Home » Politik » Ifdal Kasim: “Tuhan Tak Perlu Hukum Pidana”
Ifdhal Kasim (Foto: lensaindonesia.com)

Ifdal Kasim: “Tuhan Tak Perlu Hukum Pidana”

4/5 (1)

Bagaimana menentukan korban nyata dalam delik penghinaan atas agama ini? Kalau saya dihina, jelas saya korban dan akan memperkarakan orang yang menghina saya. Tapi kalau ada yang menghina Tuhan, siapa yang nantinya merasa menjadi korban?

Di situlah proses penegakan hukumnya jadi ruwet. Saya membayangkan, yang akan mewakili keagungan Tuhan itu nantinya adalah umat tertentu, terutama dari penafsiran kalangan yang mainstream. Mereka inilah yang nantinya akan lebih banyak bicara dalam kasus-kasus penghinaan terhadap agama.

Selama ini, sebelum menjerat orang yang dituduh menghina agama, polisi biasanya sudah menyiapkan dan meminta keterangan saksi-saksi ahli. Saksi ahli yang dipanggil biasanya berasal dari komunitas keagamaan yang pemikirannya mainstream dan pasti akan memberatkan terdakwa.

Contohnya kasus Lia Aminudin. Yang menjadi saksi-saksi polisi adalah orang-orang yang secara pandangan keagamaan sudah pasti tidak setuju dengan interpretasi agama ala Lia Aminudin. Orang-orang yang diajukan ibu Lia sendiri, yang melihat agama secara lebih luas dan dari berbagai aspeknya, tidak begitu didengarkan.

Yang terjadi di pengadilan adalah perebutan otoritas dalam menafsirkan agama. Dan, otoritas itu tentu saja akan berada di tangan aliran keagamaan yang dominan. Padahal, mereka tidak menjadi korban langsung paham keagamaan Ibu Lia; bahkan Ibu Lia-lah yang menjadi korban mereka.

Selain soal ketidakjelasan korban, aspek apa lagi yang menjadi keberatan kalangan penentang revisi ini?

Persoalan keagamaan itu tidak perlu semuanya masuk dalam delik hukum. Banyak persoalan agama yang mesti disisakan dalam wilayah komunitas. Komunitaslah yang menimbang-nimbang. Tidak mesti semua perkara agama harus kita masukkan ke butir-butir hukum.

Kalau kita berkaca pada negara seperti Inggris atau Australia yang juga punya delik agama, maka kita akan tahu bahwa sejak diundangkan, hanya tiga kasus yang bisa ditindaklanjuti pengadilan dari 30 tahun usia undang-undang itu.

Soalnya, sangat sulit membuktikan kasus ini di pengadilan. Sebab, mau tidak mau, orang harus membuktikan dulu apakah ada unsur kesalahan yang diperbuat oleh orang yang dituntut itu, dan siapa korban nyatanya.

Misalnya soal menghina keagungan Tuhan. Ukurannya tentu sangat subyektif: apakah seseorang itu memang bermaksud menghina atau tidak dan siapa korbannya? Jadi perlu dilihat minds-area atau alam pikirannya. Nah, unsur itulah yang susah dibuktikan. Ini menyangkut soal motif. Jadi, terdakwa harus dengan sengaja melakukan penghinaan itu.

Kalau tidak ada unsur kesalahan dan kesengajaan, dia tidak bisa dipidanakan. Kita tahu, kini banyak orang yang menulis puisi, cerpen, atau apapun yang diaggap menggugat Tuhan; bagaimana menentukan motifnya?

Biasanya itu hanya ungkapan simbolik atau sebentuk kritik. Semua itu susah dilihat di proses pengadilan. Kalau kita ke Eropa, kita bisa menemukan tulisan-tulisan pinggiran jalan yang misalnya menyebutkan ”Yesus sudah mati” atau ”Tuhan sudah mati”. Tapi orang kan tidak dipidana untuk kasus seperti itu.

Nah, pada zaman yang sudah modern seperti ini, kita tampaknya ingin kembali ke situasi yang sangat tertutup dengan membuat pasal-pasal yang mungkin saja mempertajam konflik keagamaan. Kita tahu, maksud RUU ini mungkin untuk menciptakan kerukunan beragama. Tapi faktanya, justru bukan itu yang terjadi.

Sebab, pasal-pasal ini akan ikut merangsang mudahnya orang tersinggung dan mengajukan orang lain ke pengadilan. Karena tersinggung secara pribadi, secara subyektif orang lain akan dianggap menghina. Seseorang mungkin saja menyinggung ajaran agama atau kitab suci dalam sebentuk kritik, tapi mengapa mesti ada orang tertentu yang tersinggung? Ajaran agama sendiri kan punya banyak doktrin. Nanti akan banyak sekali pengaduan.

Apakah para ahli hukum yang mengajukan revisi sadar akan fakta kemajemukan pemahaman keagamaan yang tak mungkin diatur perundang-undangan itu?

