Home » Politik » Dunia Islam » Ke Turki Kita Mengaji
erdogan

Ke Turki Kita Mengaji

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Kemenangan besar Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dalam pemilihan umum Turki 3 November lalu benar-benar mencengangkan. Partai yang baru berusia 12 bulan ini menangguk 34,4 persen suara dalam pemilu yang diikuti duapuluhan partai. Ini suatu kemenangan mayoritas besar (landslide) pertama dalam 15 tahun.

Dari tak punya wakil sama sekali di parlemen Turki, AKP kini menduduki 364 dari 550 kursi parlemen -– hanya kurang 4 kursi untuk menggenggam mandat mengubah Konstitusi 1982 yang disusun tentara setelah kudeta 1980.

Adalet va Kalkinma Partisi memikat pemilih karena citra bersihnya di tengah kancah politik Turki yang korup dan dilanda inflasi 80 persen (tertingi dalam 50 tahun terakhir). Meski dibantah oleh para petingginya, AKP jelas berakar Islam.

Sejumlah pemimpinnya adalah bekas tokoh Refah, partai Islam yang sempat memerintah selama 10 bulan pada 1996-97, sebelum dikudeta halus oleh tentara yang menempatkan diri sebagai pengawal Kemalisme.

Ciri Islam juga terkesan jelas dari riwayat pemimpinnya yang berusia 48, Recep Tayyip Erdogan. Banyak mendapat pelajaran politik dari mentor Necmettin Erbakan (ketua Refah dan eks PM), Erdogan pernah dipenjara pada 1998 dengan dakwaan membangkitkan sentimen agama.

Walikota Istanbul yang populer itu tampil di suatu acara membawakan puisi yang baitnya berbunyi: masjid adalah barakku/kubah adalah topi bajaku/menara bayonetku/dan iman adalah serdaduku.

Dengan itu ia divonis 9 bulan, dan menjalani hukuman 4 bulan penjara. Status eks narapidana inilah yang merintanginya menjadi perdana menteri, meski ia sedang berusaha mengubah ketentuan ini, dan meski para diplomat asing telah memperlakukannya sebagai PM terpilih. Jika ia gagal, kemungkinan besar yang akan menjadi PM adalah Abdullah Gul, menteri luar negeri di masa pemerintahan Refah, yang kini berstatus partai terlarang.

Turki memang bukanlah negara sekular sebagaimana yang lazim dipahami tentang istilah ini. Di negara Kemalis Turki, tentara terus menerus menjalankan politik “sekular fundamentalis”, sehingga banyak aspek-aspek sosial yang berbau agama tidak bisa dijalankan oleh rakyat, meski hal-hal yang sama bisa mereka nikmati di negara-negara sekular Barat.

Misalnya dalam soal kerudung, yang sejak 1997, menyusul pembekuan terhadap Refah, dilarang makin keras di kantor dan sekolah-sekolah pemerintah serta pengadilan. Di semua negara Eropa, para imigran Turki malah leluasa memakai jilbab. Ini pula sebabnya Erdogan mengirim semua puterinya belajar di Amerika, tempat mereka bisa nyaman berkerudung. Negeri-negeri Muslim memang paling gemar berekstrem ria.

Isu inilah yang kini dihadapi oleh AKP -– suatu isu yang, sungguh aneh, jauh lebih serius dibanding isu hukuman mati, yang kini sudah dihapus. Apakah Erdogan (maupun Gul) akan membiarkan isteri-isteri mereka tampil berkerudung dalam acara-acara kenegaraan?

Sejauh ini Erdogan selalu menjawab diplomatis atas pertanyaan tentang isu remeh yang diseriusi ini. Yang sudah jelas Erdogan telah menyatakan komitmennya pada prinsip sekularisme. Ia menyebut sekularisme adalah syarat penting bagi demokrasi.

Platform partainya pun menyatakan bahwa “Ide dasar yang melandasi sekularisme adalah imparsialitas negara terhadap semua keyakinan agama. Dalam arti ini sekularisme adalah juga prinsip kebebasan. Sekularisme….membatasi (wewenang) negara, bukan individu”.

Ia juga mengikuti garis pendahulunya -– PM Bulent Ecevit dari Partai Kiri Demokrat –- dalam isu keharusan adanya mandat PBB dalam serangan terhadap Irak. Erdogan pun tak mengutak-atik kehadiran pangkalan militer Amerika di Incrilik; akan melanjutkan komitmen pada IMF yang sudah menjanjikan bantuan reformasi ekonomi senilai US$ 16 miliar. Dan, yang terpenting, adalah komitmen Erdogan untuk mengupayakan Turki menjadi anggota Uni Eropa, bahkan menjadikan hal ini sebagai prioritasnya.

Nasib Turki akan ditentukan dalam sidang bulan depan di Kopenhagen. Di sanalah permohonan Turki, yang telah melamar sejak 1963 dan baru diterima sebagai calon anggota pada 1999, akan ditentukan waktu pembahasannya dalam kerangka keanggotaan penuh. AS akan makin menekan Uni Eropa agar segera menerima Turki, antara lain sebagai imbalan bagi dukungan atas rencana serangan AS terhadap Irak.

