Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Politik » Jajang Jahroni: “Syariat Islam Yes, Isinya Nanti Dulu!”
Jajang Jahroni

Jajang Jahroni: “Syariat Islam Yes, Isinya Nanti Dulu!”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Bisa digambarkan peta dukungan atau penolakan penerapan syariat di Jawa Barat dalam bentuk angka?

Sebetulnya, pendukung formalisasi syariat di Jawa Barat lebih sedikit dibanding yang menolak. Ini dapat dilihat dari perolehan pemilu partai-partai yang menyuarakan isu syariat yang tetap kecil dan tak punya pengaruh apa-apa. Maksud saya, kalau mayoritas masyarakat Jawa Barat mendukung formalisasi syariat, harusnya perolehan partai-partai yang mendukung agenda syariat akan besar. Tapi kenyataan tidak demikian.

Pada tingkat nasional pun, partai-partai yang mendukung isu syariat seperti PBB tetap kecil, bahkan tak berpengaruh apa-apa di pentas politikan nasional. Jadi, gejala ini nasional, tidak terbatas Jawa Barat saja.

Dalam angka, masyarakat Indonesia sebetulnya tidak mendukung agenda formalisasi syariat. Buktinya, partai-partai yang tak mengusung agenda formalisasi syariat justru jadi besar, seperti Golkar, PDIP, dan partai-partai Islam yang tidak berideologi Islam seperti PAN dan PKB.

Pernah tahu dampak isu formalisasi syariat di suatu daerah terhadap masyarakat setempat atau daerah lain?

Belum. Ini mungkin masukan penting. Kita memang perlu meninjau bagaimana dampak penerapan syariat di beberapa daerah di Indonesia terhadap sentimen masyarakat di propinsi-propinsi lain yang mayoritas nonmuslim seperti NTT, Ambon atau Papua.

Selama ini, survai kita belum pernah menanyakan itu. Mungkin lain kali perlu juga ditanyakan item seperti ini: ”Kalau di wilayah tertentu diterapkan syariat Islam, apakah Anda akan memisahkan diri dari NKRI atau bagaimana?”

Kalau kita melakukan survei lagi, pertanyaan seperti itu perlu kita masukkan. Pertanyaan seperti itu sangat penting untuk melihat dampak penerapan syariat, baik bagi masyarakat setempat ataupun sentimen masyarakat lain. Selama ini, kami memang baru fokus pada pertanyaan soal setuju-tidak setuju isu penerapan syariat.

Bagaimana prediksi Anda terhadap prospek formalisasi syariat yang selama ini berkembang di beberapa daerah di Indonesia?

Sebagai isu, menurut saya kampanye penerapan syariat sejak zaman reformasi memang punya daya tarik. Waktu zaman Orde Baru, kita memang tidak mungkin berbicara soal formalisasi syariat dan isu-isu keagamaan lainnya.

Sejak reformasilah syariat Islam kembali mengemuka sebagai isu yang punya daya tarik tersendiri. Namun ibarat sebuah produk, ia juga tak bisa lama-lama bertahan hanya sebagai sebuah citra atau image, tapi perlu menunjukkan kualitasnya. Karena itu, meski isu syariat punya daya tarik, ia tetap sangat terbatas. Orang mungkin lebih membutuhkan sesuatu yang lebih kongkret, nyata, dan bisa dirasakan langsung.

Kini, masyarakat memang masih ramai membicarakan isu syariat, apalagi setelah ada butir-butir fatwa MUI yang membuat isu-isu semacam itu seakan menguat. Tapi mungkin lama-lama akan bosan juga. Saya kira, masyarakat lebih butuh hal-hal lebih mendasar, seperti agenda pemberantasan korupsi, pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan lain sebagainya.

Menurut saya, partai-partai politik yang menyuarakan agenda-agenda yang lebih mendasar seperti itulah yang nantinya akan mendapat hati di masyarakat. Jadi, suara masyarakat tidak mesti akan mengalir kepada mereka-mereka yang teriak syariat Islam. Sebab, isu syariat itu sendiri sangat bergantung pada apa isinya. Kalau isinya hanya pewajiban jilbab, baju koko, harus salat jamaah, itu tak akan terlalu menarik.

Itulah kenyataan yang diketahu oleh partai Islam seperti PKS. Mereka menerapkan strategi yang agak berbeda dalam menanggapi isu syariat. PKS itu partai Islam, tapi tak pernah, paling tidak secara formal, menggembar-gemborkan isu syariat. Sebab mereka tahu, sekali mereka terjebak di dalam isu-isu seperti itu, konstituen mereka akan meninggalkan mereka. Saya yakin itu.