Itu yang saya kurang mengerti. Mestinya para pembuat UU itu bisa menyadari bahwa dari segi doktrin, setiap agama memiliki banyak variasi. Karena itu, kalau orang melanggar doktrin agama, dia tak bisa serta-merta disebut melanggar tindak pidana.

Paling banyak, dia disebut berdosa saja. Karena itu, bagi saya aturan pidana mestinya tidak masuk ke detil ajaran agamanya. Yang lebih baik dan perlu justru bagaimana hukum pidana memproteksi kebebasan orang dalam beragama dan memilih agamanya. Orang yang menyerang orang lain karena berbeda keyakinan agama, mereka itulah yang harus dipidana.

Jadi, yang diproteksi bukan keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan tidak perlu kita proteksi lewat hukum pidana. Umatlah yang memproteksinya melalui ibadah. Jadi kita tak perlu memakai tangan negara untuk menjaga keagungan Tuhan.

Karena itu, di negara-negara maju, kriminalisasi agama lebih banyak mengarah pada aspek penyerangan atau pelecehan hak orang lain untuk meyakini suatu agama. Sebab, soal agama merupakan hak individu setiap orang.

Nah, hak itulah yang seharusnya dijaga. Fungsi hukum pidana di sini adalah sebagai bentuk perlindungan atas hak beragama, terhadap cara orang menjalankan agamanya sesuai dengan hati nuraninya, bukan membincangkan detil agamanya.

RUU ini kelihatannya menjadi bagian dari menguatnya iklim intoleransi beragama di Tanah Air dewasa ini. Alih-alih menguatkan toleransi, ia tampaknya justru mengakomodasi kalau bukan mengukuhkan budaya intoleransi. Tangapan Anda?

Saya kira arahnya memang lebih ke sana. Intinya, ada kecurigaan terhadap pandangan-pandangan keagamaan yang berada di luar mainstream(Ahmadiyah, Aliran Kepercayaan, dan lain-lain), dan itu dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Jadi, pasal-pasal ini akan digunakan untuk menjaga perasaan mayoritas—dalam konteks pemahaman keagamaan—dan menfasilitasi keinginan mayoritas itu untuk menertibkan pandangan-pandangan keagamaan yang berada di luar mainstream. Mereka yang tidakmainstream itulah yang akan dikriminalisasi.

Menurut saya, tepat pada titik itulah tidak mengenanya rancangan ini. Mereka seakan menjadikan hukum pidana sebagai panacea, obat mujarab yang bisa mengatasi seluruh soal. Padahal rumusnya terbalik: hukum pidana harus difungsikan secara minimal.

Dia hanya senjata pamungkas ketika sarana lain seperti kearifan lokal dan harmoni sosial tidak ada dan tidak bisa lagi diandalkan. Dalam konteks keberagamaan, sebaiknya hukum pidana jangan digunakan. Hukum pidana baru perlu digunakan ketika seseorang merampas hak kebebasan beragama orang lain. Itulah yang perlu dikirminalisasi.

Mas Ifdal, tak semua pasal di RUU ini buruk. Ada juga pasal yang cukup baik, yaitu soal perusakan tempat ibadah yang sekarang marak terjadi di Indonesia. Apakah pasal itu masih perlu?

Revisi KUHP ini membagi delik agama ke dalam dua kategori. Pertama, delik agamanya sendiri. Yang kedua delik terhadap kehidupan beragama. Nah, pasal yang berkenaan dengan perusakan rumah ibadah atau merintangi orang yang mau beribadah secara melawan hukum dsb, sudah masuk dalam kategori sub-bab delik terhadap kehidupan beragama.

Soal itu memang mau ditampung oleh Pasal 346, 347, 348, yang akan mempidana orang yang merusak rumah ibadah, mengganggu orang beribadah, membuat keriuhan dan keonaran di dekat rumah ibadah.

Pasal-pasal ini adalah bentuk perlindungan terhadap orang yang menjalankan ibadah. Masalahnya, pasal-pasal itu jadi berlebihan karena spesifik ditujukan kepada rumah ibadah. Sebab, pasal mengenai itu sudah tercakup dalam pasal lain mengenai pengrusakan harta milik orang lain.

Kalau dianggap sebagai penekanan karena maraknya kasus pengrusakan rumah ibadah?

Tapi itu menunjukkan kalau kita kurang dapat berpikir secara lebih abstraktif, dan karena itu memerlukan sesuatu yang konkret terus. Padahal pasal tentang perusakan, membuat keributan, dan masuk ke rumah orang lain tanpa persetujuan, sudah berlaku umum di mana-mana.

Semua itu masuk tindak pidana. Jadi tidak perlu dispesifikasi seperti ini. Dengan adanya penekan itu, seakan-akan ada pengrusakan khusus dan ada perusakan umum. Menurut saya, itu tidak perlu dalam hukum pidana. Sebab, intinya sama: pengrusakan milik orang lain.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.