang yang beragama secara ritualistik-individual semisal mereka yang rajin puasa sunnah sendiri atau bertahajud di gelap malam sendirian.

Nah, ibadah-ibadah tersebut, sekalipun penting dan pokok dalam agama, kalau ditarik lebih lanjut dalam kehidupan sosial-politik yang lebih luas, tidaklah terlalu bermakna. Makanya, hanya dimensi-dimesi ritual yang punya aspek kolektivitas sajalah yang lebih diperlukan dalam konteks demokrasi. Misalnya, salat berjamaah. Dalam Islam pun, salat berjamaah lebih banyak pahalanya ketimbang munfarid ha..ha..

Jadi, ibadah yang dikerjakan secara sendirian itu, secara sosial, tidak ada artinya?

Ya, jelas. Per-definisi saja ibadah itu adalah urusan mereka dengan Tuhannya saja. Dalam tradisi Amerika, bukan ajaran Kristen-nya per-se yang berarti pro-demokrasi, tapi terjemahan ajaran Kristen dalam konsep gereja dan civil societykeagamaan itulah yang dalam tradisi Protestan ikut membantu tumbuhnya kolektivitas yang mendukung demokrasi di Amerika.

Anda juga membahas ritual NU dalam disertasi. Apa argumen yang melatari Anda sehingga ritual NU disebut sebagai modal sosial demokrasi?

Dalam tradisi NU, kita mengenal praktik yasinan, manakiban, tahlilan, tujuh harian bagi orang yang meninggal, haul, dan lain-lain. Praktik-praktik itu, dalam temuan dua penelitian saya secara nasional tahun 2001 dan 2002, mempunyai efek ganda.

Biasanya, orang yang aktif dalam kegiatan itu akan aktif juga dalam organisasi-organisasi "sekuler". Orang yang aktif di NU misalnya, cenderung aktif juga di organisasi Karang Taruna, PKK, dan klub-klub olah raga dan seni budaya.

Dengan begitu, dalam diri mereka ada semacam peran-peran dan status sosial yang lebih kompleks. Itulah yang menjadikan seorang yang religius tadi menjadi positif untuk konteks demokrasi. Sebab, basis sosial semacam itulah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh demokrasi kalau kita melihatnya dari sisi masyarakat.

Bagaimana cara ritual NU itu memperantarai kehidupan demokrasi?

Kalau orang terlibat dalam suatu kolektivitas, apapun bentuknya, maka secara sosiologis, aspek kolektivitas itulah yang urgen untuk kehidupan politik. Dalam kolektivitas semacam itu, seseorang akan lebih mendapat banyak informasi, dan merasa terlibat dalam kehidupan sosial.

Dengan begitu, mereka menjadi lebih concern dengan persoalan-persoalan publik. Itulah basis yang paling dasar dari demokrasi. Sebab, demokrasi tanpa adanya perasaan engaged, atau keterlibatan secara sosial, tidak mungkin terbentuk.

Apakah kegiatan-kegiatan kolektif yang tidak berdasar motif agama, seperti sedekah laut, sedekah bumi dan lain-lain, juga termasuk modal sosial untuk demokrasi?

Persis. Intinya adalah kolektivitas. Kalau agama tak diterjemahkan dalam bentuk kolektivitas tadi, maka tak menjadi modal yang positif bagi pembentukan dan penguatan demokrasi. Kalau mau dicarikan contohnya akan banyak sekali.

Akan tetapi, intinya adalah: keterlibatan dalam sebuah organisasi atau ritual yang sifatnya kolektif akan melibatkan diri kita dalam persoalan-persoalan yang bersifat umum, publik, dan kemasyarakatan. Dari situ akan muncul dorongan untuk terlibat dalam kegiatan politik yang berbasis partisipasi, sebagai inti dari demokrasi itu sendiri.

Apa yang pokok dari keterlibatan individu dalam kehidupan sosial-keagamaan?

