Home » Politik » Mohamad Qodari: “Isu Syariat Tidak Penting bagi Masyarakat”
MOhamad Qodari
MOhamad Qodari

Mohamad Qodari: “Isu Syariat Tidak Penting bagi Masyarakat”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Menggunakan retorika, sentimen, dan isu-isu agama dalam sebuah kampanya politik demi menangguk simpati massa dan mendongkrak perolehan suara belum tentu menguntungkan sebuah partai politik. Masyarakat ternyata lebih membutuhkan isu-isu dan program-program yang lebih riil menyangkut hajat hidup mereka yang paling asasi.

Beberapa survei menunjukkan, isu perbaikan sektor ekonomi yang lebih menjanjikan dianggap paling mendesak untuk diusung dan dikedepankan. Sementara isu atau janji pemberlakuan syariat Islam, dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mutakhir, justru berada pada nomor buncit kebutuhan masyarakat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang efektivitas isu agama untuk mendulang suara dalam Pemilu 2004 ini, Nong Darol Mahmada dari Jaringan Islam Liberal (JIL) mewawancarai Mohamad Qodari, direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), sebuah lembaga yang cukup giat melakukan survei politik belakangan ini. Berikut hasil wawancara yang berlangsung pada Kamis (18/3):

 

Bung Qodari, sampai Pemilu 2004 partai yang berasaskan Islam nampaknya masih banyak. PPP, PBR, PKS, PNUI adalah sebagian contoh. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan masyarakat atas partai-partai Islam ini menurut survei Anda?

Kalau pemilu dilaksanakan pada hari ini juga, saya kira perolehan partai-partai Islam, atau tepatnya partai-partai berasaskan Islam, seperti PPP, PBB, PKS, PNUI, serta PBR, saya kira perolehan suaranya masih akan mirip dengan Pemilu tahun 1999, yaitu masih di bawah 20%, atau antara 15% – 17% kalau semua suara partai-partai itu digabung menjadi satu. Itulah saya kira tanggapan masyarat terhadap partai-partai Islam.

Bagaimana LSI memperoleh data-data itu?

Baik survei yang kami lakukan maupun yang dilakukan IFES, diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan komposisi desa-kota. Sampelnya juga mencakup seluruh provinsi atau 32 propinsi di Indonesia. Jadi tidak hanya mengambil dari beberapa kota. Dan kita betul-betul mempertimbangkan komposisi desa-kota.

Di Banten sampel diambilkan fifty-fifty antara desa dan kota. Tapi di Jakarta, 100 % sampel kota. Kami juga perhatikan komposisi sejenis di kota-kota lain di Indonesia. Jadi, insya Allah ini mewakili seluruh segmen masyarakat di Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu saja.

Kalau kita melihat sejarah, mengapa pamor partai-partai Islam saat ini tidak seperti partai Islam tahun 1955? 

Untuk perbandingan perolehan suara partai-partai Islam, Pemilu tahun 1955 adalah acuan pas, karena dilaksanakan secara demokratis, mirip seperti pemilu tahun 1999 lalu. Memang menarik membandingkan perolehan suara partai-partai Islam –dalam artian partai yang memperjuangkan syari’at Islam– antara tahun 1955 dengan pemilu 1999 dan 2004 ini.

Kalau digabungkan perolehan suara partai-partai Islam seperti Masyumi, NU, Perti, dan PSII, tahun 1955, angkanya memang hampir 50%. Jadi memang sangat tinggi. Tapi pada Pemilu 1999, suara itu turun drastis menjadi (hanya) sekitar 15-17%. Saya kira, kecenderungan menurun ini cukup menarik dan perlu dicari sebab-sebabnya.

Untuk pemilu sekarang, berdasar hasil survey Anda, apa yang membuat masyarakat tertarik memilih suatu partai?

Yang menjadi concern masyarakat kita saat ini sebetulnya isu ekonomi. Jadi ketika LSI bertanya kepada pemilih atau responden, masalah apa yang paling penting bagi mereka, hampir 70% menunjuk masalah ekonomi. Masalah korupsi hanya dipilih oleh 5% responden, dan isu terorisme 3%. Masalah pemberlakuan syari’at Islam hampir tidak disebut sama sekali. Kalaupun disebut, perolehannya kecil, sehingga terpaksa dimasukkan ke dalam kategori lain-lain.

Jadi kenapa partai Islam perolehan suaranya belum begitu besar, saya kira –antara lain– jawabannya itu. Partai Islam masih sibuk menjual simbol-simbol agama, retorika agama, padahal yang dibutuhkan pemilih adalah ekonomi.

Jadi supaya partai Islam besar, mereka tentu juga harus tampil dengan program-program ekonomi yang kongkrit. Saya kira, cara itu yang bisa meningkatkan perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu 2004.

Banyak yang memprediksi bahwa partai Islam, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), prosentase perolehan suaranya akan meningkat. Kalau merujuk pada hasil survei Anda yang paling akhir, apakah itu benar?

Berdasarkan data LSI terakhir, yakni bulan November lalu, perolehan suara PKS masih stabil, mirip seperti Pemilu 1999, yaitu sekitar 2 atau 3 %. Mungkin perolehan suara mereka akan mengalami kenaikan, tetapi tetap tidak signifikan. Sedangkan hasil survei sejenis, yang dilakukan AC Nielsen, PKS diperkirakan akan mendapatkan 4% suara.

Jadi ada kenaikan siginifikan jika dibandingkan prestasi mereka pada pemilu 5 tahun lalu. Hanya saja, kalau dibandingkan dengan perolehan partai-partai politik lain yang lebih besar, seperti Golkar, PDI-P, PPP, dan PKB, mereka memang masih kalah jauh.