Kelompok pro formalisasi syariat sering menyebut yang kontra terjebak apriori belaka. Syariatnya belum diterapkan, kok sudah distigma dan divonis gagal. Padahal, bagi mereka, sistem yang lain sudah benar-benar terbukti gagal. Tanggapan Anda?

Di lapangan, kita memang menghadapi pernyataan seperti itu. Tapi kan, kita hanya ingin tahu persepsi masyarakat tentang apa itu syariat. Jadi kita tidak sedang memaksakan persepsi kita tentang syariat kepada masyarakat, tapi justru menggali persepsi mereka. Ternyata yang kita jumpa, pemahaman mereka tentang syariat memang beragam. Dan kita tak bisa memaksakan syariat itu artinya harus begini atau begitu.

Karena itu, kalau ada yang menyebut syariat memiliki pengertian yang luas, menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan publik, saya sangat setuju. Bagi saya, salah jika ada yang memahami syariat sebatas ikon-ikon seperti tadi. Dalam hidup ini, bukan hanya ikon yang kita perlu. Kita tidak hanya butuh pajangan.

Apakah penerapan syariat harus persis seperti yang terjadi di Aceh dengan cara menyambuk penjudi atau pezina pada hari Jumat dengan ditonton oleh banyak orang, lalu selesai? Apa seperti itu yang kita mau? Saya kira tidak. Karena itu, marilah kita pikirkan bersama soal ini. Mungkin ini tantangan bagi kita untuk mengetengahkan apa yang indah dari pemahaman tentang syariat.

Bagi Anda, apakah syariat perlu diformalisasi lewat kekuatan negara?

Tergantung apa yang kita pahami tentang syariat. Yang jadi perdebatan di masyarakat seperti itu. Ketika mereka ditanyakan tentang syariat, mereka bilang oke. Tapi soal isinya, nanti dulu. Masyarakat memang tak punya pemahaman yang sama tentang apa itu isi syariat.

Karena itu, saya lebih setuju dengan ungkapan bahwa yang lebih kita perlu adalah agenda pemberantasan korupsi, menanggulangi ketidakadilan, wabah penyakit seperti flu burung, bencana alam, dan lain-lain. Itulah yang sebenarnya diperlukan negeri ini, bukan gembar-gembor tentang formalisasi syariat. Banyak juga orang yang memahami inti syariat seperti itu.

Ringkasnya, pemenuhan kemaslahatan masyarakat itulah inti dari syariat. Tapi kita memang tak bisa mengatakan semua orang akan seperti itu, karena memang ada orang lain yang memahaminya dalam bentuk hukum-hukum yang telah diperkenalkan dalam Alqurn maupun hadis. Mungkin, makna syariat tak akan pernah selesai diperdebatkan masyarakat.

Apa evaluasi Anda terhadap objek penelitian di Jawa Barat?

Saya kira sebagai isu, syariat Islam cukup menarik, terutama bagi kalangan islamis yang menyebut syariat sebagai solusi. Bagi mereka, Indonesia yang didera perbagai krisis ini disebabkan oleh enggannya kita menerapkan syariat. Jadi, syariat dijadikan sebagai isu.

Saya kira, karena dipompa sedemikian rupa oleh para pendukungnya, suatu saat nanti isu ini akan menggelembung, sehingga syariat seolah-olah akan menjadi obat mujarab yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi karena menggelembung, dia juga bisa kempes suatu saat nanti, sehingga menjadi biasa saja.

Saya sudah melihat adanya kecenderungan seperti itu dari penelitian-penelitian yang pernah saya lakukan. Yang jelas, masyarakat sekarang sudah mulai makan dua kali sehari, seperti terjadi di NTB. Itupun nasinya dicampur jagung. Ini kan permasalahan yang amat konkret.

Lalu pertanyaan kita, apa solusi syariat untuk masalah seperti itu? Bagi saya, solusinya adalah melakukan sesuatu yang sangat konkret. Kita harus membuat sistem politik, hukum dan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkemakmuran.

Itu solusi yang harus segera diterapkan di tengah masayarakat, bukan an sichsyariat Islam. Isu-isu formalisasi syariat, dalam 1-2 tahun ke depan, menurut saya akan kempes dan tidak akan menarik lagi.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.