Yang pokok adalah bagaimana seorang individu atau warga masyarakat bisa masuk dalam kompeksitas kehidupan sosial. Itu sangat bergantung pada media atau perantara yang ada dalam masyarakat. Dalam sebuah masyarakat yang posisi agama kurang penting, maka medianya adalah media yang "sekuler" seperti klub olah raga, kelompok jaipongan dan lain-lain.

Tapi, dalam masyarakat kita yang terkenal religius ini, agama menjadi modal sosial yang sangat penting. Kita tidak perlu lagi membuat sesuatu yang baru. Kita pakai saja modal sosial yang ada. Lebih efisien, bukan?

Dalam kenyataannya, agama selalu menjadi perantara dalam membawa warga negara dalam kehidupan yang kompleks. Memang, belum tentu kegiatan-kegiatan dalam sebuah organisasi keagamaan itu akan membuat orang lebih terbuka, pluralis dan lain-lain. Itu benar, memang.

Tapi secara empiris, dalam pengertian yang saya temukan dalam studi saya, asumsi bahwa agama merupakan sumber ekslusivisme tak perlu, bahkan jangan dibesar-besarkan. Itu asumsi teori saja sebenarnya. Dasar empiris yang saya temukan di masyarakat kita, sebenarnya tidak demikian. Watak organisasi-organisasi sosial keagamaan di masyarakat kita tidak didasarkan pada asumsi-asumsi yang negatif tadi.

Organisasi sosial-keagamaan mainstream seperti NU dan Muhamadiyah, meski bukan organisasi yang pluralis karena tidak melibatkan orang Kristen, Hindu, dan lain-lain dalam struktur kepengurusan mereka, tetap saja tidak dibangun untuk memusuhi warga negara non-muslim.

Oleh karena itu, warga NU atau Muhamadiyah bisa berinteraksi secara luas dengan kelompok-kelompok yang berbeda agama dan pandangan dengan mereka. Maka, organisasi keagamaan bisa menjadi jembatan untuk melihat dunia secara lebih luas, kompleks, beragam, dan warna warni.

Berarti kita punya modal sosial demokrasi yang banyak yang lahir dari rahim sosio-religio budaya kita sendiri?

Memang. Yang menjadi fokus perhatian saya adalah ritual-ritual kolektif itu. Dalam ritual yasinan, tahlilan, manaqiban dan lain-lain terdapat dimensi transedentalnya, yaitu niat ibadah pada Allah. Hanya saja, implikasi ritual itu juga banyak kita temukan. Dalam ritual yasinan, kita 'kan tidak hanya membaca yasin, tapi juga bersilaturahmi, bertemu dengan orang lain dan saling sapa. Itulah yang dalam konteks demokrasi disebut sebagai civic engagement, keterlibatan sivik.

Belakangan ini, ada gerakan Islam baru (new Islamic movement) di luar NU dan Muhamadiyah yang mengembangkan orientasi politik Islamis. Apakah fenomena itu bisa bernilai positif untuk menunjang demokrasi?

Itu pertanyaan yang sangat pokok dan penting. Kelompok yang Anda sebut sebagai Islamis, atau kadang disebut fundamentalis, militan atau radikal, kalau dilihat dari segi kuantitasnya di masyarakat, tergolong kecil.

Tapi kelompok kecil ini sering menjadi penting karena sangat aktif secara parokial. Artinya, aktif untuk dirinya sendiri saja, tidak keluar dan terlibat di wilayah lain, sehingga dimensi pluralisme yang diharapkan, tidak tumbuh dari kelompok semacam ini.

Kalau kita perhatikan secara sekilas, para aktivis Islamis dan radikal ini sering juga membentuk kantong-kantong tersendiri, atau dalam istilah Emmanuel Sivan disebut sebagai enclave culture. Mereka tak bergaul dengan masyarakat dan membuat komunitas sendiri.

Lihatlah para aktivis yang terlibat dalam kasus bom Bali misalnya, mereka memang masuk ke daerah-daerah perkampungan tertentu, tapi tidak bergaul dengan masyarakat setempat. Mereka tidak bersosialisasi, tapi menjadi seorang yang asing.