Jadi kalau berbicara soal kenaikan suara dan hubungannya dengan identitas partai Islam atau isu yang diangkat, kita berbicara agak khusus tentang PKS. PPP mungkin tidak akan naik, tapi justru berpotensi untuk turun, karena sebagian suaranya tersedot oleh saudaranya, yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dipimpin KH Zainuddin MZ.

Menurut Anda, apa yang menyebabkan suara PKS akan naik?

Pada PKS, saya mencermati –berdasar retorika yang mereka keluarkan sebelum kampanye maupun pada masa kampanye sekarang ini—kenaikan suara mereka bukan disebabkan mereka menjual isu syari’at Islam, misalnya. Tapi, itu lebih disebabkan mereka membuktikan kinerja mereka selama menjadi wakil rakyat. Mereka membuktikan antisuap dan resisten terhadap korupsi (coruption resisten).

Kedua, mereka terkadang memang mengangkat isu-isu agama yang tidak spesifik Islam. Mereka mengetengahkan isu agama sebagai pesan moral; isu agama yang universal, seperti kejujuran, keadilan, kebaikan, kebersihan, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang justru membuat masyarakat lebih menerima PKS sebagai sebuah partai.

NONG Tapi banyak orang Islam yang takut lho bila PKS berkuasa karena kecenderungan pemahaman keislamannya. Jangan-jangan republic Indonesia ini nanti diubah menjadi Negara Islam. Bagaimana menurut Anda?

Kecenderungan itu bisa saja terjadi. Tapi untuk berkuasa, saya kita PKS masih butuh waktu yang agak lama. Membesarkan partai itu sifatnya pekerjaan yang gradual atau bertahap. Saya kira, PKS punya peluang untuk mendapatkan kira-kira 20 % suara dalam pemilu dalam dua atau tiga pemilu yang akan datang. Itu tanggapan pertama.

Kedua, PKS juga berinteraksi secara aktif dengan masyarakat Indonesia. Saya ingat sebuah debat antarkandidat presiden yang diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 1999 lalu. Calon presiden dari Partai Keadilan waktu itu adalah Pak Didin Hafizuddin.

Salah satu panelis waktu itu bertanya: Kalau Pak Didin terpilih sebagai presiden, apakah Anda akan menutup bar-bar, kemudian mensegregasi bioskop, kolam renang dan ranah publik lainnya berdasarkan gender? Pak Didin sempat terhenyak dengan pertanyaan itu, lalu menjawab tidak. Menurut dia, kami (PK waktu itu) mempertimbangkan sisi kemajemukan dari kenyataan sosiologis masyarakat Indonesia.

Jadi saya kira, di dalam poin ini akan ada dialektika, dimana PKS berusaha mempengaruhi masyarakat karena di dalamnya banyak hal-hal yang baik, dan (sebaliknya) masyarakat juga harus mempengaruhi PKS.

Kalau begitu, kekhawatiran akan ada talibanisasi jika PKS berkuasa terlalu berlebihan?

Kita harus melihat interaksi mereka ke depan. Saya kira, kelompok yang berada di balik PKS, ketika mereka memutuskan untuk menjadi partai politik, sudah mempertimbakan diri untuk siap berinteraksi dengan kenyataan. Dan faktor berinteraksi dengan realitas itu begitu kuat menentukan performa sebuah partai.

Memang ada semacam kecurigaan kalau suatu saat PKS berkuasa akan terjadi kudeta demokrasi. Artinya, PKS menggunakan pemilu untuk berkuasa, dan setelah berkuasa mereka memiliki wewenang politik untuk memberlakukan syari’at Islam secara tidak demokratis.

Nah, saya kira disinilah daya tawar para pemilih PKS, karena PKS adalah partai yang amanah. Tapi sekali lagi saya perlu tegaskan, yang namanya politik atau pemilu adalah proses transaksional antara pemilih dengan partai.

Misalnya, PKS punya agenda, sementara pemilih juga punya agenda. Saya kira, PKS pada akhirnya nanti, tidak bisa secara sepihak memberlakukan syari’at Islam walaupun mereka kekuatan dominan, sementara masyarakat menolak pemberlakuan syari’at Islam. Kalau justru itu yang terjadi, maka PKS akan tidak amanah karena bertentangan dengan kehendak masyarakat.

Kira-kira relevan tidak membanding-bandingkan antara PKS dengan PAS di Malaysia?

Ada kemiripannya. Di Malaysia memang isu Islam lebih berpengaruh dibandingkan di negara kita. Mengapa demikian? Seperti saya jelaskan tadi, itu sebetulnya tergantung kondisi masyarakat. Di Malaysia, semenjak tahun 1969 sudah ada gerakan yang cukup intens untuk mengislamisasikan masyarakat yang dipelopori oleh ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) dan para juru dakwah lainnya.

Malaysia memang khas, karena kelompok etnis Melayu dominan. Saking dominannya, mereka mendominasi wacana politik. Dan kita tahu, kemelayuan itu identik dengan Islam. Melayu adalah Islam, dan Islam adalah Melayu.

Nah, kenyataan sosiologis itu berbeda dengan Indonesia, karena di sini kelompok etnis yang dominan adalah Islam Jawa. Dan orang Jawa, seperti penelitian Clifford Geertz dan lain-lain, keislamannya bermacam-macam; ada Islam santri, Islam abangan, dan lain-lain. Itu saya kira yang membuat politik Indonesia tidak sewarna dengan di Malaysia.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.