Sejauh ini keinginan Turki selalu dimentahkan dengan berbagai alasan. Misalnya bahwa wilayah Turki yang masuk Eropa hanya 16 persen. Ada pula kecurigaan religius: bagaimanapun Turki adalah negeri yang 90 persen lebih penduduknya adalah Muslim. Dan, jangan lupa, Turki sebelumnya adalah pusat imperium Usmani, kekhalifahan terakhir Islam yang berbagi sejarah pertarungan panjang dengan Barat.

Namun para petinggi Uni Eropa menampik kecurigaan religius ini. Alasan utama keberatan mereka adalah buruknya catatan demokratis dan HAM Turki, yang memang sulit dibantah. Dalam hal ini Turki melengkapi “misteri besar” yang melingkupi semua negara berpenduduk mayoritas Muslim: rendahnya penghormatan terhadap HAM (meski tentu saja tak sedikit negara non-Muslim yang catatan HAM-nya pun buruk).

Kini catatan HAM Turki lumayan membaik. Selain hukuman mati dihapus, budaya dan bahasa Kurdi juga sudah dilegalkan. Isu Kurdi inilah yang menjadi keprihatinan utama Eropa.

Diterimanya Turki dalam Uni Eropa akan merupakan eksperimen yang amat penting dalam konteks hubungan Islam-Kristen. Uni Eropa, sebuah “klub Kristen” yang menempati “benua Kristen”, akan punya satu-satunya anggota Muslim –- malah bisa menjadi anggota yang berpenduduk terbesar. Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa, melengkapi keanggotaannya dalam NATO, diharapkan bisa menjadi semacam jembatan bagi kerja sama Kristen dan Islam yang lebih luas.

Dari riwayat karir dan pernyataan-pernyataannya selama ini, tampak bahwa Erdogan -– juga mayoritas fungsionaris partainya -– punya visi keislaman yang cerah dan moderat, setidaknya dibanding partai-partai Islam fundamentalis yang kalah telak dalam pemilu kemarin.

AKP bahkan bisa lebih maju dibanding Refah, yang sesungguhnya juga bergaris Islam moderat, namun eksperimennya terlalu cepat diganggu oleh tentara, yang penjatuhannya kemudian direstui Amerika, meski pada awalnya AS menerima Refah.

Kali ini tentara merestui, terlepas dari kemungkinan alasan-alasan pragmatisme politik belaka, lantaran terlalu besarnya dukungan pada AKP. Bagi pengamat terkemuka Cenghis Candar, kemenangan AKP mewakili kemenangan Islam moderat, dan menjadikan Islam bukan lagi pemain di pinggiran melainkan berdiri kokoh di kancah utama politik.

Dan yang penting, AKP tetap berkomitmen menjaga prinsip sekularisme, yang mudah-mudahan di masa mendatang makin menyerupai sekularisme Barat, bukan versi “fundamentalis” dan anti-agama seperti dianut para jenderal Kemalis, yang visi sekularnya kuno dan terbelakang, sehingga begitu sibuk mengurusi soal kerudung yang mereka pandang sebagai simbol politik.

Erdogan (atau Abdullah Gul) juga bisa bergandeng serasi dengan Presiden Ahmad Necdet Sezer, bekas ketua Mahkamah Konstitusi yang juga komited pada prinsip sekularisme dan kritis terhadap dominasi eksesif tentara.

Masa pemerintahan AKP akan merupakan periode bersejarah dalam konteks mungkinnya sebuah pemerintahan berakar Islam tampil modern, demokratis, sekular, percaya-diri karena soliditas dukungan rakyat dan sanggup berintegrasi secara wajar dalam pergaulan antar-bangsa.

Mudah-mudahan AKP benar-benar memanfaatkan peluang sejarah ini untuk membuktikan bahwa pemerintahan dari sebuah negara berpenduduk mayoritas Islam tak sungkan berintegrasi dalam sistem internasional berdasarkan prinsip-prinsip sejati demokrasi.

Ia bisa membiarkan penduduknya mengembangkan budaya berdasar keyakinan religius mereka. Namun dalam konteks kenegaraan mereka harus realistis bahwa aturan main kenegaraan tidaklah mungkin –- dan memang tak perlu -– dijalankan dengan aturan-aturan formal keagamaan yang sangat tidak memadai untuk mengatur masyarakat modern yang niscaya plural, dengan segala diferensiasi sosialnya yang amat kaya, dan dengan keharusan berinteraksi dalam sistem internasional yang beradab.

Pemerintahan AKP juga boleh berupaya mengurangi ekstremitas sekularisme para jenderal Turki, yang hanya akan mengucilkan rakyatnya sendiri dan melahirkan sikap-sikap kontraproduktif dari mereka. Sebuah negara, suatu masyarakat yang sehat, tak mungkin dibangun dengan ekstremisme.

Di masa hubungan Barat-Islam yang menyentuh titik-nadir ini, Turki bisa memberi sumbangan positif untuk menjembatani dua dunia yang mestinya tak berseteru itu. Sebab perseteruan hanya merugikan pengembangan peradaban dunia bersama; terutama merugikan pihak yang jauh lebih lemah, yakni dunia Islam yang memayungi seperlima warga bumi.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.