Nah, orang semacam ini sesungguhnya ialah manusia yang teralienasi. Oleh karena itu, sumbangannya untuk memperkaya dan memperluas kesadaran kolektif dan kompleksitas kehidupan sosial menjadi tidak hadir. Di samping itu, tingkah demikian juga tidak bisa dipisahkan dari cara pandang mereka terhadap agama tentunya.

Ada aliran agama yang sulit menerima ritual-ritual keagamaan yang berdimensi kolektif karena dinilai bid'ah. Mereka lebih menyukai konsep hijrah yang diterjemahkan sebagai eksodus lahir dan batin dari kehidupan sosial yang diklaim bernuansa jahiliyah. Apa komentar Anda?

Saya melihat persoalannya secara empiris saja. Secara sekilas, kita melihat tradisi yang menganggap praktik atau ritual keagamaan seperti yang dijalankan kalangan Nahdiyyin di Indonesia ataupun Syiah di Iran yang kaya itu sebagai bid'ah oleh sekte Wahabi di Arab Saudi. Kita tahu, sekte puritanis seperti Wahabi ini menekankan pada apa yang murni, yang otentik saja dari agama. Tapi kita bisa juga memperdebatkan tentang apa yang disebut otentik itu.

Hanya saja, kepentingan saya dalam studi ini adalah melihat sejauh mana sebuah ritual agama, apapun bentuknya, memungkinkan atau tidak, untuk menjadi semacam basis bagi pertumbuhan demokrasi.

Sekiranya modal sosial yang ada di dalam tradisi kita tadi, yang mendorong orang untuk hidup secara kolektif dan terlibat secara sosial dimusnahkan karena dianggap bid'ah, bahkan kasus-kasus tertentu diklaim musyrik, maka tindakan itu tidak akan mendukung ke arah demokrasi. Gerakan tarekat yang punya aspek kolektivitas yang besar sayang jika dihilangkan semata-mata karena dianggap bid’ah.

Coba lihat, betapa kehidupan keagamaan di Arab Saudi begitu kering. Di situlah akar fundamentalisme dan konservatisme Islam yang sangat anti demokrasi berkembang. Sebab apa? Mereka memandang kehidupan ini begitu simpel. Mereka tidak membawa umat Islam dalam kehidupan yang sangat kaya, dan heterogen secara sosial-budaya.

Artinya, jika umat Islam makin terlibat dalam kehidupan sosial, maka ia makin terhindar dari benih-benih fundamentalisme?

Ya. Perasaan dan pengalaman atas kompleksitas kehidupan sosial itu akan diperkenalkan melalui kehidupan ritual yang bersifat kolektif tadi. Oleh karena itu, kita bisa menyaksikan orang-orang sufi termasuk yang cukup toleran. Ini karena ada dimensi sosial yang mereka rasakan, lihat, dan alami sendiri. Dengan begitu, mereka tahu bahwa hidup bukan hanya hitam-putih, atau untuk ibadah yang sifatnya personal saja.

Tadi Anda bicara soal ritual NU sebagai modal sosial demokrasi. Dalam konteks Muhamadiyah, tentu perantaranya adalah amal usaha dan unit-unit organisasi. Bukan begitu?

Persis. Saya perlu tekankan, bahwa kesemua itu adalah salah satu modal saja. Modal sosial itu tidak tunggal, ada banyak bentuknya. Muhamadiyah, walau mungkin tidak seintensif NU dalam yasinan atau tahlilan, tetap saja terlibat dalam kehidupan keagamaan dalam bentuk yang lain. Hal ini juga bagian kolektivitas yang didorong motif-motif keagamaan.

Menurut saya, selama ini aktivitas semacam ini sangat positif, sehingga orang-orang yang aktif di NU dan Muhamadiyah, dalam studi saya, telah memberi kontribusi positif untuk penguatan demokrasi kita.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.