Home » Politik » Internasional » Wahyu Prasetyawan: “Menunggang Tradisi, Jepang Raih Modernisasi”
Wahyu Prasetyawan (Foto: katadata.co.id)

Wahyu Prasetyawan: “Menunggang Tradisi, Jepang Raih Modernisasi”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Mas Wahyu, laporan internasional 2006 tentang kebebasan beragama menempatkan Jepang di ranking yang tinggi. Itu dilihat dari aturan negara yang tidak menghambat kebebasan beragama sama sekali, dan sikap masyarakatnya yang sangat toleran terhadap beragam aliran agama. Tampaknya orang Jepang tidak ada masalah dengan agama, ya?

Sebetulnya, orang Jepang itu tidak terlalu peduli agama selama tidak menjadi ancaman. Tragedi 11 September 2001 di Amerika yang pelakunya berkaitan dengan orang Islam itu tidak terlalu dipedulikan orang Jepang. Orang Jepang itu tampaknya hanya percaya, yang penting dalam hidup adalah niat dan perbuatan baik.

Bagi orang Jepang, formalitas tidak terlalu penting; buat apa Anda ke kuil tapi kelakuan Anda jelek? Bagi mereka, kalau Anda orang beragama, yang penting Anda baik terhadap tetangga, rekan kerja, dan baik dalam hubungan sosial secara keseluruhan.

Apa ada gejala fundamentalisme atau intoleransi beragama di Jepang saat ini?

Fundamentalisme agama dulunya memang ada. Kita pernah ingat kasus Aum Sinrikyo, sekte keagamaan yang menebar gas sarin di kereta api bawah tanah yang memakan banyak korban itu. Jadi, fundamentalisme itu bukan fenomena Islam saja, tapi hampir semua agama. Bedanya, bagi sebagian negara, itu sudah jadi masa lalu dan tidak banyak ditemukan lagi, sementara di lain tempat masih banyak.

Di Jepang juga tidak ada pertentangan dan ketegangan antara state and church atau negara dan agama. Di sana, kaisar sebetulnya berperan sebagai kepala negara dan agama. Tapi ketika Jepang ingin menjadi modern, pilihannya ikut otak Eropa dalam menjalankan banyak proyek modernisasi. Sementara tradisi dipakai sebagai fasilitasi untuk “mobilisasi massa”, karena kewibawaan kaisar masih sangat tinggi. Jadi, sebagai simbol pemersatu, fungsi kaisar masih berjalan sampai sekarang.

Tapi pada level pengelolaan negara, konstitusi Jepang masihkeukeuh dengan sekularisme, kan?

Betul. Jepang memang memplokamirkan diri sebagai negara sekuler. Itu terutama tertuang dalam konstitusinya yang dibuat setelah kalah perang. Di sana, materi agama bahkan tidak diajarkan di sekolah. Tidak ada pelajaran agama Buddha misalnya di sekolah-sekolah negeri Jepang.

Bagaimana orang Jepang menilai Islam?

Islam di mata orang Jepang dapat disimpulkan dalam kata kibisi (Jepang: repot, ruwet). Artinya, kalau ikut agama Islam, mereka merasa susah karena banyak aturan nggak boleh ini nggak boleh itu. Orang Jepang itu tidak bisa membayangkan harus bangun subuh-subuh, kemudian salat, apalagi di musim dingin.

Teman-teman Jepang yang tahu saya seorang muslim bahkan geleng-geleng kepala. Jadi, menurut pengamatan saya yang bisa salah, orang Jepang itu tidak terlalu serius dengan agama. Atau, agama mungkin penting bagi mereka, tapi yang lebih penting adalah etika dan moral. Jadi, sikap orang Jepang dalam beragama tidaklah formalistis.

Ilustrasinya mungkin seperti ini. Dalam pergantian tahun, biasanya di Jepang ada perayaan keagamaan di kuil-kuil. Di saat seperti itu, mereka lumrah saja berpindah-pindah dari kuil satu agama dan aliran ke kuil agama lain. Karena itu, ada beberapa ahli yang mengatakan, sebetulnya orang Jepang itu agak sinkretis dalam beragama.

Maksudnya memang tidak blending atau mencampur-aduk satu ritual agama secara total. Gambarannya kira-kira begini. Seandainya saya menganut Buddhisme, saya fun atau menikmati. Tapi, saya juga tidak menolak bentuk-bentuk sinkretisme, sehingga saya dapat juga berkunjung dan mengenal agama-agama lain. Fenomena itu sangat lumrah di dalam masyaraat Jepang.

Mas Wahyu, kita tahu, dalam soal ekonomi, Jepang nggak pakai embel-embel agama, misalnya sistem ekonomi Buddha atau Shinto. Tadi kita juga tahu, hasilnya mumtaz alias memuaskan. Apa rahasianya?

Sistem perekonomian Jepang sekarang adalah sistem campuran. Kalau berdagang, mereka kapitalis, tapi ketika harus berhadapan dengan masyarakat sendiri, mereka sosialis. Pajak di sana sangat tinggi. Warna sosialismenya terpancar dalam konsep welfare state atau negera kesejahteraan.

Negaranya sendiri tidak terlalu sosialis. Terminologi yang tepat untuk menggambarkan sistem ekonomi yang diterapkan Jepang mungkin lebih tepatnya strong state (negara kuat). Maksudnya, pajak tetap tinggi, tapi dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk sarana pendidikan, pelayanan transportasi yang baik, dan lain sebagainya. Apakah itu tidak justru dikorupsi?

Korupsi ada, tapi tidak gila-gilaan seperti di Indonesia. Kalau ketahuan korupsi, pejabatnya biasanya mundur. Itu juga nilai-nilai penting yang mereka anut. Atau kalau sudah parah betul, mereka bunuh diri atau harakiri. Orang Jepang itu gitu, kalau sudah tidak tahan menanggung malu, ya bunuh diri.

Jadi, sistem ekonominya tidak mesti dikait-kaitkan dengan agama. Yang penting diterapkan secara adil. Kalau berdagang ya jujur; menjadi pegawai pemerintah juga jujur, dan pajak juga harus dikembalikan lagi ke masyarakat dan jangan sampai hilang di tengah jalan.

Jadi, persoalannya bukan sistem kapitalisme atau sosialisme, karena itu cuma paradigma besarnya. Kalau mau jujur, sekarang ini tidak ada lagi negara yang 100% kapitalis atau 100% sosialis. Setelah runtuhnya komunisme, yang ada di mana-mana kan tipe campuran.

Sebagai alumnus IAIN yang menuntut ilmu di Kyoto University, pernahkah Anda merasakan benturan budaya dengan orang Jepang?

Mungkin pelajaran pertama yang paling penting dan akan saya ingat terus untuk diturunkan pada anak saya nantinya, adalah perlunya pemahaman tentang pluralisme. Di Jepang, saya merasakan betapa kita harus mampu hidup berdamai dengan orang yang punya pandangan dan kepercayaan yang berbeda.

Selama di sana lima tahun, saya merasakan betapa tidak enaknya menjadi minoritas. Mau salat Jum’at saja saya tidak tahu harus di mana, karena di sana memang hampir tak ada masjid. Jadi saya bisa merasakan bagaimana seandainya saya menjadi minoritas di satu tempat.

Di sana memang tak ada diskriminasi dalam bentuk pelayanan apapun yang saya terima dari pemerintah Jepang. Kalau sakit, saya punya asuransi yang sama berlakunya dengan orang Jepang. Pelayanannya nomor satu. Jadi bukan persoalan.

Ketika saya tinggal di Inggris saat menempuh kuliah magister untuk studi perbangunan di Leeds University, diskriminasi masih terasa terhadap orang-orang Asia. Di Jepang saya tidak merasakan itu. Mungkin karena kita sesama Asia, dan Jepang pernah mengklaim diri sebagai kakak tertua kita. Jadi sesama tetangga